Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 No. 1 (Juni) 2019"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[soni ramdani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (734.922 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4701
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta dalam bentuk ciptaan lagu dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena ciptaan lagu merupakan benda bergerak tidak berwujud. Namun ciptaan lagu yang dapat dijadikan objek jaminan adalah ciptaan lagu yang memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari suatu ciptaan itu dapat dilihat dari seberapa banyak royalti yang didapatkan oleh pencipta dari ciptaannya tersebut. Penyerahan Hak milik atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal objeknya adalah Hak cipta dapat dilakukan berdasarkan penyerahan Constitutum Possesorium.]]>
<![CDATA[TERAPI TRANSPLANTASI SEL PUNCA SEBAGAI UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Alya Tursina]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (923.305 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4668
<![CDATA[Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dewasa ini sangat berkembang, diantaranya terapi transplantasi sel punca sebagai harapan baru untuk mengobati berbagai penyakit yang sudah tidak dapat diobati lagi secara konservatif maupun operatif. Dalam mengembangkan transplantasi sel punca sebagai penyembuhan suatu penyakit harus sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku, bioetik, moral dan agama khususnya hukum Islam. Di Indonesia, status penggunaan sel punca masih menimbulkan kontroversi karena belum adanya regulasi yang jelas.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum kesehatan saat ini sudah memadai atau belum dalam pelaksanaan terapi transplantasi sel punca sebagai upaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data utama adalah data sekunder. Penelitian disusun secara deskriptif kualitatif. Terhadap masalah yang diteliti yaitu kebijakan hukum, bioetika dan hukum Islam dalam pelaksanaan terapi transplantasi sel punca serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dilakukan pengkajian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian menurut Hukum Kesehatan dan Hukum Islam menyebutkan penggunaan terapi transplantasi sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi dengan menggunakan sel punca yang berasal dari non embrionik. Sel punca tidak boleh berasal dari sel punca embrionik. Pelaksanaan terapi transplantasi sel punca menurut hukum Islam pada dasarnya harus dapat memelihara kepentingan hidup dengan menjaga dan memelihara kemashlahatan manusia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIMPANGAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTITEROR DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME ]]>
<![CDATA[vidya novidyanti]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1050.419 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4718
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tewasnya terduga Siyono akibat penganiayaan yang dilakukan Densus 88 serta penembakan yang dilakukan terhadap terduga teroris Rizal dan Dayah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia serta prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan yang berlaku, pelanggaran oleh Tim densus 88 dan sanksinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tim Densus 88 mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pihak terduga teroris, namun harus sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, serta harus mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PERAWAT MELAKSANAKAN PELAYANAN FARMASI KLINIK DISPENSING SEDIAAN STERIL DI RUMAH SAKIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PELINDUNGAN DAN KESELAMATAN PASIEN. STUDI KASUS DI RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI ]]>
<![CDATA[doni irawan]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.866 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4675
<![CDATA[Dispensing sediaan steril seharusnya dilakukan secara aseptis oleh tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, tetapi kenyataannya masih dilakukan oleh perawat dengan sarana dan pengetahuan yang sangat terbatas.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, implementasi kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, dan mekanisme pemberian kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dihubungkan dengan asas pelindungan dan keselamatan pasien. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi tidak dinyatakan dan dijelaskan dalam Undang-UndangNomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Pelaksanaan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi belum dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tapi dilaksanakan oleh perawat dengan dasar pelimpahan wewenang secara delegatif dari tenaga kefarmasian kepada perawat. Belum ada pasal yang menyatakan dan menjelaskan mengenai mekanisme pemberian kewenangan perawat melaksanakan pelayanan farmasi klinik dispensing sediaan steril di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. ]]>
<![CDATA[Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[muhammad rizqy]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (963.307 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4702
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Hak ini merupakan bentuk penghargaan atas suatu karya yang telah dihasilkan yang mempunyai nilai komersial bagi pemegang hak tersebut. Salah satu hak dalam HKI adalah Hak Terkait (Neighbouring Right) hak ini merupakan sebuah hak untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak ini merupakan salah satu hak untuk mendapatkan pendapatan akan tetapi dalam perkembaganya banyak terjadi permasalahan misalnya mengenai Cover Lagu yang dikomersialisasikan lewat youtube. Penelitian akan melihat bagaimana problematika dan perlindungan hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI DALAM DOKUMEN ANGKUTAN UDARA PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN LION AIR ]]>
<![CDATA[angger puja]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.623 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4669
<![CDATA[Klausula eksonerasi merupakan suatu klausul yang membatasi atau menghindari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula eksonerasi umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen karena menimbulkan adanya ketidakseimbangan kedudukan dalam suatu perjanjian. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam dokumen angkutan udara pada perusahaan penerbangan Lion Air dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto peraturan perundang-undangan di bidang angkutan udara dan asas keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustkaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa klausula eksonerasi dalam dokumen angkutan udara perusahaan penerbangan Lion Air bertentangan dengan undang-undang dan asas keseimbangan karena merupakan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atas keterlambatan pengangkutan yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM GAGALNYA KEBERANGKATAN HAJI YANG DILAKUKAN OLEH PT. DJAHIDIN UNIVERSAL TOUR (DUT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA ]]>
<![CDATA[raden noorman]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.264 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4680
<![CDATA[Gagalnya pemberangkatan calon jemaah haji berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh biro perjalanan haji khusus merupakan salah satu bentuk wanprestasi, sebagaimana penyelenggaraan perjalanan haji khusus oleh PT. Djahidin Universal Tour yang gagal memberangkatkan calon jemaah haji harus bertanggungjawab mengganti kerugian akibat kegagalan pemberangkatan calon jemaah haji dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon jemaah haji atas gagalnya keberangkatan haji oleh PT. Djahidin Universal Tour Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dihubungkan dengan buku III KUH perdata.Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami akibat hukum gagalnya keberangkatan calon jemaah haji yang dilakukan oleh PT. Djahidin Universal Tour dan upaya hukum yang dapat dilakukan calon jemaah haji atas gagalnya keberangkatan haji oleh PT. Djahidin Universal Tour Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dihubungkan dengan buku III KUHPerdata. Permasalahan di atas dianalsis dengan menggunakan spesifikasi penelitian melalui metode deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, serta metode analisis data melalui yuridis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum biro perjalanan haji PT Djahidin Universal Tour terhadap calon jemaah haji yang gagal berangkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan 1246 KUHPerdata, PT Djahidin Universal Tour harus bertanggungjawab mengembalikan seluruh biaya perjalanan haji beserta kerugiannya akibat dari kegagalan keberangkatan sesuai dengan kewajibannya atau memberikan prioritas pertama kepada calon jemaah haji yang gagal berangkat tersebut untuk diberangkatkan pada tahun berikutnya. Penyelesaian sengketa yang timbul dari kegagalan keberangkatan perjalanan haji, yaitu dapat diselesaikan dengan damai yakni musyawarah dan apabila belum tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan di Pengadilan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI UNSUR KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN). ]]>
<![CDATA[muniroh hanafiah]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.33 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4679
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 20 ayat 1 pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya Pemerintah Indonesia menyeleggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah sejak dimulai sejak 1 Januari 2014. Salah satu permasalahan yang timbul dengan menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah permasalahan pertanggungjawaban hukum BPJS atas buruknya pengelolaan program kualitas layanan kesehatan yang diimplementasikan pada rumah sakit menjadi suatu hal yang terpisah dengan teori pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit kepada pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bedarasakan hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk dan aspek pertanggungjawaban Hukum BPJS digunakan teori Rechtmatigheid dan Doelmatigheid , unsur perbuatan melawan hukum BPJS bisa ditentukan oleh Pengukuran dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan BPJS dengan menggunakan indicator perjanjian kredensialing dan unsure kerugian yang diderita Rumah sakit dan pasien yang dilakukan oleh audit BPK, akuntan public dan BPKP agar unsur perbuatan melawan hukum dapat di buktikan, tidak hanya pertanggungjawaban segi akuntabilitas GCG saja, namun BPJS sebagai badan hukum harus dipersamakan dengan hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN PENDERITA HIV/AIDS DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN ]]>
<![CDATA[pemi novita sari]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.399 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4659
<![CDATA[Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, yang muncul ke permukaan sebagian kecil dari yang sebenarnya. Pertolongan persalinan yang dilakukan bidan mewajibkan bidan kontak dengan darah, sekresi vagina, cairan amnion, dan cairan tubuh lainnya. Menjadikan bidan memiliki resiko tinggi tertular HIV/AIDS saat melakukan pertolongan persalinan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dilakukan diperlukan ketentuan hukum yang dapat melindungi bidan dalam pertolongan persalinan penderita HIV/AIDS sedangkan Instrumen hukum yang ada saat ini belum cukup melindungi tenaga kesehatan termasuk bidan dalam melakukan pertolongan persalinan penderita HIV/AIDS belum sesuai dengan Pasal 57 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tes HIV wajib ditawarkan pada ibu hamil sebagai sesuai dengan Surat Edaran Nomor GK/MENKES/001/I/2013 sangat menguntungkan bagi bidan karena dapat menjadi salah satu upaya perlindungan bidan dalam pertolongan persalinan penderita HIV/AIDS.]]>
<![CDATA[KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN ]]>
<![CDATA[nunu karsa]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.133 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4703
<![CDATA[Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomis bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas.]]>
