cover
Contact Name
Tiyas Nur Haryani
Contact Email
tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id
Phone
+6281327144981
Journal Mail Official
jurnalwacanapublik@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret jl. Ir. Sutami 36A Jebres Surakarta Jawa Tengah
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
ISSN : -     EISSN : 27985326     DOI : https://doi.org/10.20961/jmwp.v2i1.63266
Core Subject : Social,
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik memiliki jangkauan artikel dalam fokus dan ruang lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik serta administrasi publik dalam lingkup luas. Dalam rangka peningkatan publikasi ilmiah di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS dan fasilitasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah.
Articles 85 Documents
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Janari Berbasis Community Based Tourism di Desa Gondangsari Kabupaten Magelang Pratiwi, Nadita; Santoso, S. Agus
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.75895

Abstract

Wisata Janari merupakan desa wisata pertama di Kecamatan Pakis yang menerapkan konsep community based tourism (CBT) yang beroperasi pada awal tahun 2021. Karena masih tergolong desa wisata baru, maka masih terdapat banyak permasalahan dalam pengembangannya terutama masalah jumlah wisatawan yang berkunjung cenderung masih rendah. Dikarenakan Wisata Janari berbasis CBT maka tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Wisata Janari menarik untuk dikaji sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis CBT di pedesaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat Desa Gondangsari dalam pengembangan Wisata Janari dengan menggunakan teori partisipasi menurut cohen dan uphoff dalam Mulyadi (2011:34) yang meliputi empat tahapan yaitu tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, pengambilan manfaatserta evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Wisata Janari yang berlokasi di Desa Gondangsari Kabupaten Magelang dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Untuk menguji validitas penelitan, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Janari belum sepenuhnya optimal terutama pada tahap perencanaan dimana masyarakat belum terlibat langsung dalam penyusunan rencana pengembangan serta pada tahap evaluasi dimana masyarakat masih cenderung pasif dalam memberikan kritikan maupun saran pengembangan Wisata Janari.
Collaborative Governance pada Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) di Kota Surakarta Sajid, Awab; Nurharjadmo, Wahyu
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.75888

Abstract

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyedia layanan publik akan terus melakukan inovasi dalam pelayanan publiknya, hal itu dikarenakan dengan kemajuan teknologi di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah membuat tilang yang sebelumnya model konvensional, menjadi e-tilang. Di Kota Surakarta, e-tilang baru saja berlaku pada 23 Maret 2021, sehingga kebijakan ini masih tergolong kebijakan yang baru diimplementasikan. Maka dari pada itu penelitian ini betujuan untuk melihat bagaimana keberjalanan e-tilang, siapa saja yang terlibat dan apa saja perannya, yang dilihat dari aspek collaborative governance, serta melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam keberjalanan implementasi e-tilang di Kota Surakarta. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat lima aktor yang berperan dalam implementasi etilang, antara lain Polresta Surakarta, Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, PT Melayani Cakrawala Nusantara, dan PT Pos Indonesia. Kelima aktor tersebut memiliki perannya masing-masing dalam implementasi e-tilang di Kota Surakarta. Dan dalam implementasinya terdapat faktor yang akan mempengaruhi keberjalanannya. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III yang menyatakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan e-tilang di Kota Surakarta, empat faktor tersebut menjadi faktor yang mendukung dari keberjalanan implementasi etilang dan tidak menghambat keberjalanannya.
Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK RDU) Daerah Istimewa Yogyakarta Ismawiyah, Ismawiyah; Yuliani, Sri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.75902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Provinsi Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui teknik analisis model interaktif dari teori Miles dan Huberman. Efektivitas dinilai melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas dianalisis melalui aspek karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, dan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami belum cukup efektif. Hal ini dapat diketahui melalui aspek integrasi, dimana pada sosialisasi, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pelayanan P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Selain itu ditemukan faktor pendukung, berupa keaktifan dan komunikasi pegawai, lingkungan internal yang kondusif, kepedulian konselor terhadap klien, dan inovasi pelayanan saat masa pandemi Covid-19. Akan tetapi ditemukan penghambat efektivitas penanganan kekerasan yaitu ancaman dari pelaku kekerasan, keterbatasan konselor dalam pendampingan secara intensif, terdapat temuan pendamping yang kurang profesional, administrasi klien yang berasal dari luar daerah, serta tidak adanya reward dalam melaksanakan pelayanan.
Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun Arofah, Faiza Nur; Haji, Son
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.78812

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses dan faktor-faktor pendukung dan penghambat collaborative governance dalam Kota Layak Anak di Kota Madiun. Penelitian menggunakan teori Ansell dan Gash serta DeSeve dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Studi menunjukkan proses collaborative governance terdiri dari: face to face dialogue berjalan melalui pertemuan atau koordinasi yang diselenggarakan; trust building melibatkan stakeholder dalam kegiatan, adanya dukungan pemimpin untuk KLA; commitment to process berbagai pihak untuk mendukung dan memajukan hak anak di Kota Madiun meskipun tingkat kontribusi berbeda; shared understanding Dinsos PPPA melakukan pembinaan terhadap komponen KLA; intermediate outcome tercapainya prestasi Madiun sebagai KLA. Faktor pendukung dan penghambat ialah: networked structure KLA Kota Madiun adalah self governance; commitment to a common purpose terkendala informasi yang kurang merata dan terjangkau oleh beberapa pihak dan terbatasnya gerak kegiatan karena COVID-19; trust among the participants adanya rasa kurang percaya bahwa suara anak didengar; governance, adanya aturan yang jelas dalam KLA; access to authority penanggung jawab program kegiatan masih didominasi oleh OPD; distributive accountability/responsibility dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai tugas dan wewenangnya; information sharing terhadap nonpemerintah perlu dioptimalkan; access to resources perlunya meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta berkurangnya pendapatan daerah apabila adanya pelarangan iklan rokok.
Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) dalam Pengembangan Industri Kecil (IKM) Menengah di Kota Surakarta Kurniawan, Indra Wahyu; Haji, Son
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.78813

Abstract

Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 pada misi ke-4 yaitu ‘Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mantap”, tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai  11 (sebelas) Program dan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2017. Hasil Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta adalah Program Tahunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan sasaran Program. Rencana Kerja menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, selain dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan dengan Perencanaan dan Penganggaran yang berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Surakarta, berfungsi pula memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pelayanan yang diberikan oleh dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pelaku industri.Dalam artikel ini menggunakan penulisan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam mengkaji dokumen dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan uji validitas data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif.Dalam penelitian ini terlihat bahwa telah berjalannya kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam pengembangan Industri Kecil Menegah sesuai proses perencanaan yang menurut teori Sobandi ,2006  walau masih terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala. Namun pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian hingga saat ini masih terus melakukan perbaikan hingga mengembangkan konsep yang telah berjalan untuk dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Evaluasi Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) dalam Mewujudkan Kebijakan Bela Beli Kulon Progo (Studi Kasus: Inovasi PanganKu di Kapanewon Sentolo) Hanifah, Noor Azharul; Haji, Son
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.78811

Abstract

Program BPNT di Kabupaten Kulon Progo mengalami modifikasi, yang dilaksanakan melalui Inovasi PanganKu yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016, berdasarkan jumlah penduduk miskin dengan kategori miskin dan sangat miskin, Kapanewon Sentolo memiliki jumlah paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 17 % dari total penduduk. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT yang dilakukan oleh implementor sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kapanewon Sentolo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik purposive dan snowball sampling, serta dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan baik dari aspek pelaksanaan, aspek hakekat dari proses administrasi, aspek kepatuhan pada kebijakan, dan aspek dampak pelaksanaan kebijakan, meskipun dampaknya belum signifikan dirasakan oleh masyarakat khususnya binaan dari OPD terkait, dan program tersebut telah mewujudkan Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo. Adapun faktor pendorong implementasi Inovasi PanganKu diantaranya adalah; (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Komunikasi Antar Organisasi (3) Karakteristik Agen Pelaksanan/ Implementor, (4) Kecenderungan (Disposition) Pelaksana/ Implementor, dan (5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Sedangkan faktor penghambat adalah Sumber Daya.
Inovasi Pelayanan Pemerintah Desa / Kelurahan Di Kabupaten Sukoharjo Melalui E-Government Marthalia, Bella Alfiana; Parwiyanto, Herwan
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94890

Abstract

Inovasi merupakan suatu kebaruan yang dapat memberikan manfaat. Manfaat inovasi dalam pelayanan publik akan dapat terlihat apabila sampai ke pemerintahan yang paling rendah yaitu pemerintahan desa / kelurahan. Inovasi pelayanan publik di tingkat desa / kelurahan di Kabupaten Sukoharjo hadir melalui e-Government yaitu pelayanan publik berbasis digital yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo. Pelayanan publik tersebut adalah Aplikasi Skuter (Surat Keterangan Desa / Kelurahan Terpadu Kabupaten Sukoharjo) yang memberikan kemudahan dalam pembuatan surat keterangan, yaitu surat pengantar, layanan surat kelahiran, layanan surat kematian, dan layanan surat pindah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan melalui e-Government pada Aplikasi Skuter yang dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa Cemani, dan Kelurahan Jombor. Analisis penelitian ini menggunakan lima kriteria inovasi pelayanan publik menurut Everet M. Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan surat keterangan menggunakan Aplikasi Skuter yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo memiliki keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati.
Analisis Kuadran Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Wulandari, Sri Endah; Wahyunengseh, Rutiana Dwi
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kebumen berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial. Mengingat fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan karena sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten memiliki jumlah yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian terkait kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan analisis kuadran. Adapun analisis kemiskinan tersebut berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kebumen. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Kemiskinan, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan datanya, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder dari Kementerian Sosial yang dirilis melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kupen, Kecamatan Pringsurut, Kabupaten Temanggung Ripwanto, Wahyu; Ansoriyah, Faizatul
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94891

Abstract

Rumah menjadi unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sekaligus sarana pembinaan keluarga. Serta rumah yang layak huni menjadi kebutuhan pokok bagi manusia untuk berlindung. Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup adalah mencapai standar rumah layak huni. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keselamatan, kecukupan ruang, dan kesehatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  merupakan  program pemerintah yang tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018, kebijakan ini guna untuk menstimulan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni, serta menuntut keswadyaan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program kebijakan ini yang dilaksanakan di Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dari menurut Miles dan Huberman (1992) dengan tiga alur kegiatan (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) dan penarikan simpulan. Hasil temuan di lapangan dari penelitian ini a)peningkatan kualitan rumah layak huni terbangun 100%, b)keberlanjutan program akan ada replikasi dan duplikasi oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung menggunakan anggaran daerah, c)verifikasi penerima manfaat sudah by name by adress, d)masyarakat mampu untuk swadaya dalam proses pembangunan rumah layak huni dan ada partisipasi masyarakat untuk gotong-royong atau “sambatan”.
Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Keterampilan di Kota Surakarta Leilani, Cinta Octavia; Yuliani, Sri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rangkaian kegiatan dan efektivitas program pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan keterampilan di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berjenis deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Surakarta telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang dilihat dari ketiga tahapannya yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, serta peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan keterampilan ditinjau dari lima indikator. Indikator pencapaian tujuan dan hasil, kepuasan kelompok sasaran, dan daya tanggap klien cenderung efektif dalam membantu kelompok sasaran untuk memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan pendapatan dengan menerapkan keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan. Namun, cenderung kurang efektif apabila ditinjau dari indikator efisiensi dan sistem pemeliharaan karena keterbatasan biaya operasional program dan kurangnya monitoring dari pelaksana program.