Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN BADAL HAJI SEBAGAI PROFIT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (The Implementation of The Badal Hajj As Profit In Terms Of Islamic Law) Rahmadanil
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Badal haji merupakan ibadah haji yang dilakukan seorang muslim untuk menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang lain. Badal haji identik dengan upah karena ibadah haji yang digantikan itu memerlukan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh orang yang digantikan (badil). Ketika badil tidak menetapkan berapa biayanya, maka membuka peluang bagi yang menggantikan (mubdil) untuk menetapkan biaya pelaksanaan badal haji tersebut. Sebagian upah ini merupakan suatu profit dari pelaksananaan badal haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan badal haji sebagai profit ditinjau dari hukum Islam. Penulis menggunakan metode lapangan (field research) dengan mewawancara informan yang pernah melakukan badal haji, yakni mahasiswa Indonesia yang tengah melakukan studi di Mesir dan Arab Saudi, dan muqimin Indonesia yang tinggal di Arab Saudi.Menurut Ulama Hanafi, tidak membolehkan pembayaran upah untuk haji, adzan, mengajar al-Qur’an dan fiqih, serta ibadahibadah sejenisnya, sebab ibadah-ibadah tersebut dikhususkan bagi pelakunya. Sementara itu jumhur fuqaha dan kalangan mutha’akhirin (generasi baru) madzhab Hanafi membolehkan pemberian upah atas haji dan ibadah-ibadah lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan badal haji yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Madinah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan badal haji yang dilakukan oleh muqimin di Mekah ada yang sesuai dengan hukum haji ada juga yang tidak, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama melakukan badal haji tersebut, karena tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan/profit/komersial bukan mengutamakan kemabruran dari pelaksanaan badal haji tersebut. Secara hukum Islam, komersialisasi yang dilakukan itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun haji yang berlaku. Namun, komersialisasi yang bersifat ekspoitasi tentu dilarang menurut hukum Islam. Badal hajj is the hajj that a muslim asked to replace the implementation of another person's hajj. Badal hajj is synonymous with wages because of the hajj, which replaced that require a fee in accordance with that specified by the person who replaced (badil).When badil does not determine how much it costs, then open up opportunities for those who replace (mubdil) to set cost of the implementation of the badal hajj. Some of the wages is kind of profit of badal hajj implementation. This study aims to determine how the implementation of the hajj as a profit terms of Islamic law. The authors used the field (field research) method by interviewing informants who have done badal hajj, namely Indonesian students who are currently studying in Egypt and Saudi Arabia, and Indonesian muqimin who live in Saudi Arabia. According to the Hanafi Scholars, it does not allow the payment of wages for the hajj, the call to prayer, teaching the Qur'an and fiqh, as well as other types of worship, because these services are reserved for the performer. Meanwhile, the majority of the fuqaha and among mutha'akhirin (new generation) Hanafi madhhab allows the granting of wages on the other’s hajj and worship.The results of this study show that the implementation of the hajjperformed by the students of Al-Azhar University of Egypt and the Islamic University of Madinah in accordance with the provisions of Islamic law. While the hajj by the muqimin in Mecca there is that in accordance with the laws of hajj there are not, this is because the number of violations committed during the hajj, because its main purpose is only to seek profit/profit/commercial not prioritize of “mabrur” of hajj implementation. In Islamic law, commercialization, which made it permissible for is not in conflict with the terms and pillars of hajj applicable. However, the commercialization of the nature of the exploitation that is forbidden according to Islamic law.

PRAKTIK MONKEY BUSINESS PADA TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO) Monkey Business Practices On Transactions The Perspective Of Islamic Law (Case Study In Ponorogo District) Andilala Mansur, S.H., M.E; Ahmad Suminto, S.H., M.E
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik monkey business pada transaksi jual beli, dengan sub-fokus penelitian, praktik monkey business pada akad transaksi jual beli, dan perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga transaksi jual beli pada praktik monkey business. Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu analisa yang digambarkan dengan kalimat yang bersifat khusus atau faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, yang kemudian digeneralisasikan satu kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: tidak semua pedagang yang menjual dagangan yang booming, seperti penjual batu akik di Kabupaten Ponorogo melakukan pelambungan harga dalam akad jual belinya. Penjual yang tidak melakukan praktik monkey business atau pelambungan harga maka akad jual belinya sesuai dengan hukum Islam. Pada jual beli yang mengandung pelambungan harga jelas tidak sesuai hukum Islam, karena dalam Islam tindakan melambungkan harga secara zalim sangat dilarang keras dan termasuk dalam praktik jual beli najasy. Kedua: penetapan harga dalam praktik jual beli batu akik di Kabupaten Ponorogo tidak secara adil, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tidak ada standar harga, dan juga tidak berdasarkan kategori kualitas dan motif batu akik. Hasil temuan atas penetapan harga dalam monkey business pada jual beli louhan, aglonema, anthurium, batu akik, dan tanaman janda bolong tidak secara adil dan alami, karena tidak terbentukmelalui penawaran dan permintaan.This study aims to reveal monkey business practices in buying and selling transactions, with a sub-focus of research, monkey business practices in buying and selling transaction contracts, and the perspective of Islamic law on pricing of buying and selling transactions in monkey business practices. The research method or approach used is a qualitative case study approach. Collectingdata using observation techniques, in-depth interviews, and documentation. In this study, the authors used qualitative data analysis, which is the analysis described by specific sentences or specific factors and concrete events, which then generalized a general conclusion. The results showed that, first: not all traders who sell booming merchandise, such as agate sellers in Ponorogo Regency, do price increases in their sale and purchase contracts. Sellers who do not practice monkey business or price tagging are in accordance with Islamic law. The sale and purchase that contains price hikes is clearly not in accordance with Islamic law, because in Islam the act of inflating prices unjustly is strictly prohibited and is included in the practice of najasy buying and selling. Second: the price fixing in the practice of buying and selling agate in Ponorogo Regency is not fair, because it is not formed through supply and demand, there is no standard price, nor is it based on quality categories and agate motifs. The findings on price fixing in monkey business on the sale and purchase of flowerhorns, aglonema, anthurium, agate, and widow bolong plants are not fair and natural, because they are not formed through supply and demand.

BAD CREDIT AND THEIR IMPLICATIONS IN A REVIEW OF SHARIA BANK Pandi Rais; M. Farrij Karbana; Mokhammad Miftakhul Huda
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dalam lembaga keuangan perbankan syariah, pembiayaan merupakan aset yang sangat besar sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank syariah salah satunya diwujudkan dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (character, capacity, capital, collateral, condition). Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan timbul pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.In Islamic banking financial institutions, financing is a very big asset that the funding should be maintained based on the quality of the precautionary principle. The precautionary principle is Bank management guidelines that must be adhered to, in order to create a sound, robust and efficient in accordance with the provisions of the legislation. Application of the precautionary principle by Islamic banks one of which is manifested in the analysis is to analyze the financing of confidence in the willingness and ability of prospective clients to settle all its obligations in time, before the Islamic Bank disburses funds to customers Recipient Facility". The confidence gained from assessment against characteristic carefully, capability, capital, collateral, and business prospects of the receiving facility prospective customers (character, capacity, capital, collateral, condition). Islamic banks provide financing hope that funding is running smoothly, customers comply with what was agreed in the agreement and paid when due. But it can happen in the financing period financing problems arise. The efforts made by the Islamic Bank to deal with the problem offinancing the rescue financing problems with restructuring efforts if the customer still has a good faith within the meaning want to be invited to cooperate in the effort to rescue financing problems , but if the customer has not acted in good faith in the sense of cooperative in an effort to rescue the troubled financing Islamic bank will make the financing problems solving.

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN HOLISTIK HADIS ANTARADHIN): ONLINE BUYING TRANSACTIONS IN HADIS PERSPECTIVE (HOLISTIC STUDY OF ANTARADHIN HADITS) Muhammad Anwar Idris
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 6 No 1 (2022): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Abstrak Artikel ini membahas tentang transaksi jual beli online dalam perspektif hadis. Jual beli online merupakan sebuah transaksi modern yang ada pada era saat ini. Praktik jual beli online tidak hanya menguntukan penjual dan pembeli, namun ada elemen-elemen yang lain yang diuntukan. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hadis-hadis jual beli online, kajian holistic, pesan hadis serta implementasinya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari hadis maupun sumber-sumber yang berkaitan dengan jual beli kemudian penelitian ini menggunakan metode ma’anil hadis yang terfokus pada hadis antaradhin. Hasil dari artikel ini menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli memberikan kemudahan bagi khalayak umum, akad yang digunakan ialah akad bai- as-salam. Adanya hadis “jual beli harus beradasarkan suka sama suka” sehendaknya diterapkan dalam transaksi jual beli online agar tidak terjadi penipuan yang pada akhirnya menimbulka kerugian antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Kata kunci: Jual beli, Online, Hadis, Penipuan. Abstract This article discusses online buying and selling transactions from the hadith perspective. Buying and selling online is a modern transaction that exists in the current era. The practice of buying and selling online does not only interest sellers and buyers, but there are other elements that are intended. The purpose of this article is to look at the traditions of buying and selling online, holistic studies, hadith messages and their implementation in social life. This research is a literature research that comes from hadith or sources related to buying and selling. Then the research uses the ma'anil hadith method which focuses on interadhin hadith. The results of this general article state that in buying and selling transactions that make it easier for the public, the contract used is the bai-as-salam contract. The existence of the hadith "buying and selling must be on a consensual basis" should be applied in online buying and selling transactions so that fraud does not occur which ultimately causes losses between both the seller and the buyer. Keywords: Buying and selling, Online, Hadith, Fraud.

ارتباط مقاصد الشريعة بأصول الفقه في استنباط الأحكام من النصوص Irtibathu Maqashidi as-Syari’ati Biushuli al-Fiqhi fi Istinbathi al-Ahkami min an-Nushushi A. Halil Thahir
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Tulisan ini mengkaji hubungan antara Maqashi al-syariah dengan Ushul fiqh dan kaidahkaidahnya dalam memahami nash dan mengeluarkan (istinbath) hukum-hukum darinya. Permasalahan utamanya adalah apa hubungan antara Maqashi al-syariah dengan Ushul fiqh dalam menurunkan hukum dari nash dan penerapannya? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Datanya diambil dari sumber perpustakaan, baik primer maupun sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, yang dikumpulkan secara tertulis.Hasil dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Hubungan antara Maqashid al-syariah dengan Ushul fiqh bahwa dalam meksplorasi nash penggunaan Maqashid al-syariah yaitu sejalan dengan kaidah-kaidah Ushul Fiqh. Setiap suatu kaidah Ushul Fiqh memiliki hubungannya sendiri dengan Maqashid al-syari’ah. Hubungan antara maqashidsyari’ah dan kaidah Ushul Fiqhdapat digambarkan sebagai berikut: 1) hubungan antara maqashid dan kaidah ‘am, ada dalam tiga bentuk: hubungan antara maqashid dengan kaidah ‘amketika ditentukan, hubungan antara maqashid dengan kaidah “’Ibrah itu dalam keumuman kata,bukan kekhususan sebab”, dan hubungan antara maqashid dengan ‘am ketika sebagian unsurnya bertentangan dengan mashlahah. 2) Hubungan antara maqashid Syariah dengankaidah isytirak,baik isytirak pada kata isim, fi’il, maupun harf. 3)Hubungan antara maqashid Syariah dengan kaidah khas. 4) Hubunganmaqashid syariah dengan kaidah muthlaq, yaitu hubungan maqashid dengan muthlaq yang terus menerus dan hubungan maqashid dengan muthlaqyang terbatas. 5) Hubungan maqashid syariah dengan kaidah nahi, yaitu hubungan maqashid dengan pembatasan yang dipertimbangkan dan hubungan maqashid dengan kaidah amar, 6) Hubungan maqashid syariah dengan kaidah haqiqat yaitu meninggalkan haqiqat yang masih mungkin demi mewujudkanmaqashid, dan mendahulukan majazdaripada haqiqat karena mempertimbangkan maqashid. 7) Hubunganmaqashid syariah dengan kaidah majaz,dan 8) Menghubungkan maqashid syariah dengan aturan perintah dan larangan.

JUAL BELI RAMBUT UNTUK WIG DAN HAIR EXTENSIONS DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Salon Kecantikandi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri) BUYING HAIR FOR WIG AND HAIR EXTENSIONS REVIEWED FROM SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW (A Case Study on Riris Arista; Abdul Wahab A. Khalil
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Seiring dengan perkembangan jaman, maka kegiatan dalam berbagai bidangpun juga mengalami perkembangan, salah satunya praktik bermuamalah khususnya dalam hal jual beli. Praktik jual beli yang ada dilingkungan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sendiri juga bermacammacam, salah satunya praktik menjual dan membeli rambut manusia untuk dijadikan wig danhairextensions di salon kecantikan. Tujuandaripenelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana praktik jual dan beli rambut manusia untuk wigdanhair extensions padasalon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, danapa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jualbeli rambut manusia untuk wig danhair extensions di salon kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Jenis penelitian iniadalahpenelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir secara induktif yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data. Hasil daripenelitian ini menunjukkanbahwa praktik jual beli rambut untuk wig danhair extensionspada salon-salon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri memiliki persamaan dalam hal transaksinya, yaitu mengumpulkan potongan rambut dari pelanggan yang telah melakukan treatment potong rambut, kemudian potongan rambut yang memiliki ukuran panjang sekitar 20 cm ke atas dijual untuk dijadikan wig (rambut palsu) atauhair extensions (menyambung rambut) ke pengepul maupun di salonnya sendiri. Sedangkan untuk ukuran panjang rambut kurang dari 20 cm akan dijual secara kiloan atau diukur dengan timbangan kepada orang yang membuat sanggul, wig maupun dibuang sendiri oleh pemilik salon. Adanya praktik jual beli rambut untuk wig danhair extensions pada salon kecantikan tersebut disebabkan masih adanya minat konsumen akan wig danhair extensions dari rambut asli manusia. Kemudian faktor-faktor lainyang menyebabkan pemilik salon masih melakukan praktik tersebut diantaranya karena masih kurangnya pengetahuan tentang bermuamalah yang baik dan benar sesuai syara’, karena faktor ekonomi, background pendidikan, pemakaian wig dan hair extensions yang masih diminati oleh sebagian konsumen di dunia kecantikan hingga saat ini, adanya minat konsumen akan wigdanhair extensions dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman, nyaman dan mudah perawatannya dibanding dari bahan sintetis atau buatan Along with the times, activities in various fields have also developed, one of which is the practice of muamalah, especially in terms of buying and selling. The practice of buying and selling in the Ringinrejo Subdistrict, Kediri Regency itself also varies, one of which is the practice of selling and buying human hair for wigs and hair extensions at beauty salons. The purpose of this studyis to find out how the practice of buying and selling human hair for wigs and hair extensions at a beauty salon in Ringinrejo district, Kediri Regency, and what factors influence the practice of buying and selling human hair for wigs and hair extensions at a beauty salon in the District of Kediri. Ringinrejo, Kediri Regency. This type of research is a qualitative research using the Sociology of Islamic Law approach. The nature of this research is descriptive analytic. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data obtained from the field are then analyzed by inductive thinking method which will then be checked for the validity of the data. The results of this study indicate that the practice of buying and selling hair for wigs and hair extensions at beauty salons in Ringinrejo District, Kediri Regency has similarities in terms of transactions, namely cut the hair, then haircuts that have a length of about 20 cm and above are sold to be used as wigs or hair extensions to collectors or at the salon itself. As for the length of hair less than 20 cm, it will be sold in kilos or measured bycscales to the person who makes the bun, wig or disposed of by the salon owner himself. The practice of buying and selling hair for wigs and hair extensions at beauty salons is due to the consumer interest in wigs and hair extensions made from real human hair. Then other factors that cause salon owners to still carry out this practice include the lack of knowledge and understanding of good and correct muamalah according to sharia, due to economic factors, nonIslamic beauty education background, the use of wigs and hair extensions which are still in demand by the public. consumers in the world of beauty to date, there is consumer interest in wigs and hair extensions from natural human hair which are considered safer, more comfortable and easier to maintain than synthetic or artificial materials.

PARATE EKSEKUSI: IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (EXECUTION PARATE: IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE BASED ON LAW NO. 42 YEAR 1999 ABOUT FIDUCIARY GUARANTEE) Hanisa Ulfa; Devi Luviyanti; Alqarana Pitra Adhitiya; Intan Febbellia Rizqy; Iva Khoiril Mala
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Salah satu lembaga yang memberikan Kredit Fidusia Penjaminan melalui Program KREASI adalah PT. Pegadaian (Persero). Penelitian ini menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Jaminan Fidusia dan sasaran dari Jaminan Fidusia serta Eksekusi dan upaya yang dilakukan PT.Pegadaian (Persero) dalam solusi pemenangan dalam pelaksanaan jaminan fidusia di Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dari hasil dan data sekunder dari dokumentasi dan perundang-undangan. Teknik dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini implementasi yang digunakan adalah teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang dianalisis melalui 4 faktor. Kendalanya program pencairan dana KREASI agak terlambat dikarenakan masih banyak pelanggan yang terlambat membayar cicilan, nasabh menolak untuk dilaksanakan, hal-hal yang tidak terpenuhi dari faktor hukum, badan hukum, masyarakat dan budaya faktor-faktor yangmenjadi kendala adalah terjaminnya barang bergerak serta terjamin barangnya di waktu akan dieksekusi tidak ada tempat. upaya yang dilakukan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang meningkatkan kinerja dari segi pengawasan barang menjadi lebih tegas agar nasabah lebih rajin mengaggsur kredit. Saran, peningkatan kualitas tenaga kerja lapangan, dan evaluasi kerja dibidang retribusi bulanan untuk memahami masalah apa yang muncul dalam biaya. One of the institutions that provide Fiduciary Guarantee Credit through the KREASI Program is PT. Pegadaian (Persero). This study explains how the Implementation of the Fiduciary Guarantee and the objectives of the Fiduciary Guarantee as well as the execution and efforts made by PT. Pegadaian (Persero) in winning solutions in the implementation of fiduciary guarantees at theBranch of PT. Pegadaian (Persero) Malang City Branch according to Article 30 of Law Number . 42 of 1999 concerning Fiduciary. This study uses a sociological juridical approach, primary data sources from results and secondary data from documentation and legislation. The technique in this study uses observation and interviews. The results of this study are the implementation of the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto which is analyzed through 4 factors. The problem with the KREASI fund disbursement program is that it is a bit late because there are still many customers who are late in paying their installments, customers refuse to implement it, things that are not fulfilled from legal factors, legal entities, society and culture. at time will be executed no place. efforts made by PT. Pegadaian (Persero) Malang City Branch to improve performance in terms of supervision of goods to be more assertive so that customers are more diligent in repaying loans. Suggestions, improving the quality of field workers, and evaluating work in the field of monthly retribution to understand what problems arise in costs.

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL NIRA AREN DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO Analysis Of Sharia Economic Law On The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Regenecy Waluyo Sudarmaji; Muhajir; Chanifan Ihyarangga Sudarmaji
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Nira aren merupakan salah satu prospek pendapatan potensial bagi masyarakat Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Nira aren dihasilkan dari pohon aren yang banyak tumbuh di perkebunan rakyat sebagai bahan baku gula aren yang merupakan komoditas prospek pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak semua pemilik pohon aren mampu menyadap nira aren sendiri karena berbagai faktor selain membutuhkan keahlian khusus. Sebagian besar masyarakat mempercayakan penyadap untuk merawat pohon aren hingga mendapatkan hasil. Perilaku masyarakat tersebut sudah berjalan sejak dahulu bahkan telah menjadi adat budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Disisi lain, masyarakat Desa Cacaban Kidul sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, hal ini tercermin dalam berbagaikegiatan keagamaan dan adanya Lembaga-lembaga keagamaan baik yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik bagi hasil nira aren di Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dalam perspektif syariat Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Teori yang digunakan untuk membedah masalah ini adalah bagi hasil dalam sistem Mudharabah, dengan kesimpulan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan system gilir dan system mertelu, kedua system muamalah tersebut termasuk mudharabah muthlaq dan sudah sesuai dengan hukum Syariah maupun hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga sah atau diperbolehkan menurut hukum Islam maupun hukum Negara. Palm sap is one of the potential income prospects for the people of Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Regency, the majority of whom work as farmers. Palm sap is produced from palm trees that grow a lot in community-owned plantations as raw material for palm sugar which is a commodity prospect for community economic growth. Not all palm tree owners are able to tap palm sap by themselves due to various factors in addition to requiring special skills. Most of the people entrust the tappers to take care of the palm trees until they get results. The contract that occurs is only an oral contract based on the prevailing customs of the community and has become a culture. If there is dishonesty then the sanctions are moral sanctions and social sanctions. Thepurpose of this study was to analyze the practice of sharing the results of palm sap in Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Regency in the perspective of Islamic law. In this study, the researchers used a type of field research (field research) with a descriptive analysis approach. The theory used to dissect this problem is profit sharing in the Mudharabah system, with theconclusion that the profit sharing practice carried out by the people of Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Regency is according to the Mudharabah Muthlaq system so that it is legal or permissible according to Islamic law.

KAJIAN HUKUM PADA PENGARUH INFLASI TERHADAP KEABSAHAN OBYEK WAKAF TUNAI AKIBAT BERKURANGNYA NILAI RIIL HARTA WAKAF (Legal Study On the Effect On Inflation On the Legitimacy of the Cash Wakf Object Due to The Reduction of the Real Value of Wakf Asset) Nur Sulistiyaningsih; Burhanudin Harahap
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan nilai riil uang sebagai obyek wakaf tunai dalam kategori harta atau benda yang tidak kekal. Peneliti mengkaji tentang cara yang sebaiknya dilakukan agar harta wakaf tidak berkurang nilai riilnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nilai riil uang kertas mengakibatkan uang sebagai obyek wakaf termasuk dalam kategori sebagai tidak kekalnya obyek wakaf, tetapi masih dalam kategori tidak habis sekali pakai selama nilai nominal wakaf tunai tidak berubah. Perubahan nilai riil uang akibat inflasi yang masih dalam kategori tidak habis sekali pakai tidak menjadikan uang tersebut tidak sah sebagai obyek wakaf. Cara untuk menjaga keseimbangan nilai nominal dan nilai riil uang adalah dengan menambahkan nominal wakaf uang sebesar penurunan nilai akibat inflasi yang diambilkan dari hasil penggunaan uang wakaf This study aims to analyze the real value of money as an object of cash waqf in the category of property or objects that are not eternal. Researchers examine the ways that must be done so that the waqf property does not decrease in value. This research is a normativeresearch using secondary data which includes primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The nature of the research is prescriptive with qualitative analysis. The results showed that changes in the value of real money to produce money as waqf objects are included in the category of impermanent waqf objects, but are still in the non-consumable category as long as the nominal value of cash waqf does not change. Changes in the real value of money due to inflation which is still in the category of not being used up does not make the money invalid as an object of waqf. The way to maintain a balance between the nominal value and the real value of money is to add a nominal cash waqf that increases due to inflation taken from the use of waqf money.

KAPASITAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN PRODUK INVESTASI TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: THE CAPACITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) IN PROTECTION OF GOLD SAVING INVESTMENT PRODUCTS IN PT. SHARIA POWDERSHIP AND ACCORDING TO CONVENTIONAL LAW NO. 21 YEAR 2011 andhika naufal; Apik Hadiarlamsyah; Lutfizar S
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 6 No 1 (2022): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

The government appoints the Financial Services Authority to supervise, foster and provide regulations regarding the Capital Market with the regulations in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. In this study, the capital market in question is in the form of a limited liability company, namely PT. Pegadaian (Persero). The form of this company's financial services is a pawnshop. The other development in this company is in the form of gold investment. The company's goal is to provide convenience, especially for the lower middle class, to invest in gold by opening a gold savings account. The existence of this program has made other companies file lawsuits related to gold savings investment products. With the protection from OJK providing as a witness and providing an operational license number S-427/NB.11/2016 dated 17/02/2016 regarding the Gold Savings Pegadaian investment product, this program was inaugurated by the government and OJK given by PT. Pawnshop as the manager. The update related to the gold savings investment program was resubmitted and approved by the OJK with a new licensing letter number S-476/NB.111/2019 on 09/11/2019 regarding the approval of PT. Gold Savings Investment Products. Pegadain (Persero). So, PT. Pegadaian obtained a complete patent on the operational license for the gold savings investment product, although there are other companies with the same name as PT. pawnshop. Moreover, the implementation system in PT. Pawnshops differ by other companies that are suing. Keywords: OJK Regulation Law Number 21 of 2011, PT. Pegadaian, Gold Saving Investment Product

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Fikri Alan

Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone
+62354-689282

Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Fikri Alan

Contact Email redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone +62354-689282

Journal Mail Official redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Fikri Alan

Contact Email
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Phone
+62354-689282

Journal Mail Official
redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Editorial Address
Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kota Kediri, 64127

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA