Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam

alhurriyah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ISSN : 25493809 EISSN : 25494198 DOI : https://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam is a journal which publishes the research results related to the Islamic law from various disciplines or interdisciplinary such as Sharia Economy Law or Islamic Economy Law/Muamalah, Islamic Constitutional Law/Siyasah, Islamic Family law/Ahwal Al-Shakhsiyah, Islamic Criminal Law/Jinayah, Islamic Law Methodology or Methodology of Islamic Law/Maqashid Sharia, and Sociology of Islamic Law. The editorial team invites the researchers, scholars, and Islamic studies and social observers to submit the research result article which has never been published in the media or other journals. Al Hurriyah is published twice a year, in June and December.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 418 Documents

8 9 10 11 12

STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI’IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI Rahmat Hidayat; Dahyul Daipon
Alhurriyah Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wakaf tunai ini.Wakaf tunai telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Imam Bukhari mengutip pendapat imam Az-Zuhri juga membolehkan wakaf dinar dan dirham. Caranya yaitu menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil ‘urfi, karena telah banyak dilakukan oleh masyarakat.Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘uruf” (adat) mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan nash. Di sisi lain, dasar hukum yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah penetapan hakim dalam menetapkan kebolehan hukum wakaf uang. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah mewakafkan uang ada dua pendapat di kalangan mereka. Pertama, membolehkan mewakafkan uang. Kedua, tidak membolehkannya. Adapun alasan mereka yang tidak membolehkan adalah karena cara memanfaatkan uang dengan menghilangkan bendanya dan juga menurut mereka hukum mewakafkan uang terhubung dengan apabila uang tersebut dicuri, maka pihak pengelola uang tersebut tidak wajib mengganti, maka harta wakaf tersebut tidak bisa diambil manfaatnya lagi.

Legal Protection in The Implementation of Akad Qardh Rizki Rahmatullah
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Credit implementation cannot be separated from the agreement and binds the guarantee that given by the debtor. The binding guarantee is carried out by underhand and carried out with notarial deed and PPAT deed. The binding of loan agreements by creditors is inseparable from the rights and obligations of the parties and legal protection of the parties. The problem is about legal standing, forms of protection and problem solving from the implementation of loan agreements. The research methodology used is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the creditor position in the binding agreement that made by underhand becomes weak because the creditor does not get the preference rights if the debtor is default. The implementation of an underhand loan agreement must be carried out perfectly, binding to the notarial deed must be in accordance with UUJN and binding to insurance. Completion of loan agreements with notification, rescue and restructuring of loans with restructuring, composition of loans with litigation and non-litigation, elimination of loans. Advice to Swamitra Minang Alam Sentosa, binding of loan agreements must be carried out with authentic deeds in accordance with UUJN by shared costs, and the insurance accordance with the loan term.

The State Legal Policies on Sharia Application in Changing Pattern of Indonesia’s Islamic Movements Bani Syarif Maula
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Legal politics are inextricably linked to power politics. Political dynamics in Indonesia are always colored by the dynamics of Islamic politics, as most Indonesians' political aspirations are influenced by Islamic views. This paper examines the evolution of Islamic law in the modern Indonesian democratic system, particularly after the reform era. Indonesia's democratisation gave rise to freedom of expression and opinion. Even today, Islamic conservatism is growing in Indonesia, but this does not mean that radical Islamist groups are gaining strength. Many political organisations, including Islamic parties and other Islamic movements, have liberated themselves and broadened their organisational philosophies in order to address broader issues and concerns. While maintaining their Islamic identity, some Islamic groups are turning towards the secularization of their goals and objectives as a means of adapting to the changing political environment. Political analysts refer to this development as post-Islamism. The current direction of Islamic politics is more accommodating aspects of democracy but still highlights its Islamic sides. This makes the government more accommodative to laws and regulations based on Islamic teachings.Politik hukum tidak lepas dari aspek-aspek politik kekuasaan. Di Indonesia, dinamika politik juga tidak lepas dari politik Islam, karena aspirasi politik sebagian besar masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh pandangan Islam. Makalah ini membahas tentang perkembangan hukum Islam dalam sistem demokrasi Indonesia kontemporer, terutama setelah masa reformasi. Demokratisasi Indonesia memunculkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan saat ini konservatisme Islam di Indonesia semakin meningkat, namun hal itu bukan berarti menguatnya kelompok Islamis radikal. Banyak organisasi politik termasuk partai Islam dan gerakan-gerakan Islam lainnya melakukan pembebasan diri dan melakukan keterbukaan filosofi organisasi mereka untuk mengakomodasi berbagai masalah dan keprihatinan yang lebih luas. Sambil mempertahankan identitas keislamannya, beberapa kelompok Islam beralih ke arah sekularisasi tujuan dan sasaran mereka sebagai sarana untuk beradaptasi dengan lingkungan politik yang berubah. Analis politik menyebut perkembangan ini sebagai post-Islamisme. Arah politik Islam saat ini lebih mengakomodasi aspek-aspek demokrasi namun tetap menonjolkan sisi keislamannya. Hal ini membuat pemerintah lebih bersikap akomodatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlandaskan ajaran Islam.

AKULTURASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU Ismail Ismail
Alhurriyah Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The study of local custom law and Islamic law in Minangkabau is a media to know how Islamic law and local custom law contacted. The current development descibed that there was a harmony and contact between both of them. It created an acculturation in activity of Minangkabau Traditional Inheritance today. This paper discussed contiguity between Islamic law and custom law in Minangkabau society. Furthermore, this paper wrote Kajian hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau menjadi wacana untuk melihat bagaimana perjumpaan antara hukum Islam dan hukum adat di Minangkabau. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya harmoni dan interaksi di antara keduanya. Sehingga ada proses akulturasi dalam menampilkan praktik kewarisan harta pusaka di Minangkabau saat ini. Untuk itu, penelitian ini mengkaji interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di masyarakat Minangkabau dalam tinjauan akulturasi. Artikel ini disusun dengan studi kepustakaan. Adapun metode analisa yang digunakan adalah metode konten analisis. Studi ini menunjukkan bahwa ada sinergi antara keteguhan dalam menjalankan hukum adat dengan ketaatan untuk melaksanakan hukum Islam dengan menjadikan falsafah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ mangato adat mamakai sebagai dasar bagi penyatuan kedua sistem hukum yang berbeda tersebut. Akhirnya, perjumpaan hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan telah terjadi dialog dan merekonstruksi hukum Islam baru dalam nuansa lokal.

ANALISA PENGATURAN PERLINDUNGAN UPAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM Yetni Wati
Alhurriyah Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The setting of wage protection in the positive law in Indonesia is still not perfect to provide legal certainty for the weaker party melindungan social economy, every anniversary of May Day is always the union demanded political abolish the wage cost, PP.No. 78 of 2015 pro on the interests of investors ask revoked. The principle of legal certainty in the norm of wage protection needs to be realized with respect to: the concept of the protection of wages, lack of certainty purpose of law, established by the competent authorities, the law can be accepted by society, their legal materials in accordance with the legal hierarchy, the company's obligation to make books wages, legal language which was unambiguous in its legal norms.

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG Benny Oktario; Neneng Oktarina
Alhurriyah Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Income Tax (PPh) is one of several types of tax, which is one of the primary sources of state revenue for development, which aims to improve the welfare and prosperity of the people. Income Tax (PPh) is regulated in Government Regulation number 34 of 2016. Where in each transfer of rights carried out by the taxpayer will be subject to Income Tax, but there is a transfer of rights excluded from the imposition and collection of Income Tax as stipulated in the Director-General of Taxes Regulation Number 30 / PJ / 2009, namely the removal of reasons due to inheritance and grants to blood families in a straight line. From this income tax collection, it is necessary to know some problems that arise. The issues, namely First, how is the imposition of Income Tax on inheritance and grants in the transfer of rights to land and buildings in the City of Padang. Second, is the Constraint in imposing income tax on estate and concessions in the removal of rights to land and buildings in the City of Padang. The research method used is an empirical juridical approach, and this research is descriptive-analytical as well as collecting data in the form of document studies and field research. Based on the results of the study, it was found that: The imposition of income tax on inheritance and grants in the transfer of rights to land and buildings in Padang city can be excluded from tax collection by submitting an income tax certificate for inheritance and donations between blood families in a straight line. Constraints in imposing Income Tax on estate and awards in the transfer of rights to land and or buildings in the city of Padang, are still taxpayers who have an NPWP but do not report their annual SPT and there are taxpayers who are not registered at the Tax Office and do not have NPWP, which causes the SKB application to be rejected or not granted.

Al-'Urf Theory and Its Relevance to Contemporary Jurisprudence Issues Andriyaldi Andriyaldi
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

One of the syar'i arguments in the study of ushūl fiqh is the al-’urf argument. In classical ushūl fiqh books, the argument of al-’urf tends not to be a special discussion chapter, but it is included in various studies of ushūl fiqh when a mujtahid performs legal istinbāth. It means that al-’urf becomes an external determining factor in the legal istinbāth process. Therefore a mujtahid, as required by Imam Syatibi, must master two sets of ijtihad; (1) Understanding and mastering the arguments (fiqh al-nash), and (2) Understanding the conditions under which the texts or propositions will be applied (fiqh al-wāqi'). The study of al-’urf is closely related to the second point: understanding the situation and conditions when doing legal istinbāth. It is where the urgency of the argument of al-’urf in the legal istinbāth process is seen. This study found that: (a) For the law to be established to find its purpose and benefit, a mujtahid must consider the al-’urf argument as a proposition from outside the existing text (nash) or as accompanying arguments for other arguments. (b) In subsequent developments (modern era), legal changes are not only determined by changes in conditions (al-ahwāl), times (al-azminah) and places (al-amkinah), but in subsequent developments also triggered by other changes. such as changes in the information, changes in the level of human need for certain objects, changes in the level of human abilities, changes in the matter of 'general al-balwā (inevitable needs). All of these are factors other than those that are generally recognized. (c) New (contemporary) problems that arise due to the development of science and technology (science) require a mujtahid to understand the various new problems that exist, especially in the fields of medical, economic and technological progress. By understanding the various changes and changes in the situation, condition, and place, it is hoped that the new laws are required to find their purpose (benefit) and wisdom. All of the problems in this research are examined with a library research approach while contextualizing new contemporary issues. Salah satu dalil syar’i dalam kajian ushūl fikih adalah dalil al-’urf. Dalam buku-buku ushūl fikih klasik, dalil al-’urf cenderung tidak menjadi bab pembahasan khusus, namun ia masuk dalam berbagai kajian ushūl fikih ketika seorang mujtahid melakukan istinbāth hukum. Artinya al-’urf menjadi faktor eksternal penentu dalam proses istinbāth hukum. Karena itu seorang mujtahid, sebagaimana disyaratakan Imam Syatibi, harus menguasai dua perangkat ijtihad; (1) Memahami dan menguasai dalil (fiqh al-nash), dan (2) Memahami situasi kondisi dimana nash atau dalil akan diterapkan (fiqh al-waqi’). Kajian al-’urf sangat berkaitan dengan poin kedua, yaitu memahami situasi dan kondisi ketika melakukan istinbāth hukum. Disinilah, terlihat urgensi dalil al-’urf dalam proses istinbāth hukum. Dari rumusan-rumusan masalah yang dikemukakan, maka ditemukan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: (a) Agar hukum yang ditetapkan menemukan tujuan dan kemaslahatannya, maka seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil al-’urf sebagai dalil dari luar teks (nash) yang ada atau sebagai dalil pendamping bagi dalil-dalil lainnya. (b) Dalam perkembangan selanjutnya (era modern) perubahan hukum tidak saja ditentukan oleh perubahan kondisi (al-ahwāl), zaman (al-azminah) dan tempat (al-amkinah)saja, namun pada perkembangan selanjutnya juga dipicu oleh perubahan-perubahan lainnya seperti perubahan informasi, perubahan tingkat kebutuhan manusia terhadap objek tertentu, perubahan kadar kemampuan manusia, perubahan dalam soal ‘umum al-balwa (kebutuhan yang tak terelakkan). Semua ini adalah faktor-faktor lain diluar faktor-faktor yang umumnya dikenal. (c) Persoalan-persoalan baru (kontemporer) yang muncul karena perkembangan sains dan teknologi (ilmu pengetahuan) mengharuskan seorang mujtahid untuk memahami berbagai persoalan baru yang ada terutama dalam bidang kemajuan kedokteran, ekonomi dan teknologi. Dengan memahami berbagai perubahan, disamping perubahan situasi, kondisi dan tempat, maka diharapkan hukum-hukum baru yang diistinbāthkan menemukan tujuan (kemaslahatan) dan hikmahnya. Semua persoalan yang ada dalam penelitian ini dikaji dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research) sembari melakukan kontekstual terhadap persoalan-persoalan baru kontemporer.

MENGUKUHKAN METODE ‘URF KELOMPOK DALAM MELANGGENGKAN KEBERAGAMAAN UNTUK PENENTUAN BULAN QAMARIYAH TAREQAT SYATTHARIYYAH DI SUMATERA BARAT Adlan Sanur Tarihoran
Alhurriyah Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Tareqat Syatthariyah has long grown and developed in Minangkabau, along with the entry of Islam into Minangkabau. One of developed local ‘urf and still survive and sustainable even become an annual event and habits of the fellow Syatthariyah worshipers is moon sighting ("maliek bulan") as one of the models in hisab science. This is in accordance with their 21 basic teachings for followers of tareqat Syatthariyah particularly in West Sumatra. In which to determine the initial entry of fasting month of Ramadan with "ru'yatul hilal". Crowded locations are in Koto Tuo Agam and Ulakan Padang Pariaman. This habits often make them fasting two days after the Government's decision and this become a different source of religious. This study was conducted to explore or probe about this group habit as well as the methods they did to "maliek bulan" or ru'yatul hilal. So it will get an idea about the reason why (undeniably) the existence of these activities carried out by followers of tareqat Syatthariyah in West Sumatra until now.

EKSISTENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH Wahyu Abdul Jafar
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

AbstractCash waqf exists because of the demands of modern times that all things are easy, practical and simple. However, behind all the convenience provided by cash waqf still leaves a fundamental problem, namely the issue of the legal status of cash waqf. In this study, the researcher explained in detail the issue of the legal status of cash waqf from the perspective of maslahah mursalah. This study included the literature research category, and analyzing the data obtained, researchers used a prescriptive analysis approach. The data collection technique used is documentation technique. After an in-depth study obtained a conclusion that the terms of the term in the cash waqf have been considered legitimate, because the conditions are still good (Maslahah that is really realized in real field), maslahah ammah (Maslahah that is general is not only enjoyed by a certain group of people) , maslahah mulaiman bi syar'i (Maslahah which is in harmony and not contrary to the Shari'ah) has been fulfilled in cash waqf. So that the legal status of cash waqf is halal. Moreover, the requirements of al habsu ma'a baqo aynihi (holding items without removing the essence) also remain in cash waqf.Keywords: Existence, Maslahah Mursalah, Cash Waqf. AbstrakWakaf tunai lahir karena tuntutan zaman modern yang menghendaki segala sesuatu bersifat mudah, praktis dan simple. Namun, dibalik semau kemudahan yang diberikan wakaf tunai masih menyisakan persoalan mendasar, yakni persoalan legalitas hukumnya. Melalui kajian ini peneliti memaparkan secara mendetail persoalan status hukum wakaf tunai ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini termasuk kategori penelitan pustaka, sedangkan dalam menganalisi data yang diperoleh, peneliti mengunakan pendeketan analisis preskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah dilakukan kajian mendalam diperoleh sebuah kesimpulan bahwa syarat berhujjah dalam wakaf tunai sudah diangap sah, karena syarat maslahah haqiqi (Maslahah yang benar benar terwujud secara real dilapangan), maslahah ammah (Maslahah yang bersifat umum bukan hanya dinikmati oleh seseorang atau kelompok orang tertentu saja), maslahah mulaiman bi syar’i (Maslahah yang selaras dan tidak bertentangan dengan syari’at) sudah terpenuhi pada wakaf tunai. Sehinga status hukum wakaf tunai adalah halal. Apalagi persyaratan al habsu ma’a baqo aynihi (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) juga tetap ada dalam wakaf tunai.Kata kunci: Eksistensi, Maslahah Mursalah, Wakaf Tunai.

Agricultural Commodity Zakat: Aspects of the Determination of 'Illat Law and Maṣlahah' Yenni Batubara
Alhurriyah Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nowadays, agricultural commodities are experiencing rapid growth and development with new agricultural innovations such as grafted plants and cross-breeding plants to more modern agriculture, namely hydroponics. This condition causes the agricultural products able to increase the income of farmers significantly. Agricultural products in Islamic law are one type of property that is obligatory for zakat. However, the arguments governing agricultural zakat only mention some agricultural products that are obligatory on zakat, including Jawawud, Wheat, Dates, and Raisins, so some agricultural commodities are out of the reach in these arguments, so there are no legal provisions. This research aims to see how to determine the legal provisions of zakat on agricultural or plantation commodities. This research is using literature studies method. The results of this study indicate that the product of agricultural commodities that have high economic value are qiyās on the types of fruits and grains that are obligatory for zakat, mentioned in the arguments of the Al-Qur' ān and Sunnah with various characteristics, and the functions it has, so that the provisions of agricultural zakat can be applied in issuing zakat on agricultural commodities. Then in terms of maslahah and maqasid shari'ah, the obligation of zakat on agricultural commodities can help fulfill the needs of the poor in particular, and mustahik zakat in general.Komoditas pertanian dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dengan inovasi pertanian yang baru seperti tanaman cangkok, tanaman hasil perkawinan silang hingga pertanian yang lebih modern yaitu hidroponik. Di mana hasil pertanian tersebut mampu meningkatkan penghasilan para petani secara signifikan. Hasil pertanian dalam hukum Islam adalah salah satu jenis harta yang wajib zakat. Tetapi, dali-dalil yang mengatur tentang zakat pertanian hanya menyebutkan beberapa hasil pertanian yang wajib zakat diantaranya, Jawawud, Gandum, Kusrma dan Kismis, maka secara tidak langsung hasil komoditas pertanian tidak tersentuh sama sekali di dalam dalil tersebut sehingga tidak ada ketetapan hukumnya. Tujuan dari penlitian ini adalah untuk melihat bagaimana penentuan ketentuan hukum dari zakat hasil komoditas pertanian atau perkebunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi di-qiyās-kan pada jenis buah-buahan dan biji-bijian wajib zakat yang disebutkan dalam dalil-dalil al-Qur’ān dan Sunnah dengan berbagai sifat dan fungsi yang dimilikinya, sehingga ketentuan-ketentuan zakat pertanian dapat diberlakukan dalam mengeluarkan zakat hasil komoditas pertanian. Kemudian dilihat dari segi maslahah dan maqāṣid syarī’ah, kewajiban zakat komoditas pertanian dapat membantu terpenuhinya kebutuhan fakir miskin khususnya, dan mustahik zakat pada umunya.

Page 10 of 42 | Total Record : 418

8 9 10 11 12

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 2 (2025): December 2025 Vol 10 No 1 (2025): June 2025 Vol 9 No 2 (2024): December 2024 Vol 9 No 1 (2024): June 2024 Vol 8 No 2 (2023): December 2023 Vol 8, No 1 (2023): June 2023 Vol 8 No 1 (2023): June 2023 Vol 7, No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022 Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021 Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 5 No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 3 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firdaus Annas

Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285274444040

Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firdaus Annas

Contact Email firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone +6285274444040

Journal Mail Official humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location Kab. agam, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firdaus Annas

Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285274444040

Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com

Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA