Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1 No. 2 (Desember) 2018"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARI’AH (ANALISIS YURIDIS) ]]>
<![CDATA[mohamad hilal nu'man]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.614 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4045
<![CDATA[Lembaga pembiayaan syariah secara hukum merupakan hal menarik dan berkembang belakangan ini. Membahas mengenai peluang pengembangan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Lingkup yang dipilih penulis dalam penulisan ini adalah pengembangan konsep Rahn yang sejauh ini telah berkembang dalam ketentuan Rahn Tasjily. Maka tulisan ini ditujukan untuk menganalisa peluang pengembangan Akad Rahn dan tantangan pengembangannya. Metode yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan yang diangkat adalah metode penulisan yuridis normatif. Lembaga pembiayaan syariah merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan konsep rahn. Rahn merupakan bagian dari hukum jaminan tepatnya pada jaminan kebendaan. Dengan mengacu pada ketentuan dalam fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama madzhab. Implementasi akad rahn yang dibuat oleh para pihak ada beberapa tahapan antara lain : tahap pra akad, tahap akad rahn, dan tahap post akad rahn berupa berakhirnya akad rahn.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Di Bank Syariah ]]>
<![CDATA[suci hati handayani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.622 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4047
<![CDATA[Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah seringkali terjadi permasalah mengenai penyerahan objek akad, yang mana akad tersebut tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.]]>
<![CDATA[KEBENARAN FORMAL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[tamat zaifudin]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.918 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3962
<![CDATA[Penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formal belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya keadilan. Apabila hal itu terus dipertahankan, maka nampaknya semboyan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi tidak signifikan lagi. Pada gilirannya akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan, sehingga dalam praktek di pengadilan agama apakah memungkinkan menuju kepada kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya, karena pencarian kebenaran formal semata dirasakan belum cukup memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami urgensi pemberlakuan kebenaran formal dalam pembuktian di pengadilan agama yang ciri dan karakternya berbeda dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, maka dalam pembuktian lebih mengutamakan pencarian kebenaran materiil daripada kebenaran formal.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI ITSBAT NIKAH TEHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK DALAM KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[toif ali]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.171 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4027
<![CDATA[Pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah dengan sengaja tidak mencatat perkawinan yang ada dihadapan dan di bawah pengawasannya dan pasangan suami istri juga tidak diberikan Bukti Kutipan Akta Nikah, menyebabkan ketidak pastian hukum atas perkawinan pasangan suami istri dan anak – anak yang dilahirkan. Oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan jalan mengajukan permohonan isbat nikah, sedangkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri, disamping dengan itsbat nikah, dapat pula dengan mengajukan permohonan asal-usul anak.Penelitian ini dilakukan untuk memahami implikasi itsbat nikah terhadap status perkawinan dan status anaknya dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan untuk memahami pertanggungjawaban pegawai pencatat nikah yang tidak mencatat perkawinan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai administrasi negara.Metode yang dipakai pada penelitian ini, yaitu metode yuridis normative melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (caseapproach). Alasan dipakainya methode ini, karena penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan pendekatan observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi itsbat nikah terhadap status perkawinan dihubungkan dengan asas kepastian hukum adalah dengan adanya itsbat nikah, perkawinan yang terlaksana sebelumnya yaitu perkawinan yang tidak di catat oleh pegawai pencatat nikah, menjadikan perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum artinya sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur ketertiban masyarakat secara damai dan adil dan perkawinannya menjadi sah.Adapun Implikasi itsbat nikah terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan pencatat dihubungkan dengan asas kepastian hukum adalah dengan itsbat nikah memberikan landasan kepastian terhadap keabsahan status anak yang dilahirkan.Pertanggungjawaban pegawai pencatat nikah yang dengan sengaja tidak mencatat perkawinan pasangan suami istri, secara administrasi negara, pegawai pencatat nikah tersebut telah menyalah gunakan wewenang dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga patut diberikan hukuman berat.Pegawai pencatat nikah yang sengaja tidak mencatat dan tidak memberikan buku kutipan akta nikah dan merugikan pasangan suami istri dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dan secara pidana di hukum dengan hukuman kurungan selama 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- serta perbuatan yang merugikan negara dapat di gugat dengan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DELIK FORMIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[ade mahmud]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.849 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3997
<![CDATA[Tindak pidana korupsi sebagai delik formil menimbulkan pengaruh terhadap sanksi pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan tindak pidana korupsi sebagai delik formil menimbulkan pengaruh dalam bentuk ketidakpastian hukum dalam proses pengembalian kerugian negara dan berpotensi melahirkan pemidanaan yang tidak proprosional (over penalizaton). Implikasinya pelaku tindak pidana korupsi yang baru memenuhi unsur delik memungkinkan untuk dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang baru bersifat potensial (tidak nyata). Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi terbentur oleh dua hambatan yaitu: (a) faktor hukum (undang-undang). Pasal 18 ayat (3) memberikan celah hukum bagi terpidana untuk mengganti pidana uang pengganti dengan pidana penjara pengganti. Realitasnya terpidana lebih memilih pidana penjara pengganti. (b) faktor penegak hukum yang terjadi pada tahap (1) tahap penyidikan, jaksa eksekutor mengalami kesulitan dalam melacak aset milik terpidana untuk disita dan digunakan untuk menutup kerugian keuangan negara karena telah dilarikan atau diinvestasikan ke berbagai sistem keuangan. (2) tahap penjatuhan putusan, sikap hakim yang masih menganut paham normatif-positivistik karena cenderung mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGELOLA ROYALTI PENCIPTA TERKAIT USAHA KARAOKE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[syifa ananda]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.767 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4048
<![CDATA[Perkembangan zaman memberikan keuntungan bagi pemilik hak cipta yaitu karyanya dapat dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan popularitas pencipta. Dengan mudahnya akses untuk menikmati hak cipta banyak disalah gunakan oleh masyarakat,. Dengan adanya pihak yang menggunakan karya pencipta dengan tujuan komersil untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari pencipta seperti karya cipta lagu Contoh kegiatan yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil adalah tempat karaoke. Maka dari itu dibentuk lembaga manajemen kolektif sebagai pihak yang memungut royalti dari setiap pengguna karya cipta untuk disalurkan kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Pengertian LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengelola Hak Ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.]]>
<![CDATA[PRINSIP BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[dani ramdani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.897 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3988
<![CDATA[Masyarakat pengguna transaksi perbankan khususnya tidak mengetahui prinsip bagi hasil melalui akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, operasionalnya telah diatur dengan jelas. Metode Penulisan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Tujuan penulisan untuk mengetahui penerapan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan akad musyarakah dihubungkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2008. Prinsip Bagi Hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. adapun metode perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga bagian yaitu Kesatu, Profit and loss sharing untuk akad musyarakah, Kedua, Profit sharing untuk akad mudharabah dan Ketiga, revenue sharing digunakan untuk menghitung bagi hasil antara nasabah deposan yang menyimpan dananya di Bank Syariah.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENERAPAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY YANG DILAKUKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[sandra dewi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.747 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3959
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengembangan penerapan prinsip Piercing the Corporate Veil pada perusahaan dalam pelanggaran kewajiban fidusia yang dilakukan oleh direksi pada perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, dengan memanfaatkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Direksi perusahaan adalah organ yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Direksi harus diimplementasikan dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, karena direksi memegang tugas fidusia dari perusahaan. Jika direksi gagal menjalankan tugasnya, mereka mungkin tunduk pada prinsip Piercing the Corporate Veil yang merupakan pertanggungjawaban pribadi oleh direksi sampai harta pribadi mereka mengenai kerugian yang diterima oleh perusahaan, pemegang saham atau pemangku kepentingan. Hal ini diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga yang telah dirugikan oleh tindakan yang diambil sewenang-wenang oleh direksi atau tindakan yang tidak tepat atas nama perusahaan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ]]>
<![CDATA[kania hafizhiani rahim]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.475 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4032
<![CDATA[Lembaga Penjamin Simpanan di bentuk pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang,. Tujuannya, agar kejadian krisis di tahun 1997-1998 tidak terjadi lagi. Indonesia menganut dual banking system. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan berlaku untuk nasabah bank konvensional, tapi dalam pasal 96 menyebutkan bahwa penjaminan untuk simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut menjadi dasar keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN OTONOM BARU DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[bagio kadaryanto]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.133 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3998
<![CDATA[Consequences of the implementation of the Act Number 23 of 2014 on Regional Government spawned extraordinary complexity of the problems in some areas. One of the problems that arise is a rampant discourse of regional expansion that occurs both at the provincial and district/city. In essence, the establishment, merger, and abolition of the area aim to improve public services to be more optimal, shorten the span of control, and accelerate the welfare of society in strengthening the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the implications of the establishment of new autonomous regions in the frame of the Republic of Indonesia based on Act Number 23 of 2014 on Regional Government; and to understand the implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government. This type of research is a normative legal research. Methods and techniques of data collection through library studies or studies document. Mechanical analysis of legal material is a descriptive qualitative. Conclusions from this research are that the implications of the establishment of regional preparation of new autonomous within the framework of the Unitary Republic of Indonesia before Act Number 23 of 2014 on Regional Government due to the local communities feel there is an imbalance of equity and fairness between regions with each other in the local government areas. Implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government that in order to establish an area or region of the expansion needed a measure as the basis for the determination. Establishment and expansion of new areas should be based on the divisions that are objective with those aspects of the financing of Human Resources and other support facilities]]>
