cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia Sihotang, Roymartin; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4159

Abstract

Dalam konteks perdagangan internasional, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak atas merek menjadi suatu keharusan yang harus diakomodasi secara normatif dan diimplementasikan secara efektif. Kajian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan sebagai studi kasus. Penelaahan dilakukan berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, serta teori mengenai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Perlindungan terhadap hak merek terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui mekanisme pendaftaran merek dengan prinsip first to file, serta perlindungan represif melalui jalur perdata, mekanisme pembatalan atau penghapusan pendaftaran, dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya pengendalian terhadap pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, ketidakkonsistenan dalam interpretasi yudisial terhadap istilah "persamaan pada pokoknya", serta belum optimalnya perlindungan terhadap merek asing terkenal yang belum didaftarkan. Studi kasus IKEA dan MAPOGALMEGI menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif dalam praktik perlindungan merek di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Perdata Tentang Dugaan Penyelundupan Perjanjian Yang Menyebabkan Pemalsuan Jual-Beli Robianti, Masayu; Firdaus, Elsa Illaila
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4416

Abstract

This research employs normative and empirical juridical methods to examine a civil court decision between PT Cahaya Batu Limau and Vital Element Investment, concerning alleged contract smuggling and document forgery in a sale and purchase transaction. The case arose from an investment cooperation agreement that was unilaterally converted into a sale and purchase deed without one party’s consent, leading to a dispute over the validity of asset transfer. Findings indicate that altering a legal relationship without mutual consent violates Article 1320 of the Indonesian Civil Code, while the use of forged documents breaches Article 263 of the Criminal Code, creating both civil and criminal implications. The court's decision is significant for understanding the boundary between civil and criminal law and how the court evaluates bad faith and evidence. This study recommends strengthening legal protection in investment agreements and enforcing due diligence in drafting authentic deeds to prevent misuse that harms one of the parties
Tanggung Jawab Hukum Suami Istri atas Embrio Beku dalam Reproduksi dengan Bantuan menurut Hukum Islam Aziz, M. Faisal; Rodliyah, Nunung; Ridlwan, Zulkarnain; Sunaryo, Sunaryo; Triono, Agus
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4405

Abstract

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu (assisted reproductive technology/ART), khususnya praktik pembekuan embrio, menimbulkan persoalan etis, hukum, dan keagamaan, terutama terkait tanggung jawab hukum suami istri terhadap embrio yang dibekukan. Dalam perspektif hukum Islam, embrio memiliki kedudukan istimewa sebagai potensi kehidupan yang wajib dijaga dan dihormati. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab moral dan hukum suami istri terhadap embrio beku yang dihasilkan melalui prosedur bayi tabung, serta menelaah dasar-dasar yuridisnya baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam fatwa keagamaan. Metpde penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-952/MUI/XI/1990. Hasil kajian menunjukkan bahwa suami istri memiliki tanggung jawab penuh terhadap embrio beku, baik dalam hal penyimpanan, penggunaan kembali, maupun pemusnahan, yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip maqashid al-syariah, kehati-hatian, dan kejelasan status hukum anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih spesifik dalam hukum nasional dan perlunya edukasi etik bagi pasangan yang menjalani reproduksi berbantu dalam perspektif Islam
Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Hukum Polda Metrojaya Lumbanraja, Gilbert; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4169

Abstract

Implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus pencemaran nama baik mencerminkan strategi kebijakan hukum pidana yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang ITE. Metode ini mengutamakan rekonstruksi relasi antara pihak yang melakukan perbuatan dan pihak yang dirugikan, dengan berlandaskan pada prinsip kegunaan praktis. Aplikasinya mendapat dukungan melalui berbagai peraturan yang semakin melegitimasi paradigma tersebut, antara lain PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang bersumber pada data sekunder melalui kajian literatur yang meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan riset memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif telah mendapat landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang diperkokoh oleh berbagai regulasi kelembagaan seperti Peraturan Jaksa Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Secara esensial, penerapan pendekatan ini dalam penanganan kasus pencemaran nama baik menggambarkan transformasi paradigma penegakan hukum dari model yang bersifat represif dan retributif menuju pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel) Seruni, Puspa
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4002

Abstract

This research analyses legal protection for parties who suffer losses due to falsification of authentic deeds carried out by notaries in Decision Number: 466/Pid.B/2023/PN JKT.Sel and legal protection for notary positions and what is the impact on the parties of falsified authentic deeds by a notary in Decision Number: 466/Pid.B/2023/PN JKT.Sel. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The results of this research indicate that legal protection for parties who are victims of forgery of authentic deeds carried out by notaries in the case of Decision Number: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel is repressive legal protection in the form of settlement, namely in the form of material compensation amounting to Rp. 150,000,000,000,- and immaterial compensation in the form of loss of the victim's reputation both in the family, community and work environment, while legal protection for the position of notary is contained in Article 66 UUJN. The impact for the parties of the falsification of an authentic deed carried out by a notary in the case of Decision Number: 466/Pid.B/2023/PN/Jkt.Sel is that there is material and immaterial loss due to the notary making a deed containing false information and the cancellation of the deed authentic actions carried out by the court because they contain unlawful acts
Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung Hardiansyah, Mas Achmad; Sumarja, FX; Ridlwan, Zulkarnain; Sunaryo, Sunaryo; Budiyono, Budiyono
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4409

Abstract

Determining the level of business risk and imposing administrative sanctions are two important pillars in the regulatory framework for investment and business in Indonesia, including in Lampung Province. This policy, which is based on the Job Creation Law and its implementing regulations, aims to create a conducive business climate while ensuring compliance with legal norms. However, the implementation of this policy often faces crucial challenges in balancing the principles of justice and legal certainty. Justice demands that the treatment of business actors must be proportional, considering the capacity, intent, and impact of violations, and providing equal opportunities. Meanwhile, legal certainty requires clear, transparent, and predictable standards in the risk assessment and sanctioning process, so that business actors have a definite grip. This study aims to analyse in depth how the principles of justice and legal certainty are internalized and implemented in the regulations and practices of determining the level of business risk and imposing administrative sanctions in Lampung Province. The normative legal research method with a conceptual and legislative approach is used to examine relevant laws and regulations and policy documents. In addition, an empirical approach through interviews with relevant stakeholders (local governments, business actors, and academics) will enrich the analysis with a practical perspective. The results of the study are expected to identify potential disharmony between the two principles, formulate an ideal model for determining risk and imposing more balanced sanctions, and provide policy recommendations to improve the effectiveness and legitimacy of the regulatory system in Lampung Province, in order to support sustainable economic growth based on justice and the supremacy of law
Dampak Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal Di Kabupaten Karawang Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Guntara, Deny; Targana, Tatang
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4443

Abstract

Eskalasi standar upah minimum tahun 2025 di Jawa Barat telah dilegitimasi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 yang membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025. Target riset ini difokuskan pada evaluasi dampak regulasi upah minimum terhadap kondisi kesejahteraan tenaga kerja, dengan penekanan spesifik pada dinamika sektor informal di wilayah Kabupaten Karawang. Metodologi pengumpulan informasi diimplementasikan melalui beragam teknik, mencakup diskusi langsung dengan para pekerja informal, kalangan pengusaha, serta stakeholder relevan lainnya seperti representan dari instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi UMK Karawang 2025 sebesar Rp 5.599.593,21 memberikan dampak tidak langsung dan terbatas pada pekerja sektor informal. Kesenjangan antara pendapatan pekerja informal dengan UMK Karawang 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 5.599.593,21 telah mendorong berkembangnya berbagai strategi adaptasi yang kompleks dan beragam. Strategi-strategi ini mencerminkan resiliensi dan kreativitas pekerja informal dalam menghadapi tekanan ekonomi, namun juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi
Analisis Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Betung Putri, Baretta Miki; Zaini, Zulfi Diane
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4486

Abstract

Sejumlah bisnis di Indonesia seperti PT. Pegadaian, memiliki lisensi resmi yang memungkinkan mereka menyediakan layanan gadai kepada masyarakat. Keuangan, emas, dan layanan tambahan lainnya adalah tiga bidang operasi utama untuk PT. Pegadaian. Perjanjian yang menguraikan prasyarat agar suatu perjanjian sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara alami hadir dalam transaksi angsuran emas di kantor cabang PT. Pegadaian Teluk Betung. Sebagai pembeli atau penjual, Anda perlu mengetahui hak dan tanggung jawab Anda. Saya khawatir tentang prosedur dan konsekuensi hukum dari perjanjian transaksi angsuran emas di cabang Teluk Betung PT. Pegadaian. Wawancara, pengolahan data, analisis, serta sumber dan jenis data semuanya merupakan bagian dari metode penelitian, yang menggabungkan metodologi hukum dan empiris. Menurut penelitian tentang pertanyaan terkait proses transaksi angsuran emas di cabang PT. Pegadaian Teluk Betung, proses tersebut sudah sesuai dengan persyaratan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peringatan ganda akan dikeluarkan mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian transaksi angsuran emas di cabang Teluk Betung PT. Pegadaian sebagai akibat dari wanprestasi yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran. Barang tersebut akan dilelang oleh PT. Pegadaian jika tidak ada respons yang diterima

Page 14 of 14 | Total Record : 138

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue