cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 20   21   22   23   24 
KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dewi Kuncoro Widayati; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan problematika yang menghambat  keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Pendekatan penelitianadalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode deduktif. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai efektif karena memberikan kontribusi besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menuai hambatan seperti dalam hal penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, konflik yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tumpang tindih kekuasaan diantara para penegak hukum, adanya indikasi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya pengaruh dari unsur politik, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi.Kata Kunci: Kinerja Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Efektivitas, Hambatan.AbstractThis research has a purpose to know the effectivity of Act No. 30 of 2002 about Corruption Eradication Commission (KPK) and the problems that blocking the KPK’s work in eradicating corruption in Indonesia. This research is a prescriptive normative law research. The research approach are the statute approach, the historical approach, and the conceptual approach. The data that used is secondary data, that includes the primary law material, secondary law material, and the tertiary law material. The data finding technique that used are  literature study. And the analysis techniques that used is the deductive method. Act No. 30 of 2002 about the Corruption Eradication Commission (KPK)  it’s very effective because it gives big contribution to the KPK in eradicating corruption in Indonesia. Corruption Eradication Commission (KPK) faces a lot of obstacles, as in the case of law enforcement on corruption, conflict involving the Corruption Eradication Commission (KPK), overlapping powers among law enforcement, the indication of the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) through a revision of the Constitution of of the Corruption Eradication Commission (KPK), the influence of political elements, as well as the lack of community participation in the fight against corruption.Keywords: The performance of the Corruption Eradication  Commission (KPK), Act No. 30 of 2002 about KPK,Effectivity, Obstacle.
Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim Vendhika Argya Jiwangga
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.64891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta penerapan hukumnya dalam putusan hakim nomor 1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn dan nomor 320/Pid.B/2020/Pn.Mam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji segala peraturan yang ada, Insturmen yang digunakan mulai dari KUHP, UU ITE, Putusan MK dan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil Penelitian ini menujukan bahwa pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik  melalui media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana melalui penjelasan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pertimbangannya dalam memutus perkara pencemaran nama baik hakim mempertimbangan kata-kata yang diucapkan para pelaku yang dinilai mencemarkan nama baik dari korban dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal UU ITE.
KAJIAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DALAM PUTUSAN NOMOR. 319/PID.SUS/2018/PN PKL Alya Citra Cahya Pratiwi; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47402

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang  Dilakukan Dengan Sengaja Memproduksi Dan Mengedarkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/Pn Pkl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undang, dan bahan hukum sekunder yakni dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisisi bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penulis menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap terdakwa.  Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaturan hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun 2014 tentang Perindustrian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut  membutuhkan pertimbangan hukum secara rinci terkait unsur-unsur delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera. Kata Kunci : Pidana, Konsumen, Putusan, Pertimbangan Hukum.AbstractThis article aims to find out about the Criminal Law Review of Criminal Acts Accidentally Producing and  Circulating Goods That Do Not Meet Indonesian National Standards (Study of Court Judgement Number 319 / Pid.Sus / 2018 / PN Pkl). The research method used in this article is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, namely provisions of statutory regulations, and secondary legal materials namely documents and literature. The technique of collecting legal material in this article uses library research or document studies. The data is processed using material analysis techniques with syllogism methods that use deductive thinking patterns. The results of the study stated that, the authors found other legal penalty that should have been alleged against the defendant. This research disscuss about criminal acts zam-zam water forgery which does not meet the standards according to consumer needs. The legal regulation applied in this case is article 120 Paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 3/2014 about industry. Judges in issuing decisions on such cases requires detailed legal considerations related to elements of offense committed by criminal offenders in order to impose sanctions that have a deterrent effect. Kaywords : Criminal, Customer, Decisions, Legal Considerations.
TINDAK PIDANA TRANSFER DANA MELALUI PERINTAH TRANSFER DANA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK (Studi Putusan PN Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.) Widianika Nurani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40542

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dalam hukum positif Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis deduksi silogisme, yaitu dengan mengajukan ketentuan pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 108/ Pid.Sus/2014/PN.Skt sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut analisis penulis, tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan menunjuk pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt tidak tepat, seharusnya hakim memberikan pertimbangan terhadap Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang didakwakan terhadap terdakwa.Kata Kunci: tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu , aturan, transfer danaAbstractThe purpose of this research are to know the rules of fund transfer fraud through fake funds transfer order criminal act in Indonesian positive law and to know the implementation through consideration of the judge in the District Court of Surakarta Number: 108 / Pid.SUS / 2014 / PN.Skt. This reserarch uses normative legal research or legal research doctrinal which has prescriptive and applied character. This research uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique uses deduction syllogism analysis technique, the technique present the regulation of fund transfer fraud through fake funds transfer order as the major premise, and the consideration of judges Surakarta District Court No. 108 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt as the minor premise, then the conclusion can be drawn. Based on the result, this research concluded that according to the writer’s analysis, the fund transfer fraud through fake funds transfer order case who is committed by Didik Hermawan as the defendant, his act refers to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer. The verdict of number: 108/Pid. SUS/2014/PN.Skt is inappropriate, the judge should give consideration to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer like the accusation filed by the prosecutors.Keywords: fund transfer fraud through fake funds transfer order, the rules, fund transfer
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nindia Viva Pramudha Wardani; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47717

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom atau jamur letong di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran magic mushroom dapat dikatakan belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom di antaranya disebabkan oleh faktor undang-undang yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang melarang penggunaan magic mushroom, faktor penegak hukum yaitu terdapat keterbatasan jumlah personel, faktor sarana fasilitas yaitu tidak banyak laboratorium yang memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari magic mushroom secara teliti, faktor masyarakat yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang magic mushroom sebagai narkotika golongan I, faktor budaya yaitu dikonsumsinya magic mushroom sebagai kebiasaan masyarakat agar bisa berhalusinasi.Kata Kunci : Magic Mushroom, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum Abstract This article aims to know the factors that influece of law enforcement against the circulation of magic mushroom or letong  fungus in the region police law of Yogyakarta. This research is a descriptive empirical law research. Legal materials or data used is the primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The approach used is a qualitative approach. This research shows some factors causing ineffective of law enforcement againts magic mushroom in Special Region of Yogyakarta that are factor in the legislation that is not yet the existence of regulations prohibiting the use of implementing magic mushroom, i.e. law enforcement agencies there are factor the limitation of the number of personnel, means of facilities that is not much of a lab that has a tool that can be used to examine the contents of the magic mushroom accurately, society factor, i.e. ignorance of people about the magic mushroom as narcotics group I, factor of culture that is using magic mushroom as the habit of people to hallucinate. Keyword:  Magic Mushroom, Narcotics Crime, Law Enforcement
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID. B/SUS/2014/PN. IM) Tegar Adi Wicaksono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40572

Abstract

AbstractThis study is conducted to evaluate the factors contributing pushing people to act against the law in child trafficking, considering expert opinion and decision making by District Court of Indramayu’s number 132/ Pid. B/Sus/2014/PN. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded thatchild trafficking is affected by factors, including economic, social culture, and establishment of law. judges decision in case of child trafficking should be heavier. Considering that the suspect get advantages from victim’s economic and the victim it self still under age.Keywords: crime, human trafficking, child.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana perdagangan anak, hal ini dilihat dari berbagai teori yang di kemukan oleh beberapa ahli  dan melihat pula faktor yang terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu NomorPengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat di tinjau dari faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor penegakan hukum. Dan dalam pertimbangan hakim dalam terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak seharunya hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku harusnya lebih berat terkai pelaku memanfaatkan kondisiekonomi korban dan korban adalah anak dibawah umur.Kata kunci: Tindak Pidana,Perdangangan Orang, Anak
TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENNY MAHENDRA PUTRA; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47737

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: konsumen, perlindungan konsumen, ponsel pintar berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keyword: consumers, consumer protections, 4G/LTE smartphones, level of domestic components
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA Fauzi Al Hakim
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40591

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahanwarga binaan ke lembaga pemasyarakat yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompentensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.Kata Kunci : Overcrowded, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyrakatan, Warga Binaan PemasyarakatanAbstractThis thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment inThe Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment inThe Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmatesand Overcrowded.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015) Parwila Qonitah; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47785

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang dalam studi putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015. Penulisan hukum ini bersifat normatif. Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dan melalui Cyber media, teknik analisis data dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015.Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal.AbstractThis article aims to determine the basic of judges’ consideration in deciding cases against  continued criminal corruption and the combined crime of money laundering in the Supreme Court’s Decision Number 1261k / Pid.Sus / 2015. This legal writing is normative. Types of data are research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data using literature study of library research and through cyber media, data analysis technique with syllogistic method using deductive thinking pattern. This research explains and analyzes the basic consideration of the Panel of Judges in deciding cases of Corruption which are Conducted Continuously and Combination of Money Laundering Crime at Supreme Court’s Decision Number 1261K / Pid.Sus / 2015.Keywords: Corruption, Money Laundering, Predicate Crime .
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali) DISPARITY OF SENTENCING IN ARTICLE 81 ACT NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION (Researched In Sukoharjo District Court And Boyolali District Court) Deny Dwi Kurniawan; Galuh Indra Purnama
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32010

Abstract

AbstractDisparity of sentencing is not the same application on the same criminal act, it can be bad if the defendant or the victim comparing him with the decision handed down the same verdict yet another different decision,it is getting worse if the victim or the defendant is a child, particularly in the crime of child rape.Children should receive special treatment in the law because the child has a psychological condition that is less prepared to face severe criminal sanctions and different from the same decision but a different verdict .In this journal the authors conducted a study using interviews with judges who had handled the child rape cases committed in the District Court and Boyolali Sukoharjo to discover how the disparity can occur in the criminal offense of child rape and efforts to address disparities criminal onset.Keywords: Disparities criminal,Child rape, Punishment of Article 81 of Law No. 23 of 2002.

Page 22 of 28 | Total Record : 271

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue