Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legal Protection for the Partnership Agreement Parties

al-risalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ISSN : 1412436X EISSN : 25409522 DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118

Core Subject : Economy, Social,

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 418 Documents

4 5 6 7 8

Sistem Penyiaran Syariah (Studi Eksploratif Konseptual) Harmonis Harmonis
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Kajian ini bertujuan untuk meneliti tentang Islam dan komunikasi sebagai sains. Di mana satu sama lainnya mempunyai ruang untuk menampung asas-asas kesamaan, hingga diyakini dapat membentuksatu pendekatan alternatif dalam kajian-kajian komunikasi. Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam terdapatsains komunikasi, dan pada sisi yang lain, dalam studi komunikasi media juga terdapat sains Islam. Namundalam realitasnya, yang terjadi adalah terdapat pemisahan antara keduanya. Sejauhmanakah pentingnyakedudukan ini dalam realitas hubungan antara Islam dan komunikasi? Dengan tujuan untuk lebih beranimengemukakan dan menggalakkan penggunaan pendekatan baru dalam memahami ilmu komunikasi. Jawaban itulah yang diperlukan pada saat ini. Sementara, selama ini, para pakar belum memperlihatkan usahayang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendekatan tersebut. Meskipun mereka mungkin seringkali melihat kegagalan-kegagalan aplikasi dari teori yang bersifat saintifik dan bernuansa Barat untuk menyelesaikanmasalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Kajianini bersifat penelitian eksploratif konseptual dan teoritikal, dengan memfokuskan kajian terhadap (pada)penyiaran sebagai landasan argumentasi dengan mempergunakan perspektif falsafah Islam.

Pasar Islam (Kajian al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw) Suwandi Suwandi; Muhammad Hakimi Mohd Shafiai; Wan Nasyrudin Nasyrudin Wan Abdullah
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah membangun masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah dekat dengan masjid Nabawi. Padazaman Khulafaurrasyidin pembangunan masjid selalu diiringin dengan membangun pasar, ini menunjukkanbahwa pasar memiliki arti penting bagi Islam. Pasar pada waktu Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin dibangun dan diatur seratus persen berdasarkan syariat Islam. Semua orang bebas memasuki pasar tanpaada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa, dan biaya lainnya. Mekanisme pasar Islam ialah mekanismepasar bebas dimana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar namun pemerintah disini berperan sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti Ikhtisar, tadlis, dan distorsi pasar. Struktur pasar Islam ialah pasar persaingan sempurna (PPS) dimana hargaditentukan oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply). PPS yang terjadi secara adil dan berkesimbangan sesuai syariat Islam telah membawa masyarakat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan bahagia lahir batin sehingga banyak yang menyebut keadaan ini sebagai contoh Masyarakat Madani (Civil Society). Struktur dan mekanisme pasar Islam ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh pemerintah dan umat Islam kontemporer untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada masyarakat yang maju.

Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.342

Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenalperkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telahberupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang HukumKeluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalampada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelummaupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkanhukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dilihat Dari Kacamata Islam Ruzman Md. Noor; Hidayat Bin Muhammad
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Pembuktian merupakan satu tahapan penting dalam peradilan yang bertujuan untuk membuktikan apakah yang didalilkan oleh pihak yang berperkara benar ataupun sebaliknya. Untuk membuktikan suatu perkara itu betul atau tidak, undang-undang positif Indonesia telah memberikan garis panduan. Undang-undang tersebut telah memberikan beberapa alat bukti yang bisa diambil dan diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara kepada Hakim. Kajian ini penting karena sampai saat ini peradilan di Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum acara produk dan ciptaan orang Indonesia sendiri. Dalam kasus pidana sebagaimana disebut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik, tulisan disebut dengan Surat. Pasal 1 (4) menyatakan bahwa “Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.

Eksistensi Lembaga Peradilan Dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum untuk menegakkan hak asasi manusia dituntut untuk mampu melahirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusannya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan tidak dapat secara maksimal memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Putusan pengadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi.Adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga peradilan yang tidak profesional.Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai penegak hak asasi manusia, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan yang dibuatnya. Adanya dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga peradilan, akan semakin mendekatkan lembaga peradilan sebagai pengayom masyarakat

Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi Bahrul Ulum
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Artikel dari hasil penelitian ini mendiskripsikan tentang berbagai faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Jambi, yang juga menelisik dari pendekatan maqashid syariah. Penulis menemukan sebuah arguAlmen baru bahwa tidak semua Perda bernuansa syariah hanya berorientasi pada syariah (ansich), atau hanya untuk kepentingan politik praktis. Berbagai faktor sosial tampil mengiringi desakan terbitnya Perda ini, di mana kondisi tempat prostitusi yang memang sudah nyata-nyata melanggar norma-norma agama, sosial, adat dan hukum negara yang berlaku, yang di lokasi itu juga terboncengi oleh praktik penggunaan narkoba, minuman keras, dan perjudian. Karena itu argumen dari kalangan DPRD dan tokoh agama di Kota Jambi untuk menerbitkan Perda, sehingga lokasi prostitusi dapat ditutup adalah untuk menghilangkan sumber kemudharatan dan menegakkan kemaslahatan umat manusia, yang merupakan kebutuhan daruri, sebagaimana tertuang dalam prinsip utama yang harus dipelihara umat manusia yaitu: memelihara agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Fokus penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/ atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positip dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008, sanksinya dikategorikan pada perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dalam hukum Islam, sanksi/hukum kegiatan tersebut adalah haram.

Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi Terhadap Khilafah, Demokrasi, dan Monarki (Satu Tinjauan di Jambi) Haris Mubarak; Abdul Razak
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap sistem politik baik itu sistem politik Islam (khilafah), demokrasi maupun monarki. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melihat bahwa ada persamaan pandangan mengenai sistem khilafah antara Jamaah Tabligh dan Salafi, namun berbeda pandangan mengenai sistem politik demokrasi dan monarki. Jamaah Tabligh dan Salafi adalah dua gerakan dakwah yang menyatakan diri mereka adalah pengikut Sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Namun dari segi praktiknya, keduanya mempunyai pandangan berbeda, salah satunya dari aspek politik. Menurut keduanya, terbentuknya khilafah adalah anugerah dari Allah SWT dan ini sulit untuk terlaksana saat ini, untuk membangunnya harus dimulai dari bawah khususnya dari diri sendiri, keluarga dan seterusya. Sedangkan dalam memandang demokrasi dan monarki, Jamaah Tabligh menerima setiap sistem politik, karena Jamaah Tabligh memang menghindari pembicaraan mengenai sistem politik tersebut, karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan. Namun berbeda dengan Salafi yang menolak sistem demokrasi walaupun dalam sistem tersebut ada partai politik Islam, karena demokrasi bukan lahir dari Islam dan memiliki banyak kelemahan, tetapi Salafi tidak menolak sistem monarki karena sistem tersebut pernah dipraktikkan pada masa sahabat

Konsep Komunikasi Rasulullah Muhammad SAW Harmonis Harmonis
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsi tentang potret ataupun gambaran dari proses penyampaian dan pertukaran pesan-pesan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., sehingga sukses dalam menjalankan misi dakwahnya. Studi ini termasuk ke dalam studi kepustakaan atau “library research”, dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan tujuan kajian dengan menggunakan berbagai sumber dalam bentuk kitab suci al-Quran, hadits dan sejarah serta sumbersumber lain yang memuat informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan tujuan studi tersebut. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, pengkaji memperoleh informasi bahwa di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad Saw., sukses dalam menjalankan misi dakwahnya adalah, beliau dalam proses melaksanakan dan menyampaikan pesan-pesan dakwahnya menggunakan proses penyampaian ataupun pertukaran pesan (komunikasi) dalam bingkai linta lahum dan asysyidaau ‘alal kuffaar. Bersifat dan berperilaku lemah lembut dalam mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah yang disampaikan dan dipertukarkan serta tidak mudah diajak kompromi terhadap perbuatan yang melanggarkan perintah Allah Swt., sekalipun terhadap anak perempuan beliau Fathimah Az-Zahrah Ra. jika melakukan kejahatan pasti hukum tetap ditegakkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Saw.

Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia Hartati Hartati
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis akademik lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk judicial review keputusan administratif pada keadaan darurat, dan benchmarksin peradilan reviewof keputusan administratif pada keadaan darurat. Untuk realizethis tujuan, studi ini menggunakan metode yang menggunakan ofthe literatur penelitian yuridis-normatif. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dan diproses di aqualitatively. The resultsof penelitian skripsi ini adalah dengan melihat unsur-unsur yang dalam mengambil keputusan pada keadaan darurat dapat dikategorikan ke dalam keputusan bebas (vrij beschikking). Karena dalam keadaan darurat tidak diizinkan masuk ke ketentuan yang ada. Ketika Officer Administrasi mengambil beberapa keputusan tentang keadaan darurat sebagai Afree keputusan Individu yang merugikan atau badan hukum swasta, harus mengajukan gugatan. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengujian keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menguji Keputusan Tata Usaha yang lahir dari otoritas bebas, testoolis prinsipprinsip umum pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan. Berdasarkan studi ini menyarankan, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (a) harus direvisi. Dan Badan / Pejabat Administrasi dalam mengeluarkan keputusan dalam keadaan darurat harus considerin hal expediencyors hould mengacu pada Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik.

Page 6 of 42 | Total Record : 418

4 5 6 7 8

Filter by Year

2010 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 26 No 1 (2026): June 2026 Vol 25 No 2 (2025): December 2025 Vol 25 No 1 (2025): June 2025 Vol 24 No 2 (2024): December 2024 Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kholil Syu'aib

Contact Email kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone +628127682779

Journal Mail Official alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA