cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 249/Pid.B/2009/Pn.Kray) Tambunan, John Mikael
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32022

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 249/Pid.B/2009/PN.Kray). Penelitian ini penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdakwa Lanjar Sriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP karena dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Kata Kunci: kealpaan, tindak pidana, pertimbangan hakim.
IMPLEMENTASI PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS ANAK KORBAN DI PUSAT PEMULIHAN TRAUMA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA DEPOK Qamini S., Saras Hanin; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40627

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi dan kendala dalam pemulihan trauma psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Anak yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau tindak kekerasan yang menyebabkan trauma psikologis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis untuk memulihkan traumanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, implementasi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak korban terhadap pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok sudah cukup optimal karena telah dilakukannya pendampingan terhadap korban oleh tenaga ahli sempai kasus selesai, mengembalikan hak-hak anak korban yang sempat hilang, dan dapat pula menemukan fakta-fakta baru untuk di persidangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala yang dihadapi berupa minimnya pengetahuan tentang P2TP2A, Keluarga korban yang menghalangi korban ketika rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli yang menangani para korban dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai.Kata Kunci: Anak Korban, Pemulihan Trauma Psikologis, Hak-hak AnakAbstractThis research aims to analyze the type and the obstacles of the implementation of the rehabilitation of physylogical trauma of children victim at the Trauma Center of P2TP2A in Depok. This research is a descriptive empirical law research. This research used a qualitative approach. The types of data that this research used are primary data and secondary data. The techniques to collect data that this research used are interview, observation and documentary research. The child who had become a victim from a crime or an act of violence which caused physylogical trauma, in accordance with the regulations, has the right to obtain the rehabilitation to rehabilitate their trauma. Based upon the research which had done by the author, the implementation of the legal protection of the fulfillment of children victim rights at the Trauma Center of P2TP2A in Depok is optimal enough by the reasons of the accompaniment by the expert for children victim until the case had been closed, restored children victim rights that had been subside, and also it can help to discover new facts for the court. Therefore, in the implementation aforesaid it still has been found some obstacles to be faced, which are the lack of knowledge of what is P2TP2A, the victim’s family that has been interdict the children victim while in rehabilitation, the lack of expert to handle the victims, and the inadequate facility.Keywords: child victim, rehabilitation of physylogical trauma, children rights
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK, SEBAGAI INSTRUMEN MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI Budi Prasetya, Herlambang; Shafiyyul Fuad, Achmad
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32704

Abstract

AbstractThe aim of this article is to describe about how important are the role of public accountability and transparency in the government organization, to suppress, decrease and prevent corruption in Indonesia. Corruption in Indonesia have already been widespread and systemic. This crime has envenom and gnaw on nation and state life. Eliminating effort that already done lately is only partial and incomprehensive, which the result is ineffective to reduce corruption in Indonesia. therefore its necessary to use a new method that can be effectively eradicate corruption in Indonesia.Public Accountability and transparency have an important role in the effort to eradicate corruption. By way of public accountability and transparency we hope that it can increase public official responsibility towards the citizen. In the other hand, the citizen can be actively participating in the effort to prevent and eradicate corruption. So, with that we hope it can decrease, prevent and eradicate corruption in Indonesia.Keyword : public accountability, public transparency, citizen participation, corruption.Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya peran akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menekan, mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi diIndonesia. Korupsi di Indonesia telah menyebar secara luas dan sistemik. Kejahatan ini telah meracuni dan menggrogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan yang selama ini dilakukan hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang mana hasilnya kurang efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia. maka dari itu diperlukan cara baru yang dapat secara efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia.akuntabilitas publik memiliki peranan yang penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan akuntabilitas dan transparansi publik diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat.selain itu rakyat juga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi dari Indonesia.Kata kunci: akuntabilitas publik, transparansi publik, peran masyarakat, korupsi.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN KORPORASI (PT. INDOSAT MEGA MEDIA) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Priangga Jati, Alfath Gumilang
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan korporasi PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (library reseach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sologisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya mens rea. Prinsip pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara direktur yang menjalankannya adalah dengan prinsip identifikasi karena prinsip ini mengidentifikasikan alter ego yakni Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2 yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi sehingga segala pemikiran, keinginan dan tindakannya merupakan pemikiran, keinginan dan tindakan korporasi sehingga kesalahan pada Direktur Utama diidentifikasi kepada koporasi. Korporasi dan direktur (pengurus) merupakan subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana diberikan kepada masingmasing, dengan demikian pidana tambahan pada korporasi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok yaitu denda.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korupsi, korporasi, pemidanaanThis study is intended for knowing the form of criminal liability and corporate sentencing of PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) which commits corruption. This study uses normative research method with preciptive and applied research. This study uses conceptual approach and statue approach with type and data sourch in the form of primary and secondary legal materials. The techniques of collecting legal sourch of this study with document studies or library research. The techniques of analysis of legal materials used by writer in this research is by method of silogisme which use deductive thinking pattern. . The result of this study is a form of corporate liability of corruption which requiring the existence of mens rea. The principle of proper criminal liability for corruption commited by the corporation through director who manage it is identification principle because this principle identifies an alter ego that is Indar Atmanto as Director of PT.IM2 which has high enough positon, so that all though, whishes and action is the corporate though, whishes and action, so the mistake of director is identified to corporate. Corporations and directors are different legal subjects and stand sparated so criminal liability and criminal sanctions are granted to each.  Therefore the secondary sentence sanction to corporation of corruption perpetrator can’t stand alone without primary sentence sanction that is fine.Keyword: Criminal Liability, Corruption, Corporate, Sentencing.
MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Suryo Sudibyo, Biyas Hanindyo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40481

Abstract

AbstractMedical malpractice is a doctor’s mistake because they do not using their knowledge and skill in according with the standard profession that lead to patient injury or disability and even death. Malpractice is not necessarily related to the medical field, but malpractice carrier may occur in other professions. Basically malpractice is bad practice of people that carry out their profession or science in not fair way. However, due to medical field or health is directly related with a person’s life. Malpractice is identically related with the medical field. The old era of medical world is like unreachable field by the law, the development of public awareness about their need for legal protection, it makes the medical world not only as a civil relationship, but can be a criminal matters. It relates with Article 360 Penal Code seen as a form of medical malpractice act of omission or offense culpa. Malpractice is seen as a mistake or negligence of medical profession in carry out their job poorly, and it is causing the patient injured. In this case the law enforcement is very important. In this era the patients are no longer blind about their position. The information about healing action that will be taken by the doctor to help the patients becoming very important part to control the doctor works in a right procedure. The patients can keep or protect their importance and they will be avoided from bad medical practice. The purpose of this study was to answer the question of how regulation of medical malpractice in the Article 360 Penal Code. The research methods used by using legal research doctrinal or normative legal research through a case approach to medical malpractice cases done by dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG in 2007 at the Hospital Level III Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. The results obtained from the case study is in the Article 360 Penal Code, medical malpractice is set as a form of negligence and it is causing the others got seriously injured.Keyword: Medical malpractice, Crime, negligence.AbstrakMalpraktek medik merupakan kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia. Malpraktek sendiri tidak selalu berkaitan dengan bidang medis saja, tetapi malpraktek bisa terjadi pada pengemban profesi yang lain. Karena pada dasarnya malpraktek merupakan praktek buruk dari orang yang menjalankan profesinya dengan memakai cara atau ilmunya secara tidak wajar. Namun, karena bidang medis atau kesehatan berkaitan secara langsung dengan kesehatan bahkan nyawa seseorang maka malpraktek lebih sering melekat pada bidang medis. Dunia kedokteran yang dahulu seakan tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Dalam hal ini kaitannya dengan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana malpraktek medik dilihat sebagai bentuk tindakan kelalaian atau delik culpa. Malpraktek dilihat sebagai kesalahan atau kealpaan seorang pengemban profesi medis yang menjalankan prakteknya dengan buruk sehingga menyebabkan pasien justru terluka. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting. Pasien sudah tidak lagi buta mengenai kedudukannya. Informasi mengenai tindakan penyembuhan yang akan diambil dokter untuk pasien menjadi sangat penting untuk mengontrol agar dokter tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Sehingga kepentingan pasien tetap terjaga dan terlindungi dan dapat dihindarkan dari praktek buruk pengemban profesi medis. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan bagaimana pengaturan malpraktek kedokteran di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan dari kasus tersebut adalah di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik diatur sebagai bentuk kelalaian yang mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.Kata Kunci: Malpraktek medik, tindak pidana, kelalaian.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAANTERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 677/PID.SUS/2018/PN CBI) Kusuma, Rheza Andre; Novianto, Widodo Tresno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47384

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Putusan Hakim Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi  sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian berupa preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis, kedua Putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap korban.Kata Kunci : Dasar Pertimbangan hakim, Pelecehan Seksual, AnakAbstractThis study aims to determine whether the Judge’s Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi is in  accordance with the applicable laws and regulations. This research is a normative legal research with the nature of research in the form of prescriptive and applied research. The legal research approach uses a case approach. Types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study/document study. Data analysis was carried out using legal materials with deductive logic syllogism. The Judges’ Basic Considerations in making a decision in the Cibinong District Court Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi are Juridical and Sociological Considerations, the two decisions have not provided a sense of justice to the victim.Keywords : the basis of the judge’s judgment, Sexual harassment, Children
KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Widayati, Dewi Kuncoro; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan problematika yang menghambat  keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Pendekatan penelitianadalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode deduktif. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai efektif karena memberikan kontribusi besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menuai hambatan seperti dalam hal penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, konflik yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tumpang tindih kekuasaan diantara para penegak hukum, adanya indikasi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya pengaruh dari unsur politik, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi.Kata Kunci: Kinerja Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Efektivitas, Hambatan.AbstractThis research has a purpose to know the effectivity of Act No. 30 of 2002 about Corruption Eradication Commission (KPK) and the problems that blocking the KPK’s work in eradicating corruption in Indonesia. This research is a prescriptive normative law research. The research approach are the statute approach, the historical approach, and the conceptual approach. The data that used is secondary data, that includes the primary law material, secondary law material, and the tertiary law material. The data finding technique that used are  literature study. And the analysis techniques that used is the deductive method. Act No. 30 of 2002 about the Corruption Eradication Commission (KPK)  it’s very effective because it gives big contribution to the KPK in eradicating corruption in Indonesia. Corruption Eradication Commission (KPK) faces a lot of obstacles, as in the case of law enforcement on corruption, conflict involving the Corruption Eradication Commission (KPK), overlapping powers among law enforcement, the indication of the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) through a revision of the Constitution of of the Corruption Eradication Commission (KPK), the influence of political elements, as well as the lack of community participation in the fight against corruption.Keywords: The performance of the Corruption Eradication  Commission (KPK), Act No. 30 of 2002 about KPK,Effectivity, Obstacle.
KAJIAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DALAM PUTUSAN NOMOR. 319/PID.SUS/2018/PN PKL Cahya Pratiwi, Alya Citra; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47402

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang  Dilakukan Dengan Sengaja Memproduksi Dan Mengedarkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/Pn Pkl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undang, dan bahan hukum sekunder yakni dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisisi bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penulis menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap terdakwa.  Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaturan hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun 2014 tentang Perindustrian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut  membutuhkan pertimbangan hukum secara rinci terkait unsur-unsur delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera. Kata Kunci : Pidana, Konsumen, Putusan, Pertimbangan Hukum.AbstractThis article aims to find out about the Criminal Law Review of Criminal Acts Accidentally Producing and  Circulating Goods That Do Not Meet Indonesian National Standards (Study of Court Judgement Number 319 / Pid.Sus / 2018 / PN Pkl). The research method used in this article is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, namely provisions of statutory regulations, and secondary legal materials namely documents and literature. The technique of collecting legal material in this article uses library research or document studies. The data is processed using material analysis techniques with syllogism methods that use deductive thinking patterns. The results of the study stated that, the authors found other legal penalty that should have been alleged against the defendant. This research disscuss about criminal acts zam-zam water forgery which does not meet the standards according to consumer needs. The legal regulation applied in this case is article 120 Paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 3/2014 about industry. Judges in issuing decisions on such cases requires detailed legal considerations related to elements of offense committed by criminal offenders in order to impose sanctions that have a deterrent effect. Kaywords : Criminal, Customer, Decisions, Legal Considerations.
TINDAK PIDANA TRANSFER DANA MELALUI PERINTAH TRANSFER DANA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK (Studi Putusan PN Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.) Nurani, Widianika
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40542

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dalam hukum positif Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis deduksi silogisme, yaitu dengan mengajukan ketentuan pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 108/ Pid.Sus/2014/PN.Skt sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut analisis penulis, tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan menunjuk pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt tidak tepat, seharusnya hakim memberikan pertimbangan terhadap Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang didakwakan terhadap terdakwa.Kata Kunci: tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu , aturan, transfer danaAbstractThe purpose of this research are to know the rules of fund transfer fraud through fake funds transfer order criminal act in Indonesian positive law and to know the implementation through consideration of the judge in the District Court of Surakarta Number: 108 / Pid.SUS / 2014 / PN.Skt. This reserarch uses normative legal research or legal research doctrinal which has prescriptive and applied character. This research uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique uses deduction syllogism analysis technique, the technique present the regulation of fund transfer fraud through fake funds transfer order as the major premise, and the consideration of judges Surakarta District Court No. 108 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt as the minor premise, then the conclusion can be drawn. Based on the result, this research concluded that according to the writer’s analysis, the fund transfer fraud through fake funds transfer order case who is committed by Didik Hermawan as the defendant, his act refers to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer. The verdict of number: 108/Pid. SUS/2014/PN.Skt is inappropriate, the judge should give consideration to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer like the accusation filed by the prosecutors.Keywords: fund transfer fraud through fake funds transfer order, the rules, fund transfer
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Pramudha Wardani, Nindia Viva; Novianto, Widodo Tresno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47717

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom atau jamur letong di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran magic mushroom dapat dikatakan belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom di antaranya disebabkan oleh faktor undang-undang yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang melarang penggunaan magic mushroom, faktor penegak hukum yaitu terdapat keterbatasan jumlah personel, faktor sarana fasilitas yaitu tidak banyak laboratorium yang memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari magic mushroom secara teliti, faktor masyarakat yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang magic mushroom sebagai narkotika golongan I, faktor budaya yaitu dikonsumsinya magic mushroom sebagai kebiasaan masyarakat agar bisa berhalusinasi.Kata Kunci : Magic Mushroom, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum Abstract This article aims to know the factors that influece of law enforcement against the circulation of magic mushroom or letong  fungus in the region police law of Yogyakarta. This research is a descriptive empirical law research. Legal materials or data used is the primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The approach used is a qualitative approach. This research shows some factors causing ineffective of law enforcement againts magic mushroom in Special Region of Yogyakarta that are factor in the legislation that is not yet the existence of regulations prohibiting the use of implementing magic mushroom, i.e. law enforcement agencies there are factor the limitation of the number of personnel, means of facilities that is not much of a lab that has a tool that can be used to examine the contents of the magic mushroom accurately, society factor, i.e. ignorance of people about the magic mushroom as narcotics group I, factor of culture that is using magic mushroom as the habit of people to hallucinate. Keyword:  Magic Mushroom, Narcotics Crime, Law Enforcement

Page 12 of 26 | Total Record : 255

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue