cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
qiyas@iainbengkulu.ac.id
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
qiyas@iainbengkulu.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/about/editorialTeam
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v7i2.8208
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 190 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 8 PP NO. 10 TH. 1983 JO. PP. NO.45 TH.1990) Nilkhairi Nilkhairi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.664

Abstract

The formulation of this research is: Firstly, how  does  Islamic  law  manage the  livelihood  obligation  given by a husband to ex-post-divorce wife? Second, how the review of Islamic law against article 8 of Government Regulation  no. 10Year 1983 Jo. PP no. 45 of 1990 on the obligation of Civil Servants to provide for the former post-divorce wives? The method used  is qualitative  decriptive,  with normative juridical approach. This study concludes that: First, Islamic Law regulates the obligation of a husband’s livelihood to ex-wife after the divorce of mut’ah that is giving entertainment to his ex-wife and giving iddah livelihood is the livelihood given by the former husband to the ex-wife during the former wife run the iddah period  in talak raji. Both obligations are tailored to the ability of ex-husbands and the level of propriety prevailing in society so as not to burden the burden of ex-husband. There is no obligation  to provide more  for the former husband after the ex-wife past the iddah period. Second, the obligation of the former civil servant’s husband to give 1/3 of his salary after divorce to his ex-wife until the former wife is remarried, as regulated in Article 8 PP Number  10 of 1983 jo PP No. 45 of 1990 contrary to and contrary to the provisions of Islamic Law because in Islam the obligation of the former husband to give a living to the former wife only in the iddah period  because it is the provision of 1/3 salary to the former wife until the former wife married again will cause mudharat both for the former husband himself and the former family of the former husband. 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH Reza Silvia; Margo Hadi Pura
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.6148

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the implementation of local government and the institutional arrangement of local government. The method in this study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The approach used in this research is to use a statutory approach. The technique of collecting primary legal materials and secondary legal materials uses the techniques of collecting legal materials with literature study. The results of this paper indicate that the implementation of regional government is based on the principle of decentralization and the application of the principle of co-administration. In a decentralized structure, lower-level government independently formulates and implements policies and interventions from higher levels of government. The existence of the delegation of authority to local governments is not something that the central government should be afraid of because the granting of authority will not be separated from coordination and supervision of the central government. In the administration of governmental authority carried out by the government, it must apply general principles of good governance, in this case the general principles of good governance are born from the practice of state and government administration so that it is not a formal product of a state institution such as law. Institutions are institutions that have great abilities in moving the organization, because institutions are formally arranged to produce rational actions in an organization. Institutions are means and tools in carrying out government activities in an increasingly complex society.Keywords: administration, structuring, institutional Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintah daerah serta penataan kelembagaan pemerintah daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adaah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan penerapan asas tugas pembantuan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawah merumusakan dan mengimplementasi kebijakan secara independen dan intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak sebagai sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat karena pemberian kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Kelembagaan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin kompleks.Kata Kunci: penyelenggaraan, penataan, kelembagaan
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH Marhendi Marhendi; John Kenedi; Asnaini Asnaini
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3028

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah dan bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah serta bagaimana bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn  tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dan metode pengumpulan bahan hukum studi dokumenter dan tinjauan pustaka setelah data didapat kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak perkara permohonan nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan alasan penetapan hakim dalam perkara nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah bahwa Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan  hukum  formil  dan  materilnya  saja,  akan  tetapi dalam  perkara  ini  hakim  mempunyai  keyakinan  yang  kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum, serta alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah.
MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA (STUDI ANALISIS PENERAPAN PERATURANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016) Nanang Juanda
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.655

Abstract

Mediation is a peaceful, effective, and effective means of resolving disputes and may open  broader access to the Parties  to obtain  satisfactory  and  just dispute resolution. The problem in this research is how  the application of Supreme Court Regulation  of RI. No. 1 of 2016, in optimizing  the  peace efforts in divorce  disputes in Bengkulu  Class IA Religious Court, and what  are the constraints of Mediator in conducting mediation of divorce  dispute in Bengkulu  Class IA Religious Court. Problem solving is done  through  a normative juridical  approach. To analyze  the  implementation of mediation in Religious Courts Bengkulu Class IA conducted by examining library materials or secondary data related to mediation. While the  method used  is descriptive research method analysis  of mediation theories and  the  implementation of mediation in the Religious Courts by describing the case  under  investigation,  based on the relationship between theory and reality in the field. Implementation of mediation in Bengkulu Class IA religious court, broadly divided into 4 (four) stages, namely: 1). Case registration stage, 2). Mediator stipulation  stage, 3). Implementation stage of Mediation and 4). The final stage of mediation. Factors influencing  the success of mediation in Bengkulu Class IA Religious Court are aspects of mediator, sociology aspect, psychology  aspect, moral  and  spiritual  aspect and  good  faith of the  parties.  While  the  factors  inhibiting  the  success of mediation is the  strong  desire  of the  parties  to divorce,  has  become a prolonged conflict, psychological or psychological factors, the sense of willingness  to budge.Keywords: Mediation, Peace, Divorce Dispute, Supreme Court
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) Suci Astria
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5405

Abstract

Abstract: The formulation of this research is What are the substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program), How is the implementation of the Ministerial Regulation Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program from the Maslahah Mursalah Perspective. This type of research is field research (field research) with a qualitative approach. The results of the research substance from the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program are in accordance with the main content of this program reducing numbers and breaking the poverty chain, improving the quality of human resources, and changing welfare-enhancing behavior. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning are the assistance from the social service, the existence of complete data and adequate road access to reach the homes of residents and schools that receive, while the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some technical problems during disbursement. Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program Perspective of Maslahah Mursalah This family of hope program has become a benefit for the people of Sengkuang Jaya Village by using the maslahah mursalah theory in order to provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community which prioritizes the interests of maslahah al-ammah.Keywords: Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope Program, Maslahah Mursalah Perspective Abstrak : Rumusan penelitian ini adalah Apa saja substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Bagaimana impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Hasil penelitian substansi dari implementasi Peraturan Menteri  Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningktkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peningkatan kesejahteraan. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan. Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori maslahah mursalah agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan maslahah al-ammah.Kata Kunci : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH), Perspektif Maslahah Mursalah
PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI PAYROLL SYSTEM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Imron Rosyidi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i2.1314

Abstract

This research  is conducted in order  to answer  the question how the review of Islamic law to the collection of zakat through  payroll system?  The  purpose of this study  is to investigate  how  the  review of Islamic law to the  collection  of zakat through  payroll system.  This research  is library research  that is by way of tracing,  collecting, clarifying and  viewing data  from various  literatures  related  to the core problems  in order  to get the principles and  concepts  about  the problems  as the object of research. The approach used in this research  is qualitative  normative clinical normative Islamic research  with fath adz-dzari’ah method. The results of this study  show  that  the collection  of zakat through  payroll system  is valid. Referring to the order  of zakat collection  to the ruler in Surat  At-Taubah verse 103  that to maximize  the collection  of zakat is something  that must be done  by the ruler, therefore  everything  that becomes the means  to maximize the collection must also be held, one  of them  is the method of collecting zakat through  payroll system.  Therefore  the collection  of zakat through  payroll system according  to fath adz-dzari’ah  is valid. Collection of zakat through  payroll system must intend  once every year at the beginning  of payment because it is a cicil system.
Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/Pdt.G/ 2020/PA.BN) Rita Elviyanti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8220

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari’ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½  bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari’ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari’ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim.  Abstract: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari'ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari'ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari'ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law.Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge's Decision
PERUBAHAN STATUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU TRANSGENDER TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB Agususanto Agususanto; Toha Andiko; Iim Fahima
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3022

Abstract

Permasalahan transgender menjadi polemik tersendiri. Pemahaman yang salah terhadap pemaknaan transgender berakibat salah dalam pemahaman hukum yang mengikutinya terutama dalam hal kewarisan karena menyangkut gender. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penetapan perubahan status pelaku transgender dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum atas perubahan status pelaku transgender terhadap kewarisan dalam perspektif fikih empat mazhab. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan metode pendekatannya yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan cara pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama, tidak memiliki kekuatan hukum dalam syari’at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus transgender dengan alasan yang dibenarkan agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan penuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-mendzalimi karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi pondasi imam empat mazhab fikih dalam ijtihad pengambilan hukum tentang kewarisan transgender. Kehadiran transgender dalam ahli waris tidak membuat rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima bagian waris namun dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat mazhab.
UPAYA PEREMPUAN KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Hakim Perempuan Di Pengadilan Kota Bengkulu) Santi Susanti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.969

Abstract

The purpose of this research  is to know the efforts of female judges in realizing happy  family. The research  was conducted in Bengkulu  City Court,  March-June 2017.  The research  method used  was survey method and  data  retrieval technique was done  by observation and  open  interview.  Data  were  analyzed  descriptively  qualitative.  The results show that there are women’s  judges to realize their family, including building effective communication, keeping  commitments to put aside  the suspicion,  willingness to give up the right to receive  income,  paying  household assistants  to do housekeep- ing, increasing  the intensity of romanticism  in the household, controlling emotions, supporting the wife’s career,  strength- ening religious knowledge  in the family, equating perception
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Jeny Melisa
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8208

Abstract

Abstrak : Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi 1). Bagaimana Pelestarian Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis Penelitan ini adalah penelitan lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) masyarakat Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebgian masoh melakukan tradisi Jambar uang, Sebagian yang lainnnya banyak yang belum mengetahui makna yang ada pada Tradisis Jambar uang (2) Menurut hukum Islam Tradisi Jambar Uang yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Mubbah.Kata Kunci : Hukum Islam, Jambar Uang, Pesta Perkawinan. Abstract : The formulations of this research are: 1) How is the preservation of Jambar Uang in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Bengkulu Tengah 3) How is the Review of Islamic Law on the Tradition of Jambar Money in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Empat , Bengkulu Tengah This type of research is a field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach, the data collected by the methods of observation, interviews and documentation. This study concludes that: 1) the Lembak Indigenous people in the village of Kembang Seri, Talang Empat Bengkulu Tengah, some still practice the Jambar Uang tradition, most of the others do not know the meaning of the Jambar Uang tradition (2) According to Islamic law Tradition Money Jambar in Kembang Seri Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency is Mubbah.Key Word : Islamic Law, Jambar Uang, Weading Party.

Page 2 of 19 | Total Record : 190

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue