cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Muhammad Ali; Sri Zanariyah; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.769

Abstract

AbstrakDiversi kasus adalah anak dari proses peradilan di luar hakim. Diversi di bawah sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dalam hal anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan tujuh tahun penjara di bawah pidana dan bukan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. , baik kejahatan jenis ini maupun bukan. Kejahatan serupa. Permsalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim dalam perkara tersebut memutuskan nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk diversi bagaima dan juga untuk pelaksanaan tindak pidana narkotika.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yuridis yuridis yuridis normatif. Jenis dan sumber data berupa sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim pembangkang dalam perkara nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk, lebih cepat dari segi hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika nonpidana adalah langkah-langkahnya, karena penanganan sistem peradilan adalah dialihkan dari anak-anak. Terkait dengan penanganan penganiayaan anak dalam narkotika, polisi seperti first gate handling conflict to law menjadi penentuan apakah seorang anak akan melanjutkan proses peradilan ke informal atau tindakan lainnya. Terkait penanganan penyalahguna narkotika diskresi sebagai kewenangan kepolisian seharusnya dilakukan dalam rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan pada proses peradilan pidana.Kata kunci: Diversi, proses peradilan, peradilan pidana anak.
ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PENCURIAN RINGAN DI CHANDRA SUPERMARKET BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 12 TAHUN 2012 I Wayan Bambang Herwanto; Fathur Rachman; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1507

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Salah satu tindak pidana pencurian itu adalah pencurian barang yang kerap kali terjadi di Supermarket. Berdasarkan hasil Pra-research di Supermarket Chandra Bandar Lampung, bahwa sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 bahwa pencurian yang dilakukan oleh konsumen 9 kasus. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : a. Bagaimana penyelesaian dan penetapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ringan di Chandra Supermarket Tanjungkarang ? b. Apakah penyelesaian terhadap pencurian ringan di Chandra Supermarket telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ? Dalam membahas permasalahan tersebut peneliti melalukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1. Pencurian ringan dengan nilai di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dilakukan pertama kali oleh pelaku diselesaikan secara perdamaian dan kekeluargaan. 2. Penyelesaian tindak pidana ringan di Chandra Supermarket secara perdamaian dengan melibatkan keluarga pelaku dan pengganti kerugian sesuai harga barang yang dicuri tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan: 1. Kepada Satuan Petugas Keamanan dan personil kepolisian yang bertugas di Chandra Supermarket, agar melaporkan dan meminta persetujuan atasan polisi yang bertugas atas penyelesaian secara perdamaian tindak pidana ringan di Chandra dan miminta penetapan hakim atas pelepasan hak menuntut dari korban dan penutut umum.. 2. Kepada Manajemen Chandra Supermarket agar penyelesaian secara damai tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan usahanya tetapi juga harus mempertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan hukum masyarakat.
Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee Karmuz Karmuz; Fathur Rachman; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.696

Abstract

The ground is important for the community resources, good as a medium growing plants, and as a space or container place performs various functions. Land in relation to the issue, the government issued the law number 5 1960 re basic provisions concerning the fundamentals of agrarian affairs (UUPA). Next, as a form of uupa to this is that the , the government issued the act of number 56 prp 1960 on the provision of it a bit and government regulation no 224 1961 on the implementation of the subdivision of land and the provision of compensation, in article 3 paragraph (1) PP no. 1 224 1961 jo article 1 PP no. 1 41 years 1964 arranged the prohibition of land as guntai /absentee ownership. Highlights the difficulty in this research is what factors causing the occurrence of ownership of land as absentee in the city of bandar lampung and the role of national land agency bpn make glad the city of bandar lampung in overcome or solve the problems of their lands were absent.The kind of research used in this research is research descriptive namely research that seeks, described a symptom the, the incident happened when now to focus on actual problems as they are at the time of the visit.Approach that is used is the methodology of juridical law sosiologis.proses collection of data consists of the study of literature and field study. Next, the method of analysis in a qualitative analysis. The result showed that the cause of the absentee land ownership is the lack of legal awareness, community cultural factors, the law enforcement officials, the infrastructure and economic factors.The role of the national land agency to address the absentee land ownership in the city of bandar lampung by controlling the administration and control, law and to prevent new absentee land ownership of land agency kordinasi badly needed by the related agencies and, district the village head and PPAT / notary.
PERAN DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yesi Fransiska; Fathur Rachman; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.783

Abstract

AbstrakPenelitian ini melihat tentang peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi lembaga keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan, apa yang menjadi faktor penghambat lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan.Pendekatan masalah yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan normatif empiris, data dalam penelitian ini bersumber dari literatur (data penelitian pustaka) dan penelitian lapangan berupa sekunder atau primer. Pengolahan data menggunakan editing, sistematis, interprestasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) berdasarkan pasal 4 peraturan bupati lampung selatan no. 28 tahun 2006 tentang penjabatan tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah kabupaten lampung selatan sudah terlaksana dengan baik, (b) berdasarkan pasal 61 keputusan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2002 tentang pedoman perolehan, jawaban tujuan dan pemantauan keuangan daerah dan tata cara penetapan anggaran pendapatan asli daerah, penyelenggaraan usaha keuangan daerah dan penyusunan rancangan anggaran anggaran kabupaten lampung selatan telah disusun sesuai dengan ketentuan. , (c) Berdasarkan Perpres 105 Tahun RAPBN Kabupaten Lampung Selatan sudah disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Faktor yang menjadi kendala adalah 1) faktor internal meliputi keterlambatan data, penetapan prioritas pembangunan program, 2) faktor eksternal meliputi: penjadwalan rapat dalam penyusunan anggaran dewan dan pembahasan pada rapat paripuna yang memakan waktu lama.Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Daerah Kabupaten, Fungsi.
TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016) Muhammad Hidayat; Ria Delta; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.774

Abstract

AbstrakPeninjauan kembali adalah upaya hukum peraturan kuhap luar biasa berdasarkan pasal 263-269. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, namun ada sebagian uji materi yang diajukan oleh penuntut umum atau pengorbanan dan diterima oleh Mahkamah Agung. Fakta kedua yang saling bertentangan dirasakan anna di atas oleh boentaran, istri joko soegiarto. Kehilangan dia memiliki ketidakberanian konstitusional suami untuk kembali ke negara seperti yang saya lakukan peninjauan terhadap jaksa penuntut umum, apakah joko soegiarto bebas dan bebas dari segala tuntutan hukum. , anna boentaran mengusulkan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 263 ayat (1) yang UUD 1945 kemudian ditarik mk no. puu-xiv / 33 / 2016. Permasalahan utama dalam hal ini adalah bagaimana keputusan mk no. puu-xiv / 33/2016 memiliki putusan yang didasarkan pada nilai keadilan dan kepastian hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan melalui penelitian dan penelitian lapangan (wawancara), data dan metode analisis menggunakan metode deduksi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi No. 33 / puu-xiv / 2016 263 (tanda bahwa pasal 1) no. Undang-undang tersebut sekitar 8 tahun 1981 kuhap norma konstitusinal kecuali jika dilihat selain yang tersebut dalam pasal tidak memenuhi keadilan, manfaatnya dan kepastian hukum berdasarkan faktor-faktor: 1. Dalam filosofi, peninjauan ditujukan kepada semua pihak tidak terkecuali masyarakat jaksa; 2. Himbauan kepada hakim dalam hukum untuk menguji terpidana bukanlah hal yang dapat dijadikan dalih untuk mencapai keadilan, karena himbauan di dalam undang-undang tidak mengakibatkan berlangsungnya semua, bahkan hukuman harus dijatuhkan. tidak lebih berat dari aslinya; 3. Pasal 3 angka 263 memberi kesempatan kepada pihak selain terpidana dan ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali; 4. Paradigma korban dalam konsep hukum pidana tidak hanya mengutamakan perlindungan bagi pembuat, kejahatan tetapi juga memandang korban.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kemanfaatan.
WEWENANG KPK UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Andri Koswara
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.693 KB) | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1758

Abstract

Permohonan Pengujian Yudisial Review UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 40 terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), tertuang dalam perkara nomor : 006/PUU-I/2003, terkait dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK, dinilai oleh KPKPN telah bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, prinsip persamaan di depan hukum dan kepastian hukum, serta asas legalitas. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berspesifikasi deskriptif analitis yang berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari bahan kepustakaan atau data-data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diterbitkannya SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, maka tidak berakibat hukum maupun sanksi bagi KPK, melainkan hanya kecaman dari masyarakat semata.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI (Studi Putusan Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Tjk) Debby Wulandari Almega; Ino Susanti; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1727

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Salah satu kasus contoh kasus terjadi di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana telah diputus oleh Hakim melalui putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yurdis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni berpedoman pada surat dakwaan dan didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada. 2. Ringannya hukuman yang merupakan kebijakan hakim dinilai akan mempersuram pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran agar kiranya hakim dapat mempertimbangkan juga aspek yang memberatkan pelaku.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Rosita Ibrahim; Marsanuddin Marsanuddin; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.702

Abstract

Perpetrators of embezzlement are usually sentenced to a maximum of four years in accordance with the provisions of Article 372 of the Criminal Code (KUHP). But in the decision Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN.Tjk, the judge actually relieves the sentence by considering that the perpetrator is only a legal subject, this matter has an element of error in person. The problem in this research is whether it is the basis for judges' consideration in imposing criminal acts against perpetrators of criminal acts of embezzlement and what are the obstacles in examining cases of fraud.The research used is a type of normative descriptive legal research, through normative and empirical approaches. The types of data needed in the study include primary and secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and analyzed qualitatively.From the results of the discussion, it can be concluded that the judges' basis in imposing crimes against the perpetrators of criminal acts of embezzlement on cases Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN. and examination of evidence, it has been found the legal fact that the defendant has been proven to have committed a crime of embezzling a motorized vehicle, namely in the form of a car. While the obstacles in examining cases of embezzlement are the difficulty of presenting witnesses who know the events of the perpetrators or defendants and proof of the goods in the hands of the perpetrators.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Sapta Sapta; Marsanuddin Marsanuddin; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.788

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam usaha mendidik dan melindungi hak-hak anak. Tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap anak harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa serta agar menghindari prilaku-prilaku menyimpang pada anak. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi sebagai akibat pengaruh keluarga yang gagal mendidik anak adalah perkara nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Tjk. Dalam kasus tersebut, seorang anak berusia 17 tahun berlatar belakang korban perceraian dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Permasalahan yang di bahas yakni apakah yang mempengaruhi perilaku anak pelaku tindak pidana narkotika? Serta apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tjk?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan antara lain dengan seleksi data dan klasifikasi data. Data yang telah ada dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi Prilaku anak pelaku tindak pidana narkotika adalah dari individu seperti keluarga, tempat tinggal, tingkat sosial, serta pisikis. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 71/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Tjk. adalah bahwa anak mengakui perbuatan yang dilakukan, anak belum pernah dihukum, anak masih usia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki prilakunya di masa depan.Kata Kunci: Kriminologis, tindak pidana, anak, narkotika
DEKONTRUKSI TERHADAP ASAS LEGALITAS, PERIMBANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA Derry Angling; Yuli Asmara
VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.968 KB) | DOI: 10.24967/vt.v1i1.142

Abstract

One of the basic principles of criminal law is the principle of legality. The principle of legality has a very fundamental position and therefore becomes one of the most important principles in the criminal law. This principle, among others, regulates about what and how an action or deed can be categorized as a criminal offense and based on what proposition. The introduction of the legality principle in jurisprudence initially serves normatively to standardize one's behavior so that it can be categorized as a crime (offense) or not. But in its development, the principle of legality is also used as a tool to arbitrarily set legal policies by the authorities. This is between the form of the problem of absolutism of the principle of legality. regarding the process of Decontructuring to the Legality Principle, in relation to the treatment of Protection Balance on the Interests of Criminal Actors and Victims, where the authors will only use Normative legal methodology, that is, to analyze only the literature materials without conducting the hypothesis testing (library research). By reforming the substance of the law, the potential for improving the legal and legal structure of the law becomes systematic and more directed. Among the legal substances that need attention are Legal Legality Principles.From the description and formulation of the author, then the principle of legality has a narrower range and scope is more narrow when compared with the idea nullum crimen sine poena. Legality principle can only be used to demand "mala prohibita", while the idea of "nullum crimen sine poena" can be used to prosecute "mala prohibita", and criminal extra ordinaria.

Page 3 of 14 | Total Record : 138

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue