Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
255 Documents
<![CDATA[MEKANISME KERJA BINA MARGA DAN UNIT LAKA POLRES KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN AKIBAT JALAN BERLUBANG (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN DAN BINA MARGA KLATEN) ]]>
<![CDATA[Tommy Pratama, Gumilang Adhi]]>;
<![CDATA[Subekti, ']]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47381
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Kerja Bina Marga dan Unit Laka lantas Polres Klaten dalam menangani Kasus Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) dengan mengambil lokasi di Bina Marga Klaten, Unit Laka lantas Polres Klaten dan Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif hukum. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara denganKepala Bina Marga Klaten, Kanit Laka Polres Klaten, Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Data sekunder yang terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 38 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara atau interview dengan responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana Bina Marga Klaten dalam kasus kecelakaan dapat dilakukan jika korban dapat membuktikan bahwa kecelakaan lalu lintas di luar dari kesalahan secara pribadi merujuk pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ. Penyelesaian ganti kerugian oleh Bina Marga Klaten dilakukandalam bentuk berupa materi. Selain itu Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten diantaranya melakukan beberapa tahapan yaitu: a) mengumpulkan alat bukti; b) saksi atas kecelakaan; c) menerapkan aturan secara normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci : Kerusakan Jalan; Kecelakaan lalu lintas; Dinas Bina Marga; Polres KlatenAbstractThis research aims to discover the working mechanism of Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and Bina Marga. This research applies empirical legal research or non-doctrinal research (social legal research) in which Bina Marga Klaten, Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and the traffic accident victims in Klaten District are selected as research objects. The characteristic of this legal study is descriptive. Qualitative approach is employed to ensure maximum result accuracy. This study uses primary and secondary data. The primary data were obtained from the interview with Head of Bina Marga Klaten, Head of Laka Lantas Unit on Klaten Highway and also the traffic accident victims in Klaten District. The secondary data are KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Act Number 22 of 2009 and Act Number 38 of 2004. The technique of data collection is interview conducted between researcher and respondents. The research results that Bina Marga Klaten criminal liability on traffic accident is possibly implemented only when the victims can prove that the traffic accident happened not because of their self-carelessness. It refers to provision of Article 236 UU LLAJ. Reimbursement by Bina Marga Klaten are given in the form of cash. Furthermore, Klaten Highway Patrol is to perform the settlement of traffic accident case by (a) collecting evidences; (b) finding eyewitness of the happened traffic accident; (c) performing the normative regulation based on Act Number 22 of 2009 concerning to road traffic and transportation.Keywords : Potholes; Traffic accident; Dinas Bina Marga; Klaten Highway Patrol ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Amalia R, Rizky]]>;
<![CDATA[Sulistyanta, ']]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47398
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.Kata Kunci : Debt Collector; Perampasan; Reserse Kriminal; Tindak Pidana.AbstractThis study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Surakarta City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Surakarta. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.Keywords : Debt Collector; Deprivation; Criminal Detective Unit; Crime.]]>
<![CDATA[HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Basworo, Naufal Nabawi]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>;
<![CDATA[Setiyanto, Budi]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47412
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang didapati serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional, seperti dalam problematika dalam peraturan tindak pidana narkotika, kurangnya sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal mengupayakan agar rehabilitasi dapat sesuai sasaran dan tujuan disamping hambatan yang ditemukan, Badan Narkotika Nasional tengah berupaya untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengedukasi sumber daya manusia yang terdapat di Lembaga Permasyarkatan agar dapat melakukan rehabilitasi, serta meningkatankan anggaran rehabilitasi dan menyusun program-program rehabilitasi sesuai dengan anggaran.Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis study aims to determine the obstacles encountered and what efforts are made by the National Narcotics Board in implementing criminal sanctions for the rehabilitation of narcotics abusers and addicts. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. Data collection techniques through interviews and literature study. Research location at the National Narcotics Board. The results of this study, it is known that in implementing criminal sanctions for rehabilitation against narcotics abusers and addicts, there are several obstacles encountered by the National Narcotics Board, such as problems in the regulation of narcotics crime, lack of facilities and infrastructure, and financing. In terms of making the rehabilitation work according to the targets and objectives in addition to the obstacles found, the National Narcotics Board is trying to submit a revision of Law Number 35 of 2009 on Narcotics to the president and the House of Representatives, educating human resources in the Penitentiary carry out rehabilitation, as well as increase the rehabilitation budget and prepare rehabilitation programs according to the budget.Keywords : Narcotics Crime, Rehabilitation, Research.]]>
<![CDATA[PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE) ]]>
<![CDATA[Nadhiroh, Siti]]>;
<![CDATA[Subekti, ,]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58963
<![CDATA[AbstractThis research aims to analyze the criminal of job training on children who commit criminal of copulation in The District Court of Muara Enim Case Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre is it proper with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice. This research used normative legal research with prescriptive and applied characteristic. This research used case approach. The legal materials consists of primary legal materials and secondary legal materials. The legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive syllogism law method. Based on the results of the research, the author can conclude that the criminal of job training in The District Court of Muara Enim Case Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre in the form of job training for 2 (two) months incompatible with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice which states that job training is imposed for a minimum of 3 (three) months and a maximum of one year. The provision of time is used as a benchmark for children to master the criminal skills of job training to the fullest, discipline and work ethic can be embedded well in children, and can be restore the child's psychological condition. The decision that impose a job training on a child below the minimum time will be not effective.Keyword: Criminal Job Training; Children; Copulation AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pidana pelatihan kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan pidana pelatihan kerja di kenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama satu tahun. Ketentuan waktu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur Anak untuk menguasai keterampilan pidana pelatihan kerja secara maksimal, kedisiplinan serta etos kerja dapat tertanam baik pada diri Anak, dan dapat memulihkan kondisi psikologis Anak. Putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak di bawah batas waktu minimal maka tidak akan efektif.Kata kunci: Pelatihan Kerja; Anak; Persetubuhan]]>
<![CDATA[ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN ]]>
<![CDATA[Putra, Danu Surya]]>;
<![CDATA[Ginting, Rehnalemken]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47728
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Riesa Putri, Rachmadhani Mahrufah]]>;
<![CDATA[Subekt, ,]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47328
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan metode deduksi. Ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini akan menarik kesimpulan berupa bagaimanapengaturan tindak pidana pada Anak sebagai penyalahguna narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dikenai sanksi berupa tindakan dan pidana. Anak sebagai korban penyalagunaan narkotika juga mendapatkan perlindungan dari negara dan lembaga pemerintah.Kata kunci: Anak, Penyalahgunaan narkotika, Tindak pidanaAbstractThis study purpose is to find out the arrangement of narcotics abuse criminal acts on children in Indonesian positive law. This research is a normative research which is prescriptive and applied research. This study uses a statutory approach. Source of data in this research are primary data and secondary data. The legal materials collecting technique is using document study or literature study. This research uses deduction method legal analysis. Provisions regarding narcotic abuse on children criminal acts are regulated on Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System, Law Number 23 of 2002 as last amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study will conclude on how the criminal acts arrangement of children as a narcotics abuser. Children as a narcotics abuser may be a sanction in the form of acts and crime. Children as victims of narcotics abuse also receive protectionfrom the state and government institutions.Keywords: Children, Narcotics abuse, Criminal acts]]>
<![CDATA[HAMBATAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Larasati, Titania Aurera]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47393
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap Anak yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yaitu meneliti data primer yang akan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden di LPKA Kutoarjo dan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak di LPKA Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Konsep pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun hambatan yang paling besar dalam mewujudkan reintegrasi sosial ialah masih belum terdapat program integrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dengan ini masyarakat masih belum percaya sepenuhnya dan mengucilkan atas keberadaan Anak ketika keluar dari LPKA. Ketidakberhasilan dalam mewujudkan reintegrasi sosial sebagai tujuan dari pembinaan dapat dilihat masih terdapat residivis Anak di LPKA Kutoarjo. Residivis Anak terjadi karena ketidaksiapan Anak untuk kembali ke masyarakat, karena mereka belum memiliki keahlian tertentu yang digunakan sebagai bekal. Terdapat program pembinaan keterampilan di LPKA Kutoarjo namun pembinaan keterampilan dinilai hanya untuk sekedar mengisi waktu luang karena dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena kendala yang ada sebagai hambatan dalam mewujudkan tujuan pembinaan, kendala seperti masih kurang lengkap terkait sarana dan prasarana sehingga Anak kadang malas untuk mengikuti program, sehingga program berjalan kurang maksimal.Kata kunci : Hambatan Pembinaan; Anak; LPKA; Reintegrasi SosialAbstractThis study aims to discuss the perceived obstacles in the implementation of a coaching program for Children provided by the Kutoarjo Child Special Development Institute (LPKA) in realizing social reintegration. The method used in this study is an empirical research method with descriptive nature. The approach in this research is a qualitative approach. The legal material used in this study is primary legal material that is examining primary data that will be obtained through interviews with respondents in LPKA Kutoarjo and secondary legal materials, namely library materials. Data analysis techniques using qualitative data analysis with deductive logic. The results of this study indicate that there are still many obstacles in the implementation of coaching towards children in LPKA Kutoarjo in realizing social reintegration. The concept of fostering personality and independence carried out by LPKA Kutoarjo has been implemented based on laws and regulations, but the biggest obstacle in realizing social reintegration is that there is still no integration program that directly involves the community so that the community still does not fully believe and isolate the existence Child when leaving LPKA. Failure to realize social reintegration as a goal of coaching can be seen that there are still Child Recidivists in LPKA Kutoarjo. Child recidivities occur because of the unpreparedness of children to return to the community, because they do not yet have certain skills used as provisions. There is a skills training program in LPKA Kutoarjo but skill development is considered to be just to fill free time because in its implementation it is still not optimal because of the constraints that exist as obstacles in realizing the development objectives, such constraints as incomplete related to facilities and infrastructure so that children are sometimes lazy to join the program , so the program runs less optimally.Keywords : Resistance Coaching, Child, LPKA, Social Reintegration]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 29/PID.SUS/2019/PN.SGN TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Stefanie, Vanessa Diah]]>;
<![CDATA[Ismunarno, ']]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58865
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimanakah Pertanggunjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara content analysis (analisis isi) terhadap Putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf untuk perbuatan pidana yang dilakukannya, dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya ada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana seseorang tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin, namun dalam Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku, yaitu dengan Pidana Penjara dan Denda.Kata Kunci: Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin, Pertanggungjawaban PidanaAbstrackThis article aims to describe and examine how criminal liability for perpetrators of using radio frequency spectrum without permission. This research is a normative legal research with a case and law approach. The nature of the research used is descriptive. The data source used in this research is secondary data. The technique of collecting legal materials in this study is library research. Normative legal research conducted by the author uses a content analysis of court decisions. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that a person will be criminally liable if his actions contain an element of error in the form of deliberate or negligence and there is no justification or excuse for the criminal act he has committed, and if seen from the point of view of his / her accountability, there is only someone who is capable of take responsibility for their actions, where a person is deemed capable of being accountable for their criminal acts. In Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, it is not clearly regulated how Criminal Liability for Perpetrators of Using Radio Frequency Spectrums without a license, but in the Law contains criminal sanctions where this can be one form of Criminal Liability for Perpetrators, namely by Prison Criminal and Fines.Keywords: Use of Radio Frequency Spectrum without Permit, Criminal Liability]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) ]]>
<![CDATA[Ayuningtyas, Nabila Chandra]]>;
<![CDATA[Subekti, ,]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58954
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan revenge porn yang semakin marak terjadi di realita masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan futuristis dan pendekatan deskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kondisi saat ini, masih belum terdapat payung hukum yang dapat memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban revenge porn. Korban kejahatan seksual, termasuk tindakan penyebaran konten pornografi atas dasar balas dendam dalam kasus ini memerlukan perhatian khusus. Minimnya perlindungan hukum bagi korban serta terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai rawan akan adanya kriminalisasi bagi korban, mengakibatkan banyaknya korban revenge porn yang enggan melaporkan atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan yang secara khusus diperlukan bagi korban revenge porn maupun kekerasan seksual berbasis gender siber lainnya.Kata Kunci: korban; pornografi balas dendam; perlindungan hukum. AbstractThis research aims to examine the legal provisions regarding to the protection of revenge porn crime victims which is increasingly happening in the reality of society. This study applies a prescriptive normative method using two approaches, namely the futuristic approach and the descriptive approach. The results of the study indicate that under current conditions, there is still no legal regulation that can provide special protection for victims of revenge porn. Victims of sexual crimes, including acts of distributing pornographic content on the basis of revenge in this case require special attention.The lack of legal protection for victims and there are several provisions of articles in the Pornography Law and the Information and Electronic Transactions Law which are considered prone to criminalization for victims, resulting in many victims of revenge porn who are reluctant to report their cases. Therefore, it is necessary to reform the criminal law related to the protection that is specifically needed for victims of revenge porn and other cyber gender-based sexual violence.Keywords: victim; revenge porn; legal protection.]]>
<![CDATA[Legal Protection For Victims Of Cyber Crime Hacking Through Online Games According To Indonesian Regulations ]]>
<![CDATA[Rizky, Muhammad]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69292
<![CDATA[This research aims to examine the problem of legal protection of personal data in online game accounts according to regulations in Indonesia. This research is a prescriptive normative legal research. This research uses a statutory approach. The data collection technique used by this research is literature study because this research uses secondary data as a source of research data whose sources are primary and secondary legal materials. This research uses qualitative data analysis techniques with a deductive thinking process. From this research, it is known that the regulations of cyber crime of hacking in Indonesia, in addition to formulating the criminal act, also formulates the legal protection of the cyber crime hacking victims. In general, the form of legal protection given to the victims of cyber crime hacking has the right to file criminal charges (procedural right). In addition, victims of cyber crime are entitled to restitution or compensation. In the case of hacking through online games, players whose accounts are stolen have the right to report the case to the authorities and are entitled to compensation from the online game developers in the form of a new account or whatever is stated in the EULA (End-User License Agreement) of the online games.]]>
