cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 21   22   23   24   25 
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Amanda Luthfia Romadhani; , Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58860

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai formulasi baru dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk kemudian dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa upaya pengembalian aset memegang peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sayangnya, ketentuan  mengenai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia belum cukup memadai  dan masih memiliki banyak kekurangan (loophole) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset. Tersedianya mekanisme NCB Asset Forfeiture dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang ada di Indonesia saat ini.Kata Kunci: Perampasan Aset; Tindak Pidana Korupsi; Non-Conviction Bassed.AbstractThis study aims to examine the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a new formulation in an effort to return assets resulting from criminal acts of corruption so that it can then be adopted into the Indonesian national legal system. This research is a prescriptive normative legal research. The types of data used include primary and secondary legal materials. This type of research the writer uses is a descriptive normative-doctrinal legal research using a statutory approach and a legal concept analysis approach. The technique of collecting legal materials uses literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which originates from the major premise and minor premise which are connected to each other and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it is found that the effort to recover assets plays an important role in efforts to eradicate corruption. Unfortunately, the provisions regarding efforts  to return assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia are inadequate and still have  many loopholes that can hinder efforts to recover assets. The availability of the NCB Asset Forfeiture mechanism can be an answer to the weaknesses in legal regulations regarding asset confiscation that exist in Indonesia at this time.Keywords: Confiscation of Assets; Corruption; Non-Conviction Bassed.
PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Bayu Haritia; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40622

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi.AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid. Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT.  Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge’s decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TERKAIT HAK FUNGSI REPRODUKSI KORBAN PERKOSAAN Muhammad Zuhdi; Isti Ningrum Handayani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32336

Abstract

AbstrakAbsorsi menjadi salah satu perdebatan hangat dengan isu moral yang berdimensi sosial dan hukum, dimana setiap pandangan memiliki argumen yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi kaum pendukung moral dan kehidupan memiliki argumen untuk memberikan kehidupan secara mutlak bagi bayi sama halnya dengan sang ibu. Sementara, kaum sosial berargumen bahwa perempuan memiliki hak untuk mengkontrol  tubuhnya  termasuk  kehamilannya.  Hal  ini  yang  melarbelakangi  dilakukannya  aborsi (abortus  provocatus)  oleh  wanita  korban  perkosaan  yang  harus  dilindungi.  Rendahnya  kesadaran dalam masalah serius tersebut, terutama untuk perempuan dan kemudian menyebabkan kematian ibu akibat diabaikannya hak-hak tentang kesehatan reproduksi yang berimbas pada meningkatnya angka kematian ibu. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini memperlihatkan sisi di luar aspek hukum seperti aspek moral dianggap lex generalis, seementara aspek hukum sebagai lex specialisdalam kasus aborsi.Kata Kunci: Abortus provocatus, Alasan hukum, Korban perkosaan.
PEMENUHAN HAK TAHANAN ANAK DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS II B SERANG M. Alif Ghifari; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58959

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak Tahanan Anak yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Serang. Anak adalah generasi penerus bangsa yang  tumbuh  kembangnya  harus  diperhatikan  dengan  baik  dan   bukan  hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga dan orang tua saja melainkan juga menjadi tanggung  jawab masyarakat  dan negara,  mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  hak-hak  warga  negaranya,  termasuk  anak. Dalam hal ini, termasuk hak Tahanan Anak, meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang tetap harus dipenuhi haknya. Anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)  sesuai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hanya saja tidak semua kota di Indonesia memiliki LPAS ataupun LPKS. Pilihan alternatif yang dilakukan Aparat Penegak Hukum adalah menitipkan anak di Rutan. Hasil kajian menunjukan bahwa pemenuhan hak terhadap Tahanan Anak  yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh Rumah Tahanan Kelas II B Serang.   Walaupun   masih   kurang   dalam   penerapan   program-program   yang mendukung pemenuhan hak tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang.Kata Kunci: pemenuhan hak anak, rutan serang, tahanan anak. AbstractThis study aims to examine the fulfillment of the rights of Child Prisoners who are detained in the Serang Detention Center. Children are the next generation of the nation whose growth and development must be considered properly and not only the responsibility of the family and parents but also the responsibility of the community and  the state,  considering  that  Indonesia  is a  country that  has an  obligation  to guarantee the rights   of its citizens, including children. In this case, including the rights of child prisoners, even though they are children who are in trouble with the law, they are children  whose rights must be still fulfilled. Detained children are placed in Temporary Child Placement Institutions (LPAS) or Social Welfare Organizing  Institutions  (LPKS)  in  accordance  with  Law  Number  11  of    2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It’s just that not at all cities in Indonesia have LPAS or LPKS. An alternative choice made by law enforcement officers is to leave the child in the detention center. The results of the study show that the fulfillment of the rights of juvenile detainees consisting of the right to survive and develop, the right to protection and the right to participate has been carried out well by the Serang Detention Center. Although it is still lacking in the implementation of programs that support the fulfillment of the rights of juvenile detainees in Serang Detention Center.Keywords: fulfillment of childern’s rights, juvenile detainees, serang detention center.
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2014/PN.SIAK) Yunia Rijayanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40738

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer danbahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 belum memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pengaturan pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak belum tepat mengenai penerapan pasal, penjatuhan sanksi dan pertimbanganya, karena belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaataan.Kata kunci : Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembukaan LahanAbstractThis study aimed to determine the role of criminal code about forest and land burning along with the evaluation of the judges in deciding the forest and land burning cases based on the decision No. 89/ pid.B/2014/PN.Siak. This research is normative legal research that is prescriptive and technical.  This research uses statute approach and case approach. The data type of this study was a secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection techniques used is literature study. The data analysis technique used deduction with the syllogism method. The Criminal Codes and The Draft of Criminal Codes 2015 had not given special arrangements regarding to the forest and land burning. The criminal arrangement of forest and land burning particularly contained in the Law No. 41 of 1999 about Forestry, The Law No. 32 of 2009 about Protection and Environmental Management, and The Law No. 39 of 2014 about Plantation. The judges’ decision on the case No. 89/Pid.B/2014/PN.Siak had not been appropriate according to the application of the Article, the sanctions and the considerations, due to the reflection of the law value, justice and benefits.Keywords: Criminal Code About Forest And Land Burning, The Law No. 32 Of 2009 About Protection And Environmental Management, Land Clearing
PEMBERIAN CUTI BERSYARAT (CB) DAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) SEBAGAI KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM UPAYA PENANGANAN OVER KAPASITAS LAPAS DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Utiyafina Mardhati Hazhin; Kike Setyowati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40475

Abstract

AbstrakPeran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, dan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah serta memperhatikan terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat tiga Lembaga Pemasyarakatan dan empat Rumah Tahanan Negara yang kesemuanya merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini ada satu Lapas yang mengalamai over kapasitas, yaitu Lapas Sleman. Dalam rangka pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi over kapasitas dan untuk penghematan anggaran di Rutan maupun di Lapas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pun melaksanakan percepatan reintegrasi sosial bagi narapidana yang meliputi program pelayanan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Setiap warga binaan pemasyarakatan dapat diberi pelayanan publik CB dan CMB apabila telah memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif.Kata kunci : over kapasitas, cuti menjelang bebas, cuti bersyaratAbstractStrategis role of Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights is to actualize law function, enforce the law, and to help the establishment of regulatory in region also to pay attention to the implementation of fulfillment and protection of human rights, particularly in Yogyakarta. In Yogyakarta Special Province there are three Correctional Institution and four State Prison, and all of them are within the ranks of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Yogyakarta. There is only one of them that have overcapacity prisons problems, the Sleman Correctional Institution.  In order to develop the inmates as well as an effort to reduce overcapacity and to save budgets in Correctional Institution and State Prison, Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights was carrying out accelerated social reintegration of inmates who leave the service program includes Pre-release Leave (Cuti Menjelang Bebas) and Conditional Leave (Cuti Bersyarat). Every prisoners can be a public service if the pre-release and conditional leave have met the requirements of both substantive and administrative requirements.Keywords: overcapacity, pre-release leave, conditional leave
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Edo Hendra Setyawan; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47378

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tentang  Implementasi Pemidaan Di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika. Putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah diatur Pasal 114 Ayat (1)  Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana batas minimum 5 (lima) tahun pidana penjara.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pidana Minimum Khusus, NarkotikaAbstractThis Research aims to review the decision of Judge No.82/Pid.Sus/2016/PN.Skg about The Implementation Of Criminal Under The Special Minimum in Narcotics Criminal Acts whether has been appropriate or not with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is normative legal research that is prescriptive and applied properties. The approach that used are statute approach and case approach. The type of legal materials that used are primary law material and secondary law material. The technique of collecting data using document studies and library studies. The technique of analysis legal materials used by author is using syllogism method that used deductive thinking model. Based on the result of the research and disqussion it can be concluded that the decision of Sengkang District Court Number 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg is not appropriate with the prevailing laws and regulations namely Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 regarding narcotics. The decision deviates from special minimum limit that has been set in Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics that  mention minimum limit the imposition of criminal 5 years.Keywords : criminal sanction, special minimum criminal, narcotics
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI DUNIA MAYA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt) Sentika Octa Larasati; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40493

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana menyebarkan kebencian atau permusuhan melalui media sosial (facebook) dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.Pidana yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan yaitu 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa tahanan dibanding dengan ancaman pidana selama 6 (enam) tahun penjara. Ini dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berusia relatif masih muda diharap dapat memperbaiki kelakuannya.Kata Kunci: Tindak pidana, penyebaran kebencian atau permusuhan, media sosial (facebook).AbstractThis study aims to determine the analysis verdict against the crime of spreading hatred or hostility through social media ( facebook ) and its application through the consideration of the judge in the District Court Pati Number : 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns. The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Pati District Court in Decision No. 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt are in accordance with the applicable positive law in Indonesia. Consideration of the judges is because in self-defendant there are no reasons to remove criminal defendant, either an excuse or justification. Sentence imposed judges turned out to be lighter which is 4 (four) years in prison minus time served rather than to a penalty of six (6) years in prison. This is because the defendant and the defendant has not been convicted of relatively young age is expected can improve his behavior.Keywords: Criminal offenses, the spread of hatred or hostility, the social media (facebook).
KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP KEBIJAKAN ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA Vivi Savira; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47396

Abstract

AbstrakAborsi pada korban perkosaan dilegalkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan, tetapi pengaturan mengenai syarat-syarat aborsi tidak bisa dipenuhi atau setidaknya sulit dipenuhi oleh korban perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik kebijakan aborsi pada korban perkosaan, termasuk syarat-syarat aborsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan aborsi pada korban perkosaan masih belum berperspektif feminis dan menegasikan pengalaman perempuan serta menempatkan perempuan dalam ikatan ganda. Hal ini disebabkan oleh syarat batasan usia kehamilan aborsi pada korban perkosaan yang memandang perempuan adalah homogen dan tidak mempertimbangkan  pengalaman perempuan sebagai  suatu dasar perumusan kebijakan sehingga yang dihasilkan adalah  termarginalisasinya perempuan korban perkosaan dalam mengakses aborsi yang aman. Untuk  mengatasi masalah tersebut diperlukannya keterlibatan perempuan terdampak yaitu korban perkosaan dalam merumuskan kebijakan mengenai aborsi pada korban perkosaan.Kata Kunci : Aborsi, Perkosaan, Teori Hukum FeminisAbstractAbortion resulting from rape is legal based on Health Act Number 36 of 2009, nonetheless there are  several conditions that can not be fulfilled or at least difficult to be fulfilled by rape victims. The aim of this study is to analyze and criticize the policies of abortion resulting from rape in Health Act Number 36 of 2009 and Government Regulation Number 61 of 2014 on Reproductive Health by using feminist legal theory. This research is a normative legal research that uses statutory approach and conceptual approach.  The results of this study shows that abortion resulting from rape negates women’s experience and places women in double-bind dilemma. This is due to the gestational age limit for abortion resulting from rape that view women as homogenous and do not consider women’s experience as a fundamental grounds of abortion policies, so as the result is marginalization of rape victims. To solve this problem, the involvement of affected women is needed, especially rape victims, in formulating policies on abortion resulting from rape.Keywords : Abortion, Rape, Feminist Legal Theory
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota) Ferdi Ramadhan Putranto; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40537

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang kriteria penerapan diskresi kepolisian dan implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data pimer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama  terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah  diluar Pengadilan atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution(ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.Kata Kunci: Diskresi,  Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas.AbstractThis research is purposed to review and answer the issues about the criteria to apply police discretion and the implementation of the police discretion for the purpose of traffic accidents case settlement in police resort of magelang’s jurisdiction This research was belonged to empirical law research which character is descriptive using qualitative approach, data used in this research was primary and secondary data. Technique of collecting law material in this research was interview and library study. In this research, the author used qualitative data analysis technique with interactive method Based on the results of this study, it can be cocluded that type of accident that can be resolved without invloving the court are accidents which were accidental crash and all parties involved in the accident agreed to resolve the case without involving the court, called Alternative Dispute Resolution (ADR) by mediation. Implementation of police discretion in resolving cases of traffic accident in Polres Magelang are accidents causing material loss and/or minor injuries. Second, accident causing major injuries and/ or death.Keywords: Discretion, police, Traffic Accident

Page 23 of 28 | Total Record : 271

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue