cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 19   20   21   22   23 
KARAKTERISTIK INFORMAL VALUE TRANSFER SYSTEM SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA PRAKTEK MONEY LAUNDERING DAN KEGIATAN PEMBIAYAAN TERORISME Yosef Darman Damanik
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31994

Abstract

AbstractInformal value transfer system is a money transfer system that is already operating before the presence of the formal financial system. Remittance system was originally used to facilitate illegal activities, but this time, the system is actually used by criminals to commit money laundering and financing of terrorism. Characteristics possessed by money transfer system has made this system as a factor contributing to the crime of money laundering and financing of terrorism committed by criminals.Keywords: informal value transfer system, money laundering, financing of terorism.
PENERAPAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA Fikri Hakim Achmad
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40610

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem database pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, implementasi sistem database pemasyarakatan dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Pelaksanaan sistem database pemasyarakatan di lapas kelas IIA Wirogunan terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi self service yang rusak, dan aplikasi yang tidak mendukung tahun kabisat.Kata kunci: Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Database PemasyarakatanAbstractThis study aims to determine the implementation of the correctional database system to ensure the rights of detainees in class IIA prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the realization of the rights of detainees in Wirogunan class IIA prisons. This study includes the type of empirical legal research. The data source for this study uses the primary data source supported by the secondary data source. Data collection techniques are primary data obtained by observation and maintenance, while secondary data obtained from the literature study. By analyzing the data obtained are used qualitative data analysis techniques with interactive analysis model. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, the implementation of correctional database system can help the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners. implementation of the correctional database system in Wirogunan class IIA prisons has significant constraints in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners, ie unstable internet connection, broken self service application, and applications that do not support leap year.Keywords: Correctional Database System, Correctional Institution, Prisoner’s Rights
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 249/Pid.B/2009/Pn.Kray) John Mikael Tambunan
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32022

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 249/Pid.B/2009/PN.Kray). Penelitian ini penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdakwa Lanjar Sriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP karena dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Kata Kunci: kealpaan, tindak pidana, pertimbangan hakim.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ETIOLOGI KRIMINAL Weka Wirastuti; ' Sulistyanta; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58871

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui etiologi kriminal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul dan upaya-upaya untuk mengurangi kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul meliputi ketidakadilan gender, ekonomi, perselingkuhan dan kecemburuan, lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil, pengonsumsi miras atau alkoholisme, rendahnya kecerdasan intelektual dan emosional, dan perkawinan dini. Teori Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri, serta The Dominance atau Radical Feminism Theory telah sesuai untuk menganalisis fakor-faktor tersebut. Upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi upaya preventif dan upaya represif yang bersifat persuasif maupun koersif.Kata Kunci: Etiologi kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, istri.AbstractThis research aims to determine criminal etiology of domestic violence against wives in Bantul Regency and efforts to minimize the cases. This research is a descriptive empirical legal research. This study uses a qualitative approach with primary data and secondary data. Data collection techniques, namely through interviews and literature study. The data analysis technique used an interactive analysis model. The results of this research indicate the factors that cause domestic violence against wives in the Bantul Regency include gender inequality, low socio-economy,  affair  and  jealousy,  family environment  and  childhood  experiences, alcoholism, low intellectual and emotional intelligence, and early marriage. The theory of Cesare Lombroso and Enrico Ferri, as well as The Dominance or Radical Feminism Theory are suitable for analyzing these factors. There are efforts to reduce domestic violence against wives in Bantul Regency which include preventive and repressive which are persuasive and coercive.Keywords: Criminal etiology, domestic violence, wives.
IMPLEMENTASI PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS ANAK KORBAN DI PUSAT PEMULIHAN TRAUMA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA DEPOK Saras Hanin Qamini S.; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40627

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi dan kendala dalam pemulihan trauma psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Anak yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau tindak kekerasan yang menyebabkan trauma psikologis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis untuk memulihkan traumanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, implementasi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak korban terhadap pemulihan trauma psikologis anak korban di P2TP2A Kota Depok sudah cukup optimal karena telah dilakukannya pendampingan terhadap korban oleh tenaga ahli sempai kasus selesai, mengembalikan hak-hak anak korban yang sempat hilang, dan dapat pula menemukan fakta-fakta baru untuk di persidangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut terdapat kendala yang dihadapi berupa minimnya pengetahuan tentang P2TP2A, Keluarga korban yang menghalangi korban ketika rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli yang menangani para korban dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai.Kata Kunci: Anak Korban, Pemulihan Trauma Psikologis, Hak-hak AnakAbstractThis research aims to analyze the type and the obstacles of the implementation of the rehabilitation of physylogical trauma of children victim at the Trauma Center of P2TP2A in Depok. This research is a descriptive empirical law research. This research used a qualitative approach. The types of data that this research used are primary data and secondary data. The techniques to collect data that this research used are interview, observation and documentary research. The child who had become a victim from a crime or an act of violence which caused physylogical trauma, in accordance with the regulations, has the right to obtain the rehabilitation to rehabilitate their trauma. Based upon the research which had done by the author, the implementation of the legal protection of the fulfillment of children victim rights at the Trauma Center of P2TP2A in Depok is optimal enough by the reasons of the accompaniment by the expert for children victim until the case had been closed, restored children victim rights that had been subside, and also it can help to discover new facts for the court. Therefore, in the implementation aforesaid it still has been found some obstacles to be faced, which are the lack of knowledge of what is P2TP2A, the victim’s family that has been interdict the children victim while in rehabilitation, the lack of expert to handle the victims, and the inadequate facility.Keywords: child victim, rehabilitation of physylogical trauma, children rights
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK, SEBAGAI INSTRUMEN MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI Herlambang Budi Prasetya; Achmad Shafiyyul Fuad
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32704

Abstract

AbstractThe aim of this article is to describe about how important are the role of public accountability and transparency in the government organization, to suppress, decrease and prevent corruption in Indonesia. Corruption in Indonesia have already been widespread and systemic. This crime has envenom and gnaw on nation and state life. Eliminating effort that already done lately is only partial and incomprehensive, which the result is ineffective to reduce corruption in Indonesia. therefore its necessary to use a new method that can be effectively eradicate corruption in Indonesia.Public Accountability and transparency have an important role in the effort to eradicate corruption. By way of public accountability and transparency we hope that it can increase public official responsibility towards the citizen. In the other hand, the citizen can be actively participating in the effort to prevent and eradicate corruption. So, with that we hope it can decrease, prevent and eradicate corruption in Indonesia.Keyword : public accountability, public transparency, citizen participation, corruption.Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya peran akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menekan, mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi diIndonesia. Korupsi di Indonesia telah menyebar secara luas dan sistemik. Kejahatan ini telah meracuni dan menggrogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan yang selama ini dilakukan hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang mana hasilnya kurang efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia. maka dari itu diperlukan cara baru yang dapat secara efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia.akuntabilitas publik memiliki peranan yang penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan akuntabilitas dan transparansi publik diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat.selain itu rakyat juga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi dari Indonesia.Kata kunci: akuntabilitas publik, transparansi publik, peran masyarakat, korupsi.
PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA , Supanto; Tika Andarasni Parwitasari; , Sulistyanta; Winarno Budyatmojo; , Ismunarno; Budi Setiyanto; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58968

Abstract

AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.Kata kunci : Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukumAbstractThis community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN KORPORASI (PT. INDOSAT MEGA MEDIA) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Alfath Gumilang Priangga Jati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan korporasi PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (library reseach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sologisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya mens rea. Prinsip pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara direktur yang menjalankannya adalah dengan prinsip identifikasi karena prinsip ini mengidentifikasikan alter ego yakni Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2 yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi sehingga segala pemikiran, keinginan dan tindakannya merupakan pemikiran, keinginan dan tindakan korporasi sehingga kesalahan pada Direktur Utama diidentifikasi kepada koporasi. Korporasi dan direktur (pengurus) merupakan subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana diberikan kepada masingmasing, dengan demikian pidana tambahan pada korporasi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok yaitu denda.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korupsi, korporasi, pemidanaanThis study is intended for knowing the form of criminal liability and corporate sentencing of PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) which commits corruption. This study uses normative research method with preciptive and applied research. This study uses conceptual approach and statue approach with type and data sourch in the form of primary and secondary legal materials. The techniques of collecting legal sourch of this study with document studies or library research. The techniques of analysis of legal materials used by writer in this research is by method of silogisme which use deductive thinking pattern. . The result of this study is a form of corporate liability of corruption which requiring the existence of mens rea. The principle of proper criminal liability for corruption commited by the corporation through director who manage it is identification principle because this principle identifies an alter ego that is Indar Atmanto as Director of PT.IM2 which has high enough positon, so that all though, whishes and action is the corporate though, whishes and action, so the mistake of director is identified to corporate. Corporations and directors are different legal subjects and stand sparated so criminal liability and criminal sanctions are granted to each.  Therefore the secondary sentence sanction to corporation of corruption perpetrator can’t stand alone without primary sentence sanction that is fine.Keyword: Criminal Liability, Corruption, Corporate, Sentencing.
MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Biyas Hanindyo Suryo Sudibyo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40481

Abstract

AbstractMedical malpractice is a doctor’s mistake because they do not using their knowledge and skill in according with the standard profession that lead to patient injury or disability and even death. Malpractice is not necessarily related to the medical field, but malpractice carrier may occur in other professions. Basically malpractice is bad practice of people that carry out their profession or science in not fair way. However, due to medical field or health is directly related with a person’s life. Malpractice is identically related with the medical field. The old era of medical world is like unreachable field by the law, the development of public awareness about their need for legal protection, it makes the medical world not only as a civil relationship, but can be a criminal matters. It relates with Article 360 Penal Code seen as a form of medical malpractice act of omission or offense culpa. Malpractice is seen as a mistake or negligence of medical profession in carry out their job poorly, and it is causing the patient injured. In this case the law enforcement is very important. In this era the patients are no longer blind about their position. The information about healing action that will be taken by the doctor to help the patients becoming very important part to control the doctor works in a right procedure. The patients can keep or protect their importance and they will be avoided from bad medical practice. The purpose of this study was to answer the question of how regulation of medical malpractice in the Article 360 Penal Code. The research methods used by using legal research doctrinal or normative legal research through a case approach to medical malpractice cases done by dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG in 2007 at the Hospital Level III Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh. The results obtained from the case study is in the Article 360 Penal Code, medical malpractice is set as a form of negligence and it is causing the others got seriously injured.Keyword: Medical malpractice, Crime, negligence.AbstrakMalpraktek medik merupakan kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal dunia. Malpraktek sendiri tidak selalu berkaitan dengan bidang medis saja, tetapi malpraktek bisa terjadi pada pengemban profesi yang lain. Karena pada dasarnya malpraktek merupakan praktek buruk dari orang yang menjalankan profesinya dengan memakai cara atau ilmunya secara tidak wajar. Namun, karena bidang medis atau kesehatan berkaitan secara langsung dengan kesehatan bahkan nyawa seseorang maka malpraktek lebih sering melekat pada bidang medis. Dunia kedokteran yang dahulu seakan tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Dalam hal ini kaitannya dengan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana malpraktek medik dilihat sebagai bentuk tindakan kelalaian atau delik culpa. Malpraktek dilihat sebagai kesalahan atau kealpaan seorang pengemban profesi medis yang menjalankan prakteknya dengan buruk sehingga menyebabkan pasien justru terluka. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting. Pasien sudah tidak lagi buta mengenai kedudukannya. Informasi mengenai tindakan penyembuhan yang akan diambil dokter untuk pasien menjadi sangat penting untuk mengontrol agar dokter tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Sehingga kepentingan pasien tetap terjaga dan terlindungi dan dapat dihindarkan dari praktek buruk pengemban profesi medis. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan bagaimana pengaturan malpraktek kedokteran di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus terhadap kasus malpraktek medik yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG pada tahun 2007 di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan dari kasus tersebut adalah di dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malpraktek medik diatur sebagai bentuk kelalaian yang mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.Kata Kunci: Malpraktek medik, tindak pidana, kelalaian.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAANTERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 677/PID.SUS/2018/PN CBI) Rheza Andre Kusuma; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47384

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Putusan Hakim Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi  sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian berupa preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis, kedua Putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap korban.Kata Kunci : Dasar Pertimbangan hakim, Pelecehan Seksual, AnakAbstractThis study aims to determine whether the Judge’s Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi is in  accordance with the applicable laws and regulations. This research is a normative legal research with the nature of research in the form of prescriptive and applied research. The legal research approach uses a case approach. Types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study/document study. Data analysis was carried out using legal materials with deductive logic syllogism. The Judges’ Basic Considerations in making a decision in the Cibinong District Court Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi are Juridical and Sociological Considerations, the two decisions have not provided a sense of justice to the victim.Keywords : the basis of the judge’s judgment, Sexual harassment, Children

Page 21 of 28 | Total Record : 271

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue