cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 8   9   10   11   12 
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA Widhi Rachmadani; , Ismunarno; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58877

Abstract

 AbstractThe purpose of this article is to explain the legal statements of corruption that exist in Indonesia and Singapore in terms of existing laws and regulations, and the corruption eradication institutions that exist in their respective countries. Gratification itself is a practice that often occurs in every country, carried out by civil servants or state officials. The practice of gratification develops with the thought of giving a gift to someone for doing an act that is beneficial or desired by the gift giver. It is a fact that corruption has existed since time immemorial. But what makes a difference is how it is handled by governments in different countries. In this regard, the comparison of corruption eradication between Indonesia and Singapore has various differences. In this article, the type of research that the author uses in writing this article is normative or doctrinal legal research, which is carried out by reviewing library materials or consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Then in writing this article, the author uses a comparative approach. In Singapore, the implementation of the separation of the function of fighting corruption, which was originally under the police institution, became an independent body with a sleek and flexible institutional structure, named Corruption Practise Investigation Bureau (CPIB). In Indonesia, there is no single agency that independently has the right to deal with corruption. Corruption eradication in Indonesia is carried out by 3 state institutions, namely the Attorney General's Office, the Police, and the Corruption Eradication  Commission  named KPK. Corruption eradication in one country won’t run optimally if it is not supported by the political will of the government to eradicate corruption, the unity of state institutions that eradicate corruption, and the enforcement of existing corruption eradication regulation Keywords: Corruption, Gratification, Legal arrangements AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan hukum tindak korupsi gratifikasi yang ada di Indonesia dan Singapura ditinjau dari segi peraturan hukum yang ada, dan kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi yang ada di masing-masing negara tersebut. Gratifikasi sendiri merupakan suatu praktik yang sering terjadi di setiap negara, yang mana dilakukan oleh para pegawai negeri atau penyelenggara negara. Praktik gratifikasi  berkembang  dengan adanya pemikiran untuk memberikan hadiah kepada seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau yang diinginkan oleh pemberi hadiah  Sudah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah ada sejak dahulu kala. Namun yang membuat  perbedaan  adalah bagaimana penanganannya oleh pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Dalam artikel ini, jenis penelitian yang digunakan penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah   penelitian   hukum   normatif atau doktrinal, yang mana dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dalam penulisan artikel   ini,   penulis   menggunakan pendekatan perbandingan atau comparative approach. Pengaturan hukum pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel lembaga tersebut bernama Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB. Di Indonesia, belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu Kejaksaaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Pemberantasan   korupsi   di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung political will pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada. Kata kunci : Gratifikasi, Korupsi, Pengaturan Hukum 
ANALISIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP MENGENAI KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH) Gita Febri Ana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40634

Abstract

AbstractThis research analyzes the judge’s decision on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh in the case of loss of a person’s life because of negligence. This research is a type normative legal research. It is a prescriptive research presenting research result’s arguments. It uses legislation approach and case approach. The technique of data collection used is literary study. The technique of data analysis used is deductive which is formulating legal fact by making conclusion of major premise and minor premise. The result shows that based on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh, the defendant’s act was a negligent deed causing loss of a person’s life. The application of the article charged to the defendant, Wiyarto, in the verdict is a single charge, that is article 359 of criminal code (Penal Code). It is not suitable because the defendant’s act was rather to intentionally kill a person than to cause loss of a person’s life because of negligence. The defendant’s act is included as deliberately conscious, therefore it may be subject to ordinary murder crimes contained in Article 338 of the Criminal Code (Penal Code).Keywords: criminal act, negligence, loss of a person’s lifeAbstrakPenelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh dalam kasus hilangya nyawa orang yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka.Teknik analisis bahan hukum  yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuataan alpa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Penerapan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Wiyarto dalam putusan tersebut berupa dakwaan tunggal yaitu Pasal 359 KUHP adalah tidak tepat, karena berdasarkan perbuatannya Terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur menghilangkan nyawa orang dengan sengaja daripada unsur-unsur kealpaan. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan, sehingga dapat dikenakan tindak pidana pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci:  tindak Pidana, kealpaan, hilangnya nyawa orang
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA Tunjung Mahardika Hariadi; Hergia Luqman Wicaksono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32712

Abstract

AbstractThe aim of this article’s writing is to explain the difference of corruption eradication in Indonesia and Singapore from the culture, the legal aspect, and corruption eradication’s institution in each country. Has been the fact that corruption had been exist since long time ago. But that make the difference is how the treatments by different government of the countries. In this case, compration corruption eradication between Indonesia with Singapore have so many difference. This article’s writing uses secondary law source, that is book, journal, article, and another writings from printing media or internet that have correlation in this normative studies about corruption eradication between government of Indonesia and Singapore. Regulation of corruption eradication in Singapore pressing the separation of the suspect of corruption, in Indonesia pressing the act. Singapore applies separation function of corruption eradication from the previous one under the police institution to be an independent institution with compact and flexible structure institution. In Indonesia, there’s not yet the unity of institution that is able to treat corruption. Corruption eradication in Indonesia is done by 3 institution, that is Attorney, Police, and Corruption Eradication Commission (KPK). Corruption eradication in one country won’t be optimal if it’s not supported the government’s political will to eradicate corruption, unity of corruption eradication institution, and enforcement of corruption eradication’s rule. Keyword: corruption, corruption eradicationAbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perbandingan mengenai pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia dan Singapura ditinjau dari segi budaya, peraturan hukum yang ada, dan kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi yang ada di masing-masing negara tersebut. Sudah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah ada sejak dahulu kala. Namun yang membuat perbedaan adalah bagaimana penanganannya oleh pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Dalam hal ini, perbandingan pemberantasan korupsi antara Indonesia dengan Singapura memiliki berbagai perbedaan. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet yang mempunyai korelasi dengan penelitian normatif perihal perbandingan pemberantasan korupsi antara pemerintahan negara Indonesia dengan Singapura. Regulasi pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel. Di Indonesia, belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu Kejaksaaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan korupsi di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung political will pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada.Kata kunci: korupsi, pemberantasan korupsi
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Tria Anindita
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40747

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, namun seharusnya penjatuhan pidana didasarkan pada pasal yang didakwakan dan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bukan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.Kata kunci : penjatuhan pidana, minimum khusus, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika.AbstractThe objective of this study is to determine the imposition of criminal under the special minimum threat limit of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 about narcotics in the narcotics crime. This study use normative legal research method with prescriptive characteristic. It uses legislation approach and case approach. The type of data used is secondary data include primary legal materials and secondary legal materials. This research use literary study as the technique of collecting data. The technique of data analysis is using syllogism method that use deductive thinking model. The results of the study indicate that the judgment of the Supreme Court is juridically inaccurate because the decision deviates from the special minimum limit determined by the Narcotics Law, however it can be subtantilly corrected for the sake of justice, but the criminal sanction should be based on the article that is accused and which is deemed to exist Article 112 paragraph (1) Of the Narcotics Law, not in Article 127 paragraph (1) sub-paragraph a of the Narcotics Law.Keywords : Criminal imposition, special minimum, Article 112 paragraph (1) Law Number 35 Year 2009, narcotics.
ANALISIS SENGKETA PIDANA KODE BENANG KUNING DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR: 172/Pid.B/2011/PN.Kray. TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI Indah Hatiningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40485

Abstract

AbstrakPT. Sritex melaporkan PT. Delta Merlin Dunia Textile melalui Pengadilan Negeri Karanganyar atas pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Laporan ini didasarkan adanya penurunan omset PT. Sritex yang kemudian diketahui karena beredar kain yang hampir sama dengan produksi PT. Sritex. Kain tersebut merupakan kain grey-rayon dengan kode benang kuning pada bagian tepi kain, yang merupakan hasil produksi PT. Delta Merlin Dunia Textile. Namun berdasarkan pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya Nomor: 172/Pid.B/2011/ PN.Kray menyatakan bahwa kode benang kuning bukan merupakan suatu ciptaan. Sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan. Sengketa kode benang kuning menjadi sangat menarik untuk dikaji karena terlihat adanya suatu upaya penegakan hukum yang serius ingin dibangun oleh masyarakat terhadap rezim HKI. Oleh karena itu, Penulis berharap dengan penelitian ini dapat mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili sengketa pidana kode benang kuning. Dan lebih jauh lagi seyogyanya penggunaan kode benang kuning pada kain grey-rayon apakah telah sesuai termasuk tindak pidana hak cipta ataukah tindak pidana desain industri. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduksi. Sehingga dari kedua premis dalam rumusan masalah dapat ditarik suatu konklusi untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Jadi, dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum (A de Charge) yang mengarah pada persoalan tentang garis kuning di sepanjang tepi kain grey-rayon merupakan seni terapan (ciptaan) atau bukan. Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.Kray telah keliru dan melampaui kewenangannya di dalam mengadili sengketa pidana pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Dan sengketa pidana kode benang kuning seyogyanya bukan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta, melainkan tindak pidana desain industri karena kode benang kuning merupakan suatu desain yang diproduksi secara massal yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi tinggi.Kata Kunci: Pelanggaran kode benang kuning, Tindak Pidana Hak Cipta, Tindak Pidana Desain Industri.AbstractPT. Sritex reported PT. Delta Merlin Dunia Textile through Karanganyar District Court for copyright infringement of yellow yarn code. This report is based on a decrease in turnover of PT. Sritex that later it is identified because there is a similiar fabric that produced by PT. Sritex, the fabric is grey-rayon fabric with yellow yarn code at the edge of the fabric, which is the result of the production of PT. Delta Merlin Dunia Textile. However, based on the proceedings and legal considerations, the Panel of Judges of Karanganyar District Court in its decision Number: 172/Pid.B/2011/PN.Kray states that yellow yarn code is not a creation. So that the defendant is not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as in the first indictment and the second indictment, and should be acquitted of all indictments. The dispute of yellow yarn code is very interesting to be studied because there is a serious law enforcement effort that people want to build for the IPR regime. Therefore, the author hopes that this study can determine the basic legal consideration of Karanganyar District Court Judge who proceeds and adjudicates the penal dispute of yellow yarn code. And furthermore the using of yellow yarn code on grey-rayon fabric should be ensured whether it has been included appropriately as a copyright crime or industrial design crime. Based on the problem formulation above, this research is a normative law research that prescriptive and applied. The approaches that have been used are the statute approach and case approach. While the data analysis techniques that used by the author is a deduction method. So, from the both premises in the problem formulation can be drawn a conclusion to answer this research problem. So, the basic legal consideration of Karanganyar District Court Judge is an expert opinion who is submitted by the Lawyer (A de Charge) which leads to the issue of yellow line along the edge of the grey-rayon fabric is applied arts (creation) or not. So the decision of Karanganyar District Court Judge Number: 172/Pid.B/2011/PN.Kray have erred and exceeded its authority in adjudicating the dispute of yellow yarn code copyright crime infringement. And the criminal dispute of yellow yarn code crime should not constitute copyright crime infringement, but industrial design crime, because the yellow yarn code is a mass-produced design that aims for high economic benefit.Keywords: infringement of yellow yarn code, copyright crime, industrial design crime.
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS ' Prastyoso; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47389

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap anak yang  melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2019/PN.PTS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan denda terhadap Anak telah diatur dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda harus digantikan dengan pelatihan kerja bagi Anak.Kata Kunci : Pidana Denda, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.AbstractThis legal research aims to analyze the imposition of fine for a child who commits sexuality within  The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS. This research used normative legal research with prescriptive characteristic. This research used statute approach and case approach. The legal material consists of primary legal meterials and secondary legal materials, the legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive sylogism law method. The result shows that Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System has erased the provision on fine towards Juvenile Delinquency through the change of fine into work training form so they can’t be imposed by fine except in the form of work training. The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS shows that is still such fine imposition towards Juvenile Delinquency which is not transferred into work training. The prosecutors and the judges in the mentioned verdict didn’t apply the provision of Article 71 paragraph 3 Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System on indictment and conviction.Keywords : Fines, Juvenile Delinquency, Sexuality
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI (PECANDU) DI INDONESIA Lanang Kujang Pananjung; Nevy Nur Akbar
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40528

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri (Pecandu) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri ditinjau dari  UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci : Penyalahgunaan narkotika, Narkotika, Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) AbstractThis legal study aims to describe and study the problem about the the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the abuse of narcotics for himself (users) in Indonesia. This research is a normative law descriptive qualitative approach. This research uses primary and secondary data. Data collection techniques used by way of literature study. Data analysis techniques used in the writing of this law is qualitative. These results indicate the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the crime of drug abuse in terms of Act No. 35 of 2009 on Narcotics.Keywords: Drug abuse, Narcotics, The Role of the National Narcotics Agency (BNN).
Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta BIntang Krins Tambunan; Supanto -
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.68144

Abstract

This study aims to determine the urgency of the implementation of rehabilitation by the National Narcotics Agency against narcotics users in eradicating narcotics abuse and illicit drug trafficking in Indonesia. This research is normative legal research, prescriptive in nature, using primary and secondary legal materials, which are analysed using a deductive logic reasoning method. The technique of collecting legal materials used is called literature study. To support the legal chart, interviews were conducted with the Surakarta City National Narcotics Agency. The results showed that the implementation of rehabilitation for narcotics users has not been fully implemented in accordance with what has been regulated in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out with the basic rules of the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the rules below. From these regulations, it has been regulated about the obligation to carry out rehabilitation and the mechanism for implementing the rehabilitation of a person if proven to be a narcotics user. But there are still cases that give prison sentences to narcotics users. As narcotics users are people who are sick both physically and psychologically, rehabilitation is intended for narcotics users to cure narcotics users from dependence on narcotics.  
FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA Yumna Khalikah Khalis; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47407

Abstract

AbstrakIzin tinggal diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang merupakan suatu lembaga yang  mengatur masalah tentang lalu lintas orang asing ke wilayah Negara Republik Indonesia yangdilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia (UU No. 9 Tahun 1992). Dalam hal ini tidak terkecuali Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang sepanjang tahun 2019 telah memberikan Izin Tinggal bagi warga negara asing berupa Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Berikut data pemberian Izin Tinggal selama 3 tahun terakhir yang bersumber dari Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Studi ini menyatakan hasil berbagai faktor penyebab terjadinyapenyalahgunaan Izin Tinggal antara lain disebabkan oleh sponsor/penjamin, warga negara asing sendiri, dan faktor petugas imigrasi.Kata kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Izin TinggalAbstractResidence permits are issued or issued by the Immigration Office, which is an institution that regulates  matters concerning the traffic of foreigners to the territory of the Republic of Indonesia which is implemented based on a selective principle (selective policy). Based on this principle, only foreigners who can provide benefits, for the welfare of the nation, and the Republic of Indonesia and the people are not dangerous and order is also not hostile to either the state, or the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution who enter the territory. Indonesia (Law No. 9 of 1992). In thiscase, the TPI Surakarta Class I Immigration Office is no exception, which throughout 2019 has provided residence permits for foreign nationals in the form of Visiting Stay Permits (ITK), Limited Stay Permits (ITAS) and Permanent Stay Permits (ITAP) which are implemented by the Stay Permit Section. and Immigration Status. The following is the data that has provided a residence permit for the last 3 years which is sourced from the Report of the Head of the Office on the Performance of the Class I Immigration Office of TPI Surakarta in 2019. The type of research used in this research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented towards primary data (field research results). This study results from various factors causing the Stay Permit service, including those caused by sponsors / guarantor, citizens themselves, and immigration officers factors.Keywords : Crime, Abuse of Residence Permit
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK DI SURAKARTA Elvina Anggun Hapsari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40546

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder diperoleh langsung dari bahan pustaka serta data tertier berupa kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta disebabkan oleh pertama faktor kelainan seksual (Abnormal sexual) yang diderita oleh pelaku, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh pelaku, keempat faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, kelima faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keenam faktor mata pencaharian yang berhubungan dengan layanan jasa seksual waria yang dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang membentuk keadaan abnormal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka terdapat upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak kepolisan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi tindak pencabulan sejenis terhadap anak yaitu: upaya preventif, upaya represif, upaya persuasive serta pemberian pembinaan-pembinaan.Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan Sejenis Terhadap AnakAbstractThis research is aimed at finding out factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta and efforts done by the local law enforcer in preventing the crime experienced by children in Surakarta. This research is a qualitatively empirical law study, and surely using qualitative approach. The primary data for this research is interview. The secondary data is bibliographical reference while the third one is Bahasa Indonesia main dictionary, encyclopedia and other related references. The data then were collected through both field and bibliographical study. Next, the data were analyzed interactively. This study showed that there are some factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta. The first factor is sexual abnormality suffered by the perpetrator. The second is environment. The third is trauma experienced also by the perpetrator. The fourth is the lack of religious basis. The fifth is science and technology, while the sixth is livelihood that connects to she-male service that leads to sexual abnormality. In the basis of those factors above, it is suggested that police department and penitentiary in decreasing same-sex obscenity toward children in Surakarta, must carry out preventive, repressive and persuasive efforts and giving some understanding about the danger of the crime.Keywords: Criminological, Same-sex Obscenity Against Children

Page 10 of 28 | Total Record : 271

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue