Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam

alhurriyah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ISSN : 25493809 EISSN : 25494198 DOI : https://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam is a journal which publishes the research results related to the Islamic law from various disciplines or interdisciplinary such as Sharia Economy Law or Islamic Economy Law/Muamalah, Islamic Constitutional Law/Siyasah, Islamic Family law/Ahwal Al-Shakhsiyah, Islamic Criminal Law/Jinayah, Islamic Law Methodology or Methodology of Islamic Law/Maqashid Sharia, and Sociology of Islamic Law. The editorial team invites the researchers, scholars, and Islamic studies and social observers to submit the research result article which has never been published in the media or other journals. Al Hurriyah is published twice a year, in June and December.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 410 Documents

7 8 9 10 11

Interpretation of Ijab Kabul Conditions: Pros and Cons of Ittihad Al-Majlis in Marriage Contract from a Contemporary Ulama Perspective Dea Salma Sallom
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Currently, numerous issues must be addressed by a human, particularly Muslims who follow strict rules in their daily lives. Islam regulates marriage in great detail including the issue of Ittihad al-majlis in the marriage contract (akad), which is now an issue due to technological advancements and human elasticity. The purpose of this study is to deeply examine the development of the concept of Ittihad al-majlis as an interpretation of the terms of the ijab kabul which are the pros and cons of society. This study used a qualitative descriptive approach with the library research method as a data source to determine the provisions of Islamic law and sharia principles to solve the problems. The study indicates that Ittihad al- majlis in the marriage akad has several meanings according to the views of the Islamic scholars (ulama) of the four madzhab ulama and contemporary ulama. Some argue that Ittihad al-majlis does not have to be united in one place, but the consent (ijab) and acceptance (kabul) should be in one place; it means that the person who will perform the ijab and kabul does not have to be in the same place as well as the witnesses.Seiring dengan perkembangan zaman, banyak problematika yang harus dihadapi oleh umat manusia, terlebih umat Islam yang memiliki aturan khusus dalam menjalani kehidupan. Islam mengatur masalah pernikahan dengan sangat detail mengenai aturan-aturan yang harus ditaati oleh penganutnya, termasuk masalah ittihad al-majlis dalam akad nikah yang kini menjadi problem sebab perkembangan teknologi dan elastisitas manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih dalam perkembangan konsep ittihad majlis sebagai interpretasi syarat ijab kabul yang menjadi pro-kontra masyarakat karena perkembangan zaman yang semakin maju dan kondisi yang tidak terduga. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian pustaka sebagai sumber datanya. Berdasarkan data dari bahan pustaka akan penulis gunakan untuk menentukan terkait ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariat guna memecahkan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ittihad al-majlis dalam akad nikah memiliki beberapa arti menurut pandangan ulama empat madzhab dan ulama kontemporer. Sebagian berpendapat bahwa ittihad al-majlis tidak harus bersatu dalam satu tempat, melainkan ijab dan kabulnya lah yang berada dalam satu tempat, artinya orang yang akan melakukan ijab dan kabul tidak harus berada di satu tempat begitu juga dengan saksi-saksinya.

EFEKTIFITAS PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Davit Ramadhan
Alhurriyah Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Korupsi disebut dalam ensiklopedia Indonesia (dari bahasa latin: corruption yang artinya penyuapan, corruptore yang artinya merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?, kedua, apakah kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?, ketiga, bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF TANAH DI KECAMATAN BAYANG OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS II PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Yose Leonando
Alhurriyah Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The issue of land ownership has become a fundamental problem in Indonesia. One of the conflicts is a dispute of waqf land, both property and customary rights. The lack of assertiveness of the waqf rules on the natural land right in West Sumatera also triggered conflict, because the natural right is not accommodated as an object of land registration, so the deed of customary land does not guarantee legal certainty in accordance with the waqf rule in Indonesia. The dispute of Waqaf land in the district of Bayang appear because of many aspects such as customary land as the object of Waqaf, the economic value of the property, the increasing of the population, the need of land, Wakif giving all the customary land as Waqaf, Nazhir’s ineffective land use, the land given without the knowledge of the members of community, the regulation of Waqaf land not accommodated well in law number 41 of 2004. The method used is descriptive, which describes the facts and the real condition of land waqf of property right and customary right in the district of Bayang, with an analysis of a normative legal approach. This study uses an empirical juridical approach by researching with emphasis on the application of the waqf legal in the form of law. The collected data are in the way of primary data obtained from related parties in Waqaf land in the research location, secondary data obtained from secondary, primary, and linear legal materials. From the research it customary land waqf is the leading cause of waqf disputes in the district of Bayang, because many waqf lands are given with unwritten document (verbally) and not registered. The solution to waqf land disputes in Bayang District uses non-ligitation and ligitation settlement efforts. The conflict of waqf of customary land was solved by a non-ligitation manner, through mediation of the adat institution, Gurun Panjang KAN, while the dispute over property rights at the village of Taratak Teleng Puluik Puluik was complete by ligitation in Painan Religious Court.

Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama Hamdani Hamdani
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hajj is a worship required by Allāh to his servants who can carry it out. The obligation of this pilgrimage is general, covering all able-bodied Muslims, whether male or female. However, the obligation of this pilgrimage for women has raised many questions among the public. It is due to the hadith, which forbids women to travel alone without being accompanied by their husband or mahram. This study aimed to find out the opinions of classical and contemporary scholars about womens pilgrimage without being accompanied by their mahram. This research is normative analysis research in the form of library research. The method used is the method of content analysis with descriptive and comparative techniques. The study results reveal that there are differences of opinion among scholars regarding the departure of women to perform the pilgrimage, the differences of opinion occur in both classical and contemporary scholars. As with contemporary scholars, Muhammad bin Salih al-Utsaimin argues that a woman's pilgrimage without a mahram is legal, but her journey without a mahram is forbidden. Meanwhile, Yūsuf al-Qaradhāwī argues that the pilgrimage for women not accompanied by their mahram is legal and without sin. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allāh kepada hambanya yang mampu untuk melaksanakannya. Kewajiban ibadah haji ini bersifat umum, mencakup semua umat Islam yang mampu, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Namun kewajiban ibadah haji ini untuk perempuan banyak menuai pertanyaan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hadits Nabi yang melarang perempuan untuk melakukan perjalanan sendirian tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang perjalanan perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji tanpa ditemani oleh mahramnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama tentang keberangkatan perempuan untuk melaksanakan ibadah haji, perbedaan pendapat itu terjadi baik pada ulama klasik maupun ulama kontemporer. Seperti pada ulama kontemporer, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah, namun perjalanannya tanpa ditemani oleh mahram itu merupakan perjalanan yang diharamkan. Sedangkan Yūsuf al-Qaradhāwī berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah dan tidak berdosa.

STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA Elfiani Elfiani
Alhurriyah Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Registration of marriage is the administrative process relating to the registration and complete bookkeeping, to provide legal certainty about the events of the wedding. Registration of marriage is aimed to establih the rule of law in the implementation of marriage in society, so that the requirements and procedures of marriage are fullfilled as it should be. The recorded Marriage is a marriage that took place in the presence of authorized officer (Marriage Registrar Officer) ; the Religious Affairs Office (KUA) for the Moslems, and civil registry for the non-Muslims. However, a phenomenon that occurs in the community, there are many marriages that are not registered because it is done not in the presence of the Marriage Registrar Officer, and consequently no marriage certificate. Un registered Marriage is not recognized by the Indonesia Marriage Law and has no legal force.

EKSISTENSI USHUL FIQH DALAM TAFSIR REALITAS SOSIAL DAN PERANAN PESANTREN DALAM MENJAGA DAN MENGEMBANGKANNYA Ismail Ismail
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ia selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dalam ajaran Islam realitas sosial tidak dibiarkan mengalir begitu saja, melainkan ada syariat yang mengatur dan mengarahkannya kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT. Ushul fiqh sebenarnya cukup bisa memberikan respon terhadap realitas sosial. Hanya saja, bukan ushul fiqh yang bertumpu pada makna teks. Melainkan, dengan ushul fiqh baru yang lebih mengedepankan sisi nalar atau bertumpu kepada maqashid syari’ah, yakni makna atau tujuan yang ada di balik teks. Ushul fiqh yang semacam ini yang kemudian juga mampu melahirkan fiqh kontekstual atau fiqh sosial yakni fiqh sebagai respon terhadap realitas sosial masyarakat. Pesantren sendiri sebenarnya sangat potensial untuk menjaga dan mengambangkan ilmu ushul fiqh semacam ini. Sebaliknya, tidak berkutat dengan fiqh tradisional (klasik) begitu juga ushul fiqh tradisional yang hanya terpaku kepada makna-makna literal.

Examining the Reality of Kafā’ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era Moh. Alfin Sulihkhodin
Alhurriyah Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The primary purpose of this research is to investigate and understand the importance of the concept of Kafā’ah in the practice of marriage in Muslim communities in Jordan, Marocco, and Pakistan. Kafā’ah in text or context is understood by the concept of harmony between the two brides to be, both in terms of wealth, nasab, beauty/good looks, especially in religious matters. This research uses a qualitative research approach (library research) to facilitate extracting and analyzing data. The results showed that the concept of Kafā’ah in the Muslim countries of Jordan, Marocco, and Pakistan, in general, is still guided by the view of imam madhhab, especially in Jordan and Pakistan, which is more inclined to the provisions of imam madhhab Hanafi which as the main criteria of Kafā’ah is concerning five basic things, including: religion, descent, hurriyah, the wealth of both brides, as well as the field of work. In contrast, Kafā’ah in the country of Marocco is more inclined to the provisions of the Imam Madzhab Maliki, which emphasizes religious and health aspects, be it a physical or psychic condition of a person. However, in some ways, it has shifted to the standard of Kafā’ah, which includes not only material, nasab, or religion, but on love or affection between the brides and grooms. Thus, the material of family law renewal is expected to be adopted or implemented in legislation, especially related to marriage in Indonesia. Tujuan utama diadakannya penelitian ini adalah untuk menelisik serta memahami arti penting konsep Kafā’ah dalam praktek perkawinan masyarakat muslim di negara Yordania, Maroko, serta Pakistan. Kafā’ah secara teks ataupun konteks dapat dipahami dengan konsep kesepadanan antara kedua calon mempelai, baik dari segi harta kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan, utamanya dalam permasalahan keagamaan. Penelitian terkait ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (library research) guna memudahkan proses penggalian dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Kafā’ah di negara muslim Yordania, Maroko, serta Pakistan secara umum masih berpedoman pada pandangan imam madzhab, utamanya di negara Yordania serta Pakistan yang lebih cenderung pada ketentuan Imam madzhab Hanafi yang mana sebagai kriteria utama Kafā’ah adalah menyangkut 5 hal dasar, meliputi: keagamaan, keturunan, hurriyah, harta kekayaan kedua calon mempelai, serta bidang pekerjaan. Secara kontras di negara Maroko lebih condong pada ketentuan Imam madzhab Maliki yang menekankan pada aspek keagamaan serta kesehatan, baik itu secara fisik atau kondisi psikis seseorang. Akan tetapi, dalam beberapa hal telah bergeser pada standar Kafā’ah yang tidak hanya meliputi materi, nasab, ataupun agama saja, melainkan pada rasa cinta atau kasih sayang di antara kedua calon mempelai. Dengan demikian materi pembaruan hukum keluarga yang ada, diharapkan dapat diadopsi atau diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait perkawinan di Indonesia.

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMIKIRAN HUKUM IMÂM ABÛ HANÎFAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Busyro Busyro
Alhurriyah Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Imam Abu Hanifa is the founder of the Hanafi school of law which is famous for rational thought. In his periode discussion the regarding by gender haven`t known as the contemporary era, but in his ijtihads that related with women, indirectly he has given a strong position for a woman as a subject of law. This is different from the ulama mayority who often place women as objects of law. Consequences of legal thinking, among others, making women as human beings that will determine the issue of marriage, other social relations and also in matters of worship. In relation to the position of women in politics and government, Imâm Abû Hanîfah already gives the right to women to be judges in civil matters. As for the head of state, it looks like the traditions about the ban on women becoming head of state, understood the same as the scholarly opinions. Understanding it seems not prohibit absolutely, but the circumstances of women who exist in his time that causes such ijtihad. When linked with the present condition of women, presumably Imâm Abû Hanîfah will interpret the tradition in accordance with contemporary gender studies.

PEMBERIAN UPAH PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar) Hendri Hendri; Andriyaldi Andriyaldi
Alhurriyah Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Every year Muslims commemorate the feast of Idhul Adha. One form of celebration is done by sacrificing. Sacrifice is an amaliyah service whose provisions are regulated in Islam. Sacrifice according to etymology comes from Arabic, namely qaraba which means close. The word qurban is commensurate with the word al-udhiyyat which is defined as the name of an animal slaughtered on the Idhul Adha feast day and tasyrik days to draw closer to Allah. Whereas the term sacrifice means the slaughter of certain animals with the intention of drawing closer to Allah SWT, which is performed on the feast of Idhul Adha or in the days of Tasyrik which is the 11th, 12th and 13th of Dhulhijah. However, in Indonesia the implementation of slaughtering sacrificial animals in each region is carried out differently. Especially giving wages for slaughtering sacrificial animals. This article uses the analytical content method for the syllables' arguments and also uses the field research method, which is to gather information in the field related to the wages of slaughtering sacrificial animal sacrifices that occur in the middle of the community, especially the Tanjung Barulak district. Tanah Datar. The implementation of slaughtering sacrificial animals in the middle of the community is carried out differently. This is because this is a tradition that has been passed down for generations, both wages given in the form of meat, head, feet or parts of sacrificial animals are a reward for people who cut or clean sacrificial animals. The wages were still given but did not take from the sacrificial animal and then replaced the wages in the form of money taken or requested and collected from the sacrificial participants.

Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer Ilham Ghoffar Solekhan; Maulidi Dhuha Yaum Mubarok
Alhurriyah Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Khuntsa is a condition when an individual has two sexes and cannot be identified whether he is a woman and a man. Khuntsa can be divided into two types, 1) Khuntsa Musykil, which is a double genital condition where the determination of sex is very difficult, 2) Khuntsa Gahiru Musykil, a condition of multiple genitalia that can still be easily identified by its genitals. The new Jurisprudence still uses the old notion of khuntsa. Even so, khuntsa in the modern world is considered a possible sexual anomaly and can occur in some people. This study uses the literature research method or by using a theological normative approach that explains the main issues in the view of Islamic and positive law, and the divine side. Khuntsa also gave rise to psychological theories which show that this condition can trigger psychological problems which can affect physical and behavioral. The world of modern medicine categorizes khuntsa as genital anomalies that can be identified and can be treated. The recommended treatment is the same procedure as for sex changes. Although contrary to classical fiqh, in contemporary fiqh it can occur with consideration. One of the considerations given is the fiqh rule which is الضرر يزال which is also a strong proposition to prove the importance of establishing status for khuntsa.Khuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasikan apakah dia perempuan dan laki-laki. Khuntsa dibedakan menjadi dua macam, 1) Khuntsa Musykil, yaitu suatu keadaan kelamin ganda yang penentuan kelaminnya sangat sulit, 2) Khuntsa Ghairu Musykil, yaitu keadaan kelamin ganda yang masih dapat dengan mudah diidentifikasikan kelaminnya. Fiqh baru masih menggunakan pengertian lama mengenai khuntsa. Meskipun demikian, khuntsa di dunia modern dianggap sebagai anomali kelamin yang memungkinkan dan dapat terjadi pada beberapa orang. Tulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka atau literature review dengan menggunakan pendekatan normatif teologis yang menjelaskan pokok persoalan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, dan sisi ketuhanan. Keadaan khuntsa juga memunculkan teori psikologi yang menunjukkan bahwa keadaan ini dapat menjadi pemicu masalah psikologis bagi individu khuntsa tersebut yang dapat berpengaruh terhadap fisik dan perilaku. Dunia kedokteran modern mengategorikan khuntsa sebagai anomali kelamin yang dapat diidentifikasikan, dan dapat ditangani. Penanganan yang disarankan adalah prosedur yang sama seperti pada pergantian kelamin. Meskipun bertentangan dengan fiqh klasik, namun dalam fiqh kontemporer hal tersebut dapat terjadi dengan pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang diberikan adalah kaidah fiqh yaitu الضرر يزال yang juga merupakan dalil yang kuat untuk membuktikan pentingnya penetapan status bagi khuntsa.

Page 9 of 41 | Total Record : 410

7 8 9 10 11

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 1 (2025): June 2025 Vol 9 No 2 (2024): December 2024 Vol 9 No 1 (2024): June 2024 Vol 8 No 2 (2023): December 2023 Vol 8, No 1 (2023): June 2023 Vol 8 No 1 (2023): June 2023 Vol 7, No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022 Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021 Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 5 No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 3 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firdaus Annas

Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285274444040

Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firdaus Annas

Contact Email firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone +6285274444040

Journal Mail Official humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location Kab. agam, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firdaus Annas

Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285274444040

Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA