cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 18   19   20   21   22 
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR) REZA AMARULLOH AMARULLOH
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40486

Abstract

Abstrak  Penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat. Penelitian ini berfokus pada kejahatan berat yang dilakukan oleh anak yaitu kejahatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dicari sebab musabab mengapa seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur dan Lapas Klas II A Salemba. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan anak, faktor personal, faktor psikologis, faktor rendah iman, proses belajar yang menyimpang, karena rasa sakit hati, kurangnya perhatian orang tua dan seringnya melihat film beradegan kekerasan. Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan, Kejahatan Oleh Anak. Abstract This study was conducted based on the number of crimes committed by children ranging from minor crimes to serious crimes. This study focuses on the serious crimes committed by children is a crime of murder under Article 338 of Indonesia Penal Code, then look for the causes why a child can commit criminal acts of murder. This study aims to determine the factors that causes a child can commit criminal acts of murder. This research is descriptive empirical research. This research approach uses a qualitative approach. Location of the research conducted in East Jakarta Police Headquarters and Correctional Institution Class IIA Salemba. The type and source of research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques with interview and literature study. Data analysis techniques carried out in three stages: data reduction, data presentation and conclusion and verification. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the child committed the crime factor murder is due to economic factors, family factors, environmental factors children, personal factors, psychological factors, low factor of faith, learning to deviate, because the pain, lack of parental supervision and frequent violent scenes look at the film. Keywords: Criminology, Crime of Murder, Juvenile Delinquency.
IMPLEMENTASI HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENGIDAP PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) Amalia Rahma Hafidah; Diana Lukitasari; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47390

Abstract

AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi hukum kesehatan di LAPAS Kelas II B Sleman  terhadap Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Sebagai bagian dari WNI Narapidana memiliki HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan merupakan bagian yang tidak lepas dari HAM, akan tetapi pemenuhan akan hak kesehatan terutama bagi Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya walau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk melakukan upaya kesehatan. Kendala yang paling signifikan dan berdampak cukup besar dengan menimbulkan hambatan lainya adalah masalah kelebihan penghuni di LAPAS atau overcrowded dan juga pelaksanaan hukum kesehatan yang belum teraplikasi dengan baik.Kata kunci : LAPAS; Narapidana; Penyakit Menular; Hukum Kesehatan; HAMAbstractThis research aims to analyze the application of health law in the Class II B Penitentiary in Sleman to  Prisoners with dangerous infectious diseases in the perspective of Human Rights. The author in writing this journal uses empirical legal methods with a sociological juridical research model. This research is descriptive in nature using a qualitative approach. As part of Indonesian citizens, prisoners have human rights as constitutional rights that must be given and protected by the state. The right to health is an important part of human rights, but the granting of health rights especially for prisoners with dangerous infectious diseases is not yet optimal. Many obstacles faced by the Penitentiary to make health efforts. The most significant obstacle and the significant impact of creating other barriers are the problem of overpopulation in prisons or overcrowding and application of health laws that have not been properly implemented.Keywords : Penitentiary; Prisoners; Infectious Diseases; Health Low; Human Right.
URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS KORUPSI Gandhung Wahyu F.N., Wahyu F.N.; Joko Supriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40531

Abstract

AbstrakTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi. Jenis penelitian ini yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian di atas, hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan  tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Penanggulangan untuk memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor, serta karena pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.Kata Kunci : pencucian uang, hasil kejahatan, penyalahgunaan sistem keuangan.AbstractThe aims of this research is to know and understand the relationship between corruption and money laundering also to know and analyzing the urgency of  money laundering countermeasures on the corruption case. This type of research is normative and use statute approach. Law materials used in this research are primary and secondary law materials obtained through library research. Based on the above research methods, the results of this research that the relationship between corruption with money laundering is corruption is a predicate offense of money laundering. Conversely, money laundering is a continued crime of corruption. The reason corruption is a predicate offence of money laundering is because corruption is economically motivated crime, the amount of the proceeds of corruption are very big does not allow it to be enjoyed blatantly and indemnification of state financial or state economy due to corruption does not eliminate the punishment for criminal offense actors. Countermeasures combat the occurrence of debauchery and embezzlement of state funds is very important. The urgency of the money laundering countermeasures  in the case of corruption such as to take back the country’s assets or the rights of society which has been taken by corruptors and because money laundering from the proceeds of corruption has become transnational organized crime.Keywords: money laundering, the proceeds of crime, misuse of the financial system
Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi Mariano Adhyka Susetyo; Supanto Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69266

Abstract

This article examines and describes the problems regarding asset confiscation regulations from the Law on the eradication and prevention of money laundering (UU TPPU), the Law on eradicating corruption (UU Tipikor) and Peraturan Jaksa Nomor 7 of 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. The method used is normative research. This research is an applied prescriptive research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Types and sources of legal materials used are secondary data including primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using document studies or literature studies. The analysis technique is to use content analysis. The results of the research show that the confiscation of assets as a crime of money laundering resulting from corruption by the prosecutor's office based on the regulations of the UU TPPU and UU Tipikor has not run optimally if it does not use the legal instrument Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, and it will be even better with the passing of the Asset Confiscation Bill Criminal act (RUU Perampasan Aset Tindak Pidana)
PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2014/PN.DPU) Moh. Aridh Rizky; Budi Setyanto; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47408

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang mendasari pertimbangan hakim terhadap  penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/ Pid.B/ 2014/ Pn.Dpu tanggal 4 Juni 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa, hakim telah membuat pertimbangan yuridis yakni dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, maupun pertimbangan non yuridis yakni akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Namun penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diputus terhadap Terdakwa M. Qhadafi dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 34/Pid. B/ 2014/ PN. Dpu tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana hanya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi yang menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.Kata kunci : Penjatuhan Pidana Denda, Pidana Denda, Narkotika, Narkotika bagi Diri Sendiri.AbstractThis research aims to know about underlying aspects of judges consideration to convict the imposition of  fine penalty for amount Rp. 800.000.000,- (eight hundred million rupiah) based on Article 127 paragraph (1) subparagraph a Law Number 35 of 2009 about Narcotics in the verdict of District Court of Dompu with registration Number 34/Pid. B/2014/Pn.DPU in date June 4 th, 2014. This research is prescriptive normative legal research. The approach that used are statute approach and case approach. Types of data are research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data using literature study of library research. Law material analysis technique that used by author is qualitative analysis method. The qualitative analysis that used are descriptive and perspective, which will try to prove existing law material and vote it then analyzes the problems that exist related to convict of under imposition of criminal under the minimum limit that commited by the judge. Based on the result of the research and the discussion, it can be concluded that, the aspects becoming the judge’s consideration basis in convicting under the imposition of criminal under the minimum limit from judge’s rules and the jugde had made consideration, either juridical which was public prosecutor’s prejudgement, the witness’s explanation, the criminal explanation, proofs, sections in drugs law, or non-judicial which was the triggered effect, the criminal condition as well as things which prosecute and defend the criminal. However, the imposition of Rp. 800.000.000,- (eight hundred million rupiah) fine penalty had made by the judge to M. Qhadafi defendant in regulated in drugs law on the District  Court of Dompu verdict No.34/Pid.B/2014/PN Dpu did not suit based on article 127 paragraaph (1) sub paragaraph a, Law Number 35 of 2009 about Narcotics only used Imprisonment for maximum 4 (four)years for who used Group I of Narcotics for himself.Keywords : Imposition of Criminal Fine, Fine Penalty, Narcotics, Narcotics for theirself.
PENERAPANCONCURSUS DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI Dyah Ekawati Kusumaningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40547

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahuipenerapan concursus dalam kasus pencabulan terhadap  anak di bawah umur yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat perspektif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.Data primer didapat dari KUHP, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, dan wawancara dengan pihak terkait maupun ahli hukum. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum,  dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa concursus atau perbarengan tindak pidala di Indonesia diatur dalam pasal 63-71 . Kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sony Sandra telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan perbarengan perbuatan (concursusrealis). Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP.Kata kunci :Pencabulan Anak, Concursus, Kejahatan.AbstractThis legal writing aims to find out the application of incidents in case of child sexual abuse that contained in Decision Number 8 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kdr.This research is an normative legal research is perspective. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code, Decision Number 8 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kdr, and interviews with related parties and legal experts. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and the internet.The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows that the incidents is regulated in articles 63-71 of the Indonesian Penal Code. The case of immorality against children under age by Sony Sandra has been decided by the District Court of Kediri with Article 81 paragraph (2) of Law RI Number 23 Year 2002 Jo Article 65 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code of obscenity of child with Incidents deeds. Such conduct is based on a more precise analysis including into the continuing action as referred to in Article 64 of the Indonesian Penal Code.Key words: Child sexual abuse, incidents, crime
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR.190/PID.B/2013/PN.MLG) Srikandi Wahyuning Tyas; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47723

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data dalam penulisan hukum ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deduksi silogisme terkait pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG. Penentuan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar disesuaikan dengan kondisi yang menyertai penderita dalam kasus hukum dan tidak bisa digeneralisir bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan bipolar dapat dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Oleh karena itu, harus ada hubungan antara tindak pidana dengan penyakit tersebut dan bukan dilakukan pada saat keadaan sehat. Apabila tidak ditemukan hubungan antara penyakit dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi pidana. Menurut pengamatan penulis, sejauh ini penyakit gangguan bipolar di persidangan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga seorang penderita gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana. Gangguan bipolar dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana apabila ditemukan hubungan antara penyakit dan perbuatan pidananya.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Gangguan Bipolar. AbstractThis research aims to analyze about criminal liability of individuals with bipolar disorder within Decision of Malang District Court Number 190/Pid.B/2013/PN.MLG. This research is a normative legal research with prescriptive characteristic. This research used statute approach and case approach. The type of data in this research is secondary data with primary and secondary legal material. The technique of collecting legal sources was obtained through the study of literature. The legal sources was analyzed based on the deductive syllogism method related to criminal liability in the Decision of Malang District Court Number 190/Pid.B/2013/PN.MLG. In order to determine the criminal liability of individuals with bipolar disorder are based on their mental condition in related legal cases, not every individual with bipolar disorder who commits criminal act can be regarded as having diminished responsibility. There must be relationship between mental illness and criminal act, and the act must not occur in normal mental state. If no relationship was found between mental illness and criminal act, it means the defendant can be held responsible and can be sentenced. According to the writer’s observation, bipolar disorder is not considered as legal excuses as reffered to Article 44 of the Criminal Code, so that individuals with bipolar disorder can be sentenced. Bipolar disorder is considered as condition that lessen the punishment if there is relationship between mental illness and the defendant’s act.Keywords: Criminal Liability, Criminal Act, Bipolar Disorder
TINDAK PIDANA SIBER DENGAN 02'86 DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK FOR BITCOIN DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA Rizka Cahaya Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40577

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya yakni internet. Internet merupakan salah satu kemajuan dalam bidang teknologi yang sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Melalui internet, manusia dapat dengan mudah melakukan mengakses informasi, komunikasi , transaksi jual-beli dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu saja memberikan dampat positif, akan tetapi karena manusia yang tidak dapat memanfaatkan internet sebagaimana mestinya, maka internet dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dengan adanya kejahatan dunia maya atau kejahatan siber (cyber crime). Kejahatan siber yang menarik perhatian penulis untuk dibahas yakni Distributed Denial of Service Attack For Bitcoin atau yang dikenal dengan Ddos4Bc. Pengaturan hukum yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana siber Ddos4Bc yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, dirasa belum memiliki pengaturan yang tegas mengenai permasalahan Ddos4bc khususnya kejahatan siber yang menggunakan virus Ddos. Selain itu, cyber security di Indonesia membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang mengerti mengenai teknologi.Kata Kunci: Tindak Pidana Siber, Ddos, BitcoinAbstractThe development of technology has influenced human life, one of them is internet. The Internet is one of the most technological advances inherent in human life. Through the internet, humans can easily access information, communications, buy-sell transactions and so forth. It certainly gives a positive impact, but because humans who can not use the internet as it should, then the internet can have a negative impact on human life. Negative impact can be seen with the existence of cyber crime or cyber crime (cyber crime). Cyber crime that attracted the author to discuss the Distributed Denial of Service Attack For Bitcoin or known as Ddos4Bc. Legal arrangements that can be linked to the Cyber DDos4Bc crime, the Criminal Code (KUHP), Law No. 19 of 2016 amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Law No. 8 Year 2010 About Money Laundering Crime. However, the legal arrangements in Indonesia are considered to have no strict regulation on Ddos4bc issues, especially Cyber crimes using Ddos virus. In addition, cyber security in Indonesia requires more human resources who understand about technology.Keywords: Criminal Crime, Ddos, Bitcoin
KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKAN WIROGUNAN YOGYAKARTA) RHESITA BUNGA PERMATASARI HARDY; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47742

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini meruapakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh pria tetapi juga wanita. Wanita dalam keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja, akan tetapi juga sebagai pengedar maupun kurir. Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain yang pertama penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang, kedua penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang, ketiga penyebab gabungan antara penyebab dari dari dalam dan dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita dapat dianalisa menggunakan dua pendekatan. Faktor intrinsik meliputi faktor agama, keluarga, intelegensia. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan / pengaruh lingkungan, pendidikan, ekonomi dan paling dominan adalah faktor keluarga.Kata Kunci: Etiologi, Peredaran Narkotika, Wanita AbstractThis study aim to determine the factors causing the circulation of narcotics conducted by women. This research is an empirical legal research and descriptive law research. The approach of this research is qualitative approaches such as, several things from the respondent, orally or in writing and real behavior. Some types of law material used are the primary law material taken from interview and literature review. The analysis of law material used qualitative method. Abuse of narcotics is not only dominated by men but also women. Women in their involvement in narcotics abuse is not limited to being a user only, but also as a courier. A criminal etiology means to learn about the cause of a crime, among other, the first cause in the source of one’s character, the two external causes that originate in one’s environment, the three cause of combination of causes from within and from outside, that is from personal factors and environmental factors. Based on the results of the research concluded that the factors that lead to abuse narcotics made by women can be analyzed using two approaches. Intrinsic factors include the factors of religion, family and intelegensia. Whereas extrinsic factors include social factors / influences the environment, education and the economy .The most dominant is family factor.Keywords: Ethiology, Narcotics Circulation, Women
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAGIC MUSHROOM ATAU JAMUR LETONG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nindia Viva Pramudha Wardani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40596

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom atau jamur letong di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran magic mushroom dapat dikatakan belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom di antaranya disebabkan oleh faktor undang-undang yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang melarang penggunaan magic mushroom, faktor penegak hukum yaitu terdapat keterbatasan jumlah personel, faktor sarana fasilitas yaitu tidak banyak laboratorium yang memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari magic mushroom secara teliti, faktor masyarakat yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang magic mushroom sebagai narkotika golongan I, faktor budaya yaitu dikonsumsinya magic mushroom sebagai kebiasaan masyarakat agar bisa berhalusinasi.Kata Kunci: Magic Mushroom, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan HukumAbstractThis article aims to know the factors that influece of law enforcement against the circulation of magic mushroom or letong  fungus in the region police law of Yogyakarta. This research is a descriptive empirical law research. Legal materials or data used is the primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The approach used is a qualitative approach. This research shows some factors causing ineffective of law enforcement againts magic mushroom in Special Region of Yogyakarta that are factor in the legislation that is not yet the existence of regulations prohibiting the use of implementing magic mushroom, i.e. law enforcement agencies there are factor the limitation of the number of personnel, means of facilities that is not much of a lab that has a tool that can be used to examine the contents of the magic mushroom accurately, society factor, i.e. ignorance of people about the magic mushroom as narcotics group I, factor of culture that is using magic mushroom as the habit of people to hallucinate.Keyword:  Magic Mushroom, Narcotics Crime, Law Enforcement

Page 20 of 28 | Total Record : 271

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue