Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legal Protection for the Partnership Agreement Parties

al-risalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ISSN : 1412436X EISSN : 25409522 DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118

Core Subject : Economy, Social,

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 418 Documents

7 8 9 10 11

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun Muhammad Lohot Hasibuan
Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Hukum tidak lagi catatan perilaku yang membentuk hidup masyarakat; bukan hukum diharapkan untuk mengungkapkan kekuatan baru yang mengharapkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, hampir semua aspek kehidupan yang terikat oleh hukum. Undang-undang juga harus menyadari bahwa ada faktor-faktor eksternal berpengaruh hukum dan dalam aplikasi dalam realitas yang. Dengan cara itu, ketika merancang kebijakan hukum, perancang harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti psikologi, sosiologi, dan geograﬁ. Mengenai pada pengembangan ekonomi nasional, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sistem hukum harus didasarkan pada aturan agama dengan alasan bahwa hukum akan mengatur sistem ekonomi baik untuk keseimbangan dan mengembangkan produktivitas ekonomi.

Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah Youdhi Prayoga
Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Pada prinsipnya yang menjadikan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, dimana kegiatan pembiayaan pada bank syariah dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sementara pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Pada sistem bunga, balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, resiko sepenuhmya berada di tangan peminjam. Sedangkan pada sistem syariah ditetapkan suatu margin keuntungan diperoleh yang berdasarkan “akad murabahah”. Pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif.

Perbedaaan Pemakaian Urf Zakat Emas Perhiasan (Kajian di Selangor dan Malaka) Nor Muhammad Faisal Bin Md Arifin
Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Pembahasan didasarkan pada banyak pendapat Ulama tentang hukum nyata menggunakan emas sebagai perhiasan dari pandangan zakat itu. Fokus dan penekanan akan diberikan untuk melakukan penelitian tentang tingkat bunga tetap urf untuk Malaka dan Selangor pada saat saat ini menjadi. Apa yang paling menarik perhatian adalah zakat pada perhiasan yang berbeda dari jenis lain dari emas karena salah satu harus mereka illah sendiri. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas Ulama 'al-Syaﬁ'i termasuk yang diikuti oleh mayoritas Malaysia telah memutuskan hukum bahwa tidak wajib membayar zakat pada perhiasan yang dipakai oleh wanita untuk merayakan hak-hak mereka seperti yang tertulis dalam al-Hadits. Tapi, kebolehan diberikan oleh Ulama 'adalah ketat pada tingkat tertentu yang telah ditentukan oleh Urf mengikuti dia menilai dibuat oleh Ulama saat ini. Penelitian juga membuktikan bahwa ada banyak perbedaan dalam tingkat Urf berdasarkan praktek negara terutama di Selangor dan Malaka yang perlu memperhatikan dengan orang tertentu untuk menghindari rasa ingin tahu masyarakat. Masalah ini tampaknya akan dibahas lebih lanjut di keragaman ﬁqh dibuat dan dipicu oleh Ulama sebagai acuan hukum oleh umat, menuju timbul masalah saat ini dan tidak pernah berakhir. Metode yang digunakan oleh MAIS dan PZM bertindak sebagai indikator untuk tingkat menggunakan emas saat ini dan akan diberikan prioritas sebagai hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara kedua negara.

Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indoneisa Dengan PT Freeport Indonesia) Ratnasari Fajriyah Abidin
Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Peninjauan kembali yang berupa Renegosiasi kontrak karya merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bahwa pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan berkesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat harus bisa sejahtera dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah mereka. Tidak mungkin kontrak karya yang sudah berjalan selama berpuluh tahun akan tetap dipertahankan isinya seperti semula. Hal ini akan merugikan salah satu pihak. Apalagi pembuatan kontrak karya tersebut penuh dengan nuansa politis, kepentingan asing yang lebih diutamakan. Apabila renegosiasi tidak berjalan lancar, dimana perusahaan asing tidak mau melakukan renegosiasi, maka pemerintah bisa melakukan upaya, yaitu meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan membekan bukti-bukti akurat bahwa pelaksanaan kontrak karya tidak berjalan sesuai dengan isi kontrak. Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir di Sungai Batanghari Kabupaten Batanghari Dalam Perspektif Hukum Rudi Hartono
Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Di satu sisi, pembangunan dapat memberikan nilai positif bagi kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun di sisi lain, pembangunan juga dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat. Kedua sisi yang berlawanan tersebut tidak dapat dihindari begitu saja, melainkan diperlukan suatu keinginan kuat untuk meningkatkan sisi positif pembangunan dengan menekan efek negatif yang sekecil-kecilnya. Berkenaan dengan sistem perizinan usaha tambang pasir dalam Sungai Batang Hari, secara implementasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mulai dari penentuan prosedur sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Akan tetapi, jika ditinjau dalam perspektif hukum, kenyataannya, implementasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam isi SIPD juga tidak dicantumkan dengan jelas mengenai luas wilayah dan batas-batasnya, serta tidak ditetapkan adanya landasan hukum yang secara khusus mengatur masalah perizinan tersebut. Prosedur dan isi SIPD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditambah pula dengan ketiadaan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan sistem perizinan tersebut, pada gilirannya akan memberi kemungkinan lemahnya penegakan hukum.

Syariah Antara Dibenci dan Dirindu Muhammad Amin Suma
Al-Risalah Vol 13 No 02 (2013): December 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Muslim adalah orang-orang yang berprestasi di masa lalu dibandingkan dengan orang lain. Tapi orang-orang ini secara bertahap menurun baik dalam ilmu pengetahuan, penegakan hukum dan bahkan demoralisasi. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menyebabkan krisis dan bagaimana mengatasinya. Krisis atau kemunduran yang terjadi adalah karena tidak efektifnya hukum Islam dengan benar. Meskipun substansi hukum mengandung nilai keadilan bukan hanya tentang kehidupan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan bahkan dalam penegakan hukum dan politik. Dengan substansi yang tinggi itu, orang-orang di masa lalu berhasil mengungguli orang lain karena mereka menjalankan syariat tanpa cacat. Dalam dunia Islam saat ini, ada dua tantangan utama yang harus dihadapi oleh umat Islam yang merupakan tantangan teoritis terkait terutama terkait dengan sosialisasi metodologi pembelajaran termasuk ilmiah dan kebijakan yang berkaitan dengan badan hukum dari dunia itu sendiri dalam berurusan dengan hukum Islam sistem baik secara ideologis maupun geografis. Jika tantangan ini dapat disahkan dan hukum Islam ditegakkan, maka umat Islam akan mampu mengungguli orang lain.

Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif) Sayuti Sayuti
Al-Risalah Vol 13 No 02 (2013): December 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, diarahkan pada: Pertama, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pembentukan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aspek formil lainnya, harus bersumber pada nilai-nilai moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat (the living law). Ketiga, penegasan the living law dalam masyarakat dan kearifan lokal yang bersumber pada adat atau nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin merumuskan kembali nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa suatu bangsa, sebagai antisipasi terhadap nilai-nilai budaya luar yang dikuatirkan dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang dinilai positif.

Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer Fauzi M
Al-Risalah Vol 13 No 02 (2013): December 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Artikel ini akan membicarakan tentang rasional urgensinya melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab persoalan hukum transaksi kontemporer dan juga landasan melakukan ijtihad saintifik tersebut, serta contoh ijtihad saintifik dalam menjawab persoalan hukum transaksi kontemporer. Jawabannya, memang, betapa urgennya dilakukan ijtihad saintifik untuk menjawab problematika transaksi kontemporer pada era global. Al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam telah menyediakan instrumen-instrumen hukum yang sangat fleksibel dengan segala perubahan zaman, sehingga Islam adalah agama yang senantiasa sesuai untuk segala zaman dan tempat, termasuk di era globalisasi. Sehingga bukanlah hal yang berlebihan jika umat Islam selalu optimis bahwa betapa pun hebat perkembangan transaksi kontemporer di era globalisasi akan selalu dapat diikuti oleh hukum Islam, yakni dengan melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab segala problematika transaksi kontemporer yang muncul tersebut

Kontribusi Syariah Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Internasional Mohd Nasran Bin Muhammad; Rahimi Bin Shapiee
Al-Risalah Vol 13 No 02 (2013): December 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Penyelesaian persengketaan internasional Malaysia dengan negara-negara tetangganya melalui rundingan adalah jelas bertepatan dengan prinsip yang dianjurkan oleh Syariah. Prinsip-prinsip penyelesaian internasional secara persahabatan dan perdamaian sekarang sudah dipraktekkan Rasulullah serta didukung oleh ayat-ayat suci al-Qur‟an. Kedua-dua sumber ini merupakan adillat qat’iyyat yang tiada keraguan kepada kebenarannya. Manakala sumber-sumber lain dalam undang-undang internasional Barat yang berasal dari kebiasaan (international customs), perjanjian (treaty), keputusan kehakiman (judicial decisions), pendapat pakar (juristic opinions) dan prinsip-prinsip umum (general principles) memang sudah terkandung, bukan saja dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah, malah didukung dengan berbagai perbahasan dalam kitab-kitab fiqh di bawah judul siyar, aman, hudnah, dhimmah, jihad dan sebagainya. Justeru adalah tidak mustahil prinsipprinsip yang diamalkan serta diperjuangkan oleh Islam mempunyai pengaruh besar kepada prinsip-prinsip yang diamalkan dalam hukum Internasional Barat saat ini

Aplikasi Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Global di Malaysia Mohd Raden Mohd nor
Al-Risalah Vol 13 No 02 (2013): December 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tatanan dunia global yang dihadapi di Malaysia tidak boleh dipandang ringan. Jika ia tidak ditangani dengan betul, dikuatirkan generasi akan datang tidak akan memerlukan hukum Islam, dan bahkan akan melupakannya sama sekali. Pelaksanaan hukum Islam dalam dunia modern sekarang penuh dengan tantangantantangan tersendiri, perlu dihadapi dengan penuh hikmah agar Islam tidak dituduh sebagai agama yang kolot, jumud serta anti perubahan. Dalam era globalisasi, berbagai pemberitaan dapat diperoleh dengan cepat, sehingga apa yang berlaku di dunia luar, akan segera diketahui di negara sendiri. Golongan yang mementingkan kehidupan beragama sudah pasti ingin mempertahankan tradisi agama mereka dari upaya pencemaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu, pejuang hak asasi manusia di Barat juga tidak berhasil untuk memahami hak asasi manusia dari perspektif agama. Inilah tantangan sikap standar ganda yang harus dihadapi. Oleh karena itu, jangan dibiarkan golongan asing mencampuri urusan agama Islam, sehingga—seolah-olah—mereka ingin mengajarkan kepada kita, Islam mana yang betul dan mana yang salah. Inilah perkara yang memerlukan pemberdayaan bagi masa depan peradaban Islam di Malaysia dan dunia umumnya

Page 9 of 42 | Total Record : 418

7 8 9 10 11

Filter by Year

2010 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 26 No 1 (2026): June 2026 Vol 25 No 2 (2025): December 2025 Vol 25 No 1 (2025): June 2025 Vol 24 No 2 (2024): December 2024 Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kholil Syu'aib

Contact Email kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone +628127682779

Journal Mail Official alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA