VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Articles
138 Documents
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN YURIDIS ATAS HAK TANAH UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH ]]>
<![CDATA[Yunizar Hendriyansah]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Lutfi]]>;
<![CDATA[Martina Male]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.006 KB)
|
DOI: 10.24967/vt.v5i2.1771
<![CDATA[Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara, merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Bukti peralihan hak atas tanah akibat jual beli untuk memperoleh sertifikat tanah adalah adanya sertifikat sebagai bukti sahnya kepemilikan sebagai bukti jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepada sepetak tanah. Faktor penghambat pembuktian peralihan hak atas tanah karena jual beli untuk memperoleh sertifikat tanah adalah masyarakat merasa biaya pembuatan atau penerbitan sertifikat terlalu mahal, prosedurnya terlalu rumit dan ada faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai tempat mengurus atau membuat sertifikat.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI ]]>
<![CDATA[Edi Haryanto]]>;
<![CDATA[Marsanuddin Marsanuddin]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i1.779
<![CDATA[AbstrakBeberapa kasus yang terjadi selain penyelundupan senjata api di wilayah Indonesia juga terjadi di lampung, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 terjadi beberapa kali penyelundupan senjata api di lingkungan Pemprov Lampung. Bagaimana Tindak Pidana Penyelundupan Senjata Api di Peraliran Lampung, Hambatan Penanggulangan Penyelundupan Senjata Api di Lampung.Terdiri dari, metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif, pendekatan permasalahan normatif dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tindak pidana penyelundupan senjata api di perairan Lampung adalah sebagai berikut upaya represif berupa koordinasi terbuka yang dilakukan oleh polda lampung khususnya dit Polairud berkoordinasi dengan Kepala Harian Perbakin Kesatuan Penembak Indonesia Kota bandar lampung untuk mengungkap terjadinya penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di lampung. Upaya represif dan preventif melalui koordinasi tertutup berarti koordinasi hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja untuk mengetahui adanya penyelundupan senjata api dengan melaukan penyadapan telepon seluler dengan penyelenggara bantuan internal seluler yang bersangkutan. Faktor penghambat dalam penanggulangan penyelundupan senjata api di Lampung yaitu faktor lemahnya kendali atas penyebab maraknya penyelundupan senjata api akibat lemahnya kendali peredaran senjata api di Lampung. Lemahnya hukum juga menyebabkan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat.Kata Kunci: Penyelundupan, Kejahatan, Senjata Api.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Geger Agung Ariwibowo]]>;
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Yuli Purwanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i1.770
<![CDATA[AbstrakDalam kehidupan masyarakat banyak dijumpai buruh perempuan outsourcing yang tertipu oleh agen, mereka direkrut untuk dipekerjakan sebagai PRT baik hasil di luar negeri atau, namun nyatanya mereka rawan dipekerjakan sebagai PSK atau PSK. Sudah bertahun-tahun di Indonesia trafficking tidak asing tetapi merupakan isu nasional bahkan internasional yang sampai saat ini belum kita temukan point tersebut. Permasalahan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum mendasari kejahatan terhadap trafficking dan hukum apa yang mengulangi trafficking apa.Terdiri dari, Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, normatif pendekatan suatu masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan sekunder. Data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan antara lain pemilihan data analisis data dan klasifikasi data yang digunakan adalah kualitatif.Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang mulai dari proses penyidikan sampai dengan pengadilan dengan bukti memenuhi unsur kejahatan perdagangan yang terbukti yaitu, unsur setiap orang, unsur pelaksana rekrutmen, unsur pelaksana, pelaksana perintah, dan yang terlibat dilakukan sekarang setelah melihat unsur-unsur di atas terdakwa telah dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang karena selain dari perdagangan orang merugikan para korbannya mereka juga menerima bantuan sehingga perlu mendapatkan pidana yang lebih berat.Kata kunci: Penerima jasa, perdagangan manusia, pekerjaan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Ezma Effendi]]>;
<![CDATA[Januri Januri]]>;
<![CDATA[Yudi Yusnandi]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i2.1729
<![CDATA[Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya. Salah satu kasus yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini ditinjau dari Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang. Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan saat ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN.Tjk adalah dengan cara menyusun Rancangan Undang-Undang KUHP dengan menggunakan kajian komparatif dengan membandingkan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan pada masa sekarang yang semakin meningkat maka dibutuhkan ketegasan dalam paya pemberantasannya. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana dimasa akan datang adalah dengan cara mengupayakan penyelesaian secara non penal dengan menggunakan pendekatan pembaruan budaya hukum yang menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PELAKSANAAN PRAKTIK PERAWAT TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2019/PN.KBU) ]]>
<![CDATA[Feriyadi Feriyadi]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i1.1508
<![CDATA[Banyak perawat tanpa izin yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan keresahan terhadap pelayanan kesehatan, Salah satu nya adalah pada perkara Nomor 109/PID.SUS/2019/PN.Kbu Tahun 2019, permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap praktik perawat tanpa izin. dan Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. Metode penelitian mengunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu : data skunder dan data Primer. Prosedur pengumpulan Data skunder da data Primer,pengumpulan data dilakakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang di gunakan adalah analisi kualitatif. Perawat yang melanggar hukum melakukan praktik perawat tanpa izin, dapat di mintai pertanggungjawaban pidana pada terdakwa yang melakukan tindak pidana praktik perawat tanpa izin berdasarkan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu melanggar pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2014, dengan tindak pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Faktor ini disebabkan karena minimnya tenaga kesehatan di daerah terpencil. Saran, diharapkan pada Hakim dalam melakukan pertimbangan, mengedepankan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya Hakim dapat meringankan atau memberatkan terdakwa guna menengakan hukum dan keadilan hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Kurungan Terhadap Pembawa Senjata Tajam Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Teni Oktapriani]]>;
<![CDATA[Marsanuddin Marsanuddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Lutfi]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v1i2.698
<![CDATA[Therefore this study aims to find out what is the legal basis of judges 'consideration in imposing criminal sanctions for carrying weapons of sharp weapons by children and to find out how the judges' decisions against criminal sanctions carried out by children in criminal cases Number 79 / Pid.Sus-Anak / 2017 /PN.Tjk.The method used in this study is descriptive normative. The procedure of data collection is done by means of library research and field studies. This research was carried out in the Tanjung Karang District Court, in order to achieve this goal the author used data collection techniques in the form of library research and field research by conducting direct interviews with judges at the Tanjung Karang District Court.The results of this study conclude that: (1) the basis for consideration of judges who impose criminal sanctions on children who carry sharp weapons in the application of criminal law (Number 79 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Tjk) is in accordance with the provisions stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 12 of 1951. (2) Implementation of a judge's decision on a sentence of imprisonment committed by a child, in deciding a case the judge has considerable considerations, starting from the demands of the public prosecutor, witness statements, statement of the defendant, and evidence, as stipulated in article 197 of the Criminal Procedure Code, and the fulfillment of elements in accordance with the indictment as well as the laws of the child and there is no justification, so that they are found guilty, as well as things that are burdensome and mitigating. The panel of judges had many considerations so that the defendant had to account for his actions in accordance with the verdict handed down by the judge by serving a sentence of imprisonment for 2 months in prison and paying court fees of IDR 2000 rupiah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN AIR BERSIH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Ahmad Nahriri]]>;
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Kamal Fahmi Kurnia]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i2.784
<![CDATA[ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya dihadapkan pada kendala yaitru belum optimalnya penerimaan daerah dari PDAM Tirta Jasa. Permasalahan penelitian ini adalah :1. Bagaimana Peran PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan?.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data antara lain yakni seleksi data, klasifikasi data, dan analisis data yang menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian meninjukan bahwa peran PDAM Tirta Jasa belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli Dderah kabupaten Lampung Selatan periode tahun 2017-2018, dengan rata-rata 0,80 % dan berada dibawah rata-rata berbagai sumber PAD lain yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD lain serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan faktor penghambat PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD adalah jumlah pelanggan yang masih belum memenuhi target dan kurangnya program pendidikan serta pelatihan.Kata kunci: Pelayanan, PDAM Tirta Jasa, Pendapatan Asli Daerah]]>
<![CDATA[PERAN DITEKTORAT INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM PENGAWASAN DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Naufal Fikri Asyhamami]]>;
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Martina Male]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i2.775
<![CDATA[AbstrakUntuk mengurangi berbagai permasalahan mengenai keberadaan TKA yang sedang melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan khususnya di Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung membentuk intelkam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas TKA yang ada di provinsi lampung. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran intelkam dalam pengawasan dan pendataan tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan di perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan dijadikan bagian oleh faktor-faktor yang mendukung dan dalam pemantauan dan pendataan tenaga kerja asing yang juga bertindak. di perusahaan.Metodologi yang terdiri dari jenis penelitian diskriptif, normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yurdis normatif. yuridis empiris dan pendekatannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder berupa data primer dan data. Tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Dan pengolahan data dilakukan antara lain dengan pemilihan dan klasifikasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum dalam pendataan dan pengawasan TKA adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan secara rinci di keluarkan melalui surat keputusan pimpinan mp nomor pol skep / 551 / viii / 2003 tanggal Agustus 2003 12 tentang pedoman pelaksanaan pengumpulan dan keamanan data. Selain itu juga terdapat faktor dan faktor penyebab yang menghambat pendataan keamanan TKA di Provinsi Lampung yang berasal dari internal kepolisian dan internal manajemen suatu objek wisata yang saling melengkapi satu sama lain.Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Polisi, Perusahaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN PERDA PROVINSI BABEL NO. 10 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI DESA PINANG SEBATANG ]]>
<![CDATA[Anis Rindiani]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.658 KB)
|
DOI: 10.24967/vt.v5i2.1759
<![CDATA[Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini sangat diperlukan disiplin yang ketat pada kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk jaga jarak. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Desa Pinang Sebatang sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pinang Sebatang dalam mengurangi penyebaran Covid-19 berupa melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan juga melalui sosialisasi-sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19, serta menerapkan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBERIAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang) ]]>
<![CDATA[Billy Agustio]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Tian Terina]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i2.1728
<![CDATA[Pengadobsian pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah jenis pemidanaan yang kemudian dirumuskan dalam RKHUP dan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak di antaranya belum adanya aturan atau regulasi tentang pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam penanggulangan pidana anak. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu melakukan kajian yang lebih medalam bersama dengan para pakar untuk menemukan formulasi serta bentuk pidana kerja sosial yang proporsional dan tepat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada untuk diterapkan di Indonesia.]]>
