Articles
85 Documents
<![CDATA[Literasi dan Partisipasi Masyarakat Mendukung Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Analisis Komunikasi Kebijakan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo) ]]>
<![CDATA[Kirana, Fitria Dewi]]>;
<![CDATA[Wahyunengseh, Rutiana Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94907
<![CDATA[Sebagai upaya menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan, Pemerintah menetapkan penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Dana Desa direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun. . Dalam konteks masyarakat desa yang belum terbiasa dengan platform media sosial dan pertemuan online, tentu mengalami tantangan khusus untuk strategi komunikasi publik terkait isu COVID-19 di masa COVID-19.Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti menilai bahwasannya masih ada celah antara literasi, partisipasi masyarakat dan juga komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di level desa. Tujuan dari penelitian ini menyimpulkan hal-hal yang mempengaruhi respon partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 berdasar literasi informasi yang dimiliki. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan wawancara, observasi, kuisioner semi terbuka, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Informan penelitian adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini diperoleh bahwasannya komunikasi kebijakan menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Strategi komunikasi kebijakan yang baik dan tepat menciptakan pemahaman yang mendalam oleh masyarakat dan hal tersebut mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu proses kebijakan. Terdapat beberapa hambtan dalam komunikasi kebijakan yang dihadapi oleh Pemerintah desa yakni sikap pelaksana kebijakan yang kurang kooperatif dan tidak transparan dalam penentuan calon penerima BLT Dana Desa dan program PKTD dan juga komunikasi yang kurang baik antarperangkat desa dalam ketidakselarasan pemberian informasi yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.]]>
<![CDATA[Evidence Based Policy Formulation dalam Perumusan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta (Studi Kasus Revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug Solo Safari) ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Gita Cinta]]>;
<![CDATA[Sudibyo, Desiderius Priyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94886
<![CDATA[Kota Surakarta menjadi sorotan publik dengan merencanakan pembangunan yang dapat dilihat dari adanya mega proyek 17 prioritas pembangunan. Salah satu prioritas pembangunan tersebut yaitu revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang saat ini bernama Solo Safari. Penelitian ini dilakukan agar dapat menganalisis evidence based policy formulation dan mengkaji penggunaan data dan fakta yang digunakan oleh para stakeholder dalam proses formulasi prioritas pembangunan Kota Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses formulasi revitalisasi TSTJ telah berdasar pada adanya data-data dan hasil survei lapangan yang mengindikasi bahwa TSTJ layak untuk dilakukan revitalisasi. Dalam hal ini data yang mendasari seperti laporan keuangan, laporan data pengunjung, laporan jumlah dan kondisi satwa, laporan operasional, laporan survei kepuasan pengunjung, hingga laporan pengelola terkait SDM yang ada. Temuan lain didapatkan oleh peneliti bahwa dalam proses formulasi ini, penggunaan data dan fakta yang mendasari hanya diketahui oleh aktor utama yang terlibat dan terdapat adanya intervensi yang dilakukan oleh Pemimpin Daerah. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penggunaan data (evidence based) penting untuk diterapkan dalam proses formulasi mulai dari tahap penemuan masalah hingga perumusan rekomendasi akhir sebagai penunjang urgensi kebijakan diperlukan.]]>
<![CDATA[Analisis Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kabupaten Sukoharjo ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Annisa Aulia Nur]]>;
<![CDATA[Sudibyo, Desiderius Priyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94916
<![CDATA[Ruang publik merupakan sebuah kawasan yang dapat digunakan oleh masyarakat memenuhi kebutuhannya dan memiliki arti penting untuk wilayah atau kawasan perkotaan dan sekitarnya. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kawasan perkotaan, memiliki beberapa ruang publik atau public space untuk menyelaraskan pola kehidupan masyarakat, salah satunya Taman Kota seperti Taman Pakujoyo. Taman Kota memiliki fungsi-fungsi tertentu sebagai ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian fungsi Taman Pakujoyo sebagai ruang publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis fungsi Taman Pakujoyo sebagai ruang publik, peneliti menggabungkan teori yang dipaparkan oleh Ernawati (2015), Akbar & Azhari (2010), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dimana terdapat terdapat empat fungsi taman kota sebagai ruang publik, yaitu 1) fungsi ekologi, 2) fungsi estetika, 3) fungsi sosial budaya, dan 4) fungsi ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi ekologi dan fungsi ekonomi di Taman Pakujoyo sudah sesuai, sementara pada fungsi estetika dan fungsi sosial budaya di Taman Pakujoyo sudah cukup sesuai.]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kebumen ]]>
<![CDATA[Irawan, Firdaus Ananda]]>;
<![CDATA[Santoso, S Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94908
<![CDATA[Disdukcapil Kabupaten Kebumen menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), namun dalam penerapannya masih terdapat kendala yaitu, ketidakakuratan data kependudukan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi oleh George C. Edward III (1980) yang berfokus pada dimensi komunikasi dan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi SIAK sudah optimal dengan proses registrasi yang cepat, akses informasi yang mudah, serta adanya pelatihan dan panduan. Penerapan SOP meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Namun, dari sisi sumber daya, jumlah pegawai tidak seimbang dengan beban kerja, meskipun operator SIAK sudah menguasai tugas. Ruang tunggu nyaman tapi kurang memadai, dan meskipun komputer dan internet berfungsi baik, kondisi fingerprint memprihatinkan karena penggunaan yang intensif.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Dalam Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar ]]>
<![CDATA[Maulana, Abdul Aziz]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94887
<![CDATA[Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kota/kabupaten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan pendidikan di daerah. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang masih menghadapi beberapa permasalahan pelayanan Pendidikan seperti pengurangan jumlah sekolah karena adanya penggabungan sekolah, kurangnya sarana prasarana pembelajaran, dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebagai evaluasi terhadap manajamen pelayanan Pendidikan Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive (informan yang mengetahui hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian) dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait Pendidikan dasar. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknis analisis data interkatif yang meliputi reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam manjemen pelayanan pendidikan dasar pada indikator responsibilitas organisasi ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan dan pemberian layanan yang sesuai dengan prinsip administrasi dan kebijakan organisasi, serta telah diterapkan sesuai dengan standar profesionalisme. Pada indikator responsivitas, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam manjemen pelayanan pendidikan dasar ditunjukkan dengan upaya dalam melakukan pencarian kebutuhan pelayanan SMP dan SD, dan mampu untuk menyusun agenda prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik. Dalam pemenuhan pengembangan program, perlu memperhatikan hasil asesmen nasional terkait kemampuan sekolah dalam aspek literasi dan numerasi. Kinerja dari indikator akuntabilitas ditunjukkan dari keberpihakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pada kepentingan masyarakat serta pemenuhan kewajiban memberikan pertanggung jawaban organisasi kepada pihak terkait termasuk kepada masyarakat. Dinas pendidikan dan kebudayaan kebupaten sukoharjo di bidang sd dan smp supaya meningkatkan prioritas pelayanan dan pengembangan program layanan publik kepada sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar yang mendapatkan penilaian buruk saat assesment nasional. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupeten Sukoharjo dapat melakukan monitoring kepada sekolah-sekolah tanpa perlu menunggu pertemuan rutin atau keluhan muncul. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dapat mengadakan pelatihan rutin bagi para pegawai tanpa menunggu adanya perubahan seperti berubahnya kurikulum.]]>
<![CDATA[Efektivitas Gaya Kepemimpinan Ketua DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Anggasta, Salsabella Giovani]]>;
<![CDATA[Haji, Son]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94934
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas gaya kepemimpinan ketua DPRD Kota Surakarta dalam meningkatkan kinerja anggotanya dan mendeskripsikan gaya kepemimpinan mana yang paling efektif. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan anggota DPRD Surakarta dan jurnal/penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber data dan sampel penelitiannya. Data diambil melalui wawancarai, observasi, dan dokmentasi lalu divalidasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu kemudian dianalisa melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya adalah Pertama: efektivitasgaya kepemimpinan ketua DPRD Kota Surakarta bisa dilihat pada 5 aspek kinerja anggotanya, yakni a) Produktivitas: pembentukan satu pansus serta mengkomunikasikan setiap masalah yang ada bersama anggota komisi sesuai bidangnya; b) Responsivitas: merespon permintaan anggota terkait program yang dijalankan; c) Responsibilitas: memberikan timeline khusus setiap memberikan penugasan dan melakukan voting ketika mengalami masalah; d) Kualitas Pelayanan: bersedia menerima saran, kritik, dan masukan dari seluruh pihak; e) Akuntabilitas: melakukan penganggaran dan dokumentasi lengkap sebelum mengambil keputusan. Kedua: gaya kepemimpinan demokratis Ketua DPRD Kota Surakarta dinilai sebagai gaya kepemimpinan paling efektif karena: a) Melibatkan seluruh pihak yang bekerja bersamanya, b) Selalu memotivasi anggotanya dengan obrolan santai setelah berdebat dalam rapat, c) Mengevaluasi setiap pengerjaan pansus dan raperda untuk mempersingkat waktu, d) Membatasi pembahasan di luar topik rapat demi menyikapi perbedaan pendapat, dan e) Memberikan teguran yang bijak pada kinerja anggota yang kurang sesuai.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program SPION (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo) ]]>
<![CDATA[Utomo, Is Hadri]]>;
<![CDATA[Putri, Adhisty Septianda Karya]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94909
<![CDATA[Program SPION (Sistem Perizinan Online) merupakan aplikasi perizinan online yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo dan bertujuan untuk memudahkan pelayanan perizinan bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Namun, masyarakat belum sepenuhnya dapat menggunakan SPION dan ada ketidakpuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian desktriptif kualitatif dan bertujuan mengukur efektivitas program SPION dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni teori Efektivitas Program dari Sutrisno (2007), mencakup pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Informan dipilih menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman dan uji validitas adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan program SPION efektif dalam aspek tepat sasaran, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Aspek pemahaman program belum efektif dikarenakan sosialisasi program SPION belum menjangkau seluruh masyarakat. Aspek tepat waktu juga belum efektif dikarenakan: a) waktu tunggu penerbitan rekomendasi; b) penolakan berkas persyaratan: dan c) kurang optimalnya sumber daya manusia pengelola.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Program Rehabilitas Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) ]]>
<![CDATA[Ishlahiyah, Nur]]>;
<![CDATA[Yuliani, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94888
<![CDATA[Permasalahan terkait pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Indonesia merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah, karena masalah tersebut bersangkutan dengan pemenuhan kesejahteraan dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Tegal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukannya sejumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) dibeberapa titik di Kabupaten Tegal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal membuat Program Rehabilitasi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Rumah Singgah Trengginas Kabupaten Tegal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas Program Rehabilitasi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Rumah Singgah Trengginas tersebut. Penelitian ini menggunakan dua teori pendekatan yaitu Teori Efektivitas Riant Nugroho dan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder yang diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengukur reliabilitas dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.]]>
<![CDATA[Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Pamela, Vinka Widia]]>;
<![CDATA[Sudibyo, Desiderius Priyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94935
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan metode purposive sampling dengan wawancara terstruktur. Informan dari penelitian ini adalah Sekertaris Disdukcapil Kota Magelang, Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak dan Kepala DP4KB Kota Magelang, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Magelang, Obama Kota Magelang dan Anak yang pernah mengisi 1001 Suara Anak Kota Magelang. Kemudian data dianalisis menggunakan teori miles dan Huberman dengan reduksi data, display data, serta verifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa ada 5 pemangku kepentingan yang masuk dalam empat kuadran teori peran stakeholder sehingga memperlihatkan peran dari setiap pemangku kepentingan baik key player, subject, context setter, maupun crowd dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Kota Magelang dalam mencapai Kota Layak Anak dikarenakan adanya peran dari para pemangku kepentingan dari setiap indikatornya. Dari penelitian ini, merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai partisipasi anak di Kota Magelang terhadap KLA di Kota Magelang.]]>
<![CDATA[Implementasi Strategi Mencapai Target Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) ]]>
<![CDATA[Suryawati, Retno]]>;
<![CDATA[Aji, Aditia Permana]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i2.94910
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak berdasarkan pengembangan program, anggaran, dan prosedur/SOP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan sumber. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat permasalahan terkait domisili seorang anak, anak yang hanya numpang Kartu Keluarga, memiliki akta kelahiran namun belum melapor, hingga tidak diketahui keberadaan anak tersebut. Pengembangan program dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak difokuskan pada program SAPU KUWAT dan Jemput Bola. Pada program SAPU KUWAT dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan pada Jemput Bola dilaksanakan dengan kegiatan door to door dan workshop jemput bola. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari APBD Kota Surakarta yang sudah dialokasikan dengan baik, namun masih terbatas dalam pelaksanaan workshop jemput bola. Pada pengembangan prosedur telah disusun tahapan prosedur tiap program dengan baik sebagai langkah sistematis yang harus dilaksanakan dalam mencapai target kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Surakarta.]]>
