Garuda - Garba Rujukan Digital

PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST) Dhian Widhyastuti; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47722

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap terdakwa justice collaborator oleh hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deduksi silogisme. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa diberikan status sebagai justice collaborator oleh hakim dalam pemidanaannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang terdapat didalam UU PTPK. Padahal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK yang dikebakan oleh hakim terhadap terdakwa terdapat ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus adalah bahwa terdakwa diberikan status justice collaborator oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dianggap telah signifikan dan membantu penggungkapan tindak pidana korupsi ini. Melihat bahwa putusan hakim dibawah ketentuan minimum khusus, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh hakim, dikarenakan hakim tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini di Indonesia belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas terkait dengan pemidanaan terhadap justice collaborator. Sehingga masih ditemukan adanya perbedaan antara pemidaan terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator. Kata Kunci: Pidana di bawah minimum khusus, Pedoman Pemidanaan justice collaborator. AbstractThis research aimed to analyze the condemnation of justice collaborator defendant by judge in its verdict sentencing below special minimum punishment provision. This study was a normative law research that was prescriptive in nature. This research employed case and statute approaches, while data type and data source employed consisted of primary and secondary ones. Technique of collecting law material used in this study was library or document study. Technique of analyzing data used was syllogism deduction one. The result of research showed that Verdict Number: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst decided that the defendant with justice collaborator status was condemned with 2 (two)-year imprisonment by the judge. The judge’s verdict was not consistent with the special minimum provision as included in UU PTPK. Meanwhile Article 6 clause (1) letter a of UU PTPK the judge has imposed to the defendant contains the minimum and maximum provision of condemnation. One of judge’s rationales in sentencing the defendant below special minimum punishment provision was that the defendant was given justice collaborator status by public prosecutor. The information given by the defendants was considered as significant and helpful to reveal this corruption crime. Considering the judge’s verdict still below the special minimum provision, it should not be made by the judge because the judge cannot make decision in contradiction with the law. Until today there had been no clear guidelines of condemnation related to the condemnation of justice collaborator. Thus, there are still some variations in the condemnation of defendant with justice collaborator status. Keywords: Crime minimum sentence, Special Minimum Condemnation Provision

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.PDG) Dhania Alifia; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40576

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh ayah kandungnya dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan ayah kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai hal terkait perlindungan bagi anak sebagai korban. Namun dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, hakim nampak kurang memperhatikan aspek perlindungan bagi anak sebagai korban karena dalam putusan hakim tidak menjatuhkan pemberatan pidana kepada pelaku sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak ada penetapan restitusi.Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Anak sebagai Korban, Perlindungan AnakAbstractThe aim of this research is to know the legal protection for children who are the victims of abuse by his father in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. This study is a doctrinal law or normative legal research. Legal materials that used in this legal writing is a primary legal material such as child protection laws and other legislation that relating to the protection of children as victims, and also secondary legal materials, such as journals, books, and other literatures. This research provides the argumentation based on the research result about the legal protection for children who are victims of abusement by his father. The statte approach and case approach are used in this study. This research used literature review tecnique of data collection and deductive syllogism tecnique of data analysis. Based on the results of research and discussion, many legislation in Indonesia has been set various things that related to legal protection for children as victim. But, in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/ PN/Pdg, the judge appears not pay to attention to aspects of child legal protection as a victim because in the verdict, the judge did not impose criminal weighting for perpetrators and there’s no restitution.Keywords: Domestic Violence, Child as Victims, Child Protection

KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN UNTUK SAKSI PELAKU(JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST) Reza Fitra Ardhian; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40588

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pengaturan tentang JusticeCollaborator dalam hukum pidana Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang menjadi JusticeCollaborator dalam tindak pidana korupsi tanpa rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) & Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT. PST. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai JusticeCollaborator merupakan langkah yang baik untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini sudah sangat parah. Peneliti menganalisis Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Amir Fauzi, Majelis Hakim yang mengadili & memutus perkara ini berpendapat bahwa Amir Fauzi layak menjadi JusticeCollaborator sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, namun masih terdapat syarat untuk ditetapkan menjadi JusticeCollaborator yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga ada perbuatan penegak hukum yang melanggar asas hukum dan melanggar ketentuan sanksi minumum khusus, karena belum adanya pengaturan mengenai ketentuan keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada JusticeCollaborator.Kata Kunci: JusticeCollaborator, Keringanan Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana KorupsiAbstractThis research aims to know and examine two issues, the arrangement of Justice Collaborator in Indonesian criminal law and judges consideration give penalty relief to the defendant who became Justice Collaborator in corruption case without the recommendation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) & Prosecutor in decision no. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. The result of the research shows that the ruling of Justice Collaborator was a good way to eradicate the worsening corruption cases in Indonesia. Researcher analyzed decision No. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST with the defendant Amir Fauzi. Judges of his case agreed that Amir Fauzi was worth the name Justice Collaborator in accordance with Circular Letter of Supreme Court Number 04 of 2011, but that there were several requirements for a Justice Collaborator as contained in Article 28 line (2) jo. Article 10A line (4) of The Law Number 13 of 2006 jo. The Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection that had not been fulfilled yet, thus there was law enforcer’s wrongdoing of breaking the principles of law and special minimum sanctions as there hadn’t been any law about conditions for granting penalty relief to Justice Collaborator.Keywords: Justice Collaborator, penalty relief, corruption cases

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN.CJ) Ida Ayu Indah Puspitasari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47784

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia, PembunuhanAbstractThis research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj. The result show that criminal with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj were legally proven of committing murder but the defendant's actions did not fulfill the Elements of Criminal Liability, thus based on criminal law studies the defendant has diminished responsibility. However, the judge stated that the defendant did not have the ability to be held for criminal liability at all because Article 44 of the Criminal Code does not regulate about diminished responsibility. Therefore, based on Article 44 of the Criminal Code the judge in Decision Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj passed the verdict to release the defendant and ordered the Prosecutor to place the defendant in the House of Mental Illness of West Java Province to undergo treatment for 3 (three) months. Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Murder

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS BOM BALI) Muhammad Poldung N.P Dalimunthe
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40609

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia. Tindak pidana terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam menjangkau pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme.Kata kunci: Perlindungan Korban, Tindak Pidana TerorismeAbstractThis research aims to observe the enforcement and obstacles that have been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in Bali. This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews, observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis. Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article 5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A. The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014 about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the applications of the process of its acts have many disabilities from the governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2. The inability is due to internal and external constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of Criminal Acts of Terrorism.Keywords: Protection of Victim, Crime of Terrorism.

PERAN DARI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERKOSAAN Clasina Mutiara Juwita Panjaitan; Ariyani Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32018

AbstractIndonesia is a State based on law (rechstaat). The statement explicitly listed in the Constitution of the General Explanation of 1945. It is important to state law is the appreciation and commitment to uphold human rights and guarantees all citizens equal before the law (equality before the law).Practice of law enforcement is often tinged with things that are contrary to these principles. For example the persecution of suspects to pursue recognition, intimidation, engineering matters, extortion and so on. Then of the victims also feel their rights are ignored, such as the charges are weak, soft demand, not knowing the handling of the case, does not receive compensation and other rights. Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to make the government along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law which is one characteristic of the rule of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Protection of witnesses in the criminal justice process in Indonesia has not been dealt with specifically. In Article 184 of the Criminal Code has been mentioned that the various items of evidence such as witness testimony, expert testimony, Letters, Instructions and Information defendant. Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to especially make government corruption along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law (equality before the law), which became one of the characteristics of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.Although Indonesia has Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (Law on Witness and Victim Protection) which was enacted on August 11, 2006, but formally this Act is still judged to be maximal in the set of witnesses and victims perlindugan because there are shortcomings here and there. It is not surprising to see emergence of any way this law could stop the process of the discussion in the House about five years and seem only to meet the demands of society .Function of the Witness and Victim Protection Agency (Agency) in the case of human rights violations associated with Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Problems studied are how forms of government protection afforded to victims of rape, other forms of protection provided, the filing mechanism, as well as the things that determine the existence of the Agency.Keywords: Roles, Witness and Victim Protection

KAJIAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGIRIM DAN PENERIMA PAKET NARKOTIKA MELALUI JASA PENGIRIMAN BARANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 126/PID.SUS/2016/PN.KRG) Muhammad Ihza Yahya; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58868

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum bagi pengirim dan penerima paket narkotika melalui Jasa Pengiriman Barang. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkotika berupa paket narkotika melalui jasa pengiriman barang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dari lapangan dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat terhadap data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para sindikat narkoba harus mempertimbangkan jenis dan golongan narkoba yang disalahgunakan.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang peredaran narkotika di Indonesia khususnya kurir narkoba yang mengedarkan narkoba dengan cara mengirimkan paket melalui jasa pengiriman barang kepada seseorang yang sudah memesan barang tersebut. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 Undang-Undang Narkotika digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Sedangkan, Pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalah guna narkotika. Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalah guna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan.Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg harus melalui pembuktian terlebih dahulu melalui unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut dengan terdakwa telah terbukti maka hakim akan menjauhkan hukuman sesuai dengan Pasal tersebut.Kata Kunci : Pengedar Narkotika; Penyalahguna Narkotika; Penegakan Hukum Pidana Narkotika; Jasa Pengiriman Barang. Abstract This study aims to determine law enforcement for senders and recipients of narcotics packages through Freight Forwarding. In addition, it is aliaso to find out judges' considerations in deciding criminal acts of narcotics in the form of narcotic packages through goods delivery services. This research is a normative or doctrinal legal research with a statutory approach. The type of data used is primary data. The technique used in the collection of legal materialias in this research is literature study or document study. This study uses a qualitative descriptive analysis method, which describes the problems with the theory obtained from the field and arranges them using a series of words or sentences against the data. Based on this research, the results show that judges in imposing sentences for drug syndicates must consider the types and categories of drugs being abused. The severity of punishment depends on the type and class of narcotics used as the object of the narcotics crime. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the circulation of narcotics in Indonesia, especially drug couriers who circulate drugs by sending packages through goods delivery services to someone who has ordered the goods. These regulations are contained in Articles 111, 112, 113, 114 jo 132 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Articles 111, 112, 113,114 in conjunction with 132 of the Narcotics Law are used to ensnare offenders of narcotics possession crimes in general, to be distributed and seek profit from narcotics trafficking. Meanwhile, Article 127 specifically for ensnaring offenders in the possession of narcotics for consumption is called narcotics abusers. The elements of criminal possession of narcotics between traffickers and abusers are almost the same, only differentiated on the purpose of ownership. Basic Consideration of Judges in deciding criminal offenses of narcotics in Decision Number 126 / Pid.Sus / 2016 / PN.Krg must first go through the evidence through the elements in the Article that the Public Prosecutor is accused of. If the elements in the article of the indictment with the defendant have been proven, the judge will remove the sentence according to that article. Keywords: Narcotics Dealer; Narcotics Abusers: Narcotics Criminal Law Enforcement; Freight Forwarding Service.

TINDAK PIDANA OLEH OKNUM TUKANG GIGI DAN PENYEDIA JASA LAYANAN PERAWATAN GIGI DI SURAKARTA Adelina Fitria Kusumawardani; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40626

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk tindak pidana, serta peraturan hukum terkait bentuk tindak pidana oleh oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi adalah seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, veneer, scalling, dan, bleaching gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi dan tidak semua orang memiliki pengetahuan dan izin untuk melakukan praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang berada di Surakarta melanggar Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tenang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi. Maraknya praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang bertindak di luar kewenangannya ini merupakan akibat dari pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang masih belum optimal akibat dari adanya kendala yang dihadapi seperti belum dapat dijalankannya aturan hukum yang telah ada, tidak termasuk dalam kepentingan yang mendesak, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi itu sendiri.Kata Kunci : Penyedia Jasa Layanan Perawatan gigi, Tukang gigi, Tindak Pidana KesehatanAbstractThis research is aimed to analyze about the form of criminal offense and the rule of sanctions criminal against the people who are doing the dental artisan practical and illegal provider dental care services in Surakarta. This research belongs to a descriptive empirical research. The approach that is used is qualitative approach with primary and secondary data. The data collection techniques are interview and literature study methods. The forms of criminal offenses that commonly used by the dental artisan practical and illegal provider dental care services are tooth extraction, braces, veneers, scallings, and dental bleaching, whereas only real dentist that have authority to do them and not everyone has the capability and permission to do that practice. The results of this research show that unscrupulous dentists and dental service providers in Surakarta have contravened the Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 36 of 2009 about Health Regulation, Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 about Guidance, Supervision and Licensing of Dental Artisan. The rise of dental artisan and dental care providers doing a job outside of their authority is occurred from the guidance and supervision of Surakarta Health Office which is still not optimal since there are some obstacles encountered such as the inadequacy of existing legal rules, not included in the urgent interest, lack of knowledge and awareness of the society, the dental artisan practical and illegal provider dental care services itself.Keywords : Illegal provider dental care services, Dental artisan practical, Health crimes

TELAAH KRIMINOLOGIS PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Damaiana -; Monica Ayu Soraya Tonny Saputri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32700

AbstractThis article aim to deeply assess about the phenomenon of sexual harassment and violence against children in criminology with the effort to overcome sexual harassment and violence against children. This article is involved into normative legal research with library research as the technique of collecting the law materials. More over, this article review the reason of the crime and offender type in criminology. Although, there are Act that regulates about sexual harassment and violence against children in Penal Code and Children Protection Act Number 23 Year 2002, but these Act not enough to intimidate offender. There are some effort to overcome this crime in preventive and repressive by paying attention to the victim’s condition, society participation and criminal sanction.Keywords: criminology, sexual harassment and violence, childrenAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena pelecehan dan kekeasan seksual terhadap anak secara kriminologis beserta upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Artikel ini termasuk dalam penelitian normatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Lebih lanjut, artikel ini menelaah sebab-sebab kejahatan dan tipe penjahat menurut kriminologi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yaitu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kedua peraturan tersebut tidak cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi kejahatan ini baik secara preventif maupun represif dengan memperhatikan kondisi korban, partisipasi masyarakat dan sanksi pidana.Kata kunci: kriminologi, kekerasan dan pelecehan seksual, anak

OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Maria Acintya Wikasitakusuma; , Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58966

ABSTRAKMaraknya kasus kebakaran oleh korporasi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih dewasa ini. Pada tahun 2019, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi terdapat 1.211 (seribu dua ratus sebelas) titik panas di Sumatera. Terbanyak terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) titik panas, Sumatera Selatan 305 (tiga ratus lima) titik panas, dan Riau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) titik panas. Tahun 2019 tercatat 9 korporasi telah melakukan kelalaian bahkan kesengajaan membakar hutan dan lahan dengan peruntukan pembukaan lahan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan hasil wawancara berupa pendapat atau pandangan dari perkembangan ilmu hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan diterapkan berdasarkan Pasal 119 UU 32/2009. Dengan optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan diharapkan kemungkinan pelaku usaha atau korporasi untuk melakukan tindak pidana kembali lebih kecil dan sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan hidup.Kata kunci: Kebakaran Hutan, Korporasi, Hukum Pidana.ABSTRACTThe rise of forest fire cases by corporation in Indonesia need more attention lately. In 2019, Indonesian Agency for Meteorological, Climatological and Geophysics (BMKG) detected 1.211 (one thousand two hundred and eleven) hotspots are in Sumatera. Most hotspots are in Jambi with 496 (four hundred and ninety-six) hotspot, South Sumatera 305 (three hundred and five) hotspots, and Riau with 258 (two hundred and fifty-eight) hotspots. In 2019, there are 9 corporation had negligence and even intentionally burned forest for corporation purposes. This study aims to determine the optimization of the implementation of additional crime sanction against corporation that commited forest fire. This study is empirical legal research using the result from interview in form the of opinions or view developed in legal science. The implementation of additional criminal sanction is based on article 119 of law number 32 of 2009. The optimization of the implementaion of additional crime sanctions expected to be the probability of corporations repeat commit criminal acts is smaller and as a form of protecting the environmentKeywords: Forest Fire, Corporation, Criminal Law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Winarno Budyatmojo

Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id

Phone
6281804505866

Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Winarno Budyatmojo

Contact Email recidive@mail.uns.ac.id

Phone 6281804505866

Journal Mail Official recidive@mail.uns.ac.id

Editorial Address Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Winarno Budyatmojo

Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id

Phone
6281804505866

Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA