cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 18   19   20   21   22 
Pendekatan Hukum dan Sosial Dalam Penanganan Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan Dalam Perspektif Kriminologi Prinda Yunisda
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.96153

Abstract

Abstract:Korupsi jual beli jabatan merupakan permasalahan yang merusak tatanan birokrasi dan sistem meritokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etiologi kriminal dalam tindak pidana korupsi jual beli jabatan dan mengkaji ratio decidendi  yang digunakan hakim dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etiologi kriminal dalam kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor motivasi sosial (motif pelaku), ekonomi (keuntungan pribadi, dan tekanan politik), budaya (patronase dan nepotisme), dan psikologis (ambisi kekuasaan dan kontrol). Dalam menangani kasus ini, hakim menggunakan ratio decidendi yang didasari oleh pendekatan filosofis (keadilan dan moralitas), sosiologi (dampak sosial), dan yuridis (penegakan hukum), penanggulangan kejahatan (pencegahan dan penindakan), kebijakan hukum pidana (perbaikan sistem), dan sistem pemidanaan (efek jera dan rehabilitasi). Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan, transparansi dalam pengisian jabatan publik, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi publik mengenai bahaya korupsi untuk mencegah praktik jual beli jabatan di masa mendatang dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.Keywords: Korupsi; Jual Beli Jabatan; Kriminologi; Etiologi; Ratio Decidendi.Abstract: Corruption in buying and selling of positions is a problem that undermines the bureaucratic order and meritocracy system in Indonesia. This practice not only harms state finances, but also erodes public trust in government. This research aims to analyze the criminal etiology in the corruption of buying and selling positions and examine the ratio decidendi used by the judge in handling the case. This research uses normative legal research methods with statute approach, and case approach to Decision Number 48/PID.SUS-TPK/2023/PN.SBY. The results showed that the criminal etiology in the case was influenced by social motivation factors (perpetrator motives), economic (personal gain, and political pressure), cultural (patronage and nepotism), and psychological (ambition for power and control). In handling this case, the judge used ratio decidendi based on philosophical (justice and morality), sociological (social impact), and juridical (law enforcement) approaches, crime prevention (prevention and prosecution), criminal law policy (system improvement), and punishment system (deterrent effect and rehabilitation). The implication of this research is need to strengthen the supervisory system, transparency in filling public positions, strict law enforcement, and public education about the dangers of corruption to prevent the practice of buying and selling positions in the future and restore trust in public.Keywords: Corruption; Position Selling; Criminology, Etiology; Ratio Decidendi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG BARANG BEKAS DARI PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENADAHAN Krisna Amanuloh Adi Wicaksono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.73918

Abstract

Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis batas-batas pedagang barang bekas menjadi pelaku penyertaan tindak pidana penadahan serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar pedagang barang bekas bisa mendapatkan perlindungan hukum dari tindak pidana penadahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pertama menunjukkan, pertama bahwa tidak semua pedagang barang bekas adalah penadah, namun ada batas batas yang harus dipenuhi agar pedagang barang bekas dapat dikatakan sebagai penadah, sedangkan hasil penelitian kedua menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum, pedagang barang bekas harus melakukan langkah preventif yaitu melalui cara pencegahan ketika melakukan transaksi terhadap barang bekas, sehingga bisa terhindar dari unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana penadahan.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGGAL DUNIA Apriliana Puspitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.100140

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji hak restitusi dan menganalisis prosedur pengajuan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia agar anak mendapatkan hak restitusinya sesuai prosedur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam undang undang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia seperti kitab undang undang hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak , dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana. Sebagai upaya untuk melindungi anak anak yang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan agar hak anak tetap dapat dilaksanakan dalam mendapatkan hak restitusinya.Kata Kunci: Hak Anak, Perlindungan Anak, Hak Restitusi.Abstract: This study aims to determine, examine the right to restitution and analyze the procedure for submitting the Right to Restitution for child victims of criminal acts of abuse resulting in death so that children get their right to restitution according to the procedure. The research method used in this study is normative legal research that is prescriptive in nature. The research approach used is the Law related to legal protection for children who are victims of criminal acts of abuse resulting in death such as the Criminal Code, the Child Protection Law, the Child Criminal Justice System Law, and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for children who are victims of Criminal Acts. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique uses a literature study technique. The data analysis used is a deductive analysis technique. This study concludes that the right to restitution for child victims of criminal acts of abuse resulting in death is regulated in the Child Protection Law, the Child Criminal Justice System Law, and Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for children who are victims of Criminal Acts. As an effort to protect children who are victims of abuse that results in death and so that children's rights can still be implemented in obtaining their rights to restitution. Keywords: Children's Rights, Child Protection, Right to Restitution
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Zidna Iman Kamila
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.89064

Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk kemudian dapat ditemukan suatu konstruksi hukum yang ideal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Dalam praktiknya pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat dikatakan belum efektif dan belum sepenuhnya benar-benar diimpelementasikan. Meski Indonesia sudah memiliki beberapa pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam implementasinya masih terdapat celah dan inkonsistensi yang perlu dibenahi untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai keadilan. Portugal menerapkan konsep dekriminalisasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Konsep dekriminalisasi dapat membantu mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN LPKA KELAS I TANGERANG Syafika Oktafiani Hasby; Subekti Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.100339

Abstract

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh anak tanpa melihat latar belakangnya, bahkan apabila anak tersebut adalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi hak pendidikan yang didapatkan oleh Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat preskriptif. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SKH Istimewa (SD, SMP, dan SMK) dan Kepala sekolah PKBM Istimewa. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis metode kualitatif. Penelitian berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota tangerang. Hasil dari penelitian ini ialah LPKA Kelas I Tangerang sebagai fasilitator hak pendidikan bagi Anak Binaan telah mengimplementasikan hak pendidikan bagi Anak Binaan melalui fasilitas pendidikan formal ‘Sekolah Khusus (SKH) Istimewa’ dengan jenjang SD, SMP, dan SMK jurusan teknik sepeda motor, dan pendidikan non-formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Istimewa dengan program kejar paket A, B, dan C, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.0T.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA. Abstract: Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the rights of Children in conflict with the law, one of which is the right to obtain education. Education is a matter that should be accessible to all children regardless of their background, even if the child is against the law. This research examines the implementation of educational rights afforded to Correctional Students at LPKA Kelas I Tangerang. The study employs an empirical research methodology with a prescriptive approach. Research data were obtained through interviews with the Principal of Sekolah Khusus (SKH) Istimewa (Elementary, Junior High, and Vocational Schools) and the Head of Education and Vocational Training Sub-Section of LPKA Kelas I Tangerang. The data analysis technique utilized in this research is qualitative method analysis. The research was conducted at the Juvenile Detention Center (LPKA) in Tangerang City. The result of this research indicate that LPKA Kelas I Tangerang, as a facilitator of educational rights for Correctional Students, has implemented educational rights through formal educational facilities named 'Special School (SKH) Istimewa' with elementary, junior high, and vocational school levels specializing in motorcycle engineering, and non-formal education through the Community Learning Center (PKBM) ‘Istimewa’ with package A, B, and C equivalency programs, in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH.03.0T.02.02 of 2014 concerning Guidelines for the Treatment of Children in Juvenile Detention Center.Keywords: Correctional Students; Educational Rights; Juvenile Detention Center 
Potensi Pencemaran Nama Baik Dalam Gerakan “Naming And Shaming” Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sahid Yudhakusuma Kalpikajati; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i3.73010

Abstract

Nowadays, with advances in information technology and the emergence of the internet, people are carrying out the "Naming and Shaming" movement to deal with cases of sexual violence. The way this movement works is by spreading the identity of perpetrators of sexual violence through social media to create a deterrent effect for perpetrators and prevention for society. Unfortunately, this movement has the potential for defamation if the perpetrators are not proven to have committed the crime. Accordingly, this research was conducted to find out the potential for such defamation. By using literature study and data analysis, it was found that the movement was not a form of defamation, because it was used for the public interest. However, it must be accompanied by the ability to prove the perpetrator actually committed sexual violence, otherwise it has the potential to become a criminal act of defamation.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Revenge Porn di Indonesia Rachel Ayuningrita Gunawan
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.99268

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi penanggulangan tindak pidana revenge porn di era digital, serta tantangan dalam penerapan regulasi yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peraturan yang berlaku guna melindungi korban dan menanggulangi kejahatan revenge porn melalui pendekatan represif dan preventif. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif preskriptif dengan metode perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, serta menerapkan analisis silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai cyber pornography di Indonesia telah berkembang, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi tantangan, dan terdapat celah hukum yang memungkinkan pelaku menghindari hukuman. Penanggulangan tindak pidana revenge porn memerlukan pendekatan gabungan antara kebijakan preventif, seperti pendidikan dan sosialisasi, serta kebijakan represif melalui penindakan hukum. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan ini.
Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi Fanisa Luthfia Putri Erwanti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.86440

Abstract

Abstrak: Perjalanan panjang pembaruan hukum pidana mencapai puncaknya ketika Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan kodifikasi yang akan mulai berlaku bulan Januari Tahun 2026 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Urgensi perubahan KUHP lama buatan kolonial Belanda dengan KUHP Nasional hasil rumusan para tokoh hukum Indonesia bahwa hakikatnya ketika sistem hukum difungsikan sebagai kontrol sosial maka perkembangan masyarakat adalah pondasi pembentukan normabaru. Kebaruan KUHP baik dari sistematika yang ada di dalamnya, penambahan dan pengurangan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dengan memasukan korporasi sebagai subyek hukum, dan tentang pergeseran konsep pidana dan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi pemidanaan dalam KUHP Nasional mengalami pergeseran yang dulunya bersifatkan retributive atau yang lebih dikenal dengan teori absolut pidana pembalasan kini menjadi teori relative atau tujuan. Seiring berkembangnya zaman, pidana pembalasan dinilai tidak lagi relevan dan sudah harus ditinggalkan karena hanya akanbermuara pada masalah lainnya yakni overcrowdingpada Lembaga Pemasyarakatan. KUHP Nasional saat ini lebih berlandaskan tujuan pemidanaannya berdasarkan teori relative atau tujuan yang tidak berorientasi hanya pembalasan tetapi terdapat pendekatan terhadap masyarakat dan bersifat pencegahan sebagaimana tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP.  
Pergeseran Politik Hukum Terhadap Perbuatan Yang Melampaui Baku Mutu Lingkungan Yang Berlandaskan Keadilan Ekologis Ferliana Citra Prastiwi Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.100017

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menelaah terkait adanya pergeseran politik hukum sanksi pidana ke sanksi administratif dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terhadap perbuatan yang melampaui buku mutu lingkungan hidup serta untuk mengetahui orientasi keadilan ekologis dalam pergeseran politik hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Jenis data adalah data sekunder dan menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode silogisme. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa adanya pergeseran politik hukum ke sanksi administrasi dalam Pasal 82B Undang-Undang Cipta Kerja tergolong memudahkan dikarenakan pemberlakuan sanksi administrasi tidak diikuti dengan sanksi lain atas perbuatan tersebut dan terlalu berpihak kepada pelaku usaha dalam hal mengelola lingkungan, sehingga pengulangan perbuatan sangat dimungkinkan. Kerangka normatif yang menjatuhkan sanksi lebih ringan bagi penjahat lingkungan sangat bertentangan dengan semangat UUPPLH yang menjadikan pidana sebagai upaya utama. Alhasil, keberlangsungan lingkungan hidup kian terancam dan perwujudan keadilan ekologis juga tidak terimplementasikan dalam peraturan saat ini. Dengan terus meningkatnya pelanggaran lingkungan karena lemahnya penegakan hukumnya, justru akan mengancam keberlanjutan ekologis dan berdampak luas pada entitas non manusia, yaitu ekosistem, keanekaragaman hayati, dan spesies yang bergantung pada keseimbangan lingkungan. 
Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dody Setyawan
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.86093

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Jenis dan sumber bahan hukum dalam artikel ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam artikel ini adalah metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kohabitasi perlu diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui pembaharuan hukum pidana dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia dan beberapa aspek yaitu aspek kesusilaan, adat, agama, moral, kriminologi, dan psikologi sebagai bentuk dari perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan peneguhan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Page 20 of 26 | Total Record : 255

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue