cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 3   4   5   6   7 
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI Rohmadi Rohmadi; Fathur Rachman; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.766

Abstract

AbstrakPencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus kejahatan yang kebetulan merupakan fenomena tersendiri di masyarakat, sehingga diperlukan kajian tentang pencurian kendaraan bermotor aspek kriminolgi untuk ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertangungjawaban tindak pidana terdadap pencurian tersebut. kendaraan bermotor dan segala rintangan yang dihadapi tanggamus polisi atas pencurian kendaraan bermotor.Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif normatif, dengan mengadopsi pendekatan permasalahan yurdis normatif dan yuridis empiris. Jenisnya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Strategi pemilihan data pengolahan data meliputi data dan klasifikasi, sedangkan dalam analisis data kualitatif analisis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidana yang diinterogasi tersangka pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku pidana pidana atas pengadila pencurian kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polsek Kota Agung Tanggamus dalam penyidikan ini namun hanya berkasnya yang diserahkan kepada kejaksaan untuk dikejar. Kendala yang dihadapi tanggamus polisi dalam mengurangi pencurian kendaraan adalah kurangnya penegakan hukum atar koordinat sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepadanya dalam memutuskan atau memberikan hukuman yang terlalu ringan. Hal ini mengarah pada tindakan pencegahan pencurian kendaraan bermotor dan berpotensi berulang kali mengatakan kejahatan itu. 
DESKRIPSIANALISIS FUNGSI AKTA PERJANJIAN JUAL BELI DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN Septirita Wilman; Sri Zanariyah; Muhammad Lutfi
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.789

Abstract

Perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dihadapan Notaris dan atau PPAT, dimana para pihak penjual dan pembeli terikat dalam sebuah perjanjian yang dicantumkan dalam akta. Namun, mengenai pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam akta seringkali tidak seimbang. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai hal tersebut dengan permasalahan antara lain apakah fungsi akta perjanjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan? Dan apakah kekuatan pembuktian akta perjanjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan?Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian datanya diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa fungsi akta peranjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan merupakan alat pembuktian akta otentik yang sempurna dan kuat, memberikan kepastian dan ketenangan bagi para pihak termasuk hak dan kewajibannya. Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian, peranjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dihadapan Notaris merupakan akta otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian lahir, formal dan materil dengan mendasarkan surat bukti kepemilikan atas tanah yang dibuat dibawah tangan, serta belum terjadinya peralihan kepemilikan dikarenakan pembayaran harga tanah dan bangunan belum lunas.Kata kunci : fungsi akta, perjanjian, jual beli tanah dan bangunan.
PENERAPAN HUKUM PIDANA YANG MEMBERIKAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUALITAS Dwi Putri
VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.104 KB) | DOI: 10.24967/vt.v1i1.143

Abstract

Sexual crime is an inhumane crime so sanctioning the perpetrators is very important to provide a deterrent effect by upholding the true justice. then that became the subject matter in this writing on the provision of sanctions that provide a deterrent effect for the perpetrators of criminal acts of sexuality. Problem approach using normative juridical approach (legal research). For perpetrators Sexual violence must be given sanctions that create a deterrent effect so that no longer repeat its actions as regulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014 on the Change of Child Protection Act No. 23 of 2002. And also the Criminal Code. Law enforcers must be firm in dealing with cases of sexual violence. Sexual violence perpetrators must be punished according to their actions, the perpetrator should also get rehabilitation of his sexual disorders.
ANALISIS HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI Hendarline Putera; Lina Maulidiana; Muhammad Lutfi
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.780

Abstract

AbstrakAkad nikah siri adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ketentuannya berdasarkan agama saja tanpa memperhatikan ketentuan no. 1 1974 tentang pernikahan. Nikah siri adalah nikah yang tidak didaftarkan dalam pencatatan nikah. Hal ini akan menjadikan perkawinan sirri sah bagi pasangan suami istri, ia lahir dan kekayaan, dalam perkawinan dengan perkawinan sirri mereka tidak memiliki alat bukti autentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan bagi orang-orang yang ingin melaksanakannya. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba menjelaskan sesuatu yang terjadi, suatu masalah sosial yang digali secara mendalam untuk mengetahui suatu peristiwa dan proses yang diadakan, suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji, melihat dan mengkaji beberapa hal ini bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, supremasi hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Akibat terjadinya undang-undang perceraian terhadap anak yang berkaitan dengan hak anak atas orang tua dan sebaliknya merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Karena hukum perkawinan dan perceraian di tangan mereka, sedangkan dalam agama atau keyakinan itu sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah menurut hukum negara.Kata Kunci: Pernikahan, Siri, Istri, Anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK PANGAN YANG TIDAK SEHAT AMAN DAN HALAL Muhammad Patra Anjaya; Ria Delta; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.771

Abstract

AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diartikan sebagai kondisi atau upaya ketahanan pangan yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan biologis hingga kotoran, bahan kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, hilang, dan merugikan masyarakat serta tidak menimbulkan konflik. dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Sehubungan dengan keselamatan konsumen maka muncul undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 19 ayat (1) uupk mengatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan santunan kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian pembeli karena mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang diproduksi atau dijual. Di lapangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lampung mendatangi dan mencari pangan yang kadaluwarsa di transmart bandar lampung 2018 tanggal 22 april, untuk itu yayasan konsumen indonesia sebagai lampung menyesali grade bandar lampung transmart yang di dapat. Dari fakta tersebut yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut permaslahan tentang apa saja perlindungan undang-undang terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan faktor legal serta faktor apakah undang-undang perlindungan tersebut terhadap pendukung pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan legal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Tentang tata cara pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan data tersebut dalam bentuk penjelasan dan kalimat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk undang-undang perlindungan terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak sehat, aman, dan allah dengan prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan kerugian karena merugikan orang lain, wajib memikulnya. Prosedur pengawasan terhadap produk yang ada di Lampung sebagai pemeriksaan dilakukan secara dua arah terhadap produk yang akan dijual kepada konsumen dan melalui pelayanan terhadap pengaduan konsumen. Yakni perlindungan dan faktor pendukung hukum terhadap pembeli akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak sehat, aman, dan legal. Faktor-faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, serta beberapa kendala dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya pada pihak pengusaha. Dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam proses perlindungan konsumen, kewajiban sebagai komitmen antara lain lampung, pengawasan yang intensif, kerjasama, dan adanya aturan yang jelas dan tegas diterapkan sebagai lampung dalam menanggapi keluhan konsumen.Kata kunci: Pangan, Pembeli, Hukum Perlindungan.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH REMAJA DI TEMPAT HIBURAN MALAM Riza Aribat Al Faqih; Fathur Rachman; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1755

Abstract

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.Pada 17 Oktober 2019 lalu, anggota polisi Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang remaja yang masih berusia 21 tahun di salah satu tempat hiburan malam Shoutbank. Remaja ini ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis ekstasi.Permasalahan dalam penelitian ini terkait faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh remaja di tempat hiburan malam serta dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian sehubungan dengan faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika golongan I oleh remaja di tempat hiburan malam disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang terdapat pada faktor individu pelaku merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Serta faktor eksternal seperti ketidak harmonisan keluarga dapat berpengaruh pada hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang baik, seperti perceraian dan penelantaran dapat menyebabkan anak berisiko menyalahgunakan narkoba dan faktor ekonomi. Pelaku-pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba ini memang kebanyakan pelaku ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Selain itu dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjk adalah dengan menganalisa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya Setiap Orang dan Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Saran penelitian ini adalah sebaiknya perlu menggali informasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba Golongan I, terutama pada masyarakat dengan usia remaja dan sebaiknya para Penegak Hukum menjalin kerjasama antara apoteker dengan tenaga kesehatan lain dan pengguna serta keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA Nova Yatiar Mawaddah; Sri Zanariyah; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1509

Abstract

Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah, sebagian wilayah Lampung Timur adalah pertanian. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil. Permasalahan : 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskripftif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur ada satu kendala tentang subjek bertempat tinggal diluar redistribusi. Satu hal yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurun waktu 6 bulan, terdapat pula faktor diluar yang menjadi penghambat faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor pendukung penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi serta secara terpadu dan terus menerus yang berkenaan dengan pendaftaran tanah, dan masyarakat mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat serta bidang tanah yang telah menjadi obyek landreform dan telah diredistribusi kepada masyarakat di fungsikan sesuai peruntukannya.
Penerapan Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dwi Yulian Widodo; Fathur Rachman; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.699

Abstract

Many people take advantage of the situation by misusing the means of cellular technology communication, one of which is a crime that is a fraud that often occurs today is fraud by using sophisticated technology tools such as cellular phones by utilizing Short Message Service services. The problem that will be discussed is how is the application of evidence in the system of proof of fraud and whether the supporting factors and inhibiting factors in the application of evidence in the system of evidence of criminal acts of fraud.This legal research method uses a type of normative descriptive legal research, approach to the problem and this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data is primary data and secondary data. Data sources are secondary data, tertiary primary data. Data collection with literature studies, field studies. Data processing is carried out including data selection and data classification. Data analysis used is qualitative analysis.From the results of this study the authors found that the application of evidence in the system of proof of criminal acts of fraud is that the truth must be tested by means of evidence thus, the means and strength of evidence basically inherent in each evidence found. Supporting factors in the application of this evidence must be cooperation between legal institutions and providers of cellular telephone networks and the active role of victims in resolving fraudulent crimes. The inhibiting factors in the application of this evidence are the lack of facilities and infrastructure at the Lampung Police's special cyber unit, the next obstacle if the perpetrators did not leave their last GPS cellphone, so the Lampung cyber police could not find out where the perpetrators of the fraud were. The conclusion is that an act can be said to be criminal fraud if the elements are fulfilled according to the Law. In carrying out the verification of fraud through SMS, besides supporting factors in the form of a cyber police team, the task is specifically to deal with cyber crime.
EKSISTENSI TUGAS PENYIDIK POLRI TERHADAP NARKOTIKA DI ERA REFORMASI Beny Widjoyo; Dwi Puti Melati; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.785

Abstract

Kepolisian republik Indonesia telah ditetapkan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memainkan peran tersebut, Polri dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, terutama dalam menjalankan tugasnya terkait proses penyelesaian sebuah permasalahan tindak pidana. terdapat suatu proses berupa penyidikan yang merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka yang melakukan perbuatan pidana. Secara spesifik, penelitian ini akan membahas mengenai eksistensi penyidik dalam perkara narkotika studi di Polsek Punggur Lampung Tengah. Pemasalahan dalam penelitian ini diantaranya:  bagaimanakah eksistensi tugas penyidik Polri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri? Dan faktor-faktor apasajakah yang penghambat tugas penyidik Polri terhadap pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif empiris. Data diperoleh dari sumber primer dan tersier yang berasal dari studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif.Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tugas penyidik Polri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan hanya menangkap masyarakat, tetapi Polri berani membuktikan keeksistensiannya dengan menangkap oknum Polri yang terbukti menggunakan narkotika. Padahal sebagi oknum polri seharusnya faham dan tunduk akan aturan. Dalam menjalankan perannya, terdapat faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi diantaranya belum tersedianya aturan peraturan perundangan-undangan yang spesifik, sumber daya manusia yang belum mumpuni, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta faktor budaya masyarakat.Kata Kunci: penyidik, narkotika, polri
KOORDINASI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rizki Tarnando; Sri Zanariyah; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.776

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan perhatian dari negara, tetapi juga internasional. Di Indonesia sendiri, narkotika juga dalam pemberantasannya telah sangat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum sebagai eksekutornya. Salah satu daerah sasaran pengedar narkotika yang paling strategis ada di kawasan lampung. Eksekusi narkotika dalam kaitannya dengan pemberantasan, salah satu penegak hukum Komisi Kepolisian Negara (kompolnas) melihat perbedaan paradigma antara polisi dan penegak hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengguna narkoba. Paradigma ini terlihat dari perbuatan yang dilakukan setelah tertangkap tangan oleh polisi dan pengguna narkoba. Bnn selalu pasal ke 54 dan 55 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kewajiban rehabilitasi. Dan polisi masih belum mendapatkan upaya rehabilitasi secara komprehensif.Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian posisi normatif dan penelitian empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian diolah melalui proses pemilihan data, klasifikasi data, analisis data dan data tapal batas akhir yang sistematis. Tentang analisis data dalam analisis kualitatif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba dan kordinasi detektif BNNP dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana narkotika, represip dan rehabilitasi. Faktor-faktor yang menangani tindak pidana narkotika dan pendukungnya oleh Polri dengan Narkotika Provinsi Lampung yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa fasilitas, sarana dan kurangnya personel polisi serta kurangnya dana operasional. Faktor eksternal yaitu modus pemain operandi yang berkembang, penggunaan media dan ketakutan serta pedulian sosial atasnya.Kata kunci: narkotika, polisi, BNNP.

Page 5 of 14 | Total Record : 138

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue