cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS" : 10 Documents clear
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.) Rahman Sidiq; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40525

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan bahwa terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana kualifikasi dari pasal ini diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang menunjukan bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan, dari aspek yuridis Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dari aspek filosofis, putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai tujuan utama hukum.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Penyertaan, Putusan Hakim.AbstractThis research studied on thelaw application in handling a criminal offense of  of premeditated murder with the participation and discuss theconsideration of the judge in handling a criminal offense of premeditated murder with the participation. This research was a normative law research that was prescriptive, the type of data used was secondary data. The secondary data source used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was library study. The results showed that thelaw application in handling a criminal offense of  of premeditated murder with the participation that defendant was doing, asked to do  and participate and perform in a criminal act of premeditated murder in violation of article 340 of the criminal code jo. Article 55 paragraph (1) to the criminal code. The consideration of the judge in handling a criminal offense of premeditated murder with the participation from the juridical aspect  prosecution can prove that the defendant was doing, asked to do and join in and do the criminal act of murder, of the philosophical aspects, the decision of the judge handed down imprisonment for 9 (nine) years does not provide benefits to the community as the main purpose of the law.Keywords: Crime, Premeditated Murder, Judge’s Verdict.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska ) Dian Candra Dewi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40496

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam sistem hukum di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalamPutusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana disabilitas mental. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyandang disabilitas mental tipe debil dapat bertanggungjawab pidana sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, putusan tersebut sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, namun dalam menjatuhkan pidana bersyarat hakim tidak menetapkan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Disabilitas mental, Pencabulan.AbstractThis research aimsto know about criminal responsibility of persons with a mental disability in the Indonesian legal system  and the criminal responsibility of  persons with a mental disability  as defendant ofobscenity crimethroughputusan nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska. This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 about Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 about Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 About Penyandang Disabilitas and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to criminal responsibility  of persons with a mental disability. Technique of collection materials law does is with the study of librarianship. Whereas technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the research it shows that debil have criminal responsibility, so Putusan Nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska  give debil criminal conditional verdict which is suit with recommendation from BAPAS, but in that verdict the judge did  not set specific terms as set forth in article 29 paragraph 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 About Pengadilan Pidana Anak.Keywords: Persons with a mental disability, criminal responsibility, legal system, Indonesia .
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG (Studi Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/Pn.Skt.) Mayang Pantai Ayu Ningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40491

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan pertimbangan dari hakim yang menangani kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat content analysis yakni teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yaitu antara lain faktor intern mengenai apa yang ada dalam diri di pelaku dan selanjutnya faktor ektern yang berasal dari luar diri si pelaku seperti lingkungannya. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Baru Dilahirkan, Pasal 341 KUHP.AbstractThis study aims to determine the causes of the crime of murder of a child by the biological mother and the consideration of the judges who handle cases of child murder by the mother’s decision is based on the Case Number: 53 / Pid.B / 2015 / PN.Skt. The research method used is a method of normative legal research or legal research doctrinal prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the technique of data analysis is content analysis of the data analysis by reviewing the contents of a secondary data already collected to be prepared, later described from material legislation. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that there are several factors that led to the murder of a child by his own mother among other things internal factors of what is inside at the perpetrators and further extern factors that come from outside the perpetrator like environment. Consideration Surakarta District Court in deciding the Case Number: 53 / Pid.B / 2015 / PN.Skt is based on the facts of the law made by the defendant in the trial through an examination of the testimony of the defendant and the evidence presented in court and connected with element indicted by the public prosecutor.Keywords: Crime Murder New Born Child, Article 341 of the Criminal Code.
TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA Mona Tiur Asihwati Tambunan; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40521

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta dan upaya apa yang seharusnya dilakukan agar hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif yaitu menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudia dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsipprinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penceamran air di Kampoeng Batik Laweyan belum berjalan baik. Terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalisasikan hukum pidana dalam menanggulanggi tindak pidana penceamaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan adalah perlu adanya pengawasan yang dari pemerintah dan masyarakat mengenai pembuangan limbah yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Air, Kampoeng Batik Laweyan.AbstractThis study aims to show the optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta and efforts that should be done overcoming crime. The research method used is a method of non doctrinal. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is qualitative-descriptive analysis with interactive model to sorting data from research and associated with the theories, rules and literature. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. There are several results it has not worked well and not according to regulation. Obstacle facing optimization criminal law in Kampoeng Batik Laweyan is less routine couching and counseling about the law Eforts should be made in optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta is control from the government and society about river polluted from waste and the government must be explicit for give a warning or punishment to company who break the legislation.Keywords: Criminal Law, Water Pollition, Kampoeng Batik Laweyan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Priskila Askahlia Sanggo; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40524

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dimana menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum adalah studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan suatu simpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur didalam Pasal 28 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (2).Kata Kunci: Arisan online, pertanggungjawaban pidana, cyber crime.AbstractThis legal researchaims to determine criminal liability the perpetrators online social gathering fraud, according to law number 11 of 2008 concering Information and Electronic Transaction. This research include prescriptive normative law research use of legislation approach and case approach. This research use secondary data. Secondary data sources include primary law materials and secondary law materials. Analysis techniques used literature studies and law materials analysis techniques used deductive mindset. Based on discussions, conducted result that criminal liability the perpetrators of online social gathering fraud according to law number 11 of 2008 concering Information and Electronic Transaction refers to individual with a criminal offense online social gathering fraud there must be deliberateness or earlier mistaken. It conform with elements in article 28 paragraph (1) that the criminal threat contained in article 45 paragraph (2).Keywords: Online social gathering fraud, criminal liability, cyber crime.
PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst) Danang Adi Nugraha; ' Supanto; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40495

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat prskriptif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat preventif dan represif serta mengatur mengenai tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM menerapkan teori identifikasi untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (PT Giri Jaladhi Wana), namun teori identifikasi tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT Imaji Media).Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.AbstractThis study is intended for knowing the system of corporate criminal liability, corporate criminal prosecution within corruption criminal act, and the application of principles of corporate criminal liability that applied in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, but was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst.This study is a normative legal research, prescriptive by using of legal material sources, either in the form of primary and secondary legal materials.The technique of collecting legal sources in this study wasobtained through the study of literature which was next analyzed by usingof deduction technique based on deductive reasoning method. The results of this study is the Article Number 20 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 21 of 2001 about Corruption Eradication that has a purpose of punishment against corporation that preventive and repressive, and it alsoregulate three forms of corporate criminal liability system. The next is about the principle of corporate criminal liability in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM which applying the identification theory to charge the corporate criminal liability upon PT GiriJaladhiWana, but this theory was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. in the same case upon PTImaji Media..Keywords: Corruption criminal act, corporate criminal prosecution, corporate criminal liability.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno) Pandu Pramono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40490

Abstract

AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan peraturan mengenai penyelundupan manusia pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Zia Alias Alizadah. Peraturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan ini merupakan merupakan perkembangan signifikan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Dengan terbitnya undang-undang baru tersebut, maka penyelundupan manusia di wilayah NKRI sudah dianggap sebagai tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kasus penyelundupan manusia dengan terdakwa Ahmad Zia telah diadili di Indonesia dan dituntut menggunakan Pasal 124 dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada Pasal 120. Hakim memutus terdakwa dengan sanksi, yaitu pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan. Sanksi pidana tersebut berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 4 bulan kurungan. Tindak pidana yang dilakukan Ahmad Zia terbukti melanggar Pasal 124 undang-undang ini, namun pemberian pasal 124 yang merupakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dirasa kurang optimal mengingat tindak pidana ini seharusnya dapat dikenai Pasal 120 undang-undang ini.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyelundupan Manusia, Putusan.AbstractThis research aims to find out about the application of the rules on the people smuggling, in case of criminal act which was done by Ahmad Zia alias Alizadah. The law of people smuggling in force in Indonesia is Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. This regulations is a significant development from the previous regulation, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. With the new regulation issued, then people smuggling in the region of NKRI is considered as a criminal act. This is a normative legal research. Normative legal research is the legal research done by examining the secondary data or library materials as the base material for examination by doing a search for rules and literature related to the problems studied. People smuggling cases with the accused Ahmad Zia been prosecuted in Indonesia by the judges and charged with Article 124 which is have a lighter sanctions than Article 120. Judges decide the accused with the sanction , imprisonment of 6 (six) months and fined Rp5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary 2 months in prison. The criminal sanctions based on the demands of the Public Prosecutor is imprisonment of 8 (eight) months and fined Rp5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary 4 months in prison.Criminal offenses committed by Ahmad Zia proven against Article 124 of this law , but the provision of Article 124 which is the second indictment Public Prosecutor, it is less optimal in view of this criminal act should be subject to Article 120 of this law.Keywords: criminal act, people smuggling, verdict.
PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MEREK CELANA CARDINAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.) Khalisha Olva Aldisa; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40492

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dan untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhi putusan, mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Hakim juga tidak memutus lebih dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Kata Kunci: Penegakan hukum, pemalsuan merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.AbstractThis research aims to know the law enforcement is done by the judges of the District Court of Surakarta in the criminal acts of the trademarks  and to know whether the enforcement of the law that was done by the judges in the District Court of Surakarta is in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks. Research drawn by the method of empirical law research with a descriptive kind of the research. In this research also used a qualitative approach by type and the source of research data used primary data through interviews and secondary data such as laws and regulations, books, journals, scientific papers, articles and the the judge’s verdict. Meanwhile data analysis techniques in this research used qualitative data analysis techniques. The conclusions from this research is the enforcement of the law that was done by the judges of the District Court of Surakarta in settling the case No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. have been in accordance with the Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks and Criminal Procedure Code. The judge in the condemn the verdict, consider the factors that ease from the accused. The judge also not deciding more than the maximum threat that there is in Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks.Keywords: Law enforcement, counterfeit the trademark, Law Number 15 year of 2001 Concerning on Trademarks.
KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dewi Kuncoro Widayati; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan problematika yang menghambat  keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Pendekatan penelitianadalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode deduktif. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai efektif karena memberikan kontribusi besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menuai hambatan seperti dalam hal penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, konflik yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tumpang tindih kekuasaan diantara para penegak hukum, adanya indikasi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya pengaruh dari unsur politik, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi.Kata Kunci: Kinerja Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Efektivitas, Hambatan.AbstractThis research has a purpose to know the effectivity of Act No. 30 of 2002 about Corruption Eradication Commission (KPK) and the problems that blocking the KPK’s work in eradicating corruption in Indonesia. This research is a prescriptive normative law research. The research approach are the statute approach, the historical approach, and the conceptual approach. The data that used is secondary data, that includes the primary law material, secondary law material, and the tertiary law material. The data finding technique that used are  literature study. And the analysis techniques that used is the deductive method. Act No. 30 of 2002 about the Corruption Eradication Commission (KPK)  it’s very effective because it gives big contribution to the KPK in eradicating corruption in Indonesia. Corruption Eradication Commission (KPK) faces a lot of obstacles, as in the case of law enforcement on corruption, conflict involving the Corruption Eradication Commission (KPK), overlapping powers among law enforcement, the indication of the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) through a revision of the Constitution of of the Corruption Eradication Commission (KPK), the influence of political elements, as well as the lack of community participation in the fight against corruption.Keywords: The performance of the Corruption Eradication  Commission (KPK), Act No. 30 of 2002 about KPK,Effectivity, Obstacle.
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI DUNIA MAYA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt) Sentika Octa Larasati; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40493

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana menyebarkan kebencian atau permusuhan melalui media sosial (facebook) dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.Pidana yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan yaitu 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa tahanan dibanding dengan ancaman pidana selama 6 (enam) tahun penjara. Ini dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berusia relatif masih muda diharap dapat memperbaiki kelakuannya.Kata Kunci: Tindak pidana, penyebaran kebencian atau permusuhan, media sosial (facebook).AbstractThis study aims to determine the analysis verdict against the crime of spreading hatred or hostility through social media ( facebook ) and its application through the consideration of the judge in the District Court Pati Number : 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns. The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Pati District Court in Decision No. 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt are in accordance with the applicable positive law in Indonesia. Consideration of the judges is because in self-defendant there are no reasons to remove criminal defendant, either an excuse or justification. Sentence imposed judges turned out to be lighter which is 4 (four) years in prison minus time served rather than to a penalty of six (6) years in prison. This is because the defendant and the defendant has not been convicted of relatively young age is expected can improve his behavior.Keywords: Criminal offenses, the spread of hatred or hostility, the social media (facebook).

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue