cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 6   7   8   9   10 
KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Alisya Fahrani; Widodo T. Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40620

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak  dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kulitatif. Berdasarkan data hasil penelitian di Yayasan Sahabat KAPAS Surakarta data menunjukkan kasus paling banyak atau menempati urutan pertama yang sering dilakukan oleh anak yang berada di LPAK ialah kasus tindak pidana asusila. Tahun 2014-2015 sebanyak 64 atau sekitar 50% jumlah kasus asusila tersebut lebih mendominasi dibandingkan dengan kasus lainnya seperti pencurian, penganiayaan, serta pembunuhan. Sedangkan di tahun 2016 dapat dilihat bahwa kasus asusila mengalami penurunan sebanyak 36 kasus, namun kasus asusila tersebut tetap menjadi kasus terbanyak yang dilakukan oleh anak di banding kasus lainnya. Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yaitu faktor  keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor pendidikan, faktor media massa. Pada  prakteknya ada beberapa hal yang telah di lakukan oleh pihak aparatur negara dan pemerintah dalam upaya mengurangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, yaitu: melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak dengan melakukan kegiatan seperti : sosialisasi Keluarga Ramah Anak; kegiatan parenting; kegiatan Forum Anak; Komunitas Peduli Anak, memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi, membangun hubungan yang berkualitas antara orangtua dan anak,  mengadakan penyuluhan di setiap sekolah, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan.Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Asusila, Yayasan Sahabat KAPAS.AbstractThis research is conducted to analyze the factors causing children commit immoral acts and how the form of prevention of immoral acts committed by children in the perspective of Criminology is. This research is a descriptive empirical law research. The researcher uses qualitative approach in this research. The types of data used in research are primary data and secondary data. The technics of collecting legal materials used are through interview, observation, and literature review. The law materials analysis uses qualitative method. Based on the result of the research in Sahabat KAPAS foundation Surakarta, the data indicates that immoral acts cases take the first place as the most frequently cases committed by the Children. From 2014 – 2015 there are 64 cases or 50% of immoral acts cases which is more dominated than any other cases such as thievery, persecution, and homicide. Meanwhile, in 2016, the immoral acts cases decreased about 36 cases. However, immoral acts cases still become the most cases committed by the children than any other cases. There are several factors causing immoral acts committed by children, which are family, social environmental, economy, educational, and mass media factors. In reality, there are several actions done by state apparatus and government in order to prevent immoral acts committed by children, which are the socialization of family loving children, parenting activities, children forum activities, communities caring for children, providing knowledge of education, health, and reproduction, building quality relationship between parents and children, organizing counseling in schools, and intensifying the handling of problems in crime-prone areas.Keywords: Children, Immoral Acts, Sahabat Kapas Foundation
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER PADA KASUS MALPRAKTEK DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Olivia Putri Damayanti; Neza Zakaria
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32332

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengtahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter dalam berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  indonesia  dalam  hal  seorang  dokter  melakukan malpraktek.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meliputi data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bahan pustaka.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang dihasilkan kesimpulan bahwa dokter tidak dapat dijatuhi  pertanggungjawaban  pidana  ketika  dalam  hal  pelaksanaan  pengobatan  terhadap  pasien dokter tersebut telah melaksanakan seluruh prosedur yang berlaku, jika terjadi kegagalan hal tersebut merupakan resiko medik.Kata Kunci: Dokter, Malpraktek dan Pertanggungjawaban Pidana.
PENYELESAIAN PERKARA ANAK DALAM BENTUK RECIDIVE (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA) M. Asadur Rifqi; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58955

Abstract

AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian  perkara  Anak dalam bentuk recidive dengan cara membandingankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Republic Act 9344 sebagai Undang-Undang anak di  Filipina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif. Pendekatan  yang digunakan  penulis adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, serta konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum adalah analisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan penyelesaian perkara Anak dalam bentuk recidive antara Indonesia dengan Filipina. Peraturan diversi di Indonesia tidak dapat mengupayakan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive) yang mana hal tersebut mencederai  prinsip  nondiskriminasi,  sementara  dalam  peraturan  diversis  di Filipina mempunyai cara tersendiri dalam menangani Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Indonesia dapat mengadopsi dan mereformulasi ulang peraturan mengenai recidive anak agar keadilan restoratif dalam proses diversi di Indonesia dapat terwujudkan.Kata Kunci: Diversi, Anak, Recidive, Keadilan Restoratif.AbtractThis research aims to determine the settlement of juvenile cases in the form of recidive by comparing Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System with Republic Act 9344 as the Juvenile Law in the Philippines. This is a normative law research that is prescriptive. The approach used by the author  is  a  legal,  comparative,  and  conceptual approach.  Techniques  of collecting legal materials performed with literature study. The technique of analysis of legal materials is the analysis of research results and discussion using the theories contained in the literature review. The results of this study show a comparison of the settlement of Anak cases in the form of recidive between Indonesia  and  the Philippines.  Diversion  regulations  in  Indonesia  do  not prosecute children who commit repeat offenses which violates the principle of nondiscrimination, while diversification regulations in the Philippines have their own way of dealing with children who commit repeat offenses. Indonesia can adopt and reformulate regulations on child recidivism so that restorative justice in the diversion process in Indonesia can be realized.Keywords: Diversion, Children, Recidive, Restorative Justice.
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA AKUN TWITTER SEBAGAI PENCEMARAN NAMA BAIK Risky Ana Setyoningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40639

Abstract

AbstractThis research was to describe and study the problems about the application of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year on Information and Electronic Transactions in Molly Andriana case by Sleman District Court Judge is in conformity or not  with the provisions of the applicable legislation. This type of research is normative research. This research is legal prespective. Secondary data types include primary legal materials, secondary and tertiary. Data collections techniques used in this paper is a literature study by reviewing existing legislation, research instruments such as the Code of Penal (Penal Code), Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, Decision Mahkamah Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008, Sleman District Court’s Decision No. 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, then technical analysis is deductive method. The result of result showed that the application of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions in the case of Molly Andriana is in conformity with the provisions of applicable laws in Indonesia. Application of the article is based on the principle of “Legi specialist derogate lex generalis”. Clause 27 (3) of Law No. 11 Year 2008 is “lex specialis” and article 310 Criminal Code Constitutes a “lex generalis”. Her case is also in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008. Status of norm in Article 27 paragraph (3) of the Act ITE is specially to enforcement of the Act.Keywords: cyberbullying, defamation, Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008, Article 310 Criminal CodeAbstrakPenelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus Molly Andriana oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan yang ada, instrumen penelitian berupa Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekteonik dalam kasus Molly Andriana sudah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan pasal tersebut berdasarkan pada asas “Legi Specialis derogat lex generalis”. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan “lex specialis” dan Pasal 310 KUHP merupakan “lex generalis” nya hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Kedudukan norma pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-undang.Kata kunci: cyberbullying, pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 310 KUHP
PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS) Astari Ummy Farieda; Denaldy Oktavian Noor Rizki
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32722

Abstract

AbstractThis legal study aims to determine the processes of legal protection given to wife as a victim of domestic violence in Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (Integrated Services for Women and Children Surakarta (PTPAS) and as well to detect obstacles faced by PTPAS in conducting legal protection for the wife as a victim of domestic violence in Surakarta.This research is descriptive study and looking from the objectives including sociological or empircal legas research. The research location is at Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Type of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this papaer were interviews and literature study through a variety of literature including books, regulations, publication of various organizations and other literary materialsassociated with study. Data analysis using qualitative data analysis with interactive analysis model (Interactive Model of Analysis).Based on the reseacrh results of this study, protection given to the wife as a victim of domestic violence by PTPAS are including medical care, counseling, legal services, and rehabilitation services that have been regulated in Act No. 23 of 2004 on the Abolishment of Domestic Violence. In protecting victims and services the process can not be separated from the various obstacles. The problem faced is divided into two, internal constraints that include the constraints from he victim and the constraints of PTPAS, while the external constraints include constraints of family and society.Keywords: legal protection of victims, wife, domestic violenceAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses perlindungan hukum yang diberikan pada istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PTPAS dalam melakukan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT di Surakarta.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lokasi penelitian di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku-buku peraturan perundang-undangan publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis).Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil tentang perlindungan yang diberikan bagi istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yaitu pelayanan medis, pelayanan konseling, pelayanan hukum, serta pelayanan rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam melakukan perlindungan serta pelayanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami dibagi menjadi dua yaitu kendala internal yang meliputi kendala dari korban serta kendala dari PTPAS, sedngjan kendala eksternal meliputi kendala dari keluarga serta masyarakat.Kata Kunci: perlindungan hukum korban, istri, kekerasan dalam rumah tangga
HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI INDONESIA Ghani Dharuby; , Widodo Tresno Novianto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47329

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pelaksanaan perlindungan terhadap hakhak anak korban tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat masih belum optimal khususnya dalam hal penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialami anak.Kata kunci: Hak Anak; Korban; Luka Berat.AbstractThis research aims to analyze to know, to review, and to explain the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury in Indonesia. This research method is a normative legal research with prescriptive of the study. The research approach used the laws related to the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury such as Criminal Law Code, Child Protection Law, Witnesses and Victims Law, Juvenile Criminal Justice System Law and the Criminal Procedure Code of Indonesia. The type of data used primary data and secondary data. The technique to collect data used library research. Analysis of the used data is deductive analysis technique. This research conclude the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury regulated in Child Protection Law, Witnesses and Vicrims Law, and Juvenile Criminal Justice Law. But the implementation of protection against the rigghts of child victims of crirminal offenses that result in serious injury still not optimal, especially in the case of prosecution for compensation due to criminal acts experienced by children.Keywords: Children’s Right; Victim; Seriously Injured.
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG (Studi Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/Pn.Skt.) Mayang Pantai Ayu Ningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40491

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan pertimbangan dari hakim yang menangani kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat content analysis yakni teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yaitu antara lain faktor intern mengenai apa yang ada dalam diri di pelaku dan selanjutnya faktor ektern yang berasal dari luar diri si pelaku seperti lingkungannya. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Baru Dilahirkan, Pasal 341 KUHP.AbstractThis study aims to determine the causes of the crime of murder of a child by the biological mother and the consideration of the judges who handle cases of child murder by the mother’s decision is based on the Case Number: 53 / Pid.B / 2015 / PN.Skt. The research method used is a method of normative legal research or legal research doctrinal prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the technique of data analysis is content analysis of the data analysis by reviewing the contents of a secondary data already collected to be prepared, later described from material legislation. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that there are several factors that led to the murder of a child by his own mother among other things internal factors of what is inside at the perpetrators and further extern factors that come from outside the perpetrator like environment. Consideration Surakarta District Court in deciding the Case Number: 53 / Pid.B / 2015 / PN.Skt is based on the facts of the law made by the defendant in the trial through an examination of the testimony of the defendant and the evidence presented in court and connected with element indicted by the public prosecutor.Keywords: Crime Murder New Born Child, Article 341 of the Criminal Code.
LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 Afif Naufal Faris; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47394

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan KPK dengan  berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar,S.H.,M.H. Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTT merupakan tindakan yang legal dan terjadi penambahan syarat OTT serta penambahan pengawasan terhadap KPK yang berimplikasi terhadap berkurangnya efektivitas OTT.Kata Kunci : Efektifitas OTT ; KPK; Legalitas;AbstractThis study aims to find out about implementation of Hand Arrest Operation after the changes of Regulation  Number 30 of 2002 with Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Korupsi. This research is a descriptic empiritical research. The primary data is obtained by doing interview with mrs. Mia Suryani Siregar,S.H., M.H., member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on Tuesday, 25 February 2020 at 11 o’clock until done, Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain Corruption Crime Eradication, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative method. The results show that Hand Arrest Operation is legal and there is additional terms to legally doing Hand Arrest Operation which makes effectivity reduction on Hand Arrest Operation.Keywords: Effectivity; Legality; KPK; OTT
PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penundaan Eksekusi Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso) Fendy Ridwan Andriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40535

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sebagai terpidana mati dalam  putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa  UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, UU No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, berita, dan kamus yang berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati. teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slmn, Mary Jane Fiesta Veloso dijatuhi pidana mati dikarenakan terbukti secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Mary Jane Fiesta Veloso telah menggunakan seluruh upaya hukum antara lain: Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta mengajukan Permohonan Grasi, akan tetapi semua dinyatakan ditolak. Putusan pengadilan berkaitan dengan kasus Mary Jane Fiesta Veloso dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dapat dilakukan eksekusi. Tetapi, eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mengalami penundaan. Penundaan eksekusi pidana mati ini disebabkan dibutuhkannya keterangan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai saksi dalam tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) di Philipina. Penundaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 UU No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 dan sampai saat ini (11 April 2016) Mary Jane Fiesta Veloso belum dimintai keterangan sebagai saksi. Dengan demikian tidak ada dasar hukum dan kepastian tentang jangka waktu penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pidana Mati, Penundaan Eksekusi Pidana Mati.AbstractThis research aims to investigate the implication of the delay of the death penalty execution on Mary Jane Fiesta Veloso as a death inmate in the final and conclusive decision (inkracht van gewijsde). This research is a prescriptive-normative law research which is intended to provide argumentation on the already completed research. This research used both constitutional approach and case study. The data used in this research consist of primary legal materials including the Law Number 35/2009 on Narcotics, Law Number 22/2002 in connection with Law Number 5/2010 on Clemency, Law Number 2/ PNPS/1964 on the Procedures of Death Penalty Execution Handed Down by the Court in the Area of Public and Military Court and secondary legal materials including books, journal articles, reports, news, and dictionary related to the delay of the execution of the death penalty. The technique of data collection used in this research was through literature study. The data were then analyzed using deductive method. The result of the research shows that in the verdict handed down by the District Court of Sleman Number 385/Pid.B/2010/PN.Slmn, Mary Jane Fiesta Veloso was sentenced to death for her involvement in the trafficking of Narcotics Group I not in form of plants which weight exceeding 5 (five) grams. Mary Jane Fiesta Veloso has made use of all legal attempts including appeals, cassation, review, and clemency, which all have been rejected. The verdict on the case of Mary Jane Fiesta Veloso has been stipulated for being final and conclusive (inkracht van gewijsde) and therefore shall be executed. However, the death sentence execution on Mary Jane Fiesta Veloso was put off. The delay was caused by the urgency of her witnesseth in the case of human trafficking in Philippines. However, the delay had violated Article 6 Clause (2) and Article 7 of the Law Number 2/PNPS/1964 and until 11 April 2016, Mary Jane Fiesta Veloso had not been investigated as a witness. Therefore, there was no fundamental law and certainty of the range of period on the delay of the death penalty on Mary Jane Fiesta Veloso. Key words: Narcotics Crime, Death Penalty, Delay of the Death Penalty Execution
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN LEPAS HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA KEMBANGSONO (STUDI PUTUSAN NOMOR 281 PK/PID.SUS/2021) Risky Ridho Djauhari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69202

Abstract

This study aims to find out and examine the criminal law arrangements for corruption in Indonesia and examine through a review of criminal law regarding the basis for the judge's legal considerations in imposing a release decision on decision number 281 PK/Pid.sus/2021. The legal research method used by the author is a prescriptive normative legal research method. The approach used in writing this law is a case approach and a statutory approach. The collection technique used by the author is a literature study by reviewing and studying primary and secondary legal materials. Technical analysis of data using the deduction method. The results of this study indicate that regarding criminal law arrangements related to criminal acts of corruption regulated in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001. Apart from that, from the review decision that has been reviewed, the author is of the opinion that the acquittal decision handed down by the panel of judges at the Supreme Court was appropriate and accurate because the actions committed by the convict did not fulfill the elements required contained in the formulation of the articles.

Page 8 of 28 | Total Record : 271

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue