cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 7   8   9   10   11 
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nurul Fatihah Manfaati; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47413

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai urgensi perlindungan jurnalis terhadap tindak pidana  pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan studi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa  bahwa penerapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap profesi jurnalis masih menjadi problematika dalam praktek litigasi, dikarenakan pasal 27 ayat (3) UndangUndang ITE bersifat Terlalu luas, sedangkan menurut Undang-Undang Pers persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pengajuan hak jawab,  hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Hakim Nomor: 42/ Pid.Sus/2019/PN Bir. tidak tepat karena selain seharusnya diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang diterapkan oleh Hakim tidak semuanya terpenuhi.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik, Pers. AbstractThis study aims to examine the urgency of protecting journalists against criminal defamation according  to Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law with a study of the Bireuen District Court decision Number 42 / Pid.Sus / 2019 / PN Bir. The research used normative or doctrinal legal research which are prescriptive. The sources of this research are included primary and secondary legal materials. The analysis technique that has been used was the syllogism method which uses deductive thinking patterns.  Based on the results of this legal research, it can be concluded that the application of criminal defamation according to article 27 paragraph (3) of the ITE Law on the journalist profession is still problematic in litigation practice, because article 27 paragraph (3) of the ITE Law is too broad, whereas according to the Press Law, reporting problems are resolved based on the mechanism of Law no. 40 of 1999 concerning the Press, namely submitting the right of reply, the right of correction, or a complaint to the Press Council. Based on this analysis, the Judge’s Decision Number: 42 / Pid.Sus / 2019 / PN Bir. is inappropriate because apart from being supposed to be resolved by a Press Council mechanism first, not all of the elements in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law as applied by the Judge are fulfilled.Keywords : Legal Protection, Judge’s Decision, Defamation, Press.
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN CHINA Rizqi Nurul Awaliyah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40551

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan  ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundangundangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan  analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan di Indonesia dan China. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Perundangundangan tentang tindak pidana korupsi di China yaitu Criminal Law Of The People’s Republic Of China yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang ancaman sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci : Perbandingan hukum, sanksi pidana,  korupsiAbstractThis study was to compare the threat of criminal sanctions in corruption under the laws of Indonesia and China. The comparison includes the similarities, differences in the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature study and data analysis used is the syllogism with deductive approach Based on the comparison of the threat of criminal sanctions in corruption under the laws of Indonesia and China there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be known strengths and weaknesses of the respective laws and regulations in Indonesia and China. So, from this comparison can be found some of the advantages of legislation on corruption in China is Criminal Law Of The People’s Republic Of China can be input for the renewal of legislation on sanction corruption in Indonesia so that the settings on the threat of sanctions corruption in Indonesia can be better.Keywords: Comparative law, criminal sanctions , corruption
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.PDG) DHANIA ALIFIA; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47729

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh ayah kandungnya dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa undang-undang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan ayah kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai hal terkait perlindungan bagi anak sebagai korban. Namun dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, hakim nampak kurang memperhatikan aspek perlindungan bagi anak sebagai korban karena dalam putusan hakim tidak menjatuhkan pemberatan pidana kepada pelaku sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang dan tidak ada penetapan restitusi.Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Anak sebagai korban, Perlindungan AnakAbstractThe aim of this research is to know the legal protection for children who are the victims of abuse by his father in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. This study is a doctrinal law or normative legal research. Legal materials that used in this legal writing is a primary legal material such as child protection laws and other legislation that relating to the protection of children as victims, and also secondary legal materials, such as journals, books, and other literatures. This research provides the argumentation based on the research result about the legal protection for children who are victims of abusement by his father. The statte approach and case approach are used in this study. This research used literature review tecnique of data collection and deductive syllogism tecnique of data analysis. Based on the results of research and discussion, many legislation in Indonesia has been set various things that related to legal protection for children as victim. But, in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/PN/Pdg, the judge appears not pay to attention to aspects of child legal protection as a victim because in the verdict, the judge did not impose criminal weighting for perpetrators and there’s no restitution.Keyword: Domestic Violence, Child as Victims, Child Protection
PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA Avadeo Yurist; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40581

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.Kata Kunci: Cybersex, Aplikasi, OnlineAbstractThis aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.Keywords: Cybersex, Applications, Online
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47741

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih terdapat kekurangan terutama dari segi fasilitas. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum dan hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kinerja para petugas. Sementara kekurangan di bagian fasilitas dilakukan dengan cara pemberian saran kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu fasilitas.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.AbstractThis legal writing examines the form of legal protection of the rights of the child prisoners in the process of guidance which is contained in Kutoarjo Class I Special Penitentiary. The writing of this law is a descriptive empirical legal research. This writing uses a qualitative approach. The type of data used is primary data as well as secondary data. In this study, data collection techniques used by the authors to collect primary data are : interviews and document studies, analytical techniques used are qualitative data analysis. The results showed that the legal protection of the rights of the child prisoners in the guidance process that existed in the Kutoarjo Class I Special Penitentiary still lacked especially in terms of facilities. Therefore the form of legal protection and the rights for the child prisoners is by improving the performance of the officers. While the shortage in the facility is done by giving advice to the government to improve the quality of facilities. Keywords : Legal protection, Child Prisoners, Child Special Penitentiary.
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI Dhian Widhyastuti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40595

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap terdakwa justice collaborator oleh hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deduksi silogisme. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa diberikan status sebagai justice collaborator oleh hakim dalam pemidanaannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang terdapat didalam UU PTPK. Padahal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK yang dikebakan oleh hakim terhadap terdakwa terdapat ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus adalah bahwa terdakwa diberikan status justice collaborator oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dianggap telah signifikan dan membantu penggungkapan tindak pidana korupsi ini. Melihat bahwa putusan hakim dibawah ketentuan minimum khusus, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh hakim, dikarenakan hakim tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini di Indonesia belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas terkait dengan pemidanaan terhadap justice collaborator. Sehingga masih ditemukan adanya perbedaan antara pemidaan terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator.Kata Kunci: Pidana di bawah minimum khusus, Pedoman Pemidanaan justice collaborator.AbstractThis research aimed to analyze the condemnation of justice collaborator defendant by judge in its verdict sentencing below special minimum punishment provision. This study was a normative law research that was prescriptive in nature. This research employed case and statute approaches, while data type and data source employed consisted of primary and secondary ones. Technique of collecting law material used in this study was library or document study. Technique of analyzing data used was syllogism deduction one. The result of research showed that Verdict Number: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst decided that the defendant with justice collaborator status was condemned with 2 (two)-year imprisonment by the judge. The judge’s verdict was not consistent with the special minimum provision as included in UU PTPK. Meanwhile Article 6 clause (1) letter a of UU PTPK the judge has imposed to the defendant contains the minimum and maximum provision of condemnation. One of judge’s rationales in sentencing the defendant below special minimum punishment provision was that the defendant was given justice collaborator status by public prosecutor. The information given by the defendants was considered as significant and helpful to reveal this corruption crime. Considering the judge’s verdict still below the special minimum provision, it should not be made by the judge because the judge cannot make decision in contradiction with the law. Until today there had been no clear guidelines of condemnation related to the condemnation of justice collaborator. Thus, there are still some variations in the condemnation of defendant with justice collaborator status.Keywords: Crime minimum sentence, Special Minimum Condemnation Provision
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI WHISHTBLOWER (PENIUP PELUIT) DENGAN JUSTICE COLLABOLATOR (PELAPOR PELAKU) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Anisa Roshda Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31992

Abstract

AbstrakAdapun tujuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlandaskan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Saksi dan Korban lahir untuk menunjukkan niat baik dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. Dalam kasus korupsi Lembaga Saksi dan Korban dan instansi hukum yang lain bekerja sama untuk perlindungan kepada saksi atau korban yang menjadi seorang whistleblower and justice collabolator untuk bekerjasama dengan aparat hukum untuk memberikan keterangan beserta informasi kepada aparat hukum untuk ditindak berdasarkan hukum,dan seorang saksi korban yang telah memberikan informasi akan mendapatkan award berupa pengurangan hukuman sesuai dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.Kata Kunci : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,Whistleblower, Justice collabolator.
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt) Armeraliesty Kusuma Manggarensi; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58832

Abstract

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang benar terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt pertimbangan hakim menggunakan Pasal 114 ayat  (1) Undang-Undang Narkotika yang  didalamnya  menyebutkan minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam putusan khusus anak berarti menggunakan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 tahun. Sedangkan, dalam UU SPPA pada Pasal 7 ayat (2) dibawah 7 tahun anak harus diupayakan diversi.Kata Kunci : Narkotika; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.AbstractThis study describes and investigates set of problems, first how the arrangement of drug criminal act done by children in criminal law of Indonesia. Second, how the right criminal responsibility  to  children  as drug couriers in Verdict  Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. This research is prescriptive normative law research. This study uses primary data and secondary data. Technique of collecting law materials which is used is case approach. The analyse technique used is deductive method. The result of research shows that in Verdict Number 3/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skt, the judge’s consideration uses of Article 114 paragraph (1) Law Narcotics which states in it minimal 5 years and maximal 20 years in prison. In particular verdict of children, it means that by using Judicature System of Children’s Crime (UU SPPA), children will only get a half of adult punishment. But, in the verdict judge sentences prison punishment under 1 years. Meanwhile, in UU SPPA Article 7 paragraph (2) children under 7 years must be tried diversification.Keywords : Narcotics, Children, Judicature System of Children’s Crime
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KDS) Tri Desy Maharsono; Lushiana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40614

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds yang telah dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dan menemukan kesepakatan diversi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris untuk meneliti mengenai penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kudus yang dibahas dengan pendekatan kualitatif. Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan orang dewasa yang mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari karena luka berat yang dideritanya. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP, berdasarkan hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati menyarankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan bahwa Hakim melakukan diversi dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi pelaksanaan diversi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Aparat penegak hukum pada tingkat kepolisian dan kejaksaan juga telah salah menerapkan hukum dalam melaksanakan diversi, karena telah melampaui batasan diversi yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Diversi, Pengadilan Negeri Kudus, Pencurian dengan Kekerasan.AbstractThe research aims to determine the implementation of the diversion of theft with violence in the children case number 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds which has been done by the Judge in the District Court of Kudus and decree a diversion deal. This legal research used empirical legal writing method to examine the implementation of diversion in the District Court of Kudus which is discussed by qualitative approach. The minor committed a violent theft crime along with an adult causing the victim to be hospitalized for seven days due to severe sustained injuries. The minor was charged with an alternative indictment, in Article 365 paragraph (2) to the 2nd and 4th of the Criminal Code or Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code, based on the case Probation Institution (Bapas) of Pati suggested that the minor should be in LPKA Kutoarjo. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014.Keywords: Diversion, District Court of Kudus, Theft with Violence.
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Hakim Nomor 1036/ Pid.B/2008/PN.DPK dan 511/Pid.B/2009/PN.TNG) Ria Hartati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32322

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan mengetahui implementasi pemidanaan dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan 2 (dua) putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG.Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis  hubungan  antara  pengaturan,  menjelaskan  permasalahan  dan  mungkin  memprediksi pembangunan hukum pada masa depan. Penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk penelitian yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Sumber data sekunder yang digunakan mengcangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Teknk pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum. Semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran otentik.Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, pemidanaan terhadap pembunuhan dengan cara mutilasi dapat di dakwa dengan Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Implementasi Pemidanaan dari kedua putusan sudah tepat. Perbedaan pemidanaan antara Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP terletak pada unsur perencanaan.Kata Kunci: Pembunuhan, Mutilasi, Pemidanaan.

Page 9 of 28 | Total Record : 271

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue