cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tonni Limbong
Contact Email
tonni.budidarma@gmail.com
Phone
+6281274007518
Journal Mail Official
maidin_gultom@ust.ac.id
Editorial Address
Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjungsari Medan Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Published by Universitas Katolik Santo Thomas
ISSN : 27454088     EISSN : 27986985     DOI : https://doi.org/10.54367
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023" : 7 Documents clear
7 TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk apat melakukan tindakan medis tehadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu ‘’keterkaitan’’ dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.
ANALISIS DELIK DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK DARI SUDUT PANDANG HUKUM GEREJA (IURIS CANONICI) Lumbanraja, Bogor
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan yang paling lazim bagi kebanyakan orang, juga bagi umat Katolik. Perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan negara maupun Hukum Kanonik khusus bagi perkawinan umat Katolik, dan secara tak langsung juga menyangkut orang non Katolik yang menikah dengan orang Katolik. Dalam kasus penyelesaian perceraian perkawinan, banyak faktor yang bisa menjadi penyebab sulitnya penyelesaian dan secara khusus dalam gereja Katolik adalah citra moral yang seringkali kurang dikenal sebagai keseluruhan melainkan hanya penggalan-penggalannya, seperti dilukiskan sifat absolutis, keras, kaku, kolot dan ketinggalan jaman. Dari kerumitan inilah dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain tentang bagaimana sebenarya peraturan yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (Iuris Canonici) mengenai dispensasi pemutusan ikatan perkawinan seperti apa saja yang disediakan Gereja bagi umatnya berdasar aturan dalam kitab hukum Kanonik. Tulisan ini sepenuhnya merupakan gabungan studi kasus di beberapa paroki dan library research/study literatur dengan rujukan khusus dari “Kitab Hukum Kanonik”. Telaah lebih lanjut mengacu pada buku yang disusun oleh Piet Go O. Carm yang berjudul “Hukum Perkawinan Gereja Katolik” dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis, sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang. Gereja Katolik pada dasarnya cukup realistis untuk memperhitungkan kesulitan-kesulitan dalam menghayati ajarannya, meskipun ajaran Gereja mengakui ketakterceraian perkawinan, tapi Kitab Hukum Kanonik mempunyai bagian yang membahas tentang perceraian. Dalam aturan Katolik, perkawinan yang sah (Ratum) dan sudah disempumakan dengan persetubuhan (Consummatum) mutlak tak terputuskan kecuali oleh kematian. Tapi dalam kenyataannya apabila suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka bisa diupayakan perpisahan meja & ranjang atau dengan cara pembatalan perkawinan dengan Dispensasi atau Anulasi.
PEMENUHAN HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASCA PELONGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MASA PENDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN Sidabalok, Janus; Samosir, Kosman
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelenggaraan jasa angkutan kota dihubungkan dengan kenyamanan, kemananan dan keselamatan penumpang sebagai hak konsumen jasa transportasi darat di Kota Medan di masa pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pandemi Corona Virus Disease (Covid) -19 yang masih berlangsung. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas kebijakan hukum yang diambil sehubungan dengan upaya memberi perlindungan kepada masyarakat. Data yang dibutuhkan adalah data primer yaitu keterangan yang ng berkaitan dengan kondisi kenderaan angkutan, perilaku pengemudi/ supir dalam mengendarai angkutan, kondisi di dalam mobil angkutan, sikap atau kepedulian pengemudi/ supir terhadap perilaku penumpang, dan kondisi jalan. Data atau keterangan dikumpulkan dengan metode pengamatan, yaitu mengamati situasi angkutan di beberapa titik selama beberapa waktu sampai dianggap sudah cukup untuk mengetahui kondisi angkutan. Selain itu dilakukan metode partisipatif, yaitu dengan menjadi penumpang sekaligus memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi selama menggunakan jasa angkutan. Berdasarkan pengalaman sebagai penumpang, kemudian diisi angket yang telah disediakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penumpang sebagai konsumen pengguna jasa angkutan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatannya pasca pelonggaran PPKM-Covid-19 di Kota Medan terealisasi dengan cukup baik. Penumpang sebagai pengguna jasa transportasi terlindungi dengan cukup baik. Namun demikian keadaan atau realitas penyelenggaraan angkutan masih berisiko bagi penumpang sebab kelalaian kecil oleh supir maupun penumpang dapat menimbulkan gangguan pada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN Gultom, Maidin; Manalu, Sahata
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan. Data primer yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksanaan Negeri Medan. Data sekunder adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Medan sudah dapat menangani perkara tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi masih ada juga sebagian perkara yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara Pelaku dan Korban disebabkan pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa. Karena Restoratif Justice dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat (Pelaku, Korban dan Mediator). Jika korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan maka, perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan. Hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, antara lain susahnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu ada juga hambatan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara Restorative Justice. Hambatan lainnya yang dihadapi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor pelaku dan korban serta faktor kebudayaan.
PENERAPAN TENAGA KERJA SECURITY DENGAN SISTEM OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH Sitorus, Advensius Rotama; Suhardin, Yohanes; Sirait, Ratna D.E
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan PT. SATRIA WAHID NUSANTARA (SWAT) selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) merupakan kerjasama berdasarkan sistem outsourcing. Adapun jasa yang dioutsourcing kan Universitas Katolik Santo Thomas Medan yaitu tenaga kerja satpam. Di Indonesia usaha bidang pengamanan ada lembaga yang menyediakan jasa pengamanan, sama halnya dengan outsourcing, sehingga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sama diartikan dengan penyedia jasa tenaga kerja lainnya. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan sistem outsourcing (alih daya) tenaga kerja satpam di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pemenuhan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk permasalahan outsourcing yang pernah terjadi di Universitas Katolik Santo Thomas Medan selaku principal/user outsourcing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif berdasarkan pada data primer yaitu wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder bersumber dari kontrak/perjanjian yang telah dibuat oleh Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan PT. SWAT dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian yang telah dibuat, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan sistem outsourcing di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Pertanggungjawaban PPJP selaku perusahaan outsourcing yang belum sepenuhnya terlaksana kepada tenaga kerja satpam dan lemahnya sistem keamanan dengan tidak adanya CCTV di Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang mendukung kinerja Satpam.
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA Zendrato, Yunia
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Secara khusus untuk mendeskripsikan penyelesaian pemutusan hubungan kerja di Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan didukung dengan penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan ketua Yayasan, sekretaris Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga dan Kepala Sekolah SD. St. Fransiskus Pandan. Data Sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Juncto (jo) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 19 Kecamatan Sibolga Utara Sumatera Utara, diselesaikan dengan cara mediasi/musyawarah dan kekeluargaan. Pihak Yayasan memberikan penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerja karyawan, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) sampai (4), UU Ketenagakerjaan.
PENGGUNAAN SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD PERBANKAN: (Studi Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada) Asril, Puji Gustia
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang membuat akad dengan nasabahnya yang memerlukan saksi-saksi yang menjadi unsur penting sebagai prasyarat akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi perempuan dalam kontrak di BSM Gajah Mada tidak sesuai dengan ketentuan saksi dalam Alquran. Hukum Islam, dalam Surah al Baqarah: 282, mengutamakan dua saksi laki-laki tetapi saksi perempuan juga diperbolehkan karena dalam ayat ini dikatakan bahwa dua saksi perempuan dan satu saksi laki-laki diperbolehkan. Kenyataannya, BSM Gajah Masa tidak menggunakan saksi dalam kontraknya seperti yang diatur dalam Alquran. Tampaknya BSM Gajah Mada Medan tidak mematuhi Surah al Baqarah, ayat 282 dalam menentukan penggunaan saksi perempuan dalam akad ini. Tidak peduli apakah saksimu laki-laki dari perempuan tidak seperti Al-Qur'an yang membedakan saksi laki-laki dari saksi perempuan. Oleh karena itu, akad akan cacat (fasid). Walaupun tidak mempunyai akibat apapun, baik bagi bank maupun bagi nasabah, syarat suatu akad untuk mendapatkan akibat hukum adalah harus sah. Kontrak yang cacat (pasif) dapat menjadi kontrak yang sah ketika persyaratan yang diperlukan ditambahkan dalam kontrak. Dalam hal ini saksi menjadi syarat dalam kontrak perbankan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): 2025 Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 2 Nomor 1 Volume 1 Nomor 2 Volume 1 Nomor 1 More Issue