Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
255 Documents
<![CDATA[ANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISA PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg) ]]>
<![CDATA[Sarah, Diah Kristi]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40571
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine the law criminal offense cases threatening and killing through electronic media means pursuant to Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code and its application through the consideration of judges in the Appeal Court Semarang No. 44 / Pid. Sus / 2014 / PT.Smg. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded that the regulation the regulation of criminal acts or threats of violence and murder through electronic media regulated in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions reviewed article 45 in conjunction with article 29 paragraph (3). High judge’s decision is not contrary to the law in the Criminal Code. That consideration of the judge in applying the Court of Justice ruling Semarang No. 44 / Pid.Sus / 2014 / PT.Smg is in compliance with applicable regulations, both according to the Law on Information and Electronic Transactions and the Criminal Code. On the other hand the judge should also consider the issue of justice for the defendant by observing the fact.Keywords: Threats of violence, Murder and electronic media.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pengancaman dan pembunuhan melalui media elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pemnbunuhan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 29 juncto 45 ayat (3). Putusan hakim tinggi juga tidak bertentangan dengan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun KUHP. Di sisi lain seharusnya hakim juga mempertimbangkan masalah keadilan bagi terdakwa dengan melihat fakta persidangan.Kata Kunci: Ancaman kekerasan, Pembunuhan dan Media elektronik.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE ]]>
<![CDATA[Kusuma Wardani, Dessy]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>;
<![CDATA[Lukitasari, Diana]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47739
<![CDATA[AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan MalaysiaPenal Code.Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupunMalaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan MalaysiaPenal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci : Perkosaan, KUHP Indonesia, MalaysiaPenal Code AbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, MalaysiaPenal Code]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERKEADILAN PANCASILA ]]>
<![CDATA[Kriswiansyah, Zarra Devina]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69868
<![CDATA[This study aims to examine how the effectiveness of restitution for Victims of Human Trafficking based on Pancasila values of justice. The type of research used by the writer for this study is normative-empirical legal research, and the nature of the research uses an applied perspective. Primary, secondary, and tertiary legal material is used for sources of this study. To collect the data and legal material the writer do studying literature and conducting interviews. The result of this study shows that the application of restitution that has been implemented in the Human Trafficking case viewed from the perspective of its effectiveness is still not effective in fulfilling the Pancasila value of justice because not all losses suffered by victims can be recovered. This is caused by several factors such as legal factors, law enforcement factors, and legal facilities. In an attempt to optimize the effectiveness of the implementation of restitution based on Pancasila values of justice, which in principle must consider the fairness between the Accused and the Victim, namely based on the principles of An Effective Remedy, the Principle of Victim Reparation, and the Principle of legal protection within the judicial and/or administrative system.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ratnadewi, Yuliana]]>;
<![CDATA[Setiyanto, Budi]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47743
<![CDATA[AbstrakPenelitian hukum ini mengkaji penerapan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan hambatan dalam penerapan diversi tersebut di Kepolisian Resort Klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat terwujud melalui upaya diversi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resort Klaten dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep restorative justice dan tujuan diversi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala ekternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi dan restorative justice di negara kita.Kata kunci : anak berkonflik dengan hukum, diversi, restorative justiceAbtractThe objective of this legal research is study the problem dealing with the implementation of diversion in solving criminal act of theft by children and the obstacles of the implementation of diversion in Police Resort of Klaten. This research is descriptive empirical law research with qualitative approach. This study uses primary and secondary data types. Mechanical collection of law data that are used by interview, observation and literature study. Data analysis techniques used in this legal research is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice can be fulfilled through diversion efforts to resolve the criminal act of theft by children in Police Resort of Klaten and this matter was in line with the Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which is reflected the restorative justice concept and the diversion’s objective that has been settled upon article 6 of Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which accomplish reconcilement between the victim and the children, solve the criminal act by children case outside of the court, prevent the children from the freedom’s deprivation, encourage the citizens to participate and enforce the children responsibility. Meanwhile, the obstacles of the implementation of diversion is the internal obstacle in the form of the lack of human resources and the less proper facilities in dealing the case, meanwhile the external obstacle is the legal protection unavailability that regulate diversion and restorative justice specifically in our country. Keywords : Juvenile Delinquent, Diversion, Restorative justice]]>
<![CDATA[PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Astuti, Anggit Dwi]]>;
<![CDATA[Ismunarno, ']]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47386
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota SemarangAbstractThis research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of SemarangKeywords : Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM JENIS PERBUATAN YANG DILARANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA DIFFERENCES THE TYPES OF ACTS PROHIBITED IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE ]]>
<![CDATA[Andiyani, Alivia Reva]]>;
<![CDATA[Ismunarno, ,]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58846
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dari segi jenis/bentuk tindak pidananya.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif komparatif analisis. Dari penelitian ini diketahui mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dan juga diketahui mengenai perbedaan pengaturan mengenai jenis/bentuk tindak pidana korupsi antara masing-masing negara yaitu mengenai definisi korupsi, ruang lingkup yang diatur dalam tindak pidana korupsi, jenis/macam tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai suap dan gratifikasi.Kata Kunci : Perbedaan, jenis perbuatan yang dilarang, korupsi, Indonesia, SingapuraABSTRACTThis study aims to explain the comparison of the regulation of corruption between Indonesia and Singapore in terms of the types / forms of the crime. This study uses prescriptive normative research. This research approach uses a statutory approach to answer the problem formulation. The data analysis technique is the deductive comparative method of analysis. From this research, it is known about the types of acts prohibited in the criminal act of corruption between Indonesia and Singapore and it is also known about the differences in regulations regarding the types / forms of corruption between each country, namely regarding the definition of corruption, the scope of which is regulated in the criminal act of corruption. , types / types of corruption and arrangements regarding bribery and gratuities.Keywords : Differences, types of prohibited acts, corruption, Indonesia, Singapore]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PENGATURAN DIVERSI DALAM MEMENUHI HAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pangesti, Resti]]>;
<![CDATA[Subekti, ,]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58874
<![CDATA[AbstractThis research was written to examine the suitability of the diversion arrangements in Article 7 Paragraph (2) of Law Number 11, year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with other laws and regulations in Indonesia. The method used in this research is the normative method which is prescriptive and applied, and uses the statue approach or statutory approach. The results of research conducted by synchronizing both vertically and horizontally according to the hierarchy of laws and regulations in Indonesia, show that the regulations regarding the diversion requirements stipulated in the SPPA are not in sync with other Indonesian laws and regulations because they violate the principle of non-discrimination and do not promote the best interests of Children, so that there is no real restorative justice. Based on this, it is necessary to re- examine the regulation of diversion requirements and be of concern to law enforcement officials and legislators to make a regulation that prioritizes the best interests of children in the juvenile criminal justice system.Keywords: synchronization; diversion; non-discrimination; restorative justice. AbstrakPenelitian ini ditulis untuk mengkaji kesesuaian pengaturan diversi pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, serta menggunakan pendekatan penelitian statue approach atau pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan mensinkronisasikan baik secara vertikal maupun horizontal menurut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat diversi yang diatur dalam UU SPPA tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya karena melanggar prinsip nondiskriminasi dan tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga kurang mewujudkan adanya keadilan restoratif. Berdasarkan hal tersebut, perlunya dikaji kembali mengenai pengaturan syarat diversi dan menjadi perhatian oleh para aparat penegak hukum dan pembuat peraturan perundang- undangan untuk membuat suatu peraturan yang mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak dalam sistem peradilan pidana anak.Kata kunci : sinkronisasi; diversi; nondiskriminasi; keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS CYBER BULLYING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mahendra, Prastya Agung]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih, ']]>;
<![CDATA[Pratiwi, Dian Esti]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47417
<![CDATA[AbstrakKajian etiologi kriminal diperlukan sebagai dasar pengambil keputusan untuk menangani kasus cyber bulling yang meningkat dewasa ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian etiologi terhadap tindak pidana cyber bullying dan upaya pencegahannya. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelaku tindak pidana cyber bullying adalah: (a) faktor intern: kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang; (b) faktor ekstern: kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku cyber bullying. Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana cyber bullying di Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dengan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan non penal dengan pendekatan moral.Kata kunci : Etiologi Kriminal, Cyber Bullying AbstractA criminal etiology study is needed as a basis for decision makers to handle cases of cyber bulling which are increasing today. The research aim to look at the etiological analysis of someone who commits the crime of cyber bullying and the prevented. This research uses a combination of juridical normative and empirical juridical research. The results showed that the factors that led to the perpetrators of cyber bullying were: (a) internal factors, including disappointment, resentment, and the perpetrator’s ignorance that his actions were prohibited by law; (b) external factors: advances in information technology that give birth to many forms and types of crime, permissive and authoritarian parenting in families, peer, chaotic, prejudiced and national cultural in society, and conflict encourages children or teenagers to become cyber bullying. Legal countermeasures against cyber bullying are criminal and non-penal measures. Penal efforts with actions taken by law enforcement officials and non-penal with a moral approach.Keywords : Etiology of Crime, Cyber Bullying]]>
<![CDATA[PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR) ]]>
<![CDATA[Murtika Sari, Aguita Bintang]]>;
<![CDATA[Rofikah, ']]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47733
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduksi, dengan menggunakan premis mayor yang diterapkan pada premis minor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyertaan terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan tersebut, Terdakwa Lucas Atjep Soegandi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut yang sebetulnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Concorsus Realis.Kata Kunci : Pencucian Uang, Perjudian Online, Penyertaan.AbstractThe aim of this research is to find out and review the form of Participation in Money Laundering known from the proceeds of online gambling practice and reviewing the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,by presenting major premises that applied ini minor premises. The result of the research shows that the participation setting listed in article 303 section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator, Lucas Atjep Soegandi as the charged has been found guilty of Money Laundering as a continual and less precise act because Money Laundering is Concorsus Realis.Keywords: money laundering, online gambling, and participation.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Materiil dan Penyertaan (studi putusan nomor 242/pid.b/2020/pn.smn ]]>
<![CDATA[Putri, Elma Veranita]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i1.64864
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum dilakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan penerapan tindak pidana materiil pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn sebagai tindak pidana kealpaan yang dilakukan bersama-sama karena dalam mewujudkan tindak pidana kealpaan terdakwa Isfan Yoppy Andrian dilakukan bersama-sama dengan saksi Riyanto dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah). Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada beberapa indikator kelalaian pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn yaitu terdakwa tidak mempertimbangkan faktor cuaca, terdakwa tidak mempertimbangkan faktor SDM, tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua murid, tidak adanya ijin dari kepala sekolah, dan tidak adanya musyawarah antar pembina pramuka. Sedangkan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan SOP pemasangan rigging stage yaitu tidak mensterilkan tempat pemasangan.]]>
