cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Contact Email
habibi.marwa@law.uad.ac.id
Phone
+6285729007440
Journal Mail Official
adlp@uad.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan 4th Campus Building, 7th Floor, South Ringroad St., Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191, Indonesia
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Ahmad Dahlan Legal Perspective
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : -     EISSN : 27923123     DOI : https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3554
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal aims to provide Indonesian academicians and researchers a venue for publishing their original research articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law, and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 52 Documents
 2   3   4   5   6 
Optimalisasi Pembentukan Produk Hukum Desa Guna Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Sumenep Boemiya, Helmy; Wahyuliana, Ida; Rohman, Taufiqur; Huda, Nuru
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v6i1.13195

Abstract

 Produk hukum desa merupakan kumpulan dari peraturan yang diberlakukan untuk desa seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan BPD. Desa diberikan hak otonomi desa, khusus dalam rangka desa dapat memutuskan kebijakan yang berdasarkan kebutuhan dan asas-asas yang berlaku. Namun, terkadang masih tidak optimal dalam menggunakan hak otonomi dalam membuat produk hukum desa sehingga peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dan bahkan tidak mempunyai timbal balik terhadap masyarakat desa. Tujuan Penelitian ini adalah membantu desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa melalui pendampingan akademisi dan masyarakat yang partisipatif agar efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan teknik observasi dan wawancara untuk menemukan data- data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumenep mulai dari tahap-tahap pembentukan hingga diundangkan. Selanjutnya, menemukan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa di kabupaten sumenep sehingga dapat di jadikan contoh oleh desa yang berada di daerah lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintahan desa dapat menggunakan hak otonomi dengan optimal terutama dalam membuat produk hukum desa sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan asas-asas yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kemandirian desa.
Konstruksi Hukum Aset Pihak Ketiga sebagai Boedel Pailit dalam Skema Triangulasi Utang-Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Melki T. Tunggati; Arif Mahfudin Ibrahim; Sri Wahyuni S. Moha; Sri Olawaty Suaib
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v6i1.15823

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum actio pauliana terhadap aset milik pihak ketiga yang dialihkan sebagai pembayaran utang debitor pailit dalam periode kritis satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, isu yang belum banyak dibedah dalam penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pengalihan aset langsung debitor-kreditor atau perlindungan pembeli beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konstruksi hukum pengalihan aset pihak ketiga sebagai pembayaran utang debitor pailit dalam kerangka actio pauliana, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren atas pengalihan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan analisis preskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan prinsip substance over form untuk mengategorikan aset pihak ketiga sebagai bagian boedel pailit berdasarkan teori tanggungan umum, sekaligus mencerminkan rasionalitas disgorging unjust enrichment guna mencegah keuntungan tidak adil bagi kreditor penerima. Namun, penerapan substance over form perlu dibatasi pada kriteria kumulatif tertentu karena tidak berbasis norma perdata eksplisit, dan ratio decidendi Mahkamah Agung masih menyisakan kelemahan elaboratif sehingga kepastian hukum yang terbentuk bersifat retrospektif. Penelitian ini berkontribusi memperluas cakupan actio pauliana terhadap skema triangulasi utang-piutang dalam hukum kepailitan Indonesia.Kata Kunci: Actio Pauliana; Kreditor Konkuren; Pengalihan Aset Pihak Ketiga; Kepailitan; Konstruksi Hukum.

Page 6 of 6 | Total Record : 52

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026) Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue