cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fikri Alan
Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
Phone
+62354-689282
Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Qawanin: Journal of Economic Syaria Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : 25983156     EISSN : 26228661     DOI : https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qawanin (Journal of Economic Syaria Law) is a media publication of the results of scientific research, in the field of Economic Syaria Law which includes: - Economic Syaria Law - Islamic strategy for economic development - Critical issues and challenges in Islamic economics and finance development - other topics that are still in line with law and economic developments
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2025): June" : 6 Documents clear
Analisis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya Perspektif Takaful (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis) Aji Purwanto, Muhamad; Munawarah, Faridatul
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.455

Abstract

Takaful is an insurance concept based on the principles of mutual assistance (ta'awun) and sharing risks (tabarru') with other insurance participants. The concept of takaful emphasizes social solidarity and togetherness which is in line with Islamic values. This research uses a qualitative method in the nature of library research, namely a data collection method by searching for sources and constructing them from various sources such as journals, websites and previous research. Bengkalis Regency fishermen who are targeted by BPAN include small fishermen and traditional fishermen with insurance against the risk of death while fishing, permanent disability due to accidents, medical costs and death compensation outside of fishing activities as well as receiving insurance benefits. Trusted Mandiri fishermen's insurance in Bengkalis Regency is not fully in accordance with the takaful concept which is based on the principle of mutual assistance where only life insurance is applied and the insurance benefits are received. Takaful adalah konsep asuransi yang berdasarkan prinsip saling tolong menolong (ta’awun) dan saling berbagi risiko (tabarru’) dengan peserta asuransi lainnya. Konsep takaful menekankan terhadap solidaritas sosial dan kebersamaan yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat studi pustaka (library research) yakni metode pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber seperti jurnal, website dan penelitian-penelitian terdahulu. Nelayan Kabupaten Bengkalis yang menjadi sasaran BPAN meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan jaminan risiko kematian saat menangkap ikan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan dan santunan kematian diluar kegiatan menangkap ikan serta menerima manfaat pertanggungan. Asuransi nelayan Mandiri Terpercaya di Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya sesuai dengan konsep takaful yang berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dimana hanya menerapkan asuransi jiwa dan menerima manfaat pertanggungan.
Jual Beli Benih Ikan Dengan Sistem Serit Dalam Hukum Islam Haris Abdul Hakim, Muhammad; Abdulloh Munir
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.664

Abstract

Fish seed trading in Kediri Regency applies the serit system, often there are buyers complaining because the size is not in accordance with the agreement, the rules in buying and selling must be in accordance with the agreement, however in the serit system the size of fish seeds is small and large. Thus, the use of the serit system can cause potential problems between sellers and buyers due to the lack of clarity regarding the specifications of the seeds obtained by the buyer. This study aims to describe the sale and purchase of fish seeds with the serit system, and to review its validity from an Islamic law perspective. This research is empirical, which prioritizes the collection of field data as the main source of information. A descriptive qualitative approach is used in this study, with data collected through observation, interviews, and documentation from the local community. The collected data is then analyzed in depth and explained systematically. The results of the study show that the practice of buying and selling fish seeds is carried out by filtering seeds into a perforated container, where the size of the hole is agreed upon by both parties. Fish seeds that successfully pass through the hole are considered to meet the size criteria requested by the buyer. However, there is a possibility that fish seeds that do not match the size also pass. From an Islamic law perspective, fish seed trading transactions using the serit system are considered valid and permissible according to the principle of khiyar. especially khiyar 'aib, providing a solution that enables both parties to reach a fair and satisfactory agreement. Jual beli benih ikan di Kabupaten Kediri menerapkan sistem serit, sering ada pembeli mengeluh karena ukuran kurang sesuai dengan yang disepakati, aturannya dalam jual beli harus sesuai kesepakatan, akan tetapi dalam sistem serit ukuran benih ikan ada yang kecil ada yg besar. Sehingga, penggunaan sistem serit dapat menimbulkan potensi masalah antara penjual dan pembeli karena kurangnya kejelasan terkait spesifikasi benih yang diperoleh pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penjualan beli benih ikan dengan sistem serit, serta meninjau keabsahannya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat empiris, yang mengutamakan pengumpulan data lapangan sebagai sumber informasi utama. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dan dijelaskan secara sistematis. Hasil penelitian bahwa praktik penjualan beli benih ikan dilakukan dengan cara menyaring benih ke dalam wadah berlubang, di mana ukuran lubang disepakati oleh kedua belah pihak. Benih ikan yang berhasil lolos melalui lubang dianggap memenuhi kriteria ukuran yang diminta pembeli. Namun, ada kemungkinan benih ikan yang tidak sesuai ukuran juga lolos. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi jual beli benih ikan menggunakan sistem serit dianggap sah dan diperbolehkan menurut prinsip khiyar. khususnya khiyar 'aib, memberikan solusi yang memungkinkan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.
Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Praktek Pengembalian Menggunakan Permen di Toko Makmur Jaya Tuban Prilasa, Wahyu Arsa; Mohammad Arif
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.676

Abstract

This study discusses how the principle of justice is applied in returning candy at Makmur Jaya Store in Tuban. Buying and selling transactions in Islam must be based on good ethics and in accordance with sharia principles, especially the principle of justice, which is important to maintain balance and welfare in the relationship between sellers and buyers. Makmur Jaya Store is one of many stores that have adopted the practice of returning candy in response to this situation. This practice is often carried out without an agreement between the two parties, which can make consumers feel unfair. Consumers feel disadvantaged because they do not receive the change in the form they want, but are instead forced to accept candy. Descriptive qualitative methods were used in this study; data were collected through observation, interviews, and document analysis. In addition, a normative-juridical review was used to assess the return practice by considering Islamic law and the principle of justice in muamalah. The results of the analysis show that refunds for candy are not in line with the principles of Islamic justice because there is no clear agreement and does not provide fair choices for consumers. In addition, this practice is considered to violate Islamic economic law, because refunds that are not in the form of money can be considered gharar (uncertainty) which is prohibited in Islam. As a result, a fairer evaluation and solution for the store return system is needed. It is hoped that this study will provide suggestions that help businesses maintain good relationships between sellers and buyers by implementing the principle of fairness in every transaction. Penelitian ini membahas bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pengembalian permen di Toko Makmur Jaya Tuban. Transaksi jual beli dalam Islam harus didasarkan pada etika yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama prinsip keadilan, yang penting untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Toko Makmur Jaya adalah salah satu dari banyak toko yang telah mengadopsi praktik pengembalian permen sebagai tanggapan atas situasi ini. Praktik ini sering dilakukan tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dapat membuat konsumen merasa tidak adil. Konsumen merasa dirugikan karena mereka tidak menerima uang kembalian dalam bentuk yang mereka inginkan, tetapi malah dipaksa untuk menerima permen. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini; data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Selain itu, tinjauan normatif-juridis digunakan untuk menilai praktik pengembalian tersebut dengan mempertimbangkan hukum Islam dan prinsip keadilan dalam muamalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembalian uang untuk permen tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam karena tidak ada kesepakatan yang jelas dan tidak memberikan pilihan yang adil bagi konsumen. Selain itu, praktik ini dinilai melanggar hukum ekonomi Islam, karena pengembalian uang yang tidak berbentuk uang dapat dianggap sebagai gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Akibatnya, evaluasi dan solusi yang lebih adil untuk sistem pengembalian toko diperlukan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan saran yang membantu bisnis menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli dengan menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi.
Penerapan Konsep Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Rahma, Atika; Yusuf Pradana, Ryan
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.687

Abstract

Mudharabah contracts in general are one of the basic principles of commercial transactions carried out by contracting parties such as Islamic banks and customers. The research aims to find out how financing is implemented using mudharabah contracts. The method used is qualitative descriptive analysis with the help of library data. Based on research results, mudharabah contracts in Sharia banking are based on the principle of justice. Mudharabah management is carried out by the profit-sharing agreement agreed between the two parties. The principle of a mudharabah contract is to share profits evenly, but if there are other risks such as losses, then these losses are borne by the party entering into the contract. Therefore, Islamic banks and customers need to have a good level of trust in each other when they want to enter into a Mudharabah financing agreement. Regarding the imposition of sanctions by Sharia Banks on customers (mudharib) who have the financial capacity to pay their debts but choose to delay payment or do not have the motivation to do so in good faith, they may be subject to sanctions in the form of a fine of a certain amount, which will be canceled based on the agreement. Akad mudharabah secara umum merupakan salah satu asas pokok transaksi komersial yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi seperti bank syariah dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, akad mudharabah pada perbankan syariah berlandaskan pada asas keadilan. Pengelolaan akad mudharabah dilakukan berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Prinsip akad mudharabah adalah pembagian keuntungan secara merata, namun apabila terjadi risiko lain seperti kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, bank syariah dan nasabah perlu memiliki tingkat kepercayaan yang baik satu sama lain ketika hendak melakukan akad pembiayaan mudharabah. Mengenai pengenaan sanksi oleh Bank Syariah kepada nasabah (mudharib) yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya tetapi memilih untuk menunda pembayaran atau tidak memiliki motivasi untuk melakukannya dengan itikad baik, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah tertentu yang akan dibatalkan berdasarkan kesepakatan
Reintrepetation of Muhammad Syahrur's Limitation Theory on the Development of Islamic Economics Retnowati, May Shinta; Dimyati Huda, Muhammad; Abd.Rahman, Zayyad
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.688

Abstract

The development of the Sharia economy and the financial system has increased, the amount of increase in the conventional economic sector is still the prima donna of the community, this is evidenced by the level of Sharia economic development which is still growing at 10% in the quarter of 2024. This is a big challenge for the existence of the Sharia Economy, because the community still views that the Sharia economic system is not flexible with what is needed by the community. In this study, the potential of Sharia economics is initiated that can be applied in accordance with the development of the times and anywhere according to the concept of Muhammad Syahrur's thought. The results of Muhamad Syahrur's thinking show that the limitation theory is able to offer an innovative and flexible approach regardless of Islamic principles and wise ethics to be an aspect of prudence so as not to sacrifice ethical and moral goals in muamalah activities. This study reveals Muhammad Syahru's thinking pattern literally from the limitations or hudud that is applied in the study of the field of Sharia economics. The results of Muhamad Syahrur's thinking show that the limitation theory is able to offer an innovative and flexible approach regardless of Islamic principles and wise ethics to be an aspect of prudence so as not to sacrifice ethical and moral goals in muamalah activities.
Analisis Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Secara Non Litigasi Anisa, Darania
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.693

Abstract

Debt and credit transactions represent a fundamental economic activity prevalent across all social strata. Issues arise when debtors fail to meet repayment obligations, leading to disputes that require effective resolution mechanisms. This study aims to examine the non-litigation settlement process of debt disputes within local communities. Employing a qualitative method with a field research approach, data were collected through interviews and document analysis. The findings indicate that disputes are predominantly resolved through deliberation and mutual agreement between the parties, emphasizing family values and without the involvement of third parties. According to the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), additional payments agreed upon within a clear contractual framework do not constitute riba. This research highlights that non-litigation dispute resolution grounded in familial principles provides an effective and sharia-compliant alternative for settling debt-related conflicts. Hutang-piutang merupakan jenis kegiatan ekonomi yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat, hutang-piutang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah tapi juga semua struktur masyarakat. Keterlambatan membayar hutang atau bahkan tidak membayar mengakibatkan adanya sengketa pada proses hutang piutang. Sehingga dibutuhkanlah alternatif dalam penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menganalisa penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat secara non litigasi. Menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif,  teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan sengketa dapat terselesaikan dengan baik melalui musyawarah antara kedua belah pihak yang berakad berdasarkan prinsip kekeluargaan tanpa harus memuat pihak ketiga. Adapun tinjauan KHES penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat meskipun terdapat nilai tambah pada proses pembayaran namum telah dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan akad yang jelas sehingga tidak dikategorikan riba.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): December Vol 9 No 1 (2025): June Vol 8 No 2 (2024): December Vol 8 No 1 (2024): June Vol 7 No 2 (2023): December Vol 7 No 1 (2023): June Vol 6 No 2 (2022): December Vol 6 No 1 (2022): June Vol 5 No 2 (2021): Desember Vol 5 No 1 (2021): Juni Vol 4 No 2 (2020): Juli Vol 4 No 1 (2020): Januari Vol 3 No 2 (2019): Juli Vol 3 No 1 (2019): Januari Vol 2 No 2 (2018): Juli Vol 2 No 1 (2018): Januari Vol 1 No 2 (2017): Juli Vol 1 No 1 (2017): Januari More Issue