Ahmad Dahlan Legal Perspective
This journal aims to provide Indonesian academicians and researchers a venue for publishing their original research articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law, and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies.
Articles
45 Documents
<![CDATA[Antinomy of Multiple Interpretations of Very Urgent Reason in The Marriage Dispensation in Indonesia ]]>
<![CDATA[Arkanbariq, Anantya Aliyya]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12928/adlp.v4i1.9379
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the purpose of marriage dispensation in Indonesia and the antinomy of multiple interpretations of very urgent reasons in the regulation of marriage dispensation in Indonesia. This research is an empirical normative research that focuses on examining the antinomy in the regulation of marriage dispensation in Indonesia based on primary and secondary data that has been determined. This research use conceptual approach, statutory approach, and case approach with descriptive-qualitative method. The research found that the reason for the existence of marriage dispensation in the Indonesian marriage legal framework is to provide a way out for couples who are forced to marry before the age of 19 due to urgent reasons. The research also found that there are at least two antinomies as result of the lack of clear parameters and guidelines for judges regarding the reasons for urgency, namely between legal certainty and justice and between expediency and judge objectivity. To suppress the existence of antinomies that are too extreme, at least the government must regulate several things as parameters and guidelines that limit judges in interpreting very urgent reasons, including certain circumstances that absolutely cannot be granted dispensation, the minimum age limit for granting marriage dispensation for marriages where no previous pregnancy has occurred, and judges must ensure that the prospective bride and groom are underage to understand the rights, obligations, and risks of being husband and wife. Therefore, this research contributes to the development of science, especially in the field of law, by discovering the existence of antinomy as a result of the broad authority of judges in interpreting the reasons that are very urgent in the regulation of marriage dispensation in Indonesia and providing solutions to overcome the antinomy that is too extreme on these issues.]]>
<![CDATA[Cryptocurency dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Isnal Khoeri Al Ummah]]>;
<![CDATA[Ahdiana Yuni Lestari]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12928/adlp.v3i2.9403
<![CDATA[Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Cryptocurrency dapat dipandang sebagai teknologi inovatif di bidang ekonomi yang sangat baik. Namun dalam penggunaannya sebagai alat investasi masih menjadi perdebatan karena minimnya aturan terhadap crytocurrency, bisa dijadikan alat pencuian uang serta penipuan dan riba. hanya beberapa Negara yang melegalkan transaksi menggunakan cryptocurrency. Pembahasan ini sangat penting karena berhubungan dengan halal dan haramnya terkait transaksi keuangan. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengimbau kepada pembaca agar berhati hati jika ingin menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaki karena cryptocurrency sendiri bentuknya hanya berupa digital serta nilainya dapat berubah sewaktu-waktu. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah cryptocurency dapat dijadikan alat transaksi keuangan di Indonesia menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan konseptual dan menggunakan teknik analisis preskriptif. Kesimpulannya adalah cryptocurrency tidak dapat dijadikan transaksi keuangan di Indonesia karena tidak memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dan dilarang dalam Islam karena mengandung unsur gharar, riba, masyir dan tadlis.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak ]]>
<![CDATA[Febriana Dewi Utami]]>;
<![CDATA[Dakum]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan jumlah permohonan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 rata-rata mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai jumlah empat kali lipat. Padahal pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya mengamanatkan pencegahan Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal pencegahan Perkawinan Usia Anak. Metode penelitian ini yuridis empiris, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, sedangkan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak dapat dinilai belum efektif. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki antara lain dari faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, tradisi budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang yang sangat kuat, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana untuk sosialisasi, dan tingkat pendidikan yang masih rendah terutama pada wilayah Kabupaten Magelang bagian pinggir (pegunungan).]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[Anggita Fahrani]]>;
<![CDATA[Rizka Syafriana]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan bagaimana hukum pengembangan usaha di sektor agribisnis melalui sistem syariah. Agribisnis adalah kegiatan yang menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat, terutama untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksamaan, karena banyaknya tantangan dan masalah lingkungan hidup yang dihadapi dunia saat ini, pertanian akan menjadi bisnis yang lebih baik karena proses produksinya relatif rendah polusi. Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam, seperti halnya agribisnis yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Permasalahannya terletak pada rendahnya daya saing produk yang dihasilkannya, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif, artinya menggunakan sumber data sekunder (bahan kepustakaan), dengan pendekatan perundang-undangan lalu menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa transformasi ekonomi yang sedang berlangsung masih menjadikan Indonesia sebagai negara bercorak agribisnis dan Indonesia harus memiliki komoditas andalan dengan daya saing tinggi, seperti agribisnis, untuk menghadapi persaingan ekonomi global, sehingga dapat disimpulkan bahwa Agribisnis yang dikelola secara syariah sangat potensial karena luasnya lahan pertanian dan partisipasi pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam.]]>
<![CDATA[Alternative Design to Prevent Disharmony Between Regional Heads and Regional House of Representatives ]]>
<![CDATA[Ahmad Siboy]]>;
<![CDATA[Al-Fatih, Sholahuddin]]>;
<![CDATA[Tinuk Dwi Cahyani]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12928/adlp.v4i1.9813
<![CDATA[Regional heads and Regional House of Representatives (DPRD) are local government. Both institutions were formed in order to support the running of local government within the framework of checks and balances. However, in practice, the relationship between the two institutions tends to be destructive and intrigue each other and result in a convergence of the priorities of the interests of the people. This research departs from questions about what are the factors that cause the fracture of relations between regional heads and DPRD, what are the implications of disharmony between regional heads and DPRD and how to design to prevent disharmony between regional heads and DPRD in the future. This research is qualified into the type of normative juridical research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results showed that the disharmony between the regional head and the DPRD was caused by the process of directly electing the regional head so that the regional head felt that they did not have a debt of gratitude to the DPRD. At the same time, at the time of nomination, the elected regional heads sometimes come from independent candidates and/or do not come from the majority party in the DPRD. In the future, the disharmony between regional heads and DPRD cannot be allowed to continue considering that the disharmony in relations has caused obstacles to the government. The design that can be taken to prevent disharmony in relations can be pursued by applying sanctions to regional heads and/or taking over temporary authority by superior organizations.]]>
<![CDATA[Klaim Quantum Meruit sebagai Perbaikan atas Pelanggaran Kontrak ]]>
<![CDATA[Saputra, Muhammad Adi]]>;
<![CDATA[Rani, Febrina Hertika]]>;
<![CDATA[Ardha, Dea Justicia]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan kontrak dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum, salah satunya adalah pengakhiran kontrak secara sepihak Ada berbagai upaya perbaikan atas pelanggaran kontrak, perbaikan yang tepat dalam suatu kasus tergantung pada materi subyek kontrak dan sifat pelanggarannya di antaranya tuntutan ganti rugi dengan cara memperoleh kembali sejumlah uang, atau tuntutan atas dasar Quantum Meruit. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perbedaan klaim Quantum Meruit dengan klaim ganti rugi pada umumnya? Dan kapan klaim Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang membedakan antara klaim Quantum Meruit dengan klaim ganti rugi pada umumnya dan mengetahui kapan klaim Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak. Dan bermanfaat untuk mempermudah menyelesaikan sengketa hukum yang timbul dari kontrak dan mempermudah dalam hal penentuan kompensasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan Quantum Meruit apabila sebanyak yang telah diperoleh Quantum Meruit sebagai sebuah konsep pemulihan berarti 'sebanyak yang layak' dan mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk membayar kompensasi sesuai dengan nilai yang wajar dari layanan yang diberikan semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya. Sementara Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat pada saat terdapat sebuah kontrak baik itu secara tersurat maupun tersirat mengenai sebuah pemberian jasa tetapi di dalamnya tidak ada klausul persetujuan tentang pemberian upah, situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah kontrak baru tersirat yang menggantikan kontrak asli salah satu pihak yang berkontrak memilih memutus kontrak karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain demikian juga apabila salah satu pihak menghalangi pihak lain dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak. ]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi ]]>
<![CDATA[Siti Fatimah]]>;
<![CDATA[Azahery Insan Kamil]]>;
<![CDATA[Retno Eko Mardani]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12928/adlp.v4i2.10278
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendalami penegakan hukum atas hak-hak anak yang dilahirkan hasil dari tindak pidana perkosaan. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini, banyak wanita yang menjadi korban perkosaan terpaksa melanjutkan kehamilan mereka yang tidak diinginkan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka hamil akibat perkosaan. Di sisi lain, banyak wanita melakukan aborsi karena mereka menjadi korban perkosaan. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014, didapati bahwa penerapan kebijakan mengenai aborsi untuk korban perkosaan tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tersebut, termasuk bagi anak yang dikandungnya. Penyebabnya adalah karena berdasarkan data kehamilan akibat perkosaan yang diperoleh, para korban perkosaan telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk melakukan aborsi. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan. Hukum tentang diskriminalisasi aborsi di Indonesia dipandang tidak adil dan tidak seimbang dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam kasus kehamilan akibat tindak pidana perkosaan. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi menegakkan hukum dengan berharap adanya rekonstruksi kebijakan hukum demi memberi perlindungan hukum yang berkeadilan sosial bagi anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan adanya kepastian hukum atas perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Serta perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan yang berkeadilan berdasarkan persperktif viktimologi.]]>
<![CDATA[Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa ]]>
<![CDATA[Churniawan, Erifendi]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12928/adlp.v4i2.10410
<![CDATA[Praktik money politics di Indonesia sudah menjadi fenomena meluas dalam pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pileg meski secara normatif dilarang oleh undang-undang. Lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan relasi kuasa antara elit politik dengan masyarakat kelas bawah turut melanggengkan budaya politik uang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik money politics di Indonesia ditinjau dari perspektif relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian memaparkan bahwa praktik money politics mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat, di mana elite politik menggunakan uang sebagai sumber daya politik untuk mempertahankan dominasi dan status quo. Sementara itu, kondisi rentan secara ekonomi dan minimnya akses politik rakyat pemilih kerap dimanfaatkan elite politik melalui politik uang. Hal ini dipicu oleh lemahnya sistem demokrasi, penegakan hukum, transparansi aturan pendanaan parpol, serta budaya pragmatis masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa. Faktor-faktor tersebut secara interkoneksi menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik money politics.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Jasa Konstruksi ]]>
<![CDATA[Atqo Darmawan Aji]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12928/adlp.v4i2.11413
<![CDATA[Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mengatur tindak pidana dalam jasa konstruksi. Berbeda dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 mengatur beberapa jenis tindak pidana. Dihapusnya ketentuan perbuatan pidana dalam jasa konstruksi mengakibatkan perubahan dalam sistem hukum pidana. Dengan dihapusnya tindak pidana dalam Undang-Udang Jasa Konstruksi Tahun 1999 tersebut akan menimbulkan multi tafsir dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi pascalahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Jenis penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library reasecrch). Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif (yuridis-normatif). Kesimpulan hasil penelitian mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan dalam tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi adalah: pemberian suap (bribery), pemerasan (extortion), pemalsuan (fraud), penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power). Penerapan sanksi pidana dalam bidang jasa konstruksi berupa pemberikan sanksi pidana dan denda yang belum memenuhi rasa keadilan bagi korban.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemenuhan Hak–Hak Penyandang Disabilitas di Stasiun Purworejo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Wahyu Mulat Widodo]]>;
<![CDATA[Sapardiyono]]>
<![CDATA[ Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta metode yuridis empiris untuk menganalisis implementasi peraturan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi, khususnya di Stasiun Purworejo. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 2016, dan kondisi faktual di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas, pengelola stasiun, serta pemangku kepentingan terkait, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan pemerintah, studi literatur, dan observasi langsung terhadap fasilitas stasiun. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi terkait infrastruktur yang ramah disabilitas. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih inklusif, serta perlunya peningkatan kesadaran, keterampilan petugas, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan serta evaluasi fasilitas publik.]]>
