cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU Aryashakti Satria Pratama Yulianto; Muhammad Mashuri; Humiati
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i1.197

Abstract

Birth registration is a basic right of every child guaranteed by national and international law. A birth certificate is required to access basic services and basic human rights. The sooner a child's identity is recorded, the sooner their existence is protected and their protection by the state is guaranteed. However, in practice, there are many children in Indonesia whose births have not been registered, even after the time limit specified by laws and regulations is a maximum of 60 days. This article aims to analyze the form of legal protection for children who experience delays in birth registration and the obstacles faced in the process. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that delays in birth registration can have an impact on obstructing children's access to basic civil rights, such as education, health services, and legal protection. The state has an obligation to provide legal protection through a birth registration mechanism outside the administrative time limit or through a court decision. To obtain birth registration beyond the time limit by obtaining a decision from the head of the local implementing agency by fulfilling the requirements and procedures as well as the procedures stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. In addition, there needs to be a simplification of procedures and increased socialization to the community regarding the importance of timely birth registration as a form of fulfilling children's rights. Abstrak Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Akta Kelahiran diperlukan untuk mengakses layanan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar. Semakin cepat identitas anak dicatat, semakin cepat pula keberadaannya dilindungi dan perlindungannya oleh negara terjamin. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit anak di Indonesia yang belum tercatat kelahirannya, bahkan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu maksimal 60 hari. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan pencatatan kelahiran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran dapat berdampak pada terhambatnya akses anak terhadap hak-hak sipil dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pencatatan kelahiran di luar batas waktu secara administratif maupun melalui penetapan pengadilan. Untuk memperoleh pecatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dengan cara mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat dengan memenuhi persyaratan dan prosedur serta tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Herdycha Surya Kisworo; Heppy Hyma Puspytasari
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i1.198

Abstract

This study analyzes the implementation and implications of Law Nomor 22of 2022 on Corrections for social changes among inmates at the Tangerang Youth Correctional Facility Class IIA. Using an empirical juridical method, this research combines normative legal analysis with field data collected through literature review, interviews, and direct observation. The findings indicate that Law Nomor 22of 2022 simplifies remission and integration procedures by eliminating the requirement for a Justice Collaborator (JC), providing fairer opportunities for inmates to participate in rehabilitation programs. This has increased participation in education, skill training, and social reintegration initiatives. Furthermore, the law emphasizes mental health services and the fulfillment of basic rights, creating a more conducive correctional environment. The number of inmates decreased from 3,164 at the end of 2021 to 2,887 in November 2024, effectively addressing the issue of overcrowding. However, several challenges remain to be addressed. Continuous support from the government and society is crucial to achieving rehabilitation goals and reducing recidivism rates. Abstrak Penelitian ini menganalisis implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap perubahan sosial warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan data lapangan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyederhanakan prosedur remisi dan integrasi dengan menghapus syarat Justice Collaborator (JC), sehingga memberikan kesempatan lebih adil bagi warga binaan untuk mengikuti program rehabilitasi. Hal ini meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Selain itu, undang-undang ini menekankan layanan kesehatan mental dan pemenuhan hak dasar, menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif. Jumlah warga binaan menurun dari 3.164 orang pada akhir 2021 menjadi 2.887 orang pada November 2024, mengurangi masalah overkapasitas. Namun, beberapa tantangan masih perlu di atasi, Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan menekan angka residivisme.
ULTRA PETITA CONSTITUTIONALITY IN THE CONSTITUTIONAL COURT Mohamad Safrin; Maulana Amin Tahir
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i1.204

Abstract

In making a decision on a judicial review case, ideally the Constitutional Court decides according to what the applicant requested in his/her application, but in practice the Constitutional Court often decides a case beyond what the applicant requested, or in other words, is ultra petita. This is actually contrary to the provisions in Article 45A of Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, which prohibits the Constitutional Court from deciding ultra petita. The study used a normative legal method that focused on the legal aspect with a literature study approach. The results of the study show that the legislators wanted the Constitutional Court not to decide more than what the applicant requested because of the nature of the Constitutional Court's decision, which is final and binding. However, in subsequent cases, the provisions regarding the prohibition of ultra petita were also found to be contradictory by the Constitutional Court itself, namely through the Constitutional Court's decision Number 48/PUU-IX/2011 concerning the judicial review of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, shortly after the enactment of Law Number 8 of 2011. The Constitutional Court, in deciding constitutional cases, must avoid actions that exceed its authority while still prioritizing the values ​​of truth and justice that apply in society. However, the application of ultra petita is not without limitations, because it raises challenges that can weaken the effectiveness of the judiciary and has the potential to invite arbitrariness in judicial decision-making. Abstrak Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pengujian undang-undang, idealnya Mahkamah Konstitusi memutus sesuai dengan apa yang dimohonkan pemohon dalam permohonannya, namun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi sering kali memutus suatu perkara melebihi apa yang dimohonkan pemohon atau dengan kata lain bersifat ultra petita. Hal tersebut justru bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara ultra petita. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan pada aspek yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar Mahkamah Konstitusi tidak memutus lebih dari apa yang dimohonkan pemohon dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, pada perkara-perkara selanjutnya, ketentuan mengenai larangan ultra petita tersebut juga ditemukan kontradiksi oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sesaat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara konstitusi harus menjauhi tindakan yang melampaui kewenangannya dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun demikian, penerapan ultra petita bukannya tanpa keterbatasan, karena menimbulkan tantangan yang dapat melemahkan efektivitas peradilan dan berpotensi mengundang kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan peradilan.
ANALISIS PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PELAYANAN PUBLIK MENURUT PRINSIP FIKIH SIYASAH Ardiansyah; Desy Kristiane; Sitti Nurkhaerah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i1.206

Abstract

In recent years, governments in various countries, including Indonesia, have begun to utilize Artificial Intelligence (AI) to improve the efficiency of public services, such as through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and chatbots. Despite its benefits, Artificial Intelligence also poses ethical risks, such as algorithmic bias, over-surveillance, and privacy violations. This research aims to provide an overview and analysis of the use of Artificial Intelligence in public services based on the principles of Fikih Siyasah. This study employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach to examine the use of Artificial Intelligence in public services in light of Fikih Siyasah principles, as well as to explore moral and ethical boundaries, including the risk of government data misuse. The findings indicate that the use of Artificial Intelligence in public services faces challenges such as privacy violations, dehumanization, and the potential for authoritarian and discriminatory actions. Therefore, its utilization must be grounded in the principles of Fikih Siyasah to ensure efficiency, transparency, and the protection of citizens' rights. With strict regulation and participatory oversight, Artificial Intelligence can serve as a tool for public benefit without compromising Islamic ethical and moral values. Abstrak Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memanfaatkan Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan chatbot. Meski bermanfaat, Artificial Intelligence juga menimbulkan risiko etis seperti bias algoritma, pengawasan berlebihan, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip Fikih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji penggunaan Artificial Intelligence dalam pelayanan publik sesuai prinsip Fikih Siyasah, serta menelaah batasan moral dan etika, termasuk risiko penyalahgunaan data oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence dalam pelayanan publik menghadapi tantangan seperti pelanggaran privasi, dehumanisasi, serta potensi tindakan otoriter dan diskriminatif. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu berlandaskan prinsip Fikih Siyasah agar tetap efisien, transparan, dan melindungi hak masyarakat. Dengan regulasi ketat dan pengawasan partisipatif, Artificial Intelligence dapat menjadi sarana kemaslahatan tanpa mengabaikan nilai etis dan moral Islam.
PERAN LEMBAGA ADAT KAILI DALAM MEMPERTAHANKAN HARMONISASI SOSIAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Muhammad Sukiman; Muhammad Syarif Hasyim; Ahmad Syafi'i; M. Taufik
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i1.296

Abstract

In Indonesia, a country rich in cultural and customary diversity, customary institutions play a crucial role in maintaining relationships between individuals and groups. Social harmony is a key pillar in maintaining social stability and well-being. The Palu City Government, Central Sulawesi, enacted Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Kaili Customary Institution. This study aims to elaborate on the concrete role of the Kaili Customary Institution in Kabonena Village in maintaining social harmony based on the perspective of Islamic jurisprudence. This study uses a qualitative approach with empirical legal research, which aims to understand the application and challenges faced in viewing law in a concrete sense and examining how law works in the community. A qualitative approach is a research method that focuses on collecting qualitative data through observation, interviews, and documentation. This research was conducted in Kabonena Village, Palu City. The results show that the Kaili customary institution in Kabonena Village plays a crucial role in maintaining social harmony in the community. The enforcement of customary rules is carried out wisely, including providing leniency to the sanctions imposed, so that the implementation of the rules does not only focus on punishment, but also on efforts to improve morality and strengthen social cohesion in society. One of the principles of Fiqh Siyasah is the principle of shura, which emphasizes the regulation of community affairs for the common good, in line with what the Kaili Traditional Institution of Kabonena Village does, namely not only enforcing customary law, but also acting as a mediator in resolving disputes. The role of the Kaili traditional institution in Kabonena Village, Palu City has not fully reflected the principle of justice or Al-Adalah in the context of enforcing rules and imposing sanctions for customary violations that have not been enforced evenly. Abstrak Di negara Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan adat, lembaga adat memiliki peranan penting dalam mempertahankan relasi antar individu serta antar kelompok. Harmonisasi sosial merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili. Penelitian ini untuk menguraikan secara mendalam peran konkret yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kaili Kelurahan Kabonena dalam mempertahankan harmonisasi sosial berdasarkan perspektif fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk memahami penerapan dan tantangan yang dihadapi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data kualitatif observasi,wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kabonena Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kaili di Kelurahan Kabonena memegang peranan penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial di masyarakat. Penegakan aturan adat dilakukan dengan bijak termasuk dalam memberikan keringanan terhadap sanksi yang dijatuhkan, sehingga pelaksanaan aturan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan moralitas dan penguatan kohesi sosial dalam masyarakat. Salah satu prinsip Fikih Siyasah yaitu prinsip syura, yang menekankan pada pengaturan urusan masyarakat untuk kebaikan bersama, selaras dengan yang dilakukan Lembaga Adat Kaili Kelurahan Kabonena yaitu tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peranan lembaga adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kota Palu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan atau Al-Adalah pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat yang belum ditegakkan secara merata.
THE CONSTITUTIONALLY OF THE DPR’SSUPERVISORY FUNCTION OVER CONSTITUTIONAL COURT JUSTICE AND INDEPENDENT INSTITUTION Avany Mahmudah; Salman, Radian; Mohammad Syaiful Aris
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i2.250

Abstract

The constitutionality of the DPR's supervisory authority over Constitutional Court judges and independent state institutions raises serious problems in the Indonesian constitutional system, especially after the ratification of Article 228A of DPR Regulation Number 1 of 2025 concerning Amendments to DPR RI Regulation Number 1 of 2020 concerning Rules of Procedure. This provision grants the DPR the authority to evaluate officials it previously nominated, with evaluations deemed binding. However, such authority lacks a legal foundation in either the 1945 Constitution or the MD3 Law, rendering it potentially ultra vires and contrary to the principle of Separation of Powers and judicial independence. The removal of Constitutional Court Justice Aswanto illustrates a clear example of legislative interference and politicization of the judiciary. Similar threats extend to independent institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Judicial Commission (KY), both of which require functional and institutional autonomy. This study employs a normative legal method. Findings confirm that Article 228A poses a constitutional threat and should be repealed to restore institutional equilibrium. Legal reform and regulatory safeguards are urgently needed to protect the integrity and independence of judicial and independent bodies within Indonesia’s democratic rule of law framework. Abstrak Konstitusionalitas kewenangan pengawasan DPR terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara independen menimbulkan persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama pasca disahkannya Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal ini memberikan kewenangan evaluatif terhadap pejabat negara yang diangkat atas usul DPR, dengan hasil yang bersifat mengikat. Ketentuan tersebut tidak memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945 maupun dasar legal dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), sehingga berpotensi melampaui kewenangan yang sah (ultra vires) dan mencederai prinsip pemisahan kekuasaan serta independensi kekuasaan kehakiman. Kasus pemanggilan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto menunjukkan bukti konkret politisasi dan intervensi legislatif terhadap lembaga yudikatif. Evaluasi yang bersifat mengikat ini juga berpotensi diterapkan terhadap lembaga independen seperti KPK dan KY, yang semestinya bebas dari tekanan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 228A harus ditinjau ulang dan dihapus, karena berpotensi merusak sistem checks and balances dan menggeser hubungan antarlembaga negara menjadi subordinatif. Reformasi peraturan dan penguatan jaminan independensi lembaga yudikatif dan lembaga negara independen menjadi langkah penting menjaga prinsip negara hukum yang demokratis.
THE EFFECTIVENESS OF THE VICE REGENT’S AUTHORITY IN CONDUCTING SUDDEN INSPECTION AS AN INSTRUMENT FOR STRENGTHENING LOCAL GOVERNANACE IN KUNINGAN REGENCY Jalaludin, Iman; Gefira Minhatul Maula
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i2.267

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of sudden inspections (sidak) conducted by the Vice Regent of Kuningan in improving civil servant discipline, as well as their impact on public service quality and citizens’ perception of bureaucratic performance. Effectiveness indicators include employee attendance and discipline, compliance with work procedures, service quality, and public satisfaction. The study is motivated by the existence of indiscipline practices and low service quality in several government units, resulting in public dissatisfaction. The research employs a descriptive-analytical method with a juridical-normative approach, focusing on the interpretation of regulations related to sidak implementation while examining its practical execution in the field. The results indicate that sidak conducted directly by the Vice Regent significantly improves employee discipline, enhances service quality, and strengthens bureaucratic image. Public perception of bureaucratic performance, thereby reinforcing good governance principles. The study’s limitation lies in its qualitative data derived primarily from documentation and limited interviews, making generalization cautious. In conclusion, sidak serves as a strategic instrument to enhance bureaucratic becomes more positive as citizens feel involved in monitoring and improving public services. The study also indicated that sidak encourages public participation in evaluating local government performance discipline and foster positive public perception of service quality and governance in Kuningan Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kuningan dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Indikator efektivitas sidak yang digunakan mencakup tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai, kepatuhan terhadap prosedur kerja, kualitas pelayanan, dan kepuasan masyarakat. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya praktik indisipliner dan rendahnya kualitas pelayanan di beberapa satuan kerja, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif, yang menekankan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan sidak, sekaligus mengkaji praktik implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidak yang dilakukan langsung oleh Wakil Bupati secara signifikan meningkatkan kedisiplinan pegawai, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memperkuat citra birokrasi. Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur menjadi lebih positif karena mereka merasa dilibatkan dalam pengawasan dan perbaikan pelayanan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa sidak mampu mendorong partisipasi publik dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, sehingga memperkuat prinsip good governance. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data kualitatif yang berasal dari dokumentasi dan wawancara terbatas, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Kesimpulannya, sidak merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kedisiplinan birokrasi dan membentuk persepsi positif publik terhadap pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kuningan.
THE ROLE OF CONSTITUTIONAL COURT IN UPHOLDING INDEPENDENCE OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION THROUGH DECISION NUMBER 59/-PUU-XVII/2019 Saifudin, Rayha Rici
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i2.271

Abstract

This study investigated important role of the Constitutional Court in upholding the independence of the Corruption Eradication Commission through Decision Number 59/PUU-XVII/2019. This decision marked a historic moment in the eradication of corruption in Indonesia because it successfully annulled several provisions in Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which were considered to weaken the authority and independence of the anti-corruption agency. This study is a normative legal research with a statutory and case-based approach. The results show that the Constitutional Court plays a role as a guardian of the constitution, protecting constitutional principles in the eradication of corruption. This decision has a significant impact in strengthening the independence of the Corruption Eradication Commission, particularly regarding the authority to wiretap, investigate, and internal oversight mechanisms. This research also enriches understanding of the role of the Constitutional Court in maintaining the balance of power and protecting independent state institutions. Abstrak Penelitian ini menganalisis peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Putusan Nomor 59/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menjadi momen bersejarah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena berhasil membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap melemahkan kewenangan dan independensi lembaga antirasuah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang melindungi prinsip-prinsip konstitusional dalam pemberantasan korupsi. Putusan ini memberikan dampak signifikan dalam menguatkan kembali independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya terkait kewenangan penyadapan, penyidikan, serta mekanisme pengawasan internal. Penelitian ini turut memperkaya pemahaman mengenai peran lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan terhadap lembaga negara yang independen.
LEGAL ANALYSIS OF SEPARATING NATIONAL AND REGIONAL ELECTION Aura Novi Ayundira
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i2.283

Abstract

This study examined the legal aspects related to the separation of the organization of National and Regional Elections based on the general principles of good governance. Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 mandates this separation to alleviate the burden on election organizers and improve the quality of election implementation. However, this separation inevitably raises administrative and juridical challenges, such as regulatory inconsistencies and the potential extension of regional officials' terms, requiring regulatory revisions and more effective coordination among organizing institutions. The research method employed is a normative approach with analysis of legislation and a conceptual framework. The findings emphasize the importance of maintaining the application of the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections to ensure the credibility of democracy and sustainable governance. Mitigation efforts against the decline in voter participation and the complexity of coordination between central and regional governments are crucial in preserving political stability and the effectiveness of government rsityadministration. Abstrak Penelitian ini mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Daerah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemisahan tersebut untuk meringankan beban penyelenggara serta meningkatkan mutu pelaksanaan pemilu. Namun, pemisahan ini juga pastinya akan menimbulkan tantangan dalam hal administratif dan yuridis, seperti ketidaksinkronan regulasi serta kemungkinan perpanjangan masa jabatan pejabat daerah, sehingga memerlukan revisi aturan dan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penyelenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan kerangka konseptual. Hasil penelitian menegaskan pentingnya menjaga penerapan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna memastikan kredibilitas demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Upaya mitigasi terhadap penurunan partisipasi pemilih dan kompleksitas koordinasi antara pusat dan daerah menjadi hal krusial dalam mempertahankan stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
MECHANISM OF IMMEDIATE JUDICIAL REVIEW AFTER DETENTION AT THE INVESTIGATION STAGE: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE M. Rizki Yudha Prawira
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i2.284

Abstract

This study examined the provisions on detention during the investigative process as a coercive measure under the Draft of Criminal Procedure Code (RKUHAP). These provisions are deemed not fully aligned with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and its official interpretation in General Comment No. 35. The research employs a normative juridical methodology with a comparative approach, analyzing national legal norms against international standards. The findings reveal that the RKUHAP's detention provisions do not fully adhere to international human rights principles, particularly the state's obligation to prevent prolonged detention without independent judicial oversight. The principle of "promptly," as established in the ICCPR, underscores the importance of due process and acts as a safeguard against arbitrary detention. International standards require that suspects be presented before a judge within 48 hours of arrest, allowing for an assessment of the urgency and legality of the detention. General Comment No. 35 further explicates these technical provisions, highlighting the significance of judicial oversight in safeguarding individual liberty. Abstrak Penelitian ini menganalisis substansi ketentuan penahanan pada proses penyidikan sebagai salah satu bentuk upaya paksa yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ketentuan tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta penafsiran resminya dalam General Comment No. 35. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, melalui analisis perbandingan antara norma hukum nasional dan standar HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penahanan dalam RKUHAP belum sepenuhnya memenuhi prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya terkait kewajiban negara untuk memastikan tidak adanya penahanan berkepanjangan tanpa pengawasan yudisial yang independen. Prinsip “segera” (promptly) dalam ICCPR merupakan jaminan atas tegaknya asas due process of law serta bentuk pencegahan terhadap penahanan sewenang-wenang. Standar internasional mewajibkan agar tersangka dihadapkan kepada hakim dalam jangka waktu maksimal 48 jam setelah penangkapan, dengan kehadiran fisik untuk menilai urgensi dan keabsahan penahanan apakah perlu dilakukan atau tidak. Ketentuan teknisnya dijelaskan dalam General Comment No. 35, yang menegaskan pentingnya kontrol yudisial sebagai perlindungan terhadap hak kebebasan individu.

Page 6 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue