cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2019): APRIL" : 8 Documents clear
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH) Sinta Zulfi Nur Laily; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40613

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan kendala perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang mayoritas terjadi di Indonesia adalah eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW). Kabupaten Grobogan termasuk salah satu daerah pengirim TKI/TKW di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait ternyata masih belum optimal dikarenakan kendala yang dihadapi, yaitu minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, lemahnya penegakan hukum, adanya calo pencari tenaga kerja ilegal dan pola pikir yang salah dalam masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Korban, Tenaga Kerja Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan OrangAbstractThis research aims to analize the type and obstacles of victim’s protection against Indonesian’s employees as victims of human trafficking by Regency Government of Grobogan. This research is a descriptive empirical law research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The most common form of human trafficking is exploitation of Indonesian employees (TKI) or female employees (TKW). Grobogan Regency is one of the employee’s transtmitter regions in Central Java. The implementation of victim’s protection against employees as victims of human trafficking in Grobogan Regency still has some weakness caused by various obstacles faced, which are the lack of understanding about the criminal acts of human trafficking, the weakness of law enforcement, illegal migrant employees seekers and wrong mindset in society.Keywords: Victim’s protection, Indonesian’s employees, Human trafficking 
KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Alisya Fahrani; Widodo T. Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40620

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak  dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kulitatif. Berdasarkan data hasil penelitian di Yayasan Sahabat KAPAS Surakarta data menunjukkan kasus paling banyak atau menempati urutan pertama yang sering dilakukan oleh anak yang berada di LPAK ialah kasus tindak pidana asusila. Tahun 2014-2015 sebanyak 64 atau sekitar 50% jumlah kasus asusila tersebut lebih mendominasi dibandingkan dengan kasus lainnya seperti pencurian, penganiayaan, serta pembunuhan. Sedangkan di tahun 2016 dapat dilihat bahwa kasus asusila mengalami penurunan sebanyak 36 kasus, namun kasus asusila tersebut tetap menjadi kasus terbanyak yang dilakukan oleh anak di banding kasus lainnya. Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yaitu faktor  keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor pendidikan, faktor media massa. Pada  prakteknya ada beberapa hal yang telah di lakukan oleh pihak aparatur negara dan pemerintah dalam upaya mengurangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, yaitu: melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak dengan melakukan kegiatan seperti : sosialisasi Keluarga Ramah Anak; kegiatan parenting; kegiatan Forum Anak; Komunitas Peduli Anak, memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi, membangun hubungan yang berkualitas antara orangtua dan anak,  mengadakan penyuluhan di setiap sekolah, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan.Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Asusila, Yayasan Sahabat KAPAS.AbstractThis research is conducted to analyze the factors causing children commit immoral acts and how the form of prevention of immoral acts committed by children in the perspective of Criminology is. This research is a descriptive empirical law research. The researcher uses qualitative approach in this research. The types of data used in research are primary data and secondary data. The technics of collecting legal materials used are through interview, observation, and literature review. The law materials analysis uses qualitative method. Based on the result of the research in Sahabat KAPAS foundation Surakarta, the data indicates that immoral acts cases take the first place as the most frequently cases committed by the Children. From 2014 – 2015 there are 64 cases or 50% of immoral acts cases which is more dominated than any other cases such as thievery, persecution, and homicide. Meanwhile, in 2016, the immoral acts cases decreased about 36 cases. However, immoral acts cases still become the most cases committed by the children than any other cases. There are several factors causing immoral acts committed by children, which are family, social environmental, economy, educational, and mass media factors. In reality, there are several actions done by state apparatus and government in order to prevent immoral acts committed by children, which are the socialization of family loving children, parenting activities, children forum activities, communities caring for children, providing knowledge of education, health, and reproduction, building quality relationship between parents and children, organizing counseling in schools, and intensifying the handling of problems in crime-prone areas.Keywords: Children, Immoral Acts, Sahabat Kapas Foundation
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KDS) Tri Desy Maharsono; Lushiana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40614

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds yang telah dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dan menemukan kesepakatan diversi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris untuk meneliti mengenai penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kudus yang dibahas dengan pendekatan kualitatif. Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan orang dewasa yang mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari karena luka berat yang dideritanya. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP, berdasarkan hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati menyarankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan bahwa Hakim melakukan diversi dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi pelaksanaan diversi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Aparat penegak hukum pada tingkat kepolisian dan kejaksaan juga telah salah menerapkan hukum dalam melaksanakan diversi, karena telah melampaui batasan diversi yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Diversi, Pengadilan Negeri Kudus, Pencurian dengan Kekerasan.AbstractThe research aims to determine the implementation of the diversion of theft with violence in the children case number 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds which has been done by the Judge in the District Court of Kudus and decree a diversion deal. This legal research used empirical legal writing method to examine the implementation of diversion in the District Court of Kudus which is discussed by qualitative approach. The minor committed a violent theft crime along with an adult causing the victim to be hospitalized for seven days due to severe sustained injuries. The minor was charged with an alternative indictment, in Article 365 paragraph (2) to the 2nd and 4th of the Criminal Code or Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code, based on the case Probation Institution (Bapas) of Pati suggested that the minor should be in LPKA Kutoarjo. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014.Keywords: Diversion, District Court of Kudus, Theft with Violence.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS PENAMBANGAN ILEGAL BAHAN BATU AKIK DI KABUPATEN KEBUMEN) Nicodemus Wisnu Pratama; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40612

Abstract

AbstrakTujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian nondoktrinal (Nondoctrinal Research) untuk mengetahui keadaan faktual yang terjadi dalam praktek yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dan di analisa berdasrakan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu sesuai peneletian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari aspek preventif dan represif hukum pidana.Kata Kunci:  Pertanggungjawaban Pidana,Tindak Pidana Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraAbstractThe purpose of the research is to know the criminal laibility for the suspect of illegal mining (IPR) according to law number 4 year of 2009 Concering in Mineral and Coal Mining. This research uses the type of nondoctrinal research to know the factual situation that happened in practice which is related to the illegal mining (IPR) and in analysis based on method, systematic, and certain thoughts according to empirical law. From the results of the study can be concluded that illegal mining (IPR) may be subject to criminal sanctions as a form of criminal liability. Criminal liability is the accountability of the person to the criminal law committed and criminal liability is the legal consequences of the preventive and repressive aspects of criminal law.Keywords:  Criminal liability, illegal mining (IPR), Law number 4 year of 2009 Concering in Mineral and Coal Mining.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS PUNGUTAN LIAR (STUDI PUTUSAN NOMOR. 19/PID/TPK/2012/PN.TK) Dewi Puji Rejeki; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40618

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/ TPK/2012/PN.TK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah  menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke segala aspek kehidupan bangsa. Korupsi sudah berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Hal ini menunjukkan nilai luhur suatu individu atau yang disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat termasuk tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Banyak kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, namun kebanyakan kasus pungutan liar yang tidak diproses atau di biarkan saja, terlebih bukan hanya tidak di proses di Pengadilan namun biasanya oknum yang terbukti  melakukan pungutan liar hanya akan dikenai sanksi atau tindakan dari instansi terkait. Maka dari itu belum ada tindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atas nama terdakwa Farid Wijaya adalah berdasar dakwaan alternative ke-3 yaitu Pasal 11 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ringannnya hukuman yang diberikan bagi terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang diterapkan secara maksimal terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar.AbstractThis research aims to know the application of eradication laws of Corruption criminal acts against criminal acts of corruption with the illegal levies mode on the verdict number. 19 / PID / TPK / 2012 / PN.TK. This research is a descriptive normative research. This research is conducted in the library of Universitas Sebelas Maret Surakarta. The type of data used is secondary data consisting of primary law and secondary law materials. Data collection technique used is literature study of legislation, books, and so on. Data analysis technique used is deductive syllogism method. The criminal act of corruption in Indonesia has entered into all aspects of the nation’s life. Corruption has developed among the upper class to lower class. It shows that the noble value of an individual called as moral has decreased. The absence of an individual’s awareness of ethics and the rule of law prevailing has increased corruption, including corruption with illegal levies. Myriad illegal levies case occurred in Indonesia, but cases of illegal levies are not processed or ignored, not only in court proceedings but usually the person who proved to do illegal levies will only subject to sanctions or actions from the relevant agencies. Thus there has been no decisive action against the perpetrators of the illegal levies criminal act. Legal consideration of the judges used in deciding the criminal acts of corruption with the mode of illegal levies on behalf of the defendant’s assertion was based Farid Wijaya the 3rd alternative, namely article 11 Law No. 31 of the year 1999 about the eradication of Corruption Criminal acts as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 year of the eradication of criminal acts of corruption. The remission of  penalty that is given for the defendant looks with criminal detention of imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp RP 50,000,000 (fifty million rupiah) with provisions in the fine is not paid changed with criminal confinement for 2 (two) months. So the application of the legislation the eradication of criminal acts of Corruption less optimally applied especially in cases of criminal acts of corruption with the illegal levies mode of the verdict number. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Keywords: Criminal Acts of Corruption, Illegal Levies.
TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKUN PALSU DALAM MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS/2013.PN.PT) Deas Markustianto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40615

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Perkara Nomor 10/Pid. Sus/2013/PN.Pt. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu atas ujaran kebencian terhadap masyarakat islam di Kabupaten Pati. Namun dalam putusan tersebut Hakim dianggap tidak tepat menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan keadilan bagi Korban. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kronologis perbuatan Terdakwa dan fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan dan membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus).Kata Kunci: Akun Palsu, UU ITE, ConcursusAbstractThis research aims to examine the Judgment of the District Court of Pati in Case Number 10 / Pid. Sus / 2013 / PN.Pt. In this case, the Judge dismissed the Accused with Article 28 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE) in accordance with the Public Prosecutor’s indictment of hate speech against the Islamic community in Pati Regency. However, in the judgment, the judge is considered improper to apply the law, because it does not pay attention to the motive of the Defendant and justice for the Victim.This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge’s Decision which is not in accordance with the chronology of the Defendant’s actions and the facts revealed in the hearing. Furthermore, in this research, it will describe and prove that there are other regulations that are more appropriate and appropriate to be imposed on the Defendant on the basis of a criminal act of Concursus.Keywords: Counterfeit Account, Constitution of Information and Electronic Transactions (UU ITE), Concursus
UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SUKOHARJO Andika Saputra; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40616

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo, tingginya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Bahaya narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya. Narkotika mempunyai dampak negatif apabila disalahgunakan dalam penggunaannya, terlebih jika seseorang sudah kecanduan untuk menggunakannya. Tindak kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini apabila tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkotika akan terus meningkat. Sehingga jika hal ini terjadi, dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo karena motif ekonomi, serta jaringan pengedar narkotika sudah masuk ke dalam masyarakat, berbaur dan menjadikan narkotika menjadi barang yang banyak dikonsumsi anak muda karena lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya sosialisasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan lemahnya pengawasan dari kepolisian karena keterbatasan personil.Kata Kunci: Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Narkotika.AbstractThis research addressed the effort to overcome drugs circulation and missappropriation in Sukoharjo District. The high drugs missappropriation rate in Sukoharjo is a serious problem that should be overcome immediately. Drugs hazard can threaten the health and even the life of those missappropriate it. Drugs exert negative effect when they are misused, moreover when an individual has been addicted to missappropriate it. This drugs circulation and missappropriate crime will increase in number over times. Thus, if will affects the community adversely. The approach used in this study was qualitative approach. The law material source used consisted of primary and secondary law materials. Drugs circulation and missappropriation crime in Sukoharjo District is actually due to economic motive, and drugs dealer (circulator) network has entered into the community, penetrated into community and made drugs a commodity consumed widely by youth due to parents’ weak supervision, inadequate socialization by BNN (National Narcotics Agency) and inadequate supervision by police officer as a result of limited number of personnel.Keywords: Missappropriation, Crime, Drugs.
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN MALAYSIA Aditya Putra; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40611

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidananya berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perbandingan hukum pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidana berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan perundang-undangan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Melalui persamaan dan perbedaan tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan masing-masing peraturan di Indonesia dan Malaysia, dan dapat menjadi masukan untuk pembaharuan pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi lebih baik.Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Sanksi Pidana, TerorismeAbstractThis study is to know about comparison criminal acts of terrorism and the threat of criminal sanctions in the criminal offence of terrorism based on the legislation of Indonesia and Malaysia. This includes the equations, differences, pros and cons of each legislation. This study is a normative legal research prescriptive, with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature study and data analysis used is the syllogism with deductive approach. Comparison criminal acts of terrorism and the threat of sanctions based on the statutory of Indonesia and Malaysia has some equations and differences. Of the equations and the differences, will be known the pros and cons of each of the laws and regulations in Indonesia and Malaysia. So from the comparison can be found some of the advantages of the legislation about the criminal acts of terrorism in Malaysia, and can be used for an input to the renewal of legislation about the threat of sanctions a criminal offence of terrorism in Indonesia. So the settings about the threat of sanctions a criminal offence of terrorism in Indonesia will be better.Keywords: Comparative Law, Criminal Sanctions, Terrorism

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue