cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Sartika
Contact Email
ika_sartika@ipdn.ac.id
Phone
+6281320406679
Journal Mail Official
japd@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD) Program Pascasarjaan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jln. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telepon: +6221 7805088/7806944 Fax: +6221 7824157 Email: japd@ipdn.ac.id
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 18295193     EISSN : 26153351     DOI : https://doi.org/10.33701/jiapd.v13i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JIAPD bertujuan untuk menampung dan mempublikasikan hasil penelitian, temuan, kajian ilmiah di bidang ilmu pemerintahan, ilmu administrasi di tingkat daerah dan administrasi pemerintahan daerah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 239 Documents
 14   15   16   17   18 
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA DESA YANG BERKUALITAS DALAM CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN MUHI, ALI HANAFIAH
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i1.4468

Abstract

Pemerintah dan pemerintah daerah berusaha keras untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Khusus bagi desa, upaya itu dilakukan melalui kegiatan menggerakkan dan membangun desa. Agar pembangunan desa lebih terarah, Kemendes PDTT menetapkan metode dan alat ukurnya, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Namun dalam pelaksanaannya pembangunan desa masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara nasional, Kepala Desa berpendidikan SMA ke bawah masih sangat dominan mencapai 74,55 persen. Hal ini juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat, yang merupakan Provinsi penyangga ibukota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari studi dokumentasi dan libraries studies. Data diolah, dan dianalisis dengan uji statistik sederhana. Selanjutnya, melakukan penafsiran hasil analisis, dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai tahun 2023 tingkat pendidikan Kepala Desa di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Capaian IDM di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Provinsi Jawa Barat telah berhasil keluar dari belenggu Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, sedangkan Nasional belum. Kondisi ini erat kaitannya dengan kualitas SDM (Kepala Desa). Perbandingan persentase Kepala Desa berpendidikan tinggi di Jawa Barat dan Nasional adalah 33,68 persen berbanding 25,45 persen, sedangkan untuk yang berpendidikan SMA ke bawah adalah 66,32 persen berbanding 74,55 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap kontribusi Kepala Desa dalam capaian IDM. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,028 lebih besar daripada laju capaian IDM Nasional sebesar 0,017. Laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat hampir 2 (dua) kali lipat dari laju pertumbuhan capaian IDM Nasional. Ini membuktikan bahwa kualitas SDM atau Kepala Desa yang berpendidikan lebih baik (tinggi) mampu memberikan kontribusi nyata dalam laju pertumbuhan IDM. Semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, maka semakin tinggi laju pertumbuhan IDM. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, semakin besar kontribusi atau perannya dalam pembangunan dan kemajuan desa.
GOVERNANCE OF VILLAGE ADMINISTRATION IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN BITING VILLAGE, BADEGAN DISTRICT, PONOROGO REGENCY Khoirunnisa, Khoirunnisa; Hilman, Yusuf Adam; Triono, Bambang; Ridho, Irvan Nur
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i1.4515

Abstract

This research aims to understand and describe village government management in the development of the tourism sector in Biting Village, Badegan District, Ponorogo Regency. The concept of Good Village Governance is used as the theoretical foundation, emphasizing transparency, accountability, and community participation as the main principles. This study employs a qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews and documentation. Data analysis is conducted using the data analysis model from Miles, Huberman, and Saldana (2014), including data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that transparency is realized through the dissemination of information on policies, programs, and activities through various communication platforms. Accountability is evident in the monthly reporting of tourism funds and periodic evaluations. Community participation is enhanced through Village Deliberation forums and training involving various community components. The conclusion emphasizes the importance of transparency, accountability, and community participation in managing the tourism sector to achieve good and sustainable governance.
INOVASI PELAYANAN BUNDAKU DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH Munandar, Aurora Tanjayani; Hendra, Asep
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i1.4591

Abstract

The non-achievement of the birth certificate ownership target in the Dindukcapil Strategic Plan of Temanggung Regency led the Temanggung Regency Government to issue Regent Decree Number 470/363 of 2019 concerning the Acceleration Team for Increasing Civil Registration Certificate Ownership and the Team for Increasing Ownership of Population Registration Documents of Temanggung Regency. Following up on this, the latest service innovation called BUNDAKU began to be implemented by the Population and Civil Registration Office of Temanggung Regency. This study aims to know and understand the BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Temanggung Regency, to know and understand the obstacles of the BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates, and to know the efforts made by the government related to the resolution of obstacles that BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Temanggung Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. The types of data used by researchers are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates has not gone well because there are obstacles faced that hinder the service process such as the lack of required documents for the issuance of birth certificates
Pusat Pelatihan Dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan Di Desa Kurau Bangka Tengah Wulandari, Mayang Resfelia; Arsa, Rhaka Ananda
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i2.3985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau layak secara ekonomi berdasarkan parameter kelayakan menggunakan metode Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate Of Return (IRR) dan Pay Back Period (PP). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kuantitatif melalui survei dan analisis statistik untuk mengukur dampak pelatihan terhadap pendapatan dan keterampilan nelayan. Selain itu, kami juga menerapkan wawancara kualitatif dengan nelayan dan pemangku kepentingan lokal untuk memahami secara mendalam tantangan dan aspirasi mereka dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian terhadap kelayakan ekonomi pembangunan Gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau berdasarkan efisiensi biaya transportasi adalah layak secara ekonomi. Hal ini didasarkan beberapa parameter, yaitu besar anggaran biaya pada pembangunan gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau sebesar Rp. 2,294,977,000. Berdasarkan analisis Kelayakan Proyek gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau pada Net Present Value dengan suku bunga 5% mendapatkan hasil Rp 637,409,603 dan suku bunga 10% mendapatkan Rp 232,360,525, Internal Rate of Return diperoleh nilai sebesar 8,6%, dan Benefit Cost Ratio (BCR) menghasilkan nilai sebesar 1,27. Hasil nilai yang didapatkan dinyatakan layak berdasarkan analisis kelayakannya, maka dari itu proyek gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan dapat menguntungkan apabila dilanjutkan. Dalam perhitungan Payback Period, didapat hasil 2 maka dalam jangka waktu selama 2 tahun modal investasi dari proyek gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan dapat dikembalikan.
IMPLEMENTASI APLIKASI BANGKIT DALAM VALIDASI DAN VERIFIKASI ANGKA KEMISKINAN Hidayat, Muh. Ryan Rahmatul
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i2.4593

Abstract

Poverty is a condition in which basic human needs, such as food, health, education, and employment, are not adequately met, thus hindering an individual's ability to survive and develop their lives. In Majalengka Regency, the problem of poverty has been identified with a percentage reaching 11.21%, while the total population is around 1.35 million people. This study aims to explore the characteristics of poverty in more depth and to verify and validate data on the poor population, especially in Lemahsugih District. The research method used is the qualitative descriptive method. In addition, field observations and interviews were also carried out using the BANGKIT application as a means to determine the final poverty score based on certain indicators. This application allows researchers to analyze the dimensions of poverty comprehensively and obtain a deeper picture of the socio-economic conditions of the local community. The results show that Lemahsugih District has 3,934 Heads of Families (KK) who have been recorded as poor families and are the main targets of verification and validation. Through this process, it is hoped that a more accurate understanding will be obtained regarding the causes, dynamics, and distribution of poverty in the area. Thus, the findings of this study are expected to be the basis for formulating more targeted public policies, increasing the effectiveness of poverty alleviation programs, and strengthening collaboration between local governments, social institutions, and communities in poverty alleviation efforts in Majalengka Regency, especially in Lemahsugih District.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA MATARAM toyo, Tekla rensiana; Nazwin, Asfarony Hendra; Setiawan, Muh Rivandy
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i2.4625

Abstract

MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) play a significant role in economic development in Mataram City, West Nusa Tenggara Province. Data shows that there are 22,473 micro, small, and medium enterprises operating in this area, reflecting the major contribution of MSMEs to local economic growth. This phenomenon has encouraged the Mataram City Government to develop various empowerment programs, including entrepreneurship training, providing capital through People's Business Credit (KUR), and facilitating product marketing. These efforts are in line with Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs which emphasizes the importance of the role of MSMEs in encouraging equality and economic growth. This study aims to analyze the extent to which local government policies influence MSME empowerment in Mataram City. The research method used is a comprehensive literature study, supported by regional administrative data and previous scientific research results. This analysis focuses on the policy implementation process, the effectiveness of the programs implemented, and their direct impact on the local economy. The results of the study indicate that government initiatives in the fields of training, financing, and marketing have a positive impact on MSME growth. In particular, increasing entrepreneurial capacity and easy access to capital contribute to reducing unemployment rates and improving community welfare. In addition, MSME participation in marketing support programs has been proven to strengthen the competitiveness of local products in regional markets. Thus, targeted MSME empowerment programs are key to building a more inclusive and sustainable regional economy. These findings are expected to be a reference for stakeholders in formulating strategies and policies for local economic development in the future.
OPTIMALISASI SMART ASN DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI BIROKRASI DI ERA DIGITAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA Johannes, Ryan Aji
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i2.4744

Abstract

This study aims to analyze the readiness of ASN in facing the era of digital transformation, which includes mastery of technology and the ability to adapt to changes in the organization and an increasingly collaborative work culture. One interesting aspect raised is the difference in the level of readiness between millennial generation ASN and senior ASN, a topic that has rarely been discussed in previous studies. A deeper study of the gap in technological literacy between ASN generations and its influence on the implementation of the Smart ASN concept is expected to provide new insights to support the development of ASN policies. This study uses a qualitative descriptive method with informant selection through purposive sampling techniques. Informants were selected based on their relevance to the research topic, including millennial ASN (under 40 years old), senior ASN (over 40 years old), echelon officials who lead work units, IT or digital transformation teams, as well as academics and practitioners in the field of public policy and digital transformation. The results of the study indicate that the development of Smart ASN in North Sulawesi Province is a strategic step in strengthening the digital bureaucratic transformation that is being promoted by the central government. As part of the effort to create a more modern and efficient bureaucracy, Smart ASN plays a significant role in supporting the implementation of e-Government, improving the quality of public services, and accelerating administrative processes in various government sectors. The main finding of this study is an integrative approach to bridging the gap in technological literacy between generations of ASN through a collaborative mentoring program between millennial and senior ASN in North Sulawesi Province.
Analisis Sinkronisasi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam Menangani Permasalahan Parkir Liar di Kota Tangerang Selata Hidayat, A.M. Fahrur
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i2.4745

Abstract

Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang Efektif haeranah, haeranah
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i2.4746

Abstract

Kebijakan publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pemerintah daerah dimulai dari identifikasi masalah, penetapan tujuan, analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Setelah perencanaan selesai, kebijakan disusun dan diundangkan agar dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya, kebijakan disebarluaskan agar dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait. Implementasi kebijakan meliputi tahapan sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses implementasi. Dalam proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, terdapat beberapa landasan teori yang dapat digunakan sebagai acuan. Teori pengambilan keputusan dan teori perencanaan strategis merupakan landasan teori yang penting dalam proses perencanaan kebijakan. Sementara itu, teori implementasi kebijakan dan teori evaluasi kebijakan dapat digunakan dalam proses implementasi dan evaluasi kebijakan. Kesimpulannya, proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait. Penerapan teori-teori yang relevan dapat membantu dalam memperbaiki kualitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan kebijakan publik harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Tren Global dan Lokal dalam Penurunan Stunting: Analisis Bibliometrik dari Studi Terpilih Pasli, Imam
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i2.4763

Abstract

Stunting is a serious public health problem with high prevalence in developing countries, including Indonesia, which has a significant impact on child development. This study aims to analyze global and local trends in stunting reduction, by identifying factors that influence the effectiveness of policies and programs in reducing stunting prevalence. Bibliometric analysis methods were used to review and evaluate relevant literature, identifying successes and challenges in implementing stunting interventions. The findings suggest that effective management of stunting requires a multi-sectoral approach involving health, nutrition, sanitation, and education. The analysis emphasizes the importance of coordinated policies and specifically designed intervention programs, as well as community engagement. This study provides important insights for policymakers and health practitioners in designing more effective strategies to address stunting in the future.

Page 16 of 24 | Total Record : 239

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance (In Progres) Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Local Government Vol 13 No 2 (2021): Kebijakan Pemerintahan Vol 13 No 1 (2021): Tata Kelola Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation Vol 11 No 2 (2019): Administrative Reform Vol 11 No 1 (2019): Local Government Administrative Reform Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017): Local Development and Community Empowerment Vol 9 No 1 (2017): Public Policy Vol 8 No 2 (2016): Local Election Vol 8 No 1 (2016): Public Sector Leadership More Issue