cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tiyas Nur Haryani
Contact Email
tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id
Phone
+6281327144981
Journal Mail Official
jurnalwacanapublik@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret jl. Ir. Sutami 36A Jebres Surakarta Jawa Tengah
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27985326     DOI : https://doi.org/10.20961/jmwp.v2i1.63266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik memiliki jangkauan artikel dalam fokus dan ruang lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik serta administrasi publik dalam lingkup luas. Dalam rangka peningkatan publikasi ilmiah di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS dan fasilitasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Evaluasi Website Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Ditinjau dari Perspektif Public Value (Studi pada OPZ Skala Nasional) Putri Dwi Agustina
Wacana Publik Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i2.88044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi website Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) skala nasional ditinjau dari perspektif public value. Perspektif public value dilihat dari pandangan teori yang disampaikan oleh Jorgensen dan Bozeman (2007). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan bantuan perangkat lunak sortsite dan pendekatan kuantitatif analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan pada perspektif teknis menghasilkan bahwa hanya website milik LAZ Al-Azhar yang memiliki kesalahan paling minimal dan dikatakan lebih baik dari rata-rata pada semua aspek. Sedangkan website lainnya masih ditemukan kesalahan di bawah rata-rata baik di aspek errors, accessibility, compatibility, standards, atau usability. Sementara pada evaluasi perspektif public value dengan analisis isi kuantitatif menunjukkan website OPZ mendapat nilai relatif cukup baik dalam memenuhi minimal prinsip public value. Tiga dari lima aspek public value yaitu amanah, transparansi, dan dialog memiliki rerata lebih dari 2 yang artinya baik. Sedangkan 2 lainnya keterlibatan warga dan responsiveness memiliki rerata kurang dari 2. Adapun dari 36 website yang memiliki nilai rerata public value paling baik yaitu LAZ Inisiatif Zakat Indonesia.
Collaborative Governance dalam Perencanaan Pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar Resta Oktafia Dwi Cahyani; Retno Suryawati
Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i1.89669

Abstract

Satu kebijakan yang dibuat dalam mewujudkan misi dari RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 khususnya dalam peningkatan kualitas keagamaan yaitu dengan adanya kebijakan revitalisasi pembangunan Masjid Agung Karanganyar. Trend positif ditunjukkan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Dampak positif ini ada dikarenakan oleh keberhasilan sebuah perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative governance dalam sebuah perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Aspek Kajian menggunakan teori dari Bryson dan Crosby (2006). Pada aspek proses collaborative governance dengan indikator: (1) Membuat kesepakatan bersama, (2) membangun kepemimpinan, (3) membangun legitimasi, (4) membangun kepercayaan, (5) mengelola konflik, (6) perencanaan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan analisis triangulasi sumber dan teknik yang dilakukan terhadap beberapa orang. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sejumlah narasumber mulai dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan sesuai dengan proses kolaborasi menurut Bryson & Crosby (2006) dengan adanya kesepakatan bersama, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik dan  perencanaan.
Kualitas Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surakarta pada Pelayanan Penerbitan Surat Izin Penempatan Shelter (SIP) Vania Apsari Fitri; Sudarmo Sudarmo
Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i1.103457

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam proses penerbitan Surat Izin Penempatan (SIP) Shelter bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988) yang mencakup tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi petugas pelayanan SIP serta pengguna layanan yaitu para PKL yang mengurus SIP. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan SIP Shelter oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta secara umum telah memenuhi dimensi kualitas pelayanan, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada PKL, serta lamanya waktu penyelesaian penerbitan surat izin. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Melalui Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kabupaten Sukoharjo Intanita Nurlaili Rosyada; Desiderius Priyo Sudibyo
Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i1.89084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan stunting melalui Program DASHAT di Kampung KB Pelangi Desa Tanjung dan Kampung KB Salam Desa Daleman dengan menggunakan teori faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan milik Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan proses Implementasi Program Dashat di Kabupaten Sukohaharjo di pengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Program Dashat di Kampung KB Pelangi sudah bejalan dengan baik, didukung oleh kegiatan yang inovatif, sumberdaya yang optimal, komunikasi yang massif, terdapat pembagian kerja, struktur bersifat formal dan partisipatif, serta kondisi sosial ekonomi yang mendukung. Sementara faktor penghambat program Dashat yaitu minimnya anggaran dan tidak adanya dukungan elit politik. Pelaksanaan Program Dashat di Kampung KB Salam sudah berjalan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat diantaranya kurangnya inovasi pelaksana, belum optimalnya sumberdaya, minimnya koordinasi dan sharing lintas sektoral, serta tidak adanya dukungan elit politik. Pada akhirnya rekomendasi yang diusulkan adalah peningkatan KIE, sharing lintas sektor dan koordinasi, monitoring serta evaluasi bersama untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Dashat.
Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Sikap, Niat Pengguna Terhadap Kenyataan Penggunaan Aplikasi SiPolgan Anggie Desriantika Prabandari; Faizatul Ansoriyah
Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.78254

