cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER" : 8 Documents clear
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Satria Nur Fauzi; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47740

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian ini menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, E-commerceABSTRACTThe objective of this research are to understand forms of fraud in online shopping sites, and to understand fraud related regulations in online shopping sites (e-commerce) based on the Indonesia law. This research was categorized as normative legal research or doctrinal legal research with prescriptive or applied characteristic. This research consist of primary and secondary legal materials source. The analytical techniques used in this research is syllogism method with deductive reasoning pattern. Deductive reasoning pattern is a thinking mindset on the basic principles that provide the object to be examined in order to get conclusions on the specific facts.The result of this research concluded that there are three forms of fraud : fraud on discount prices in National Online Shopping Day 2015 (Harbolnas 2015), merchant fraud, and fraud by pretense. The law that can be applied in this fraud cases are Article 378 of Indonesia Penal Law Code (KUHP), Article 28 clause 1 Law No. 19 of 2016 on Revised of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, and Article 9 clause 1 Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection. Keywords: crimes, fraud, E-commerce, online shopping
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Bom Bali) Muhammad Poldung N.P Dalimunthe; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47745

Abstract

ABSTRACTThis research aims to observe the enforcement and obstacles that have been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in Bali. This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews, observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis. Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article 5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A. The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014 about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the applications of the process of its acts have many disabilities from the governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2.  The inability is due to internal and external constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of Criminal Acts of Terrorism. Keywords: Protection of victim, Crime of Terrorism.                                                                                                                           ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana terorisme  dikategorikan sebagai tindak pidana  luar biasa ( extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana  yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia. Tindak pidana terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum bagi korban  sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam  menjangkau pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme.Kata kunci : Perlindungan korban, Tindak Pidana Terorisme
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47741

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih terdapat kekurangan terutama dari segi fasilitas. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum dan hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kinerja para petugas. Sementara kekurangan di bagian fasilitas dilakukan dengan cara pemberian saran kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu fasilitas.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.AbstractThis legal writing examines the form of legal protection of the rights of the child prisoners in the process of guidance which is contained in Kutoarjo Class I Special Penitentiary. The writing of this law is a descriptive empirical legal research. This writing uses a qualitative approach. The type of data used is primary data as well as secondary data. In this study, data collection techniques used by the authors to collect primary data are : interviews and document studies, analytical techniques used are qualitative data analysis. The results showed that the legal protection of the rights of the child prisoners in the guidance process that existed in the Kutoarjo Class I Special Penitentiary still lacked especially in terms of facilities. Therefore the form of legal protection and the rights for the child prisoners is by improving the performance of the officers. While the shortage in the facility is done by giving advice to the government to improve the quality of facilities. Keywords : Legal protection, Child Prisoners, Child Special Penitentiary.
PENERAPAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA Fikri Hakim Achmad; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47746

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem database pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, implementasi sistem database pemasyarakatan dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Pelaksanaan sistem database pemasyarakatan di lapas kelas IIA Wirogunan terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi self service yang rusak, dan aplikasi yang tidak mendukung tahun kabisat.Kata Kunci: Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Database PemasyarakatanAbstractThis study aims to determine the implementation of the correctional database system to ensure the rights of detainees in class IIA prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the realization of the rights of detainees in Wirogunan class IIA prisons. This study includes the type of empirical legal research. The data source for this study uses the primary data source supported by the secondary data source. Data collection techniques are primary data obtained by observation and maintenance, while secondary data obtained from the literature study. By analyzing the data obtained are used qualitative data analysis techniques with interactive analysis model. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, the implementation of correctional database system can help the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners. implementation of the correctional database system in Wirogunan class IIA prisons has significant constraints in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners, ie unstable internet connection, broken self service application, and applications that do not support leap year. Keywords: correctional database system,  correctional institution, prisoner’s rights
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Dessy Kusuma Wardani; Winarno Budyatmojo; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47739

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan  Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan MalaysiaPenal Code.Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan  analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupunMalaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan MalaysiaPenal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci : Perkosaan, KUHP Indonesia, MalaysiaPenal Code  AbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison  includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, MalaysiaPenal Code
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK Yuliana Ratnadewi; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47743

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini mengkaji penerapan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan hambatan dalam penerapan diversi tersebut di Kepolisian Resort Klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat terwujud melalui  upaya diversi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resort  Klaten dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep restorative justice dan tujuan diversi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala ekternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi dan restorative justice di negara kita.Kata kunci : anak berkonflik dengan hukum, diversi, restorative justiceAbtractThe objective of this legal research is study the problem dealing with the implementation of diversion in solving criminal act of theft by children and the obstacles of the implementation of diversion in Police Resort of Klaten. This research is descriptive empirical law research with qualitative approach. This study uses primary and secondary data types. Mechanical collection of law data that are used by interview, observation and literature study. Data analysis techniques used in this legal research is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice can be fulfilled through diversion efforts to resolve the criminal act of theft by children  in Police Resort of Klaten and this matter was in line with the Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which is reflected the restorative justice concept and the diversion’s objective that has been settled upon article 6 of  Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which accomplish reconcilement between the victim and the children, solve the criminal act by children case outside of the court, prevent the children from the freedom’s deprivation, encourage the citizens to participate and enforce the children responsibility. Meanwhile, the obstacles of the implementation of diversion is the internal obstacle in the form of the lack of human resources and the less proper facilities in dealing the case, meanwhile the external obstacle is the legal protection unavailability that regulate diversion and restorative justice specifically in our country. Keywords : Juvenile Delinquent, Diversion, Restorative justice
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN Siti Zulaika Wulandary; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47744

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dimana teknik ini dilakukan dengan menggunakan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor pola asuh keluarga. Terjadinya kekerasan seksual pada anak sebagaimana disebabkan faktor tersebut membutuhkan upaya-upaya untuk menanggulanginya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan bersama pihak-pihak terkait lainnya.Kata Kunci : Kekerasan Seksual terhadap Anak, Kriminologi.AbstractThis research is aimed at finding out factors causing sexual abuse against children in South Tangerang and what efforts been done by the law enforcer in preventing the crime experienced by the children in South Tangerang. This research is qualitatively empirical law study and using a qualitative approach. The primary data for this research is interview and the secondary data is bibliographical references. The data then collected through both field and bibliographical study. The analytical technique used in this research is interactive model of analysis which this technique used, combine, and sorted the data from 2 field research and examined it with the law theory from bibliographical research. This study showed that there are some factors causing sexual abuse against children in South Tangerang. The first is sexual deviation which is paedophilia, the second factor is pornography and the third one is lack of parenting skill. From the factors mentioned above that caused sexual abuse against children, it is suggested some countermeasures efforts which consists of preventive and repressive efforts conducted by the Police and The Women and Children Protection Centre in South Tangerang. Keyword : Sexual Abuse against Children, Criminology.
KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKAN WIROGUNAN YOGYAKARTA) RHESITA BUNGA PERMATASARI HARDY; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47742

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini meruapakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh pria tetapi juga wanita. Wanita dalam keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja, akan tetapi juga sebagai pengedar maupun kurir. Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain yang pertama penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang, kedua penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang, ketiga penyebab gabungan antara penyebab dari dari dalam dan dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita dapat dianalisa menggunakan dua pendekatan. Faktor intrinsik meliputi faktor agama, keluarga, intelegensia. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan / pengaruh lingkungan, pendidikan, ekonomi dan paling dominan adalah faktor keluarga.Kata Kunci: Etiologi, Peredaran Narkotika, Wanita AbstractThis study aim to determine the factors causing the circulation of narcotics conducted by women. This research is an empirical legal research and descriptive law research. The approach of this research is qualitative approaches such as, several things from the respondent, orally or in writing and real behavior. Some types of law material used are the primary law material taken from interview and literature review. The analysis of law material used qualitative method. Abuse of narcotics is not only dominated by men but also women. Women in their involvement in narcotics abuse is not limited to being a user only, but also as a courier. A criminal etiology means to learn about the cause of a crime, among other, the first cause in the source of one’s character, the two external causes that originate in one’s environment, the three cause of combination of causes from within and from outside, that is from personal factors and environmental factors. Based on the results of the research concluded that the factors that lead to abuse narcotics made by women can be analyzed using two approaches. Intrinsic factors include the factors of religion, family and intelegensia. Whereas extrinsic factors include social factors / influences the environment, education and the economy .The most dominant is family factor.Keywords: Ethiology, Narcotics Circulation, Women

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue