cover
Contact Name
Suyeno
Contact Email
adm.publik@unisma.ac.id
Phone
+6282230344404
Journal Mail Official
suyeno@unisma.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Respon Publik
ISSN : 23028432     EISSN : -     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Respon Publik adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di tingkat nasional banyak sekali masalah-masalah umum atau isu-isu yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi dan kebijakan publik.
Articles 256 Documents
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Intan Kurnia Sari; M. Mas'ud Said; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan E-Government di masa pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan E-Government Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitiatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas bahan analisis penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, analisis data menggunakan miles &huberman yang terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data dan veryfikasi/ yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip E-Government diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan E-Government yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi E-Budgeting, E-Musrenbang, E- Procurement, E-Planning dan E-Monev. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi penerapan E-Government dengan lebih teliti bagi pihak pemerintahan, pengembangan dan peningkatan kinerja serta inovasi Pemda Kabupaten Bojonegoro dan penyediaan akses internet yang optimal mengingat bahwa ketidakstabilan akses internet menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam melakukan pelayanan publik. Kata Kunci: Electronic-Government
IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (STUDI KASUS DESA TUMBRASANOM KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO) Jafitri Ayu Pramisya Milania; Nurul Umi Ati; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan program kegiatan implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran data online sumber data menggunakan data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 4 tahap yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan keempat kesimpulan hasil penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungaedem Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik. Hal tersebut ditinjau berdasarkan 4 indikator untuk mengetahui implementasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) yakni; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Faktor pendukung dalam implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di lokasi tersebut yakni Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun faktor penghambatnya ialah; Sumber Daya Manusia, Waktu, dan Cuaca. Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Rumah Tidak Layak Huni
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SDN NOREH 3 (Studi Kasus SDN Noreh 3 Kec. Sreseh, Kab. Sampang) Najmatul Ulla; Afifuddin Afifuddin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh pengamatan peneliti tentang dampak adanya bantuan dana BOS dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SDN Noreh 3 dari segi input, proses dan output untuk meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan observasi lapangan, wawancara secara mendalam dan dokumentasi dari data-data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Dana BOS dalam Meningkatkan Pengembangan Kualitas Pendidikan di SDN Noreh 3. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan dana BOS di SDN Noreh 3 menggunakan variabel Edwards III terkait komunikasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan terkait dana BOS kepada wali murid masih belum transparansi dengan baik, serta keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan tumpang tindihnya uraian dan fungsi pelaksana pengelola dana BOS. (2) Dalam mengkaji indikator peningkatan pengembangan kualitas pendidikan melalui dana BOS menurut Fattah (2009) bahwasannya dengan adanya dana BOS mutu masukkan, proses dan keluaran pendidikan di SDN Noreh 3 dapat memberikan pengaruh terhadap keefektifan kegiatan proses belajar mengajar. (3) Mengetahui faktor pendukung adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 adanya hubungan kerjasama yang baik antara pihak pelaksana pengelola dana BOS dengan guru serta komite sekolah (4) Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 yaitu dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya manusia maupun finansial dapat memper hambat proses pendidikan melalui dana BOS. Kata Kunci: Implementasi, BOS, Kualitas Pendidikan
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021 (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, Jawa Timur) Vena Syaharani; Slamet Muchsin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menguji pengaruh dari akuntabilitas, transparansi terhadap tata kelola keuangan daerah pada pengelolaan APBD di masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Sampel penelitian yaitu 38 orang pegawai dari BKAD Kota Batu serta Kepala Bidang Anggaran. Adapun untuk Teknik pengabilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan 38 responden. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan data wawancara yang dibagikan langsung kepada calon responden dan data wawancara yang berasal dari Kepala Bidang Anggaran. Metode Analisa yang digunakan yakni uji normalitas dan uji heterokedastisitas untuk dapat menguji hipotesis secara simultasn. Adapun untuk hasil penelitian serta uji hipotesis yakni pengaruh akuntabilitas tidak berpengaruh pada tata kelola keuangan dan transparansi berpengaruh signifikan pada tata kelola keuangan secara parsial dan simultan. Dari hasil penelitian sebaiknya pengelolaan APBD oleh BKAD Kota Batu untuk dapat lebih meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pada tata kelola anggaran di BKAD Kota Batu. Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola, Pandemi Covid-19
PERAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG Bachtiar Fachry Affandi; Yaqub Cikusin; Sunariyanto sun
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan, Faktor pendukung dan penghambat Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara spesifik, rinci dan mendalam mengenai suatu permasalahan dengan mencari informasi sebanyak mungkin tentang “Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang”. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tipe komponen yaitu antara lain : kondensasi data, tampilan data, menggambar dan memverifikasi kesimpulan. Kemudian teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik keabsahan data. Berdasarkan dari uraian dan pembahasan mengenai Peran Manajemen Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksaan pelayanan publik di kantor kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten jombang menggunakan Fungsi manajemen mulai dari planning, Organizing, actuating maupun controling sudah berjalan dengan baik dan telah menerapkan pola manajemen yang baik terutama dalam pelayanan KK/KTP walaupun belum secara maksimal mengingat masih ada hal-hal dan faktor yang mesti dan harus di perbaiki. Walaupun secara sistem pelayanan telah berjalan dengan baik dengan penerapan pola manajemen yang ada pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo, namun masih ada banyak hal yangperlu diperhatikan dan diperbaiki. Menurut penulis sedikit menyarankan agar ditambahkan seksi pelayanan supaya pegawai yang bertugas diseksi-seksi lain tidak bergantian menjaga seksipelayanan sehingga pelayanan lebih efektif dan optimal. Kata Kunci: Manajemen, Pelayanan Publik.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG Muniman Muniman; M. Mas'ud Said; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul: Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sampang. Pelayanan publik merupakan hal yang fundamental dalam menjalankan roda-roda pemerintahan. Meskipun, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah masih belum seutuhnya dapat memberikan kepuasaan terhadap masyarakat sebagai penerima layanan. Salah satunya pelayanan publik administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sampang masing terdapat beberapa masalah yang harus diperbaiki yaitu mengenai pelayanan yang masih berbelit-belit, fasilitas yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat. Desain penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Fokus pada penelitian ini adalah penilaian mengenai kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Sampang dengan menggunakan teori Zeithaml dkk (1990) dalam Hardiansyah (2018:63) yaitu  Bukti Fisik, Kehandalan, Respon/Tanggapan, Jaminan, Empati. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (survei,wawancara, dan dokumentasi). Analisis data pada penelitian ini menggunakan empat komponen yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan publik  administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Sampang pada aspek bukti fisik (tangible) kurang baik dikarenakan masih kurangnya fasilitas yang memadai dan perlunya melakukan perbaikan. Selanjutnya aspek kehandalan (reliability) dan daya tanggap (responsiveness) sudah sangat baik dan harus dipertahankan. Kemudian pada aspek jaminan (assurance) dan empati (empathy) sudah cukup baik namun masih harus ada perbaikan karena masih ada sebagian masyarakat mengenai hal itu belum merasakan kepuasan. Ditemukannya juga faktor pendukung yaitu adanya peserta magang. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kedua internet dan server website down. Dari lima dimensi pada penilaian kualitas pelayanan publik, diantaranya bukti fisik kurang baik, kehandalan dan respon sangat baik, jaminan dan empati sedang. Oleh karena itu perlunya perbaikan terhadap aspek-aspek ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dispendukcapil Kabupaten Sampang dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Ditemukan beberapa saran yang dapat peneliti berikan yakni perlunya ada perbaikan pada aspek yang masih dianggap tidak baik, Sosialisasi secara masif terhadap masyarakat dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan persyaratan dalam pembuatannya, Menyelenggarakan bimbingan teknis secara terus menerus untuk pegawai, menambah perangkat dan jumlah wifi serta kecepatan transfernya. Kata kunci: Kualitas, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan.