cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 10   11   12   13   14 
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN SINGAPORE PENAL CODE Rahmatika Damayanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40742

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura Bagian XII tentang Pelanggaran Terkait Koin dan Setempel Pemerintah serta Bagian XVIII tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank khusunya mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pamalsuan uang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara terperinci oleh masing-masing negara tersebut. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kebaharuan hukum di masing-masing negara.Kata kunci : sanksi pidana, pemalsuan koin, mata uang kertas, Indonesia, SingapuraAbstractThe aim of this research is to describe the comparison on regulation of counterfeiting in Legislation Number 7 Of 2011 about Currency and Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin and Goverment Stamps and Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes and Bank Notes especially on the punishment for the actor of counterfeiting. This normative legal research is descriptive an applied through legislation and comparative approach. The legal materials used in this legal writing are primary legal materials in the form of legislation related to counterfeiting and secondary legal materials in the form of books and journals related to counterfeiting. This research used literature review technique of data collection and deductive technique of data analysis with syllogism method. Based on the analysis, regulation on the punishment for the actor of counterfeiting has been regulated in detail by each country. The differences and similarities of those regulations can be used as consideration for law innovation on each country.Keyword: punishment, counterfeiting coin, currency notes, Indonesia, Singapore
IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN) Imam Fathurrohman; Mahatma Paramanandana Pranata
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40480

Abstract

AbstractThis study aims at investigating the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan and the constraints and efforts to deal with the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. This research used descriptive empirical research method. The research was done at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. The data of the research consisted of primary and secondary ones. The former were obtained directly through observation and in-depth interview with informants, namely: the correctional officers of Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan, and the latter were obtained from library materials or literatures. The data of the research were gathered observation and in-depth interview with informants. They were then analyzed qualitatively by using the interactive model of analysis. The results of the research are as follows. Firstly, the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan has been carried out in accordance with the prevailing provisions with reference to the regulations government and regulations Correctional Institution. 2) The constraints encountered in the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan result from matters of the convicts, correctional officers and community, the facilities and infrastructures of the Correctional Institution. The efforts to deal with the constraints convicts are conducting personality and self-reliance nurturing by nurturing and guiding the convicts so that they become better and go back to the community life, which is fruitful to the homeland, nation, and state but are not committed to violations, the efforts of the correctional officers by improving the human resources of the correctional officers, dispatching them to attend education and training so that they become professional. The efforts of the constraints community so that Correctional Institution officers to be able to call upon the community by giving the opportunity to the public to visit the Correctional Institution. In term of facilities and infrastructure of the Correctional Institution, the Correctional Institution of Batu Nusakambangan has established cooperation with related parties.Keywords:Implementation, convict nurturing pattern, and Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan.AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dan mengetahui kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, sedangkan dalam penelitian hukum termasuk jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, dan juga data sekunder yang diperoleh penulis dari bahan-bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi langsung pada obyek yang diteliti, sedangkan untuk teknik analisis data yang ditempuh oleh penulis adalah dengan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, yaitu dari kendalanya terdapat kendala narapidana, petugas dan masyarakat, serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan, sedangkan upaya dari kendala narapidana dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara, upaya dari kendala petugas dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, upaya dari kendala masyarakat yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan upaya dari kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.Kata Kunci: Implementasi, Pola Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Aldrian Bagus Frananta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47383

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pemaksimalan dalam pemenuhan hak  kompensasi pada korban tindak pidana terorisme yang berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Analisis tersebut meliputi mekanisme dalam pemberian kompensasi, faktor pengaruh dalam pemberian kompensasi, kesesuaian peraturan dan implementasi pemenuhan hak kompensasi yang ada di dalam putusan tersebut dan kelemahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primerberasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian dan kekurangan dalam pemenuhan hak kompensasi dan perlindungan hukum yang dilakukan LPSK selaku Lembaga negara yang bertugas untuk memenuhinya. Apa yang diharapkan terjadi dan implementasinya masih ada yang tidak sesuai dan menambah kerugian korban karena faktor baik Undang-undang, perangkat negara dan korban sendiri. Melihat juga dari peraturan yang mengatur tentang pemenuhan kompensasi yang masih memiliki kelemahan.Kata Kunci : Kompensasi, terorisme, perlindungan hukumAbstractThis legal writing has an objective to elaborate the fulfillment of compensation rights to victims of criminal  acts of terrorism based on Act No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. The analysis includes the mechanism for awarding compensation, the influence factor in providing compensation, the suitability of regulations and the implementation of the fulfillment of compensation rights contained in the judgement and the weaknesses of Act No. 31 of 2014. This research is a prescriptive normative law research. This legal writing uses primary law material and secondary law material. Primary law material comes from the legislation. Secondary law materials consist of text books, law journals, and the internet. The analytical technique used is deductive syllogism. Based on the results of the study showed that there are still mismatches and deficiencies in fulfilling the right to compensation and legal protection carried out by LPSK as a state institution whose duty is to fulfill them. What is expected to occur and its implementation  are still inconsistencies and add to the loss of victims due to factors both the law, the state apparatus and victims themselves. See also the regulations governing the fulfillment of compensation which still has weaknesses.Keywords : Compensation, terrorism, legal protection
TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA Mona Tiur Asihwati Tambunan; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40521

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta dan upaya apa yang seharusnya dilakukan agar hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif yaitu menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudia dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsipprinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penceamran air di Kampoeng Batik Laweyan belum berjalan baik. Terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalisasikan hukum pidana dalam menanggulanggi tindak pidana penceamaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan adalah perlu adanya pengawasan yang dari pemerintah dan masyarakat mengenai pembuangan limbah yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Air, Kampoeng Batik Laweyan.AbstractThis study aims to show the optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta and efforts that should be done overcoming crime. The research method used is a method of non doctrinal. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is qualitative-descriptive analysis with interactive model to sorting data from research and associated with the theories, rules and literature. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. There are several results it has not worked well and not according to regulation. Obstacle facing optimization criminal law in Kampoeng Batik Laweyan is less routine couching and counseling about the law Eforts should be made in optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta is control from the government and society about river polluted from waste and the government must be explicit for give a warning or punishment to company who break the legislation.Keywords: Criminal Law, Water Pollition, Kampoeng Batik Laweyan.
REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 Donovan Typhano Rachmadie; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47400

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana penerapan artificial intelligence pada  tindak pidana malware berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan. Perkembangan teknologi telah merubah kehidupan masyarakat, akibat perkembangan tersebut dunia menambah dimensi kehidupan yang mana hal itu selaras dengan berkembangnya kejahatan teknologi. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan AI dalam tindak pidana malware merupakan kategori computer-related crime karena pemanfaatan komputer dan teknologi AI sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan. Aturan-aturan pidana yang dapat menjerat perbuatan tersebut adalah KUHP, UU Hak Cipta, UU TPPU, UU Transfer  Dana, UU Dokumen Perusahaan, Permenkominfo no 20 tahun 2016 dan UU Terorisme. Namun UU ITE  sebagai lex specialis  dan lex posterior merupakan hukum positif yang paling tepat dalam menjerat tindak pidana tersebut meskipun terdapat kelemahan bahwa tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan mengenai malware dan AI. Kata Kunci : Malware; Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan; Cyber Crime; UU ITE.AbstractThis study aims to determine the criminal regulation for the application of artificial intelligence in criminal  acts of malware based on criminal law in Indonesia, especially in Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research is a type of normative legal research that is prescriptive in nature with the law approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The study uses primary, secondary and related non-legal material. Technological developments have changed people’s lives, as a result of these developments the world added a dimension of life which was in harmony with the development of technological crime. The results showed that the application of AI in malware criminal acts is a category of computer-related crime due to the use of computers and AI technology as a tool in committing crimes. Criminal rules that can ensnare such acts are the Criminal Code, the Copyright Act, the TPPU Law, the Fund Transfer Act, the Company Document Law, the Ministry of Communication and Information No. 20 of 2016 and the Terrorism Law. However, the ITE Law as lex specialis and lex posterior is the most positive positive law in ensnaring these crimes despite the weakness that there is no explicit mention of the regulation regarding malware and AI.Keywords : Malware; Artifical Intelligence; Cyber Crime; ITE Law.
RELEVANSI KONSTRUKSI PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI SARANA STRATEGIC LAWSUIT AGAINTS PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPS) DALAM KONFLIK LINGKUNGAN HIDUP Vincentius Dhanang Widhianta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40541

Abstract

AbstrakPandangan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari faktor produksi telah menggiring perilaku para pelaku ekonomi untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dan cenderung melakukan tindak pidana lingkungan. Berdalih kelanggengan aktivitas bisnis (profit and prosperity), para pelaku ekonomi terkadang juga tidak segan menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai alat bantu (supporting tools) untuk mengintimidasi setiap pihak yang berusaha berpartisipasi menghalangi/ menghambat aktivitas bisnis mereka. Di negara barat  (Amerika Serikat) fenomena ini sering disebut sebagai SLAPPs (Strategic Lawsuit Againts Public Participation). Sebagai wacana baru dalam hukum pidana lingkungan Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan apakah konstruksi pasal pencemaran nama baik cukup relevan dan kompatibel digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam konflik lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskripsi, dimana dalam melaksanakan penelitian menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,.disimpulkan bahwa relevansi formulasi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik) yang digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup tidak boleh melewati batas-batas parameter yang telah ada.Kata Kunci: SLAPPs, pasal pencemaran nama baik, konflik lingkungan hidup.AbstractThe view of puts the environment as part of the production factors have been herding behavior of economic actors to explore natural resources excessively and tend to commit environmental crime. Quibble permanence business activity (profit and prosperity), economic actors sometimes do not hesitate to use defamation act as supporting tools to intimidate each participation is trying to block / inhibit the activity of their business. In western countries (United States) is a phenomenon often referred to as SLAPPs (Strategic Lawsuit Against Public Participation). As a new discourse in the Indonesian environmental criminal law, this study aims to elucidate whether the construction defamation quite relevant and compatible is used as a means SLAPPs in environmental conflicts. Type of this research is normative prescriptions, which is to conduct research using two approaches, statute approach and conceptual approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials through the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the relevance of the formulation of defamation in the Indonesian criminal law (Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Technology) SLAPPs used as a tool in the case of the environment may not cross the boundaries of the existing parameters.Keywords: SLAPPs, defamation act, environmental conflict.
Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian denan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman Widiyani Ratna Furi; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47716

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Putusan Nomor 201/Pid.B /2016/PN.Smn, dan Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Smn pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sleman menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Karena itu tidak selalu dan tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.Kata kunci : Disparitas Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan  AbstractThis study aims to determine the considerations of Sleman District Court judges imposing criminal decisions which give rise to disparity of sentencing on Decision of Sleman Distric Court Number 237/Pid.B/2014/PN.Smn, Decision of Sleman Distric Court Number 201/Pid.B/2016/PN.Smn, and Decision of Sleman Distric Court Number 344/Pid.B/2016/PN.Smn in cases of robbery. This research is a descriptive empirical legal research. Type of data used is Primary data and secondary data, with the technique of collecting legal materials used by the author is by interactive analysis models. The results showed that based on the judge's consideration in his decision, the judge of the Sleman District Court applied the crime in accordance with the law, and the judge's consideration had a clear justification basis. Because it is not always and not all disparity of sentencing are considered wrong and deviate from the juridical, sociological and philosophical aspects. What is important when a criminal judge must use coherent, objective and transparent guidelines. Keywords: Disparity of Sentencing, robbery
ANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISA PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg) Diah Kristi Sarah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40571

Abstract

AbstractThis study aims to determine the law criminal offense cases threatening and killing through electronic media means pursuant to Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code and its application through the consideration of judges in the Appeal Court Semarang No. 44 / Pid. Sus / 2014 / PT.Smg. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded that the regulation the regulation of criminal acts or threats of violence and murder through electronic media regulated in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions reviewed article 45 in conjunction with article 29 paragraph (3). High judge’s decision is not contrary to the law in the Criminal Code. That consideration of the judge in applying the Court of Justice ruling Semarang No. 44 / Pid.Sus / 2014 / PT.Smg is in compliance with applicable regulations, both according to the Law on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code. On the other hand the judge should also consider the issue of justice for the defendant by observing the fact.Keywords: Threats of violence, Murder and electronic media.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pengancaman dan pembunuhan melalui media elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pemnbunuhan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 29 juncto 45 ayat (3). Putusan hakim tinggi juga tidak bertentangan dengan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun KUHP. Di sisi lain seharusnya hakim juga mempertimbangkan masalah keadilan bagi terdakwa dengan melihat fakta persidangan.Kata Kunci: Ancaman kekerasan, Pembunuhan dan Media elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA Maya Novia Pramesthi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47736

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Yayasan KAKAK (Kepedulian untuk Konsumen Anak) Surakarta serta hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial yang berupa pendampingan dengan pemberian berbagai macam intervensi dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK Surakarta untuk anak korban eksploitasi seksual komersial dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dari segi pemenuhan hak asasi anak. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK berasal dari internal dan eksternal. Kata kunci : Anak Korban, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Yayasan KAKAK Surakarta. AbstractThe aim of this research is to know the form of the legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundation of Surakarta, and barriers faced by the KAKAK Foundation for providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation. The method used is the empirical legal research methods, with qualitative approach. Types of data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques using in this research are  field studies and library studies, while technical data analysis using is qualitative data analysis method of interactive analysis models. The results of this research showing that the KAKAK Foundation as one of the non-governmental organization (NGO) whose contribute in providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the form of mentoring by administering a variety of intervention and rehabilitation. Form of legal protection provided by the KAKAK Foundation of Surakarta for child victims of sexual exploitation for commercial as seen from the provisions of Act No. 23 of 2002 jo. Act No. 35 of  2014 jo. Act No. 17 of 2016 about  the Child Protection was appropriate in terms of the fulfillment of the rights of the child. As for the barriers faced by the KAKAK Foundation of Surakarta derived from internal and external.Key words: Child victims, Commercial Sexual Exploitation of Children, KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundations of Surakarta.
PENERAPAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA Fikri Hakim Achmad; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47746

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem database pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, implementasi sistem database pemasyarakatan dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Pelaksanaan sistem database pemasyarakatan di lapas kelas IIA Wirogunan terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi self service yang rusak, dan aplikasi yang tidak mendukung tahun kabisat.Kata Kunci: Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Database PemasyarakatanAbstractThis study aims to determine the implementation of the correctional database system to ensure the rights of detainees in class IIA prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the realization of the rights of detainees in Wirogunan class IIA prisons. This study includes the type of empirical legal research. The data source for this study uses the primary data source supported by the secondary data source. Data collection techniques are primary data obtained by observation and maintenance, while secondary data obtained from the literature study. By analyzing the data obtained are used qualitative data analysis techniques with interactive analysis model. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, the implementation of correctional database system can help the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners. implementation of the correctional database system in Wirogunan class IIA prisons has significant constraints in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners, ie unstable internet connection, broken self service application, and applications that do not support leap year. Keywords: correctional database system,  correctional institution, prisoner’s rights

Page 12 of 28 | Total Record : 271

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue