cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Contact Email
habibi.marwa@law.uad.ac.id
Phone
+6285729007440
Journal Mail Official
adlp@uad.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan 4th Campus Building, 7th Floor, South Ringroad St., Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191, Indonesia
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Ahmad Dahlan Legal Perspective
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : -     EISSN : 27923123     DOI : https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3554
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal aims to provide Indonesian academicians and researchers a venue for publishing their original research articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law, and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
Pemilu Hijau: Analisis Kebijakan Pemasangan Media Kampanye yang Ramah Lingkungan pada Pemilu 2024 Azizah, Naili; Rosita, Dian; Sunardi, Sunardi; Syaharani, Pramitha
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i1.10634

Abstract

Isu lingkungan menjadi isu yang strategis, pada pemilu 2024 masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang mengabaikan peraturan kampanye ramah lingkungan. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum memuat istilah Alat Peraga Kampanya (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Dalam Peraturan kampanye APK dan BK dilarang dipasang di tempat ibadah, jalan protokol, sarana prasarana publik hingga pepohonan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tentang larangan memasang APK dan BK di pepohonan dan membedahnya dengan konsep green election. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan melandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat APK yang terpasang di pohon dan menjadi sampah visual dan belum terdapat sanksi yang tegas terhadap partai atau calon yang diusung saat melanggar ketentuan peraturan KPU tentang pemasangan APK/ BK. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni perlu adanya kampanye yang inovatif dengan memanfaatkan media sosial. Selain kampanye yang inovatif partai maupun calon dapat mengarusutamakan isu-isu lingkungan sebagai isu yang utama.
The Problem of the Implications of the Execution of the Constitutional Court's Decision as Judicial Making in Realizing Legal Certainty Amanta, Danang Rizky Fadilla; Aliz Zulis Al Hurni
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i1.10685

Abstract

From a normative-legal perspective, decisions of the Constitutional Court are deemed final and binding from the moment they are pronounced in a public plenary session. However, in practice, the implementation of Constitutional Court decisions often sparks controversy within Indonesia's Constitutional System. Building on this, the author is interested in conducting further research on the issues surrounding the execution of Constitutional Court decisions concerning the position of the Constitutional Court as a judicial maker and efforts to optimize the implementation of Constitutional Court decision execution to create legal certainty. This research employs a normative juridical method, which involves correlating library research with relevant legislation to obtain data on the problems in the implementation of Constitutional Court decision execution and solutions to overcome the barriers. The analysis method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that there are factors influencing the implementation of Constitutional Court decisions, including the limited authority of the Constitutional Court, the absence of specialized enforcement agencies, the lack of implementation timeframes, the insufficient consequences for violating decisions, and the potential increase in compliance costs. Efforts to optimize the execution of Constitutional Court decisions to create legal certainty include revising relevant laws to grant greater authority to the Constitutional Court and establishing enforcement units to ensure institutional compliance with Constitutional Court decisions. Keywords: Issues; MK decision execution, Legal Certainty
Penerapan Restorative Justice sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kriminalitas di Papua Barat Daya Triantoro, Aji; Markus, Dwi; Tuasikal, Hadi; Akhdharisa, Muhammad
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i1.10769

Abstract

Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana dengan fokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan punitif tradisional yang berfokus pada penghukuman pelaku. Namun, implementasi restorative justice menghadapi berbagai tantangan, termasuk anggapan bahwa pendekatan ini hanya cocok untuk kejahatan ringan, kesulitan dalam mendapatkan partisipasi aktif dari pelaku dan korban, serta kurangnya dukungan kelembagaan dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dan observasi partisipasi, serta data sekunder dari literatur akademik dan dokumen resmi. Teknik analisis hukum juga diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tantangan dalam mencegah terulang pelanggaran pidana melalui restorative justice dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini.
Tantangan Hukum dan Psikologis dalam Penegakan Hukum terhadap Pelecehan dan Intimidasi Online di Media Sosial Patisina, Patisina; Sari, Norma
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i1.10832

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelecehan dan intimidasi online melalui media sosial di Indonesia, serta dampak psikologis yang dialami korban dan strategi intervensi yang digunakan. Tantangan ini mencakup birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi hukum, dan ketidakseimbangan literasi digital. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan literasi digital dan edukasi etika penggunaan media sosial melalui program pendidikan formal di sekolah dan kampanye kesadaran publik, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan lembaga penegak hukum. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan strategi intervensi guna menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mendukung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan menganalisis norma-norma hukum melalui bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, komentar hukum, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelecehan dan intimidasi online mencakup berbagai bentuk seperti cyberbullying, doxing, revenge porn, dan pelecehan seksual online, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya dan sosial yang unik di Indonesia. Peningkatan literasi digital harus melibatkan program pendidikan di sekolah, kampanye kesadaran publik, dan lokakarya keterampilan digital untuk meningkatkan pemahaman tentang etika digital dan konsekuensi dari perilaku online. Selain itu, penguatan hukum dan penegakan regulasi diperlukan dengan menyusun regulasi yang jelas dan konsisten terkait perilaku online serta memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggar. Dukungan sosial dan psikologis yang kuat juga perlu diberikan melalui layanan konseling, dukungan kelompok, dan hotline bantuan untuk korban, serta program terapi kognitif untuk membantu korban mengenali dan mengubah pola pikir negatif serta mengembangkan keterampilan koping yang adaptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi pelecehan dan intimidasi online di Indonesia, dengan fokus pada edukasi, regulasi, dan dukungan psikologis
Analysis of Legislation and Regulations on the Fulfillment of Restitution Rights for Sexual Violence Victims in Indonesia Lilis; Muslim, Ikhwanul
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i1.10895

Abstract

Sexual violence considers as criminal acts that harm the victim tremendously, in line with that Indonesian government regulates the granting of rights in several legislative provisions for the victims, one form of which is restitution. However, restitution has not been effectively implemented, as evidenced by several court decisions that have not yet included restitution for victims of sexual violence. Therefore, the purpose of this research is to determine how legislative provisions regulate the mechanism for granting restitution and to find a legislative provision that can provide certainty for the fulfillment of restitution rights for victims of sexual violence. The research method used in this study is normative, with a legislative approach that is then analyzed by describing the data that has been obtained. The data collection technique used in this study is to analyze the articles in the legislative provisions regarding restitution. The results of this study indicate that the most ideal legislative provision to grant restitution rights to victims of sexual violence is Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, in which this provision provides certainty and overall justice to victims in obtaining their restitution rights.
Perbandingan Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Rancangan UUD Usulan Kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI) Immawan Wahyudi; Yusron Masduki
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i2.10814

Abstract

Realita sosiologis-yuridis di Indonesia pernah mengalami keberlakuan bermacam-macam Undang-Undang Dasar (UUD) di antara UUD tersebut adalah UUD Tahun 1945 dan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada awal kemerdekaan juga pernah diusulkan  rancangan Undang Undang Dasar dari kelompok yang mengklaim  sebagai kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan muatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD Tahun 1945 dalam rancangan kelompok RPI. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan hukum perbandingan yang melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, regulasi, dan sistem peradilan di negara-negara yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan muatan HAM dalam UUDS 1950 tertuang di bagian V menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dirinci dalam 27 pasal dan dilanjutkan dalam 6 pasal yang mengatur tentang asas-asas dasar warga negara. Hal yang sama  diusulkan oleh RPI yang diuraikan dalam 26 pasal, pada intinya cenderung ke arah demokrasi yang lebih terbuka  dan menyangkut semua unsur HAM namun dalam perspektif  Islam. UUD 1945 baru memasukkan konsep HAM setelah mengalami amandemen HAM dinyatakan dalam 10 pasal di bawah Bab XA.  Secara historis di Indonesia   mengalami dinamika pemikiran yang intens   dalam menuangkan muatan HAM dalam UUD. Perbandingan tentang muatan HAM dalam UUD menunjukkan adanya dinamika pemikiran bahkan perdebatan, namun pada akhirnya UUD NRI memasukkan muatan HAM melalui amandemen.
Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Aghniatus Shelly Nabilah; Rahmat Muhajir Nugroho
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i2.12587

Abstract

Secara normatif persoalan politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun tidak mudah menerapkan ketentuan politik uang tersebut dalam kasus konkret ketika Pemilu berlangsung. Permasalahan bermula dari pengaturan norma politik uang dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak tegas dan tidak komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum pengaturan larangan money politic dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, risalah sidang, buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan aturan mengenai larangan money politic sejak proses pembahasan sudah mengalami pelemahan. Dalam prosesnya tidak ada pembahasan yang serius mengenai isu krusial money politic. Ketidakseriusan tersebut tercermin dari hasil pengaturan money politic yang mengalami kekaburan norma dan kekosongan hukum sehingga kesulitan dalam penegakan hukumnya. Pelemahan larangan money politic juga terlihat dari limitasi subjek hukum dan limitasi waktu pengaturan. Perlu dilakukan revisi UU 7/2017 dengan mengatur larangan money politic secara komprehensif, guna mempermudah penegakan hukum terhadap tindakan money politic.

Page 5 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)