cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 21   22   23   24   25 
TINJAUAN YURIDIS FRASA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt) Nur Tsani, Imam Fajri; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58863

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian normatif. Penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan teknis dengan pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan  kasus.  Jenis  dan  sumber  bahan  hukum  penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian, diketahui Agar seseorang dapat dikatakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika harus dapat dibuktikan dari mana Terdakwa mendapat narkotika tersebut sehingga memang terbukti Terdakwa mempunyai niat dari dalam dirinya untuk kepemilikan narkotika tersebut. Selanjutnya Hakim harus melihat apa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika tersebut apakah untuk digunakan sendiri atau untuk diedarkan dengan cara menjual dan/atau lain sebagainya. Pertimbangan  hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman, hakim melakukan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.Kata Kunci: Melawan Hukum; Menguasai; Narkotika Golongan I.AbstractThis study aims to determine how a person can be categorized as without rights or against the law owning, storing, and controlling class I narcotics instead of methamphetamine plants. This legal writing uses legal research with the type of normative research method. This legal writing is prescriptive and technical with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials for this legal research use primary data and secondary data. This research data collection technique using literature study techniques. The result of the research is that it is known that in order for a person to be said to have, keep and control narcotics, it must be proven where the Defendant got the narcotics so that it is evident that the Defendant has an innate intention of possessing the narcotics. Furthermore, the judge must see what is the purpose of the Defendant to keep and control the narcotics, whether for personal use or for distribution by means of selling and / or other means. Legal considerations made by judges in overcoming criminal acts of narcotics class I not plants, judges make two considerations, namely juridical considerations and non-juridical considerations.Keywords: Against the Law; Controlling;Narcotics Class I.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KRIMINALITAS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA DEPOK Bahrul Ulum, Muhammad; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58961

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kriminalitas di Kota Depok dan mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk menekan angka kriminalitas di Kota Depok khususnya tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Jaya Kota Depok saat pandemi covid-19. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak kepolisian Kota Depok dan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang meningkatnya kriminalitas saat pandemi covid-19 di Kota Depok adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor lainnya seperti faktor keluarga dan faktor teknologi. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan karena pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya dilatarbelakangi oleh tidak dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Kejahatan yang paling banyak dilakukan selama pandemi covid-19 (peride 2020) di Kota Depok adalah pencurian, perampokan dan penyebaran berita bohong atau hoax. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Depok dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi yaitu dengan melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi kejahatan, Kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, keterlibatan lembaga yang terkait dan sosialisasi masyarakat.Kata Kunci : Covid-19, kejahatan, Kota Depok, Kriminology. AbstractThis study aims to determine the factors causing the increase in crime in Depok City and find out the appropriate steps to reduce the crime rate in Depok City, especially the actions taken by the Depok City Metro Jaya Police during the Covid-19 pandemic. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. This legal writing is descriptive with a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data types, secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used were interviews with the Depok City police and literature studies from various literatures. The data analysis technique used in this research is descriptive data analysis. The results showed that the factors that increased crime during the covid-19 pandemic in Depok City were economic factors, environmental factors, opportunity factors and other factors such as family factors and technological factors. Economic factors become the most dominant factor because the perpetrators of crime in carrying out their actions are motivated by the inability to fulfill their daily needs. The most common crimes committed during the COVID-19 pandemic (2020 period) in Depok City were theft, robbery and spreading false news or hoaxes. Efforts made by the Depok City Police in reducing the number of crimes that occur are by mapping areas that are prone to crime, cooperation and coordination with the community, involvement of related institutions and community outreach.Keywords : Covid-19, Crimes, Depok City, Criminology
Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Ilegal (Studi Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn) Moh Yusrillivian Yahya Elisoka; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.96417

Abstract

Abstract:Asas retroaktif dan lex posterior derogat legi priori merupakan prinsip fundamental dalam penerapan hukum pidana Indonesia yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks perubahan undang-undang. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal melalui studi kasus Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pengaturan tindak pidana penambangan pasir ilegal dalam hukum pidana Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pada putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penambangan pasir ilegal diatur dalam beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan, yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahannya, dan Perda No. 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan di Jawa Timur. Pada putusannya, majelis hakim menerapkan UU No. 4 Tahun 2009 dengan pertimbangan asas retroaktif, mengingat tindak pidana terjadi sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2020. Penerapan asas ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman penerapan hukum pidana dalam kasus penambangan ilegal, khususnya terkait asas retroaktif dan pertimbangan hakim dalam menentukan dasar hukum yang digunakan.Kata Kunci: Asas retroaktif, UU Minerba, tambang pasir ilegalAbstract: The principles of retroactivity and lex posterior derogat legi priori are fundamental principles in the application of Indonesian criminal law that require special attention, especially in the context of changes to the law. This research analyses the juridical aspects of imposing sanctions on perpetrators of illegal sand mining through a case study of Decision No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Using a normative legal research method with a case study approach, this research examines two main issues: the regulation of the criminal offence of illegal sand mining in Indonesian criminal law and the judge's reasoning in using Law No. 4/2009 on Minerals and Coal in the decision. The results showed that the regulation of illegal sand mining is regulated in several interrelated legal instruments, namely Law No. 4/2009 on Minerals and Coal, Law No. 3/2020 as an amendment, and Regional Regulation No. 1/2005 on mining business control in East Java. In its decision, the panel of judges applied Law No. 4 of 2009 with consideration of the retroactive principle, considering that the criminal offence occurred before the enactment of Law No. 3 of 2020. The application of this principle is in line with the principle of protecting the rights of the defendant as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code. This study makes an important contribution to the understanding of the application of criminal law in illegal mining cases, especially regarding the principle of retroactivity and the judge's consideration in determining the legal basis used.Keyword: Retroactive principle, Minerba Law, illegal sand mining
KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN UNTUK SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST) Ardhian, Reza Fitra; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47720

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pengaturan tentang Justice Collaborator dalam hukum pidana Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang menjadi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi tanpa rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) & Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai Justice Collaborator merupakan langkah yang baik untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini sudah sangat parah. Peneliti menganalisis Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Amir Fauzi, Majelis Hakim yang mengadili & memutus perkara ini berpendapat bahwa Amir Fauzi layak menjadi Justice Collaborator sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, namun masih terdapat syarat untuk ditetapkan menjadi Justice Collaborator yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga ada perbuatan penegak hukum yang melanggar asas hukum dan melanggar ketentuan sanksi minumum khusus, karena belum adanya pengaturan mengenai ketentuan keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada Justice Collaborator.Kata Kunci: Justice Collaborator, Keringanan Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana KorupsiAbstractThis research aims to know and examine two issues, the arrangement of Justice Collaborator in Indonesian criminal law and judges consideration give penalty relief to the defendant who became Justice Collaborator in corruption case without the recommendation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) & Prosecutor in decision no. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. The result of the research shows that the ruling of Justice Collaborator was a good way to eradicate the worsening corruption cases in Indonesia. Researcher analyzed decision No. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST with the defendant Amir Fauzi. Judges of his case agreed that Amir Fauzi was worth the name Justice Collaborator in accordance with Circular Letter of Supreme Court Number 04 of 2011, but that there were several requirements for a Justice Collaborator as contained in Article 28 line (2) jo. Article 10A line (4) of The Law Number 13 of 2006 jo. The Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection that had not been fulfilled yet, thus there was law enforcer’s wrongdoing of breaking the principles of law and special minimum sanctions as there hadn’t been any law about conditions for granting penalty relief to Justice Collaborator.Keywords: Justice Collaborator, penalty relief, corruption cases
Pelaksanaan Pemberian Keringanan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Fikria Nabila Rif'at
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.84923

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pemberian reward berupa keringanan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis terhadap isu hukum tersebut bertujuan untuk mengonstruksikan hukum yang ideal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Dalam praktiknya penjatuhan vonis pidana terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terjadi disparitas pemidanaan. Indonesia belum memiliki pengaturan yang memberikan kepastian serta mekanisme kualifikasi peringanan hukuman kepada sorang justice collaborator. Amerika menerapkan konsep plea bargaining dalam dalam proses pengurangan vonis pidana pada perkara yang melibatkan perekonomian atau keuangan negara. Pada prinsipnya konsep plea bargain ditujukan untuk memberi insentif dari suatu pengakuan dan uniformity sentencing (keseragaman putusan).
PENERAPAN ASAS THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA aji setiono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.99416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran Asas The Best Interest Of Child dalam system peradilan pidana anak dalam memberikan hukuman. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menjelaskan dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak harus mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak sebelum menggunakan asas ultimum remedium. Asas ini dalam peradilan pidana menekankan pada perlindungan dan rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa UU SPPA telah mengakomodasi asas ini melalui diversi dan system peradilan ramah anak. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman apparat, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial masih menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan dan sinergi antar instansi guna memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.Kata kunci: The Best Interest Of Child, system peradilan pidana anak, diversi Abstract : This research aims to analyze the role of the Best Interest of the Child principle in the juvenile criminal justice system in providing punishment. Through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), it is explained that when imposing punishment on children, they must prioritize the principle of the child's best interests before using the principle of ultimum remedium. This principle in criminal justice emphasizes protection and rehabilitation. The results of this research show that the SPPA Law has accommodated this principle through diversion and a child-friendly justice system. However, there are challenges such as a lack of understanding of the authorities, limited facilities, and social stigma which is still an obstacle. Therefore, it is necessary to optimize policies and synergy between agencies to ensure more effective legal protection for children in conflict with the law.Keywords: The Best Interest Of Child, juvenile criminal justice system, diversion
Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Korea Selatan Khofifah Setyoningrum Gunadi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.90213

Abstract

Membahas mengenai pengaturan mengenai Asas Restorative terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dan Implementasi penganturan tersebut pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MASKAPAI PENERBANGAN SIPIL TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT TERBANG Morgan, Ahmad Iqbal; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47404

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi  maskapai penerbangan sipil terhadap kecelakaan pesawat terbang serta aturan hukumnya yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbangan, dan bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Semakin meningkatnya kebutuhan dan pilihan di bidang transportasi, menciptakan iklim persaingan bisnis di kalangan korporasi maskapai penerbangan sipil. Hal ini berakibat pada kurangnya kehati-hatian maskapai dalam memperhatikan keamanan dan keselamatan  penerbangan yang berakibat pada tingginya angka kecelakaan penerbangan. Pertanggungjawaban  pidana maskapai penerbangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Undang-Undang Penerbangan). KUHP memberi ancaman sanksi pidana terhadap kecelakaan pesawat terbang yang dikategorikan sebagai kejahatan. Undang-Undang Penerbangan menentukan tentang pertanggungjawaban korporasi secara khusus dalam kecelakaan pesawat terbang. Hal tersebut sesuai dengan doktrin Strict Liability dan doktrin Vicarious Liability Doktrin pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dapat menjadi pendekatan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi maskapai penerbangan sipil dalam kasus kecelakaan pesawat terbang.Kata Kunci : Maskapai Penerbangan Sipil; Kecelakaan Pesawat Terbang; Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.AbstractThis research aims to determine if civil aviation corporations can be sentenced to criminal sanctions  on aircraft accidents and legal regulations in Indonesia. This research is a normative or doctrinal law study and the research uses uses secondary data. The primary data of this research is the legislation governing aviation, and secondary data of this research is all publications on laws that are not official documents. This research uses a statute approach by studying the legislation relating to the issues faced. The increasing need and choice in transportation, creating a climate of business competition among civilian airline corporations. This resulted in a lack of caution in the airline’s attention to safety and safety, resulting in high flight accidents. Airline criminal liability is governed by the CODE of criminal law and Law No. 1 of 2009 on Aviation (Aviation law). The penal CODE gives the threat of criminal sanctions against airplane accidents that are categorized as crimes. The aviation law determines the corporate accountability specifically in aircraft accidents. It corresponds to the doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine. The strict liability doctrine and the vicarious liability can be a legal approach to soliciting criminal liability to the airline corporation In case of airplane accidents.Keywords : Civil Aviation; Aircraft Accident;Form of Liability for Punushment.
Analisis Yuridis terhadap Penyitaan Aset dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Narkotika di Indonesia: Studi Kasus Fredy Pratama nayyra ashfarani sayyida
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.100060

Abstract

Abstract: Penelitian ini menganalisis efektivitas penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika di Indonesia dengan studi kasus Fredy Pratama. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah regulasi yang berlaku, kendala dalam implementasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, di mana data diperoleh dari studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap kasus Fredy Pratama sebagai salah satu contoh terbesar tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyitaan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pembuktian hukum, koordinasi antar-lembaga, dan kerja sama internasional. Pendekatan conviction-based asset forfeiture yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sering kali menghambat proses penyitaan, terutama dalam kasus di mana aset telah dialihkan ke pihak ketiga atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, kurangnya koordinasi antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menyebabkan keterlambatan dalam pembekuan dan penyitaan aset. Untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset, penelitian ini merekomendasikan revisi UU TPPU untuk mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik dan non-conviction based asset forfeiture, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga melalui pembentukan Satuan Tugas Penyitaan Aset. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) guna mempermudah ekstradisi aset yang disimpan di luar negeri sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan kejahatan narkotika secara lebih efektif.
Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia Fajar Ramadani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.83658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberadaan Binary Option jika ditinjau dalam prespektif hukum positif di Ineonesia dimana Binary Option merupakan salah satu instrument perjudian yang berkembang dengan kedok sebagai produk investasi di Indonesia. Mulai dari Binomo, IQ Option, Quotex, serta nama-nama lainnya yang mengatasnamakan sebagai Binary Option ataupun dengan mekanisme cara kerja yang serupa dengan Binary Option. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif. Dari penelitian ini diketahui mengenai bagaimana posisi Binary Option jika melihat dari instrumennya yang tidak dapat dikategorikan sebagai produk investasi karena tidak memiliki ikatan kontrak terhadap investor dengan produk yang di investasikan serta kegiatan yang dilakukan hanya menebak nilai suatu aset dalam kurun waktu tertentu. Jika melihat kegiatannya saja, maka kegiatan ini telah melanggar Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Page 23 of 26 | Total Record : 255

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue