cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 233 Documents
 1   2   3   4   5 
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN Yuli Purwanti
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.56 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i2.83

Abstract

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak serta kasus-kasus pemerkosaan merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang menunjukkan kompeksitas masalh kejahatan perkosaan. Pelaku perkosaan itu sendiri dalam beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh sekelompok orang dengan sangat berutal dan sampai menghilangkan nyawa. Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimanakan pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam konteks hukum pidana Indonesia, Bagaimanakah rumusan kedepan mengenai peraturan tindak pidana perkosaan yang menyebabkan matinya korban. Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk kedalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya, sehingga ketentun dari pasal-pasal tentang pemerkosaan didkam KUHP hanya untk melindungi perempuan. Dalam prakteknya hal-hal yang yang diperdebatkan oleh aparat pnegak hukum adalah prosedural hukumnya dengan mengabaikan sisi kemanusiaan dari korban. Hal-hal mengenai prosedural hukum acara yang diperdebatkan misalnya: apakah bukti-bukti tentang terjadinya perkosaan sudah terenuhi menurut hukum acara pidana yang meliputi adanya seperma, luka robek, keterangan saksi dan lain sebagainya. Padalah sangat sulit sekali ntuk membuktian itu semua apa lagi jika korban tidak segera melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya, hasil visum pn menjadi kabur jika korban langsung membersikan dirinya selelah terjadinya pemerkosaan, dan jika semua bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi maka korban sudah kalah dari prosedural formal.Kata Kunci : kriminologi, tindak pidana perkosaan, matinya korban
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA Winahyu Erwiningsih
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.061 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1585

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang upaya penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak di Indonesia bahwa peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan diundang-undangan (statute approach). Penelitian menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki kendala yang bersifat yudisial, tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa hanya ada upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, karena di Pengadilan Pajak tidak ada Kasasi hanya Gugatan, Banding dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Protection For Tender Participants Businesses That Are Losses Due To Collection According To Business Competition Law Imam Haryanto; Muthia Sakti; Wirya Agung Kusuma Putra
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.586 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v5i2.1290

Abstract

The development of the Indonesian economy is aimed at improving the lives of people who are just and prosperous. This is an ideal that has been mandated in the 1945 Constitution and Pancasila. One of the obstacles in the Indonesian economy is the existence of monopolistic practices and unfair business competition in business or business in Indonesia. Tender conspiracy is one of the forms of action prohibited in the Anti-Monopoly Law because tender conspiracy is fraudulent and detrimental, especially to other tender participants who do not conspire, because automatically in the tender, the winner cannot be regulated, but rather who does it. the best bid is the winner and apart from that bid rigging is an anti-competitive act. Regarding the conspiracy, there is a KPPU Decision relating to this matter, namely the KPPU Decision Case Number 6 / KPPU-L / 2015 regarding the construction of the Barito Kuala Regency DPRD building and its Land Development, in its decision the KPPU Commission Council stated that Reported Party I (PT. Citra Kharisma Persada), reported II (PT. Cempaka Mulia Perkasa), reported III (PT Sumber Nor Abadi), reported IV (Pokja I in the Human Settlements Division of the Public Works Office of Barito Kuala Regency Fiscal Year 2013) was proven legally and convincingly violating Article 22 of the Law Number 5 of 1999. This research will discuss legal protections for business actors participating in tenders who suffer losses due to conspiracy in the KPPU's decision.
Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Kamal Fahmi Kurnia; Rika Santina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.365

Abstract

KONSTITUSIONALISME PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DI LAMPUNG UTARA Muhammad Ruhly Kesuma Dinata; Ibrahim Fikma Edrisy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.541 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i1.1431

Abstract

hak-hak konstitusional pekerja dapat dilindungi dari tindakan pengabaian dan pelanggaran. Sebab pemberi kerja senangtiasa berada di atas kaum pekerja di dalam lapangan social ekonomi. Perlindungan dan Pelayanan Ketenagakerjan haruslah berorientasi pada kepuasan masyarakat meliputi kesederhanaan prosedur, Kepastian waktu, kejelasan persyratan, keamanan, akurasi, bertanggung jawab, disiplin, kemudahan akses, ramah dan lingkungan yang nyaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang sumber datanya didapatkan dari data sekunder terdiri dari hukum primer seperti norma atau kaidah dasar sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian serta doktrin pakar hukum. Bahwa Hak Konstitusional para pekerja tertulis pada Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ditambah pelaksanaan Pelayanan publik merupakan hak sosial dasar masyarakat tetapi dalam kenyataan masih banyak hambatan atau penyimpangan, terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kasus-kasus maladministrasi yang seharusnya harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip makin cepat, makin sederhana, aktual, makin baik dan makin murah.
URGENSI, BENTUK HUKUM DAN PENEGAKANYA, SISTIMATIKA POKOK-POKOK HALUAN NEGARA Idham Idham
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v5i1.792

Abstract

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi salah satu isu sentral yang menjadi perbincangan ketatanegaraan pada saat ini. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi empat pilar bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional menjadi salah satu materinya. Hal tersebut tidak terlepas dari Rekomendasi Nomor 2 Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014.Hasil  kajian yang cermat dalam menyikapi polemik menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana direkomendasikan MPR RI periode 2014-2019 yang  melibatkan partisipasi rakyat di diseluruh Indonesia berbagai  dengan melibatkan berabagai komponen sebagai  arah pembangunan yang mereka rasakan. Substansi di dalam Pokok-pokok Haluan Negara hanya memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah.Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, metode yang digunakan  metode normative empiris dengan menganalisis peraturan perundang undangan yang ada dan beberapa literatur.Kesimpulan penelitian ini adalah WNA berhak mendapatkan hak atas tanah berupa hak pakai yang diatur dalam pasal 42 UUPA dan hak sewa yang diatur dalam pasal 45 UUPA. Dan untuk hak atas bangunan, WNA dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asingyang berkedudukan di Indonesia. Dan akibat hukum terhadap hak milik terselubung adalahbatal demi hukum.
Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan Perilaku Terpidana Fathur Rachman
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.59 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.357

Abstract

ABSTRAKDalam sistem pemasyarakatan dikenal adanya remisi, yaitu merupakan hak dari setiap narapidana yang hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan tingkah laku yang baik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah kualitatif sehingga dapat menarik kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pejabat yang berwenang memberikan remisi adalah petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dalam bidang pembinaan, pengamanan pembimbingan warga binaan, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pembinaan narapidana.
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA ERINA PANE
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.01 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i1.63

Abstract

Perdagangan manusia atau istilah human trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (Trafficker) dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara bekerja yang mematikan. Upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui sistem peradilan pidana diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian infomasi.Kata kunci: perlindungan, perdagangan, orang.
Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu muhammad wildan; Nuridin Nuridin; Gufron Irawan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.478

Abstract

Undang – undang ketenagakerjaan membagi perjanjian kerja menjadi 2 macam, adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa dikenal dengan tenaga kerja kontrak adalah yang paling sering digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontrak tersebut ternyata lebih menguntungkan bagi pengusaha atau perusahaan dengan mengesampingkan hak – hak para pekerja yang semestinya di dapat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan perlindungan hukum perjanjian kontak menurut undang – undang dan bagaimana pelaksanaan yang di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang dan rasa keadilan, inilah yang mendorong para buruh mengadakan demonstrasi dalam setiap peringatan hari buruh yang pada intinya menuntut kesejahteraan pekerja / buruh. Sehingga dibutuhkan peran lebih dari pemerintah selaku pembentuk undang – undang.
POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BAMBANG SUGIANTO
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.925 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.300

Abstract

Politik hukum dalam pembangunan Hukum Nasional pasca amandemen undang-undang dasar 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Lahirnya Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, b) Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah berbentuk Republik dengan sistem presidensiil, c) Negara Indonesia adalah Negara Hukum, d) Struktur Negara Indonesia terdiri dari Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistimatika hukum dan sinkronisasi. Dimana kelembagaan pemerintahan pusat terdiri dari lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif sesuai dengan teori separation of power dari Trias Politika dan juga prinsip check and balances antar lembaga Negara. Sedangkan struktur lembaga hanya terdiri dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep otonomi dalam bentuk desentralisasi politik (devolusi). Dalam amandemen UUD 1945 proses penegakan hukum Kekuasaan Kehakimam ditangan Mahkamah Agung. Eksekutif tidak lagi lembaga yang mendominasi dalam pembentukan undang-undang sehingga proses Checks and Balance dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan, merupakan dasar dalam politik hukum dan pembangunan hukum pasca amandemen dimana kepala Negara dan Kepala Daerah dipilih melalui perwakilan dan sekarang kedaulatan itu ada ditangan rakyat, termasuk konsep Negara hukum The Rule Of Law yang menjamin dan melindungi hak rakyat (HAM) dan pemisahan kekuasaan yang jelas.

Page 1 of 24 | Total Record : 233

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue