cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2024): April" : 15 Documents clear
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA SEMARANG Yehezkiel, Yuan; Sihotang, Amri Panahatan; Heryanti, B. Rini
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8775

Abstract

Culture is a habit of a society that is steady (performed continuously), defended by his supporters. Habits are a reflection of the personality of a nation, he is the embodiment of the soul of the nation which continues to evolve in evolution from century to century. Some developments are fast and some are slow. No matter how fast the development, however, it is not revolutionary, it is always based on basic values that guide those who change, renew or eliminate some of these habits if the habits are no longer functional. This research wants to examine the position of girls in the Toba Batak culture. With this the researcher has a problem formulation, namely, what is the position of women in the Toba Batak customary inheritance law and what are the factors that influence the position of women in the Toba Batak customary inheritance law, this research method uses a descriptive analysis method which describes the results of the research according to the problems and objectives to be achieved and analyze it based on theory/expert opinion and applicable regulations Which has the result that daughters in the Batak Toba tradition do not get the right to inheritance because in the future the daughter will join her husband's family and will receive inheritance from her husband's family. But basically, daughters still get gifts or beautiful arians that parents give to their daughters, but what is given to girls is not as big as what boys get. AbstrakAdat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), diper-tahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupa-kan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus- menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau meng- hilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Penelitian ini ingin meneliti tentang kedudukan anak Perempuan pada adat Batak Toba. Dengan ini peneliti memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan apa saja faktor yang mempengaruhi kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat batak toba, metode penelitian ini menggunkan metode deskriptif analisis yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menanalisisnya berdasarkan teori/ pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Yang memiliki hasil bahawa anak Perempuan dalam adat Batak Toba tidak mendapatkan Hak atas warisan karena kedepannya anak peremmpuan akan ikut dengan keluarga suaminya dan akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Tetapi pada dasarnya anak Perempuan tetap mendapatkan hibah atau indah arian yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya, tetapi apa yang diberikan kepada anak Perempuan ini jumlahnya tidak sebesar denga napa ang di dapatkan oleh anak laki – laki.
THE PROBLEMATICS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE EXECUTION OF ELECTORAL PENALTIES IN INDONESIA Lubis, Andi Hakim; Siagian, Fahrizal S.; Putra, Panca Sarjana; Firouzfar, Saied
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9358

Abstract

Crimes occur in many ways, one of them in the context of elections in Indonesia. The potential crimes perpetrated by political party supporters in various areas of Indonesia whose law enforcement is not working to the maximum is one of the problems. The problem in this study is first, how do legal provisions relate to law enforcement against electoral crimes in Indonesia? Secondly, the problem of law enforcement against electoral crimes in Indonesia? Third, reconstruction of law enforcement against electoral crimes in Indonesia? The aim of this research is to determine the regulation and legal analysis of the forms of crime black campaigns in accordance with the law. This research uses normative law research with secondary data and processes data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the first study are that the legal provisions for electoral offences in Indonesia are regulated in the Law Number 7 of 2017, Criminal Law, and the Law on Electronic Information and Transactions. (ITE). Second, that the Law Enforcement Problems Against Electoral Crimes in Indonesia, i.e. the inadequate application of criminal law in elections, constitutes an obstacle to the increase in the incidence of electoral crimes that have violated the Election Law Number 7 of 2017 and the Penal Code as well as the Information and Electronic Transaction Law. (ITE). Thirdly, it is expected that Indonesia will have a specialized agency that will strictly prosecute electoral criminals. Therefore, it can be concluded that electoral crimes are not maximized due to weak enforcement of electoral law.
PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DI PESONA RENTAL MOBIL SEMARANG Cahyaningrum, Fransiska Intan; Heryanti, B. Rini; Triasih, Dharu; Arifin, Zaenal
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9146

Abstract

Every human being carrying out activities in the economic sector, whether carrying out transactions or other business activities, usually begins with an agreement, one of which is a rental agreement. Lack of awareness of the rights and obligations between both parties causes several problems and agreements are not equal or balanced. This research aims to determine the application of the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang and the obstacles and solutions in implementing the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang. The research method used is sociological juridical research with analytical descriptive research specifications. The sampling technique in this research was non-random sampling using purpove sampling with data collection techniques using primary and secondary data, with qualitative data analysis. The results of the research show that the application of the principle of contractual equality at Pesona Car Rental Semarang is still not fully implemented due to several obstacles that can hinder its implementation, such as a lack of understanding of the terms and conditions of the agreement as well as violations committed by the lessee. Settlements or solutions that can be made as a result of violations committed by tenants can be done through litigation and non-litigation. The role of the principle of balance or equality in agreements, especially in vehicle rental agreements, is a very important component based on the will and awareness of both parties to carry out the vehicle rental agreement and comply with their respective rights and obligations. AbstrakSetiap manusia berkegiatan dalam bidang ekonomi, baik untuk melakukan transaksi atau kegiatan bisnis lainnya biasanya diawali dengan adanya perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa. Kurangnya kesadaran hak dan kewajiban antara kedua belah pihak menyebabnya beberapa masalah dan perjanjian tidak setara atau seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang dan kendala serta solusi dalam penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis  dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan cara purpove sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan kontraktual di Pesona Rental Mobil Semarang masih belum sepenuhnya dapat diterapkan dikarenakan beberapa kendala yang dapat menghambat penerapannya seperti kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan perjanjian serta pelanggaran yang dilakukan dari pihak penyewa. Penyelesaian atau solusi yang dapat dilakukan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Peranan asas keseimbangan atau kesetaraan dalam perjanjian khususnya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan menjadi komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dan kesadaran kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam sewa menyewa kendaraan tersebut serta mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK Aini, Putri Diyan Nur; Nuswanto, A. Heru; Junaidi, Muhammad; Suwandi, Dedi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8509

Abstract

This research aims to determine the role of the DPRD in forming regional revenue and expenditure budget planning in Demak Regency. The DPRD discussed the posture and structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the suitability of the RPJMD and Demak Regency development policies through commission meetings in accordance with their duties and authority. By using a problem formulation, namely regarding, what is the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and what factors become obstacles  forming the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. The research objectives include, to find out the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and to find out the factors that become obstacles in the development of the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. Research specifications use descriptive analytical research, namely research that describes a condition or situation. Based on the results of research on the Role of the DPRD in Forming APBD Drafts in Demak Regency, the DPRD discussed the posture or structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the RPJMD and development policies in Demak Regency in accordance with their duties and authority, which became the reference, namely Permendagri Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Preparing the APBD for Fiscal Year 2024, and discusses the obstacle factors in conflicting APBD designs in Demak Regency and how to resolve them. According to Law. no. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is hoped that it can improve the performance of each representative institution in carrying out its functional duties based on the principle of mutual checks and balances, as well as creating a democratic, effective and accountable people's representative institution. AbstrakPenelitian  ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancanngan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Demak. DPRD membahas mengenai postur dan struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek kesesuaian RPJMD dan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak melalui rapat komisi sesuai tugas dan kewenangannya. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, kendala dan cara menyelesaikannya. Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian Peran DPRD dalam Pembentukan Rancangan APBD di Kabupaten Demak, DPRD membahas mengenai tentang postur atau struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek RPJMD dan kebijakan pembangunan di kabupaten demak melalui kesesuaian dengan tugas dan kewenangannya, acuannya  yaitu permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dan membahas mengenai faktor kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing- masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan check and balances.
ANALISIS YURIDIS ATAS ILEGAL FISHING SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMI Bullu, Jessica Brigitta; Timomor, Adensi; Putong, Darmayanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9315

Abstract

The definition of illegal fishing given by the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) which is defined as fisheries activities that are prohibited in legal regulations that have been passed by the government, as well as fisheries activities that are not reported to fisheries institutions recognized by the government. The research that will be conducted in this study is normative legal research or library research. This research aims to find out the form of legal responsibility of the perpetrators of illegal fishing related to the policy of implementing legislation on illegal fishing as a form of law enforcement in Indonesia. This thesis will begin with a discussion of Illegal Fishing regulations, followed by an explanation of the various Illegal Fishing practices observed in the field carried out by existing defendants and the author will follow with an analysis of the utility theory's view of Illegal Fishing practices. The results of this study obtained are, The application of criminal law to criminal acts in the case of Illegal Fishing in decision number: 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit for the defendant Dante against the criminal law that has been considered on the elements of article 45 of 2009 has been considered appropriate because the defendant's actions have been in accordance with the article charged against him. The investigation in the case is also considered appropriate, because the authority of the investigator has been regulated in accordance with the Indonesian Law on Fisheries. The decision of the panel of judges to impose a fine on the defendant is considered appropriate because it takes into account aspects of justice, benefit, and legal certainty. Changes to the legislation referred to above are expected to provide benefits to the state due to the enormous economic losses arising from the illegal fishing crime. AbstrakPengertian illegal fishing yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI salah satunya adalah Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) yang diartikan sebagai kegiatan dalam perikanan yang dilarang dalam peraturan hukum yang telah disahkan pemerintah, serta kegiatan perikanan yang tidak terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah. Penelitian yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum dari para pelaku illegal fishing yang berkaitan dengan kebijakan penerapan perundang-undangan atas illegal fishing sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia. Tesis ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai regulasi Illegal Fishing,diikuti dengan penjelasan tentang berbagai praktik Illegal Fishing yang teramati di lapangan yang dilakukan oleh terdakwa yang ada dan penulis akan mengikuti dengan analisis terhadap pandangan teori utility terhadap praktik Illegal Fishing. Hasil penelitian ini yang diperoleh yaitu, Penerapan hukum pidana pada tindak pidana dalam kasus Illegal Fishing pada putusan nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit atas terdakwa Dante terhadap hukum pidana yang telah dipertimbangkan pada unsur – unsur pasal 45 tahun 2009 telah dianggap sesuai karena tindakan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadapnya. Penyelidikan dalam kasus tersebut juga dianggap tepat, karena kewenangan penyidik telah diatur sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Perikanan. Keputusan majelis hakim untuk memberikan pidana terhadap terdakwa denda dianggap tepat karena memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perubahan dari perundang-undangan yang dimaksud diatas dengan harapan dapat memberikan keuntungan terhadap negara akibat kerugian ekonomi yang sangat besar yang timbul karena tindak pidana illegal fishing tersebut.
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG LAHIR TANPA PERKAWINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Sari, Alma Nofita; Septiandani, Dian; Astanti, Dhian Indah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8772

Abstract

Inheritance in Indonesia recognizes the existence of 2 (two) legal systems, namely according to the Civil Code and Islamic Law. The two legal systems have different perspectives, especially regarding the status of illegitimate children. The Constitutional Court's decision adds complexity by recognizing the civil relationship of an illegitimate child with the biological father through scientific and technological evidence. This research aims to determine the inheritance rights of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law and to determine the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law. This research uses a type of normative research with analytical descriptive specifications with library study data collection focusing on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it was concluded that the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law has differences in approach. The Civil Law, through articles 272 and 280, regulates the recognition of children without marriage under certain conditions. This involves marriage licenses, mutual obligations, guardianship, and inheritance rights. Meanwhile, Islamic law states that children of adultery are illegitimate and cannot be assigned to their father. Civil Law focuses more on civil status and rights, while Islamic Law emphasizes the validity of marriage and family honor in a religious context. Then the Inheritance Rights for Children without Their Parents' Marriage According to the Civil Code and Islamic Law have differences in that the Civil Code regulates children's inheritance rights in the context of kinship, with divisions based on kinship relations, bilateral principles and degrees. In contrast, Islamic law emphasizes the conditions for the validity of marriage as the basis for inheritance rights, following principles such as individual, bilateral and justice principles. AbstrakPewarisan di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) sistem hukum yaitu menurut KUHPerdata dan Hukum Islam. Kedua sistem hukum memiliki perspektif yang berbeda terutama terhadap status anak diluar kawin. Keputusan Mahkamah Konstitusi menambah kompleksitas dengan mengakui hubungan perdata anak luar perkawinan dengan ayah biologis melalui bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris bagi anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam dan Untuk mengetahui pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pengumpulan data studi kepustakaan berfokus pada data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam pendekatan. Hukum Perdata, melalui pasal 272 dan 280, mengatur pengakuan anak tanpa perkawinan dengan syarat tertentu. Ini melibatkan izin kawin, kewajiban timbal balik, perwalian, dan hak waris. Sementara itu, Hukum Islam menyatakan anak zina tidak sah, tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hukum Perdata lebih fokus pada status keperdataan dan hak-hak, sedangkan Hukum Islam menekankan keabsahan pernikahan dan kehormatan keluarga dalam konteks agama. Kemudian Hak Waris Bagi Anak tanpa Perkawinan Orang tua Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dimana KUH Perdata mengatur hak waris anak dalam konteks kekerabatan, dengan pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan, asas bilateral, dan perderajatan. Sebaliknya, Hukum Islam menegaskan syarat sahnya perkawinan sebagai dasar hak waris, mengikuti prinsip-prinsip seperti asas individual, bilateral, dan keadilan.
AKTUALISASI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEUANGAN BERBASIS KECERDASAN BUATAN Munandar, M. Aris; Wiranti, Wiranti; Rohman, Aditya Dwi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9332

Abstract

This article discusses the actualization of policy formation in the finance sector based on artificial intelligence. The research method used in this study is normative juridical. In terms of its purpose, this research is descriptive-analytical. The types of data used are primary and secondary data. The data collection methods include literature studies and analysis of relevant legislation, which are analyzed qualitatively to obtain conclusions presented holistically, systematically, and objectively. The implementation of policies based on artificial intelligence in the financial sector in Indonesia has significant benefits and is highly relevant to apply. The formation of AI-based policies can provide better and more accurate data analysis and increase efficiency in the financial sector.AbstrakArtikel ini membahas tentang aktualisasi pembentukan kebijakan di bidang keuangan berbasis kecerdasan buatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang yang digunakan meliputi studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang dituangkan secara holistik, sistematis, dan objektif. Penerapan kebijakan yang berbasis pada Artificial Inttelligence pada sektor keuangan di indonesia memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat relevan untuk diterapkan. Dengan dibentuknya kebijakan yang berbasis Artificial Intelligence, hal tersebut dapat memberikan analisis data yang lebih baik dan lebih akurat serta dapat meningkatkan efisiensi di bidang keuangan. 
PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGANDI KOTA SEMARANG Sari, Diah Ayu Permata; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Supriyadi, Supriyadi; Setyowati, Endang
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9078

Abstract

Recent developments in the property sector have increased the demand for financing, with regards to land that will be used as collateral for credit, this is done through the binding of a Deed of Granting Mortgage Rights. In this binding, the Land Deed Official has a very important role until the Mortgage Rights Certificate is issued. The implementation and responsibilities of Land Deed Making Officials in the City of Semarang are carried out in 3 offices, namely the Office of the Notary-Land Deed Making Official (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, the Notary-PPAT Office Sasmito Raharjo, SH., MH, and the Office Notary Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn in this research will discuss the Implementation and Responsibilities of Land Deed Officials in Registration of Mortgage Rights, obstacles and how to resolve them. The method used is a sociological juridical research method, with research specifications namely analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data through qualitative analysis. The research results show that the implementation and responsibilities of the Land Deed Official in registering mortgage rights in Semarang City are as follows, namely the implementation and responsibilities of the Official include checking certificates, making land deeds, explaining to the parties involved, verifying documents, signing land deeds, registration at the land office until receipt of the Mortgage Rights Certificate. The obstacles in this research are an unstable network, writing errors in the deed, time constraints, banks/creditors who don't understand the application, changing creditor staff with solutions namely improving the internet network system, data correction efforts, application training and thoroughness from various parties.AbstrakAdanya perkembangan zaman mengenai sektor properti meningkatkan  permintaan pembiayaan, berkaitan dengan tanah yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dilakukan melalui pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pengikatan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang sangat penting hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang dilakukan di 3 Kantor yaitu Kantor Notaris- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, Kantor Notaris-PPAT Sasmito Raharjo, SH., MH, dan Kantor Notaris Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan, hambatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang adalah sebagai berikut yaitu sebagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat mencakup pengecekan sertipikat, pembuatan akta tanah, penjelasan kepada pihak yang terlibat, verifikasi dokumen, penandatanganan akta tanah, pendaftaran ke kantor pertanahan hingga penerimaan Sertifikat Hak tanggungan.  Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu jaringan yang kurang stabil, kesalahan penulisan pada akta, keterbