Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legal Protection for the Partnership Agreement Parties

al-risalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ISSN : 1412436X EISSN : 25409522 DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118

Core Subject : Economy, Social,

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 418 Documents

9 10 11 12 13

Studi Komperatif Tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji
Al-Risalah Vol 12 No 02 (2012): December 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tujuan di makalah ini adalah untuk menjawab dan menganalisa isu posisi wanita di Mahkamah Syariah, terutama posisinya sebagai hakim. Hal ini tidak terlepas dari pro dan kontra mengenai posisi tersebut, di mana masing-masing pihak bergantung pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi. Untuk menjawab masalah ini, dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan antara dua pandangan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam teori dan dan praktek. Dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi memang wanita dilarang untuk menjadi pemimpin (hakim). Namun, dalam prakteknya, pada masa kenabian, sahabat dan setelah itu pernah diberikan wanita untuk menjadi pemimpin. Selain itu, Islam juga memberikan suatu kehormatan bagi wanita, sehingga posisinya sama dengan pria. Dan perbedaan ini juga yang terjadi pada mahkamah syariah dan mahkamah sipil di Malaysia. Mahkamah Syariah tidak membolehkan wanita sebagai hakim, sedangkan di Mahkamah Sipil memberikan kesempatan yang sama kepada wanita dan pria untuk menjadi hakim

Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia Ramlah Ramlah
Al-Risalah Vol 12 No 02 (2012): December 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap Pengadilan Agama. Pada dasarnya, Pengadilan Agama telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara ini. Namun, ketika Belanda menjajah Indonesia, Pengadilan Agama mulai dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang mengakibatkan: peresmian Pengadilan Sipil, pembagian yurisdiksi lembaga Pengadilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu, di luar Jawa-Madura dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Aplikasi Hermeneutik Dalam Bahtsul Masa'il dan Majelis Tarjih Amhar Rasyid
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Artikel ini membahas pelaksanaan studi hermeneutika dan secara khusus mengkritik dua metode istimbath al-ahkam (produksi hukum) yang digunakan oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dua metode produksi hukum yang diterapkan, yaitu Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, kini terlihat tidak relevan. Hal ini karena kedua metode ini akan menjebak orang muslim dalam ahli hukum hukum masa lalu dengan mengabaikan konteks kontemporer. Oleh karena itu, diharapkan melalui metode hermeneutika para ahli fiqh mampu menangkap nilai-nilai kebenaran yang tersembunyi di balik teks karena teks itu sendiri adalah manifestasi dari bahasa. Dan bahasa ketika berbicara, hal yang diucapkan pada dasarnya bukan tentang dirinya sendiri tapi ini adalah tentang subjek.

Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkawinan di Indonesia Baharuddin Ahamad
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini membahas intelektual muslim liberal melihat pada pernikahan agama lain, dengan alasan bahwa muslim liberal penilaian pada legalitas pernikahan agama antar bertentangan dengan pernyataan dari hukum negara yang ada pada pernikahan seperti UU RI No 1 Tahun 1974, PP RI Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, dengan menggunakan penalaran hukum Islam, tulisan ini menekankan bahwa kerugian (mudharat) pernikahan antar-agama lebih berat dari pada keuntungan (maslahah) dan karena itu pendapat intelektual muslim liberal kurang relevan dengan konsep Islam.

Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam Asbabul Fadli
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Saat ini, ide membawa undang-undang perlindungan anak menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan banyak tindakan yang mengakibatkan kerugian, bahaya, atau ancaman bahaya kepada anak. Dalam kasus ini, rentan terhadap pelecehan seksual, sementara UU No. 23 tahun 2002 yang secara khusus menyatakan hak-hak dan kesejahteraan anak anak. Hal ini juga disebutkan hak untuk perlindungan dari kekerasan dan hak untuk mengekspresikan pandangan mereka. Upaya untuk alamat kekerasan terhadap anak ini jelas tidak agenda baru. Jauh sebelum agenda ini telah ditangani reaktif. Tapi sayangnya, strategi yang telah scripted terpecah-pecah dan tidak terintegrasi. Akibatnya, kekerasan terus terjadi. Berbagai faktor seperti nilainilai disorientasi, keluarga pendidikan, pengembangan media dan isu-isu ekonomi yang dianggap sebagai alasan mengapa pelecehan anak terus muncul. Melalui lensa hukum Islam, harus diterapkan untuk berbagai upaya dalam bentuk pendidikan, perawatan dan perlindungan untuk pengembangan optimal di masa depan. Salah satunya adalah pendidikan seks.

Penyelesaian Sangketa Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam Nur Afiqah binti Rahma
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai, prosedur penyelesaiannya, dan penetapan putusan kasus hadhanah yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syariah Negeri Melaka, Malaysia. Berdasarkan data yang ada, dipahami bahwa secara umum Mahkamah Syariah Negeri Melaka menggunakan undang-undang yang bersumberkan pada hukum syara’. Tetapi, undang-undang ini telah dibukukan atau dibentuk menjadi satu undang-undang. Adapun mengenai pelaksanaan hukuman denda dan penjara. Hukuman ini memang tidak dinyatakan secara jelas dalam Islam. Oleh karenanya, hukuman ini dipandang sebagai salah satu bentuk pembaharuan dalam hukum Islam, di mana tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan, khususnya memelihara keturunan.

Aspek Pemidanaan Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan di Indonesia Khaeron Sirin
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Artikel ini mencoba untuk mengkritik gagasan hukuman terhadap perkawinan tidak terdaftar seperti pernikahan diam-diam, kawin kontrak, dan poligami tanpa izin resmi dari pengadilan yang telah muncul sejak awal 2010 dan telah menyebabkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak orang mendukung ide ini, sementara orang lain menolaknya. Mereka yang mendukung gagasan melihat bahwa hukuman terhadap perkawinan terdaftar akan membatasi pernikahan kasar, melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, dan membawa tentang budaya hukum dan ketertiban di kalangan masyarakat dalam hal pernikahan. Sebaliknya, mereka yang menolak gagasan berpendapat bahwa pernikahan tidak terdaftar dianggap agama hukum dan berlaku terutama dalam Islam ketika itu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prinsip-prinsip pernikahan.

Sumpah Mubahalah (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Islam) Muhammad Firdaus Bin Ibrahim
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Sumpah adalah salah satu alat bukti di Pengadilan Agama ketika buktibukti lain tidak mampu menyelesaikan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah mubahalah sumpah yang menjadi masalah utama dalam kasus Anwar Ibrahim dengan membandingkan pandangan dari perspektif Islam serta dalam pandangan Dewan Fatwa Kebangsaan Malaysia. Dengan menggunakan metode kualitatif, ditemukan bahwa sumpah mubahalah dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, meskipun Islam tidak menetapkan pasti di mana sumpah tersebut harus dilakukan, harus merupakan nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya, sangat diperlukan bahwa hal itu harus dilakukan di dalam pengadilan dan bukan di luar pengadilan.

Penyekit AIDS Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia Sumayyah Binti Muhammad Salleh
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Perceraian adalah jalan terakhir dari pernikahan yang tidak harmonis. Namun demikian, perceraian tidak bisa dilakukan tanpa sebab yang jelas. Islam membolehkan perceraian tetapi tidak disarankan bahkan dibenci oleh Allah, terutama perceraian tanpa sebab yang jelas. Sehubungan dengan itu, tulisan ini mencoba untuk mengamati apakah HIV / AIDS dapat dijadikan sebagai alasan untuk fasakh atau talak, khususnya bila dikaitkan dengan enakmen undang-undang keluarga Islam di Negeri Johor. Melalui penelitian yang dilakukan maka ditemukan jawaban bahwa HIV dapat dijadikan sebagai alasan untuk fasakh atau talak, karena penyakit tersebut merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya bagi pasangan dan keturunan mereka, seperti halnya kusta, vitiligo dan sebagainya.

Peranan Mahkamah Syariah Dalam Melindugi Hak-Hak Umat Islam (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Mahkamah Syariah di Indonesia dan Malaysia) Afriadi Bin Sanusi
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini membandingkan peran sosial pengadilan syariah di Indonesia dan Malaysia. Ia menjawab perhatian khusus mengenai sejauh mana peran pengadilan syariah pada kedua negara tersebut untuk melindungi hak-hak keagamaan umat Islam tentang konsumsi makanan halal. Melalui analisis komparatif, dapat dipahami bahwa kewenangan berada di tangan pengadilan agama Indonesia dan Malaysia masih perpanjangan otoritas pemerintah dan tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, ada perbedaan antara keduanya, di mana pengadilan agama di Malaysia tidak memiliki wewenang dalam hal perbankan syariah dan asuransi syariah, sementara Pengadilan Agama Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan tersebut. Namun demikian, kedua pengadilan agama telah berusaha untuk menjamin perlindungan hak-hak umat Islam, sehingga mereka selalu mendapatkan keadilan sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Page 11 of 42 | Total Record : 418

9 10 11 12 13

Filter by Year

2010 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 26 No 1 (2026): June 2026 Vol 25 No 2 (2025): December 2025 Vol 25 No 1 (2025): June 2025 Vol 24 No 2 (2024): December 2024 Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kholil Syu'aib

Contact Email kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone +628127682779

Journal Mail Official alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA