cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 233 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan Yudistira Rusydi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.647 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.346

Abstract

AbstrakPenegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh direktorat Narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana penyalah gunaan narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasalb 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), subside pasal 112 ayat (3) dan pasal pasal 137 huruf A dan B Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian untuk tidak pidana pencucian uang diterapkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Faktor pengambat penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kajehatan Narkotika dapat di bagi kedalam dua faktor yaitu Faktor Yuridis antara lain : Terdapat kelemahan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda tentang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini tidak memberikan batasan yang jelas antara wewenang Kepolisian dan PPATK dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, padahal dalam ranah kejahatan narkotika merupakan kewenangan mutlak dari Kepolisian .Faktor non Yuridis : Keterbatasan Sarana dan prasarana Kepolisian terutama dalam hal tekhnologi informasi terutama akses ke perbankan, terhadap transaksi non tunai Keterbatasan sumber daya manusia baik dari jumlah personil yang ada maupun kemampuan personil yang dimiliki Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana pencucian uang.
Jaminan Hak Atas Tanah Sertifikat Yang Diperoleh Dari Pewarisan Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Lina Maulidiana; Rendy Renaldy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.483

Abstract

The role of financial institutions or banks is very important in meeting the needs of funds for the community, one of which is by providing credit. The practice of granting credit from the Bank is known as a method called Mortgage Rights as a credit guarantee institution to the community in order to develop their business, in which the certificate of ownership of land is given to a notary to check the authenticity of the certificate before being encumbered. Certificate checks are carried out at the The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency office in accordance with the location of the certificate land. The certificate obtained from the inheritance usually results in conflict if one of his heirs does not approve of the existence of a debt owed by one who collateralizes the certificate.This study uses the socio legal method which is to examine the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contractual factual in every particular legal event that occurs in the community in order to achieve the goals that have been determined.The results of the study can be concluded that the imposition of Underwriting Rights on certificates obtained from inheritance if the beneficiary has not been divided or has not yet returned the name can be done if all the heirs come to approve and know through the signature as proof of approval, if there is one heir who does not want to sign or do not agree, then the imposition of Mortgage Rights cannot be imposed. There are 2 (two) legal protections for creditors over disputes over ownership of land rights that are encumbered with Mortgage Rights. Ie, preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (coercion). If the creditor has tried through preventive measures and ultimately the credit is problematic, then the creditor will use repressive measures. Repressive measures that will be carried out are efforts to save credit through non-litigation.
IMPLEMENTASI PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN GUNA MENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH Eka Deviani
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.197 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.102

Abstract

Pelaksanaan pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah sampai pada saat ini masih mengalami kendala dan hambatan menyebabkan hasil pembayaran pajak dari masyarakat tidak terserap secara maksimal. Sebagai contoh adalah pemungutan pajak di Indonesia. Potensi pajak di Indonesia belum dieksplorasi secara maksimal. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang rendah menjadi pemicu minimnya pendapatan dari sektor pajak. Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk melakukan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan demi meningkatkan penerimaan pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan daerah kabupaten/kota Indonesia memiliki kewenangan melakukan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan untuk pajak pusat. Bentuk pelayanan pembayaran pajak yang diberikan oleh KP2KP Indonesia adalah mulai dari tahap pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian dan perbaikkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan penerimaan pembayaran pajak. Penyuluhan yang dilakukan oleh KP2KP dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan dengan mendatangi wajib pajak pribadi, perusahaan-perusahaan atau ke instansi-instansi pemerintahan. Penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dengan memasang papan himbauan di lokasi strategis, poster himbauan yang dipasang di kantor kelurahan atau kantor desa dan penyuluhan melalui siaran radio. Konsultasi perpajakan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pelayanan dan penyuluhan. Hal ini karena dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan di dalamnya pula wajib pajak melakukan konsultasi perpajakan dengan petugas pelayan pajak dan petugas penyuluh. b) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di Indonesia adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan keterbatasan tenaga penyuluhan perpajakan.Kata kunci: pelayanan, penyuluhan, konsultasi dan pajak
ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Dian Herlambang; Kamal Fahmi Kurnia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.175 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1636

Abstract

Otonomi berkaitan dengan bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa dapat diintervensi oleh pihak lain dan daerah mengacu kepada pemerintahan sendiri. Desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi setengah swantantra-otorita, pemerintah daerah, dan nonpemerintah daerah. Undang-undang pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam perubahan tersebut tentu terjadi pula perubahan aturan yang mengakibatkan perubahan atas isu desentralisasi di dalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah isu desentralisasi apa sajakah yang mengalami perubahan atas digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan di berbagai aspek pemerintahan, hal tersebut antara lain: penyerahan kewenangan, relasi kekuasaan Kepala Daerah dengan DPRD, akses publik, pastisipasi publik, pemilihan kepala daerah, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, inovasi daerah, asas-asas pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, keuangan daerah, BUMD, relasi dengan desa, kerjasama daerah dan perangkat daerah. Di beberapa aspek pemerintahan tersebut terjadi perubahan berarti sehingga memengaruhi pola kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dan aspek lainnya hanya terjadi penambahan dan/atau pengurangan sehingga peraturan menjadi lebih lengkap dan menghindari tumpang tindih aturan.
ANALISIS HUKUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN Idham Idham
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.614 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i2.84

Abstract

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance company). Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kehadiran lembaga pembiayaan atau keuangan ini sangat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan modal usaha maupun keperluan lainya. Namun yang sangat dihawatirkkan adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga pembiayaan itu sendiri, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana lembaga pembiayaan yang resmi berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah mana yang tidak resmi. Ini sangat penting sekali dipahami dan diketaui oleh masyarakat agar tidak terjadi penipuan atau persoalan di lain waktu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat normatif, metode yang diigunakan dengan melakukan kajian pustaka, yakni dengan menelaah tulisan dalam literatur maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah data skunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, bahan hukum sekunder. Untuk itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres Nomor 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu.Kata kunci : analisis hukum, lembaga dan pembiayaan.
EFEKTIVITAS PENGURUSAN PERTANAHAN BERBASIS ONLINE DALAM MEMBANTU PPAT MENJALANKAN TUGAS JABATAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG Miranda Hasna Dea; Fransiscus Xaverius Arsin
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.81 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1586

Abstract

Diterapkannya sistem teknologi informasi dalam tugas pelayanan diharapkan dapat memberi kemudahan proses pelayanan publik serta dapat memperbaiki sistem administrasi di Indonesia. Kantor Pertanahan sebagai salah satu lembaga yang turut menjadi penyelenggara kegiatan pelayanan melakukan perubahan dalam aspek Pelayanan Publik, yaitu penerapan layanan loket online guna menciptakan pelayanan yang efiseien, efektif. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan layanan pengurusan pertanahan melalui website loket online kantor pertanahan terhadap PPAT di Kota Bandar Lampung dan Kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam pengurusan pertanahan secara online melalui website loket online kantor pertanahan kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskrtiptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan layanan loket online belum efektif karena hanya proses pendaftarannya saja yang online, dan proses yang lain nya masih harus datang ke Kantor Pertanahan hal ini tidak tercapainya tujuan dari di buatnya layanan loket online .Selanjutnya kendala yang dihadapi PPAT dalam menggunakan layanan loket online yaitu kendala yang berasal dari faktor internal berupa terdapat eror yang terjadi pada website layanan loket online serta mempunyai keterbatasan terhadap jumlah berkas yang dimohonkan selanjutnya faktor eksteral berupa kurangnya fasilitas internet. Kesimpulan dari hasil penelitian ini penerapan layanan loket online belum efektif serta masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan layanan loket online. Saran kedepannya diharapkan fasilitas mengenai layanan loket online lebih dipersiapkan menggunakan sistem yang baik sehingga tidak menimbulkan kendala bagi pengguna layanan loket online.
Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika Dwi Putri Melati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.194 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v5i2.1291

Abstract

Semakin hari Peredaran gelap narkotika sangat pesat hingga berpengaruh  kepada masyarakat lapisan bawah yang mana tidak memandang status sosial seseorang. Banyaknya peredaran narkotika memerlukan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana narkotika yang diharapkan agar masyarakat akan lebih perduli untuk melaksanakan kontrol sosial pada pengedaran narkotika. Selain Pemerintah Peran serta masyarakat juga sangat di perlukan dan diatur di dalam undang-undang. Namun kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang enggan ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif  dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkenaan dengan permasalahan dalam karya tulis ini. Aparat penegak hukum membutuhkan peran masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Peran masyarakat sangat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dalam kehidupan  masyarakat dapat diminimalisir, sehingga terhindar dari bahaya peredaran gelap narkotika.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG yudi yusnandi yusnandi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i1.414

Abstract

 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary institution), upaya dan cara yang juga luar biasa, sebab korupsi telah terjadi disemua lini, baik Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif serta dengan melibatkan masyarakat. Permasalahan dalam tesis  ini adalah : 1. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?, 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku?, 3. Bagaimanakah cara pelaku mengembalikan kerugian Negara dalam perkara Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk?. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, dan selajutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian : Cara pelaku melakukan korupsi yaitu setelah menerima setoran PNBP, seharusnya wajib disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam, akan tetapi oleh pelaku tidak disetorkan dan untuk menutupi seolah-olah uang tersebut telah disetorkan, pelaku memalsukan tanda tangan teller bank dan membuat stempel bank palsu. Menyatakan pertangungjawaban dikenakan karena adanya kesalahan, pengenaan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp.100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan, Pengembalian kerugian negara dengan menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. Rp. 1.418.479.500,-, yang harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sedangkan uang titipan sebesar Rp. 35.000.000,- dirampas untuk menutupi uang pengganti, dan apabila uang titipan  tidak mencukupi maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak mempunyai harta benda, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Saran adalah mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, kepentingan masyarakat, dan besarnya kerugian negara, sehingga  pidana yang dijatuhkan selaras dengan upaya pemberantasan korupsi dan dalam hal pengembalian kerugian negara perlu dilakukan pelacakan aset, kemudian pelelangan dan jika kurang maka jaksa sebagai eksekutor dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Pengembalian Kerugian Negara.
SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT Bambang Teguh Handoyo
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.648 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i1.1432

Abstract

Hukum sebagai alat rekayasa sosial yang digunakan untuk menciptakan harmoni dan ketertiban sosial. Adalah suatu keharusan bagi suatu norma untuk menciptakan hal tersebut. Bagaimana masyarakat mematuhi hukum? menurut Sosiologi Hukum perlu kesadaran hukum berdasarkan suatu norma. Berdasarkan Hans Kelsen mengatakan bahwa sesuatu yang seharusnya terjadi, terutama bahwa manusia harus berperilaku dengan cara tertentu. Ketaatan hukum bergantung pada kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek role play.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI KARYA INTELEKTUAL Muhammad Lutfi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v5i1.1176

Abstract

Perlindungan dalam desain industri dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri. Secara lebih khusus, tulisan ini akan membahas CV Otsky sebagai obyek yang akan diteliti dalam kaitannya dengan perlindingan hukum desain industri yang dimilikinya. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pemegang desain industri CV. Otsky sebagai karya intelektual serta apasajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan tersebut.Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang didapatkan baik secara langsung di lapangan maupun yang ada dalam berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti buku maupun peraturan perundang-undangan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang desain CV. Otsky sebagai karya intelektual adalah dengan penerbitan Sertifikat Hak Desain Industri yang secara preventif akan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri yang merupakan hak esklusifnya sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap desain industri di Indonesia. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pemegang desain CV. Otsky sebagai karya intelektual adalah karena belum tercapainya kesadaran hukum pemegang desain industri yang ada di Provinsi Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang mengandung hak moral, ekonomi dan ekslusif bagi si pemegang desain industri.

Page 3 of 24 | Total Record : 233

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue