cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 19   20   21   22   23 
Penggunaan Surat Palsu dan Pencucian Uang Untuk Mengajukan Klaim Pertanggungan Asuransi Dimas Aryaputra Natalistyo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.98434

Abstract

Abstrak: Asuransi Kesehatan merupakan salah satu jenis asuransi yang sangat penting bagi setiap orang untuk melindungi dirinya dari timbulnya biaya pengobatan yang besar akibat adanya suatu penyakit atau adanya kejadian (kecelakaan) yang tidak terduga yang dapat menimpa dirinya. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung yang berisi hak dan kewajiban masing masing pihak dan kejujuran Tertanggung dalam meng input data dalam formular Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta dokumen penunjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dan pencucian uang berdasarkan kasus menggunakan dokumen palsu untuk mengajukan klaim pertanggungan Asuransi, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. Mengingat kejahatan tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi yang sangat merugikan semua pihak, maka penerapan pasal berlapis yang dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang tindak pidana penggunaan surat palsu dan pencucian uang dalam kasus menggunakan dokumen palsu untuk mengajukan klaim pertanggungan Asuransi. Kata kunci: Asuransi; Memakai Surat Palsu; Pencucian Uang; Tindak Pidana PemalsuanAbstract: Health insurance is a type of insurance that is very important for everyone to protect themselves from large medical costs due to an illness or an unexpected event (accident) that could happen to them. To guarantee the implementation of this protection, an agreement is made between the Insurer and the Insured which contains the rights and obligations of each party and the Insured's honesty in inputting data in the Life Insurance Application Letter (SPAJ) formula along with supporting documents. The purpose of this research is to determine and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts using fake documents and money laundering based on cases of using fake documents to submit insurance coverage claims, as occurred in the South Jakarta District Court Decision Number 914/Pid.B./ 2018/PN.Jkt.Sel. Considering that the crime of counterfeiting and money laundering is an economic crime that is very detrimental to all parties, it is hoped that the application of multiple articles used to ensnare criminals will have a deterrent effect. This research uses a descriptive approach to provide a systematic, factual and accurate picture of criminal acts of using fake documents and money laundering in cases of using fake documents to submit insurance coverage claims. Keywords: Crime of Counterfeiting; Insurance; Money Laundering; Using Fake Letters
Reformasi Pengaturan Restitusi Berorientasi Keadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia MONARIA HASNA SALSABILA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.83423

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan restitusi pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berbasis keadilan. Metode yang diterapkan adalah metode normatif, dengan mengkaji berbagai bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan terhadap klausula pengaturan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan komparatif terhadap pengaturan perlindungan anak atas restitusi di Indonesia dengan negara lain, dan pendekatan konseptual untuk mereformulasikan pengaturan mengenai restitusi pada tindak kekerasan seksual terhadap anak yang berbasis nilai keadilan. Hasil penelitian menemukan perlindungan terhadap anak atas hak restitusi di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan, karena adanya beberapa kelemahan dalam substansi hukum. Reformulasi dapat dilakukan dengan menerbitkan peraturan turunan dari Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena perlunya pengaturan teknis yang jelas mengenai restitusi. LPSK harus aktif memastikan pembayaran restitusi diterima penuh oleh korban. Perlu segera mengeluarkan pengaturan lebih lanjut lebih lanjut tentang tata cara ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan diversi dapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana tanpa melihat ancaman pidananya terhadap pelaku anak agar dapat diajukan restitusi yang juga menjadi sarana dalam keberhasilan diversi.
Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Keadilan Korban Tindak Pidana Asusila di Indonesia Lucky Ray Ramanda
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.99760

Abstract

Penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana asusila di Indonesia menimbulkan permasalahan, karena meskipun bertujuan memulihkan harmoni sosial, pendekatan ini sering kali diterapkan tidak tepat dan berisiko mengabaikan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep restorative justice terhadap kasus tindak pidana asusila di Indonesia sudah memenuhi keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian hukum pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice dalam tindak pidana asusila belum mampu mewujudkan keadilan bagi korban karena adanya inkonsistensi hukum yang dipicu oleh kekosongan aturan yang secara tegas mengaturnya. Kekosongan ini memunculkan berbagai aturan internal dengan ketentuan yang berbeda, seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, penerapannya sering kali menyimpang dari tujuan pemidanaan karena mengabaikan keadilan bagi korban serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, konsep ini justru membuka celah bagi impunitas, melemahkan perlindungan hukum bagi korban, serta gagal menciptakan efek penghukuman dan pencegahan yang seharusnya menjadi tujuan utama pemidanaan.Abstract: This article analyzes how the asset forfeiture regulation is compared between Australia and Indonesia with the asset forfeiture regulations applied in Australia, and the asset forfeiture regulations applied in Indonesia and looks at the advantages of these regulations when applied in Indonesia. This research is a prescriptive and applied normative law writing with the approach used, namely the comparative approach and the statue approach. This legal writing is sourced from primary legal materials and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials from literature studies with deductive sillology analysis techniques. The purpose of writing this article is to find out that the legal system in Indonesia has ratified asset forfeiture without criminalization, but Indonesia does not yet have a law on asset forfeiture without criminalization. It is different from Australia which has implemented the law on asset forfeiture without criminalization and Australia has succeeded in minimizing corruption in its country.Keywords: Asset Forfeiture;Non-Conviction; Comparison; Regulations; Indonesia and Australia
Analisis Komparatif Tindak Pidana Pengancaman Penyebarluasan Konten Asusila dalam KUHP dan UU ITE sebagai Upaya Restitusi bagi Korban Isnaini Galih Utami
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.95417

Abstract

: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan kejahatan pengancaman penyebarluasan konten asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta implikasi perbedaan pengaturan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi korban. Kejahatan pengancaman penyebarluasan konten asusila merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif, yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan dalam KUHP dan UU ITE, serta perbandingan penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pengancaman penyebarluasan konten asusila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua undang-undang ini mengatur kejahatan tersebut, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup, sanksi, dan prosedur hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Implikasi perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban pengancaman penyebarluasan konten asusila di bawah UU ITE lebih spesifik dan lebih berfokus pada konteks digital, sementara KUHP lebih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur kejahatan yang melibatkan media elektronik.Kata Kunci: Pengancaman penyebarluasan konten asusila, KUHP, UU ITE, perbandingan hukum, perlindungan hukum
STUDI PERBANDINGAN HUKUM LEGALITAS PERJUDIAN DI INDONESIA DAN FILIPINA Miska Yusri Sulthanah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.100595

Abstract

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi perjudian di Indonesia dan Filipina guna memahami pola pengaturan yang diterapkan di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perjudian sepenuhnya ilegal dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, di Filipina perjudian berbasis darat adalah legal selama memiliki lisensi resmi dari otoritas yang berwenang, sedangkan perjudian online, mulai 01 Januari 2025 dinyatakan ilegal.Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Perjudian; Perjudian Online; Indonesia; FilipinaAbstract:Every country adopts a distinct approach to gambling regulation. This study seeks to analyze and compare the legal frameworks governing gambling in Indonesia and the Philippines to identify the regulatory models applied in each jurisdiction. Utilizing a normative juridical method with a comparative law approach, the research findings reveal that gambling is entirely prohibited and criminalized in Indonesia. In contrast, in the Philippines, land-based gambling is legal, provided it is licensed by the relevant authorities, whereas online gambling is permitted only for foreign nationals and licensed entities, but remains illegal for Filipino citizens. However, effective January 1, 2025, online gambling will be completely prohibited in the Philippines.Keywords: Legal Comparison; Gambling; Online Gambling; Indonesia; Philippines
Analisis Tindak Kekerasan Anak di Pesantren dalam Konteks Sosial, Budaya dan Struktural Aida Rizkiatul Zahra
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.95657

Abstract

Abstract:Kekerasan terhadap anak di pesantren di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak, dengan banyak kasus yang melibatkan santri sebagai pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kekerasan di pesantren dalam perspektif sosial, budaya, dan struktural. Melalui pendekatan normatif dan preskriptif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di pesantren, termasuk struktur budaya dan sosial yang ada dalam lingkungan pendidikan pesantren. Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan di pesantren dipengaruhi oleh sistem yang tertutup, kurangnya mekanisme pengawasan, serta lemahnya pembinaan bagi pengasuh dan santri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah solutif, antara lain: (1) penguatan pengawasan melalui keterlibatan pengasuh dan ustaz dalam menciptakan lingkungan yang aman; (2) mekanisme pelaporan dan mediasi yang efektif; (3) reformasi budaya pendidikan yang menanamkan disiplin tanpa kekerasan; (4) penerapan regulasi dan standarisasi yang lebih ketat melalui pedoman disiplin yang jelas serta pengawasan rutin; dan (5) penyediaan layanan kesehatan dan psikososial bagi santri. Dengan implementasi kebijakan yang tegas serta pendekatan holistik dalam perlindungan santri, pesantren dapat menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Kata Kunci: kriminologi, kenakalan remaja, soburalAbstract: Violence against children in pesantren in Indonesia has become an increasingly pressing issue, with many cases involving santri as perpetrators. This study aims to analyze violence in pesantren from a social, cultural, and structural perspective. Through a normative and prescriptive approach, this study analyzes the factors that influence the occurrence of violence in pesantren, including the cultural and social structures that exist in the pesantren education environment. The methodology used is qualitative analysis with a law and case study approach, by collecting primary data through interviews and secondary data from related literature. The results show that violence in pesantren is influenced by a closed system, lack of supervision mechanisms, and weak guidance for caregivers and students. To overcome this problem, solutive steps are needed, including: (1) strengthening supervision through the involvement of caregivers and ustaz in creating a safe environment; (2) effective reporting and mediation mechanisms; (3) reforming educational culture that instills discipline without violence; (4) implementing stricter regulations and standardization through clear disciplinary guidelines and regular supervision; and (5) providing health and psychosocial services for santri. With strict policy implementation and a holistic approach in protecting santri, pesantren can become a safe and child-friendly educational environment. Keywords: criminology, juvenile delinquency, sobural
Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Rizkha Bayu Ardi Ananda; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.73851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability) terhadap pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dilihat dari hukum pidana positif di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-undangan; Pendekatan historis; Serta Pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode silogisme bersifat deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama, pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak hanya boleh dijatuhkan sesuai dengan ketentuan UU SPPA untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum terhadap anak. Kedua, pertanggungjawaban pidana pengganti di Indonesia masih terbatas pada hubungan korporasi dan hubungan komando militer saja sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Asas legalitas yang dianut Indonesia sebagai negara civil law menjadikan konsep pertanggungjawban pidana pengganti terhadap orangtua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya tidak dapat dilaksanakan. Orangtua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anaknya hanya jika memenuhi unsur penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP.
Restorative Justice sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Hukum Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.100482

Abstract

Restorative justice is a legal approach that focuses on restoring the situation and balance between the perpetrators, victims, and the community, as an alternative to the retributive criminal justice system. In the context of legal objectives, certainty, justice, and usefulness, this approach is a tangible manifestation of the progressive legal paradigm. This study examines the implementation of restorative justice within the scope of the  Central Java High Prosecutor's Office through the perspective of the philosophy of legal science, by examining how this approach reflects the values of substantive justice and the principles of responsive law This research emphasizes that the concept  of restorative justice within the framework of the philosophy of law is able to provide alternative legal solutions that are more humanist and oriented towards social justice. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and synergy between law enforcement officials and the public to optimize the effectiveness of this approach in the criminal justice system in Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim Menfess Dalam Kasus Ujaran Kebencian Melalui Twitter Stephani Helen Manuputty
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.87939

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap admin dan pengirim menfess dalam kasus penyebaran konten berisi ujaran kebencian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.  Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran pengirim menfess adalah sebagai pelaku utama dan admin base sebagai pelaku yang turut serta melakukan atau telah memberikan bantuan sesuai dengan Pasal 55 KUHP. Pertanggungjawaban yang diberikan sesuai dengan golongan ujaran kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan pertanggungjawaban tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Dasar pertanggungjawaban terhadap admin dan pengirim menfess diberikan berdasarkan peran masing-masing yang berbeda, tergantung pada cara kerja dari akun base yang bersangkutan dan melihat pada pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut.
Rehabilitasi Anak Penyalah Guna Narkotika: Sebuah Upaya Penerapan Keadilaan Restoratif Lushiana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.96434

Abstract

Penyalah guna narkotika tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, angka penyalah guna narkotika oleh anak dan remaja menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Peredaran narkotika yang menyasar pada anak, tidak hanya terjadi di kota kota besar namun juga telah menjangkau daerah yang lebih kecil. Darurat narkotika tidak hanya sebuah slogan semata, namun kondisi nyata yang semakin memprihatinkan. Artikel ini mengkaji mengenai pentingnya rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika sebagai sebuah upaya penerapan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika penting dilakukan sebagai perwujudan penerapan keadilan restoratif yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, menjauhkan anak dari stigmatisasi dan memberi harapan pada masa depan anak yang lebih baik.

Page 21 of 26 | Total Record : 255

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue