cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 8   9   10   11   12 
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Kasus No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg) Wira Utama, I Dewa Gede Satya Yudhayana; Sulistyanta, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58847

Abstract

AbstractThis article aims to find out the basis for judges’ considerations in imposing sentences below a special minimum, and the accuracy of imposing crimes under that specific minimum. This article uses a type of normative legal research that is applied prescriptive in nature and uses a case approach. This paper has primary, secondary, and tertiary legal sources. The technique of using data in the article is through library research, and uses qualitative data analysis techniques. Criminal charges by judges against narcotics offenders are among the minimum limits in accordance with Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics. In Decision Number 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg, the verdict handed down by  the judge caused problems due to the difference in article 112 paragraph (1) and article 127 paragraph (1) which regulates imprisonment. The results of this study indicate that in the 2017 Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA), the sentences listed in Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) are equivalent to 2 (two) years in prison.Keywords : narcotics; verdict imposition.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, dan ketepatan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan, dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik penggunaan data dalam artikel adalah melalui studi kepustakaan (library research), dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah di antara batas-batas minimum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Krg, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2017, sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal  112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) disetarakan yaitu sebanyak 2 (dua) tahun penjara.Kata kunci : penjatuhan pidana, kasus narkotika, sanksi pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN MENINGGAL DUNIA Kusumastuti I.P., Novia; Utami, Astri Dyah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40474

Abstract

AbstrakKecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku. Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Tidak hanya pengemudi saja yang bertanggungjawab atas akibat dari kecelakaan lalu lintas, dalam hal kendaraan umum, perusahaan angkutan umum juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga tanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab, pertanggungjawaban pidana.AbstractCar accident is an event which occurs due to negligence of the offender. Causing material losses is needed and can injured people and fatalities. Car accident caused by 4 (four) factors, namely the people factor, vehicles factor, road factor and environmental factors / weather. Not only the driver who is responsible for the consequences of car accidents, in terms of a public vehicle, public transport companies are also obligated to responsible from criminal responsibility to compensate for the loss. It all has already mentioned in provisions of act No. 22 of 2009 about Traffic and Public Transportation and provisions criminal sanctions in The Book of The Act of Criminal Law.Keywords: Car accident, causal factor, criminal responsibility.
PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MEREK CELANA CARDINAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.) Aldisa, Khalisha Olva; Rofikah, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40492

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dan untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhi putusan, mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Hakim juga tidak memutus lebih dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Kata Kunci: Penegakan hukum, pemalsuan merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.AbstractThis research aims to know the law enforcement is done by the judges of the District Court of Surakarta in the criminal acts of the trademarks  and to know whether the enforcement of the law that was done by the judges in the District Court of Surakarta is in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks. Research drawn by the method of empirical law research with a descriptive kind of the research. In this research also used a qualitative approach by type and the source of research data used primary data through interviews and secondary data such as laws and regulations, books, journals, scientific papers, articles and the the judge’s verdict. Meanwhile data analysis techniques in this research used qualitative data analysis techniques. The conclusions from this research is the enforcement of the law that was done by the judges of the District Court of Surakarta in settling the case No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. have been in accordance with the Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks and Criminal Procedure Code. The judge in the condemn the verdict, consider the factors that ease from the accused. The judge also not deciding more than the maximum threat that there is in Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks.Keywords: Law enforcement, counterfeit the trademark, Law Number 15 year of 2001 Concerning on Trademarks.
PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (Studi Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST) Jonathan, Berthon; Fitriono, Riska Andi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40536

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pada kasus merek memory card merek “V-GEN” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif bersifat preskripstif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam perkara nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 94 yaitu memperdagangkan  barang yang diduga atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran penggunaan merek secara keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang sejenis.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan MerekAbstractThis research method aims to understand its application the law enforcement in the case of conterfeiting memory card trademark “V-GEN” on the Central Jakarta First Intance Court. This study was a  prescriptive doctrinal legal research. The approach taken is historical approach, statute approach and case approach. The law material source used primary and secondary law materials, while the technique of law material data used was deductive syllogism. Based on research results can be concluded Law enforcement of a cirminal act case number 1483 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.PST has been in accordance with aRI’s Act Number 15 of 2001 about Trademark. Namely the trading of goodsshould be suspected or suspected violations of the use of a sign of the results of the same brand as a whole with a brand owned by other parties to goods which are similar.Keywords: Criminal Act, Conterfeiting Trademark
TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKUN PALSU DALAM MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS/2013.PN.PT) Markustianto, Deas; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40615

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Perkara Nomor 10/Pid. Sus/2013/PN.Pt. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu atas ujaran kebencian terhadap masyarakat islam di Kabupaten Pati. Namun dalam putusan tersebut Hakim dianggap tidak tepat menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan keadilan bagi Korban. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kronologis perbuatan Terdakwa dan fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan dan membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus).Kata Kunci: Akun Palsu, UU ITE, ConcursusAbstractThis research aims to examine the Judgment of the District Court of Pati in Case Number 10 / Pid. Sus / 2013 / PN.Pt. In this case, the Judge dismissed the Accused with Article 28 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE) in accordance with the Public Prosecutor’s indictment of hate speech against the Islamic community in Pati Regency. However, in the judgment, the judge is considered improper to apply the law, because it does not pay attention to the motive of the Defendant and justice for the Victim.This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge’s Decision which is not in accordance with the chronology of the Defendant’s actions and the facts revealed in the hearing. Furthermore, in this research, it will describe and prove that there are other regulations that are more appropriate and appropriate to be imposed on the Defendant on the basis of a criminal act of Concursus.Keywords: Counterfeit Account, Constitution of Information and Electronic Transactions (UU ITE), Concursus
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA Setiawan, Radita; Okky Arista, Muhammad
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32324

Abstract

AbstrakJurnal ini bertujuan untuk mengetahui ke-efektifitas-an dari Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam perkembangan kejahatan pidana yang terjadi di indonesia, khususnya dalam tindak pidana siber (Cyber Crime).  Secara normatif, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan baru yang berlaku dan semua penduduk dianggap telah mengetahui. Sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan Negara,  Undang-Undang  tersebut  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  kontrol  negara  terhadap  sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Namun demikian ada beberapa hambatan yang dikatakan mengganggu efektifitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, yaitu antara lain, pertama, dalam efektifitas peraturan belum adanya pengaturan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan komputer. Kedua, dalam efektivitas tujuan undang-undang tersebut dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat didalamnya. Perlu dilakukan beberapa pembenahan sistem dalam kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum dan sebagai pengguna sarana teknologi informasi elektronik.Kata  Kunci:  Undang-Undang  No.11  tahun  2008,  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Efektifitas, Hambatan, Perkembangan kejahatan pidana, Tindak Pidana Siber.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013) Darmawan, Wasistha Budiarja
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40635

Abstract

AbstractThis legal researchaims to determine criminal liability the preparators offender a criminal act conducted by environmental corporation according to law number 32 of 2009 concering Protection and environment empowerment. This research include prescriptive normative law research use of  legislation approach and case approach. This research use secondary data. Secondary data sources include primary law materials and secondary law materials. Analysis techniques used literature studies and law materials analysis techniques used deductive mindset. Based on discussions, produced a this conclusion accountability crimes done corporate of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management Referring to form of responsibility subtitute that can be dropped to the and corporate vicarious based on the liability and Article 116 paragraph 1 who menaces his criminal to be contained in Article 117-119.Key Word: Criminal liability, persons, corporations, vicarious liability.AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dimana menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum adalah studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan suatu simpulan bahwa pertanggunggjawaban pidana yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup mengacu pada bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dapat dijatuhkan kepada orang dan korporasi berdasarkan teori vicarious liability dan Pasal 116 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 117-119.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, orang, korporasi, vicarious liability.
KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN Angkasa Aji Putra, Aan Riana; Puspita Sari, Ningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32714

Abstract

Abstract In the implementation of granting parole inmates by correctional officers, correctional institusion and the community has always faced obstacles, this study aims to determine the constraints that arise in the process of granting parole inmates. This type of research is used by the author in this study is empirical legal research, legal research is using primary and secondary data sources. Data obtained from interviews and observations of past continues on secondary data. From the analysis ofthe results of this study, it was concluded that: 1) The absence of a guarantor, where the procedures to be performed at the time of the nomination rights of parole, the officer must meet administrative files, one of which is a letter jamianan 2) lack of skilled professionals to develop appropriate skills inmates inmates demand, 3) the rules and regulations does not include all aspects of coaching prisoners, but only a special set of processes, procedures and procedures for granting coaching course, 4) negative view of society and still highlight the attitude of rejection and stigmatization on the socialization of inmates and less to community about the importance of the task and Correctional. 5) There is a very influential economic pressure on inmates in community integration, 6) Lack of facilities and infrastructure that support the implementation of coaching in Sragen Correctional Institusion such as limited employment for inmates. From these results the need for improved regulation and the Directorate General of Corrections shall establish policies primarily non-physical program increased knowledge and education to the prison officers and Correctional Center on coaching program integration, one granting parole. Keywords: parole, Inmate, Correctional InstitutionAbstrak Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana oleh petugas pemasyarakatan, Badan Pemasyarakatan dan masyarakat selalu menghadapi kendala, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Dari analisis terhadap hasil penelitian dapat , disimpulkan bahwa : 1) Tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamianan 2) kurangnya tenaga profesional untuk membina narapidana sesuai keahlian yang diminati narapidana, 3) Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara serta prosedur pemberian pembinaan saja, 4) Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap penolakan dan stigmatisasi pada narapidana dan Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan. 5) Adanya desakan ekonomi yang sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat, 6) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan di Lapas Sragen seperti keterbatasan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana. Dari hasil penelitian tersebut perlu adanya perbaikan regulasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menetapkan kebijakan program non fisik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat.Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen
PERLINDUNGAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG Bahari, Hafiidh Fajar
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40748

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji permasalahan tentang perlindungan terhadap narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Jombang. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yaitu deskriptif, memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan orang dewasa tidak tepat. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Jombang dalam memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak yaitu Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana telah diatur pada UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kata Kunci : perlindungan narapidana anak, pembinaanAbstractThis study examines issues concerning about protection of child prisoners in class B Jombang Correctional Institution. The type of legal research is empirical law research. The characteritic of the research is descriptive, giving conscientious data about the human condition or other symptoms. The research approach is qualitative approach. The techniques of collecting legal materials used are techniques of document study, observation, and interview. The sources of research data obtained from primary data sources and secondary data source. The data analysis technique consisting data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the research shows that the placement of child prisoners in Adult penitentiarys is inappropriate. The Rights of Child Prisoners who have not been granted by Class IIB Jombang Correctional Institution in providing legal protection for Child Prisoners is the Right to Education and Teaching as set Law Number 12 of 1995 on Correctional Institution.Keywords: protection of child prisoner, nurturing
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR) AMARULLOH, REZA AMARULLOH
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40486

Abstract

Abstrak  Penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat. Penelitian ini berfokus pada kejahatan berat yang dilakukan oleh anak yaitu kejahatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dicari sebab musabab mengapa seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur dan Lapas Klas II A Salemba. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan anak, faktor personal, faktor psikologis, faktor rendah iman, proses belajar yang menyimpang, karena rasa sakit hati, kurangnya perhatian orang tua dan seringnya melihat film beradegan kekerasan. Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan, Kejahatan Oleh Anak. Abstract This study was conducted based on the number of crimes committed by children ranging from minor crimes to serious crimes. This study focuses on the serious crimes committed by children is a crime of murder under Article 338 of Indonesia Penal Code, then look for the causes why a child can commit criminal acts of murder. This study aims to determine the factors that causes a child can commit criminal acts of murder. This research is descriptive empirical research. This research approach uses a qualitative approach. Location of the research conducted in East Jakarta Police Headquarters and Correctional Institution Class IIA Salemba. The type and source of research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques with interview and literature study. Data analysis techniques carried out in three stages: data reduction, data presentation and conclusion and verification. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the child committed the crime factor murder is due to economic factors, family factors, environmental factors children, personal factors, psychological factors, low factor of faith, learning to deviate, because the pain, lack of parental supervision and frequent violent scenes look at the film. Keywords: Criminology, Crime of Murder, Juvenile Delinquency.

Page 10 of 26 | Total Record : 255

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue