cover
Contact Name
Muhammad Fikri Alan
Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
Phone
+62354-689282
Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Qawanin: Journal of Economic Syaria Law
ISSN : 25983156     EISSN : 26228661     DOI : https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1
Qawanin (Journal of Economic Syaria Law) is a media publication of the results of scientific research, in the field of Economic Syaria Law which includes: - Economic Syaria Law - Islamic strategy for economic development - Critical issues and challenges in Islamic economics and finance development - other topics that are still in line with law and economic developments
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 143 Documents
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Angkutan Barang Yang Kelebihan Muatan Rossa Amelia
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 10 No 1 (2026): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v10i1.850

Abstract

Overloaded freight transport on Bawean Island often causes risks of accidents, infrastructure damage, and threats to public safety, making it necessary to conduct a maqashid sharia analysis. The purpose of this study is to identify the practice of overloading based on maqashid sharia principles, particularly hifz al-nafs (life), hifz al-mal (property), hifz al-aql (intellect), and fiqh rules that emphasize public welfare and prohibit harm to oneself or others. In this study, the author uses a normative legal research method in the form of library research, examining sharia evidence, particularly maqashid sharia, as well as legislation, documents, fiqh theories, and other literature such as journals, using a descriptive qualitative approach. The findings of this study indicate that the practice of overloading on Bawean Island violates maqashid sharia principles such as (hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-aql) jurisprudential principles (Maslahah Al-‘ammah, Laa Darara walaa Diraar, Saad al-Dzara’i), and Law No. 22 of 2009, because it threatens the safety of life, property, and intellect, endangers general safety, as well as causes infrastructure damage. Awareness, obedience, and enforcement of regulations are needed for the public good and social harmony. Angkutan barang yang kelebihan muatan (overload) di Pulau Bawean sering menimbulkan risiko kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan ancaman terhadap keselmatan masyarakat, sehingga diperlukan analisis maqashid syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik overload tersebut berdasarkan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs (jiwa), hifz al-mal (harta), hifz al-‘aql (akal), dan kaidah fiqh yang menekankan kemaslahatan umum, serta melarang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat studi pustaka (library research) yang mengkaji dalil-dalil syariah, khususnya maqashid syariah, serta peraturan perundang-undangan, dokumen, teori fiqh, dan literatur yang lain seperti jurnal, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Terdapat temuan dari penelitian ini yang mengindikasikan bahwa praktik overload di Pulau Bawean melanggar prinsip maqashid syariah seperti (hifz al-nafs,hifz al-mal, hifz al-aql) kaidah fiqh (Maslahah Al-‘ammah,Laa Darara walaa Diraar, Saad al-Dzara’i), dan UU No. 22 Tahun 2009, karena mengancam keselamatan jiwa, harta, akal, mengancam keselamatan, serta kerusakan infrastruktur. Diperlukan kesadaran, ketaatan, dan penegakan regulasi untuk maslahah umum dan keharmonisan sosial.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Andien Pandini
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 10 No 1 (2026): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v10i1.863

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta masih menunjukkan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan dan prinsip perlindungan konsumen. Permasalahan utama meliputi kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil penjualan objek jaminan serta tidak dikembalikannya kelebihan dana hasil penjualan kepada debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap nasabah dan pegawai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksekusi jaminan fidusia belum memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, baik menurut hukum ekonomi syariah maupun hukum positif. Dari perspektif syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifdzul maal, serta melanggar Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta ketentuan KUHPerdata. The implementation of fiduciary guarantees at PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Duren Jakarta still shows practices that are not fully in accordance with the provisions of the financing agreement and the principles of consumer protection. The main problems include the lack of transparency in reporting the proceeds of the sale of collateral objects and the non-return of excess sales proceeds to debtors. This study aims to analyze consumer protection in the implementation of fiduciary guarantees from the perspective of Islamic economic law and positive law. This research is an empirical legal study with a normative juridical approach, using data obtained through observation, interviews, and documentation of customers and company employees. The results show that the practice of fiduciary guarantee execution does not fulfill the principles of justice and consumer protection, both according to Islamic economic law and positive law. From a sharia perspective, this practice is contrary to the principles of maqashid sharia, especially hifdzul maal, and violates the DSN-MUI Fatwa and the Compilation of Islamic Economic Law. Meanwhile, from a positive law perspective, this practice is inconsistent with the provisions of the Consumer Protection Law, the Fiduciary Guarantee Law, and the provisions of the Civil Code.
Faktor Penentu Stabilitas Keuangan UMKM melalui Pembiayaan Syariah dan Kinerja Keuangan di Kota Metro Tri Wahyono; Didik Kusno AJi; Ahmad Muhlisin; Agus Setiawan
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 10 No 1 (2026): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v10i1.881

Abstract

This study aims to analyze the determinants of financial stability of Micro, Small, and Medium Enterprises through Islamic financing and financial performance in Metro City in 2024. The research employed a quantitative explanatory approach using a survey method involving 44 Micro, Small, and Medium Enterprise actors who utilized Islamic financing. The data was analyzed using multiple linear regression after fulfilling classical assumption tests. The results indicate that Islamic financing and financial performance simultaneously have a significant effect on financial stability, with an F-value of 146.578 and a significance level of 0.000. The coefficient of determination (R²) of 0.877 demonstrates that 87.7 percent of the variation in financial stability can be explained by the two independent variables. Partially, Islamic financing has a positive and significant effect on financial stability; however, financial performance emerges as the more dominant determinant. These findings suggest that financial stability of Micro, Small, and Medium Enterprises is not solely determined by external financing access but is more strongly influenced by internal financial management capabilities. The study implies the importance of integrating the expansion of Islamic financing with managerial capacity development to achieve sustainable financial stability among Micro, Small, and Medium Enterprises. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi stabilitas keuangan UMKM melalui pembiayaan syariah dan kinerja keuangan di Kota Metro tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei terhadap 44 pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan syariah. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda setelah melalui uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dan kinerja keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan UMKM dengan nilai F sebesar 146,578 dan signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,877 menunjukkan bahwa 87,7% variasi stabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Secara parsial, pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan, namun kinerja keuangan terbukti menjadi determinan yang lebih dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh akses pembiayaan eksternal, tetapi lebih kuat dipengaruhi oleh kemampuan internal dalam mengelola keuangan usaha. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya integrasi antara perluasan akses pembiayaan syariah dan penguatan kapasitas manajerial untuk menciptakan stabilitas keuangan pada UMKM yang berkelanjutan