Abstract

Sistem Pelayanan Online Desa Krandegan ata sering disebut dengan SiPolgan adalah sistem online yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Krandegan untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui penerimaan teknologi terhadap aplikasi SiPolgan pada masyarakat Desa Krandegan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). TAM melihat penerimaan masyarakat melalui beberapa variabel yaitu persepsi ease of use (persepsi kemudahan), perceived usefulness (persepsi kegunaan), attitude towards using (sikap pengguna), behavioral intrntion to use (niat pengguna) dan actual system use (kenyataan penggunaan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Responden dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Krandegan yang menggunakan aplikasi SiPolgan untuk pelayanan administrasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dan Lisrel. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Persepsi kemudahan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap persepsi kegunaan; 2) Persepsi kemudahan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap sikap penggunaan; 3) persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan; 4) Persepsi kegunaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap niat penggunaan; 5) Sikap penggunaan tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan; 6) Niat penggunaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kenyataan penggunaan; 7) Kemudahan, kegunaan, sikap penggunaan dan niat penggunaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kenyataan penggunaan masyarakat untuk menggunakan aplikasi SiPolgan.
DIGITALISASI KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA:TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN FISKAL MODERN Epsilonita Rizki
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.111318

Abstract

Penelitian ini mengungkapkan tantangan dan peluang digitalisasi keuangan publik di Indonesia sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan fiskal. Melalui metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji implementasi sistem digital seperti SPAN, SAKTI, Pembayaran Digital (Digipay), dan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah (DTPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan publik memberikan peluang signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara sesuai prinsip good governance . Namun implementasi digitalisasi menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur teknologi antar daerah, keterbatasan literasi aparatur digital, risiko keamanan siber, serta kebutuhan penyesuaian budaya organisasi dan reformasi regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan publik memerlukan penguatan kapasitas SDM, pemerataan infrastruktur digital, peningkatan sistem keamanan data, serta dukungan regulasi yang adaptif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya strategi komprehensif dalam implementasi transformasi digital untuk mencapai pengelolaan fiskal modern yang berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Mandatory Spending Anggaran Urusan Kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Muhammad Rayhan Ramadhani; Rutiana Dwi Wahyunengseh
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.120430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mandatory spending anggaran urusan kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Permasalahan utama penelitian ini berangkat dari belum terpenuhinya alokasi anggaran kesehatan sesuai ketentuan lama sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji, karena anggaran kesehatan DIY tercatat sebesar 4,17% berdasarkan tagging SIPD dan 6,58% berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan pada perangkat daerah yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, yaitu Sekretariat Daerah, Bapperida, dan BPKAD Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terpenuhinya mandatory spending kesehatan dipengaruhi oleh perubahan regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, perbedaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta penyesuaian prioritas pembangunan daerah. Meskipun alokasi anggaran kesehatan belum mencapai 10%, capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menunjukkan hasil tuntas, sehingga implementasi kebijakan anggaran kesehatan perlu dinilai tidak hanya dari persentase anggaran, tetapi juga dari efektivitas pemenuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Manahan Solo Pedro Bagus Prakoso; Wahyu Nurhajadmo; Wahyu Nurharjadmo
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.112605

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi kebijakan revitalisasi PKL di Shelter Manahan Solo berdasarkan teori Ripley dan Franklin, kemudian di analisis proses implementasi kebijakan revitalisasi menggunakan teori kebijakan George C. Edwards III, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi Dinas Perdagangan, organisasi paguyuban PKL, serta pedagang yang terdampak relokasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, dan analisis data dilakukan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi telah dijalankan melalui sosialisasi, pendataan pedagang, proses relokasi bertahap, serta penyediaan fasilitas di shelter baru. Evaluasi implementasi kebijakan penataan PKL di Shelter Manahan Solo menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Kepatuhan pedagang meningkat berkat manfaat fisik yang dirasakan dan dukungan regulasi, sementara rutinitas operasional seperti pengaturan shift, pembayaran retribusi, dan koordinasi rutin mulai terbangun meski masih ditemui inkonsistensi. Dari aspek kinerja, kawasan menjadi lebih tertata dan menarik pengunjung, walaupun manfaat ekonomi belum merata. Namun, ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya tempat sementara bagi pedagang selama pembangunan, keterbatasan kapasitas lapak, sosialisasi yang belum merata, serta pembagian lapak yang dinilai belum sepenuhnya adil. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas implementasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi PKL di Shelter Manahan Solo belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi, konsistensi komunikasi, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR DI KECAMATAN CILINCING (ANALISIS PADA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) Aqila Zahira Zenta; Ismi Dwi Astuti Nurhaeni
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.120450

Abstract

Perempuan kepala keluarga pelaku UMKM merupakan kelompok rentan yang menghadapi beban peran ganda, keterbatasan akses ekonomi, dan tekanan sosial budaya. Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi tertinggi perempuan kepala keluarga yang terdaftar dalam Program Jakarta Entrepreneur se-DKI Jakarta, yaitu sebanyak 1.058 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Program Jakarta Entrepreneur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya pada perempuan kepala keluarga pelaku UMKM di Kecamatan Cilincing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan yang terdiri atas sembilan pendamping program dan enam peserta perempuan kepala keluarga, serta dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi Charles O. Jones untuk menjawab rumusan masalah pertama dan model Van Meter dan Van Horn untuk menjawab rumusan masalah kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program berjalan melalui tiga tahapan. Pada tahap pengorganisasian, program dilaksanakan oleh enam SKPD dengan mekanisme P1–P7 yang fleksibel dan sistem monitoring berjenjang yang berfungsi baik, namun terdapat ketimpangan jumlah pendamping antarSKPD dan dampak efisiensi anggaran 2026 yang signifikan. Pada tahap interpretasi, pemahaman tujuan program konsisten di kalangan pendamping, meskipun akses peserta terhadap program masih didominasi oleh jaringan sosial informal. Pada tahap aplikasi, program memberikan manfaat nyata berupa peningkatan legalitas produk, kapasitas branding, literasi keuangan, dan pendapatan peserta, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya gender-responsif karena beban peran ganda tidak diakomodasi dalam desain program. Dari sisi faktor implementasi, pendukung utama meliputi kejelasan tujuan program, kompetensi pendamping yang terstandar, disposisi pelaksana yang kuat, dan antusiasme masyarakat. Adapun faktor penghambat utama adalah ketimpangan sumber daya antarSKPD, miskomunikasi distribusi kuota lintas instansi, norma gender yang membatasi akses permodalan, dan tekanan ekonomi makro tahun 2026. Penelitian menyimpulkan bahwa Program Jakarta Entrepreneur telah memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga, namun memerlukan penyesuaian desain yang lebih inklusif dan responsif gender untuk menjangkau kelompok sasaran secara optimal.
Hambatan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Di Lembaga Layanan PendidikanTinggi (LLDIKTI) Wilayah III Alisa Nurhaziza; Wahyu Nurhajadmo
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.118263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri di LLDIKTI Wilayah III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang melibatkan informan dari LLDIKTI, khususnya Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Prestasi (Belmawa), dosen pengampu, dan mahasiswa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi MBKM Mandiri dapat dikelompokkan ke dalam tiga sisi yang saling berkaitan. Pertama pada sisi karakteristik masalah, hambatan ditunjukkan oleh kesulitan konversi SKS oleh perguruan tinggi, luasnya cakupan sasaran kebijakan, serta keberagaman kapasitas perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program MBKM Mandiri. Kedua pada sisi karakteristik kebijakan, hambatan terlihat belum jelasnya pedoman teknis, keterbatasan pada sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi antar stakeholder yang belum optimal sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, pada sisi faktor lingkungan, hambatan ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi mahasiswa yang dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi kebijakan MBKM Mandiri serta belum meratanya dukungan dan keterlibatan mitra dalam pelaksanaan program, sehingga berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal.

Page 9 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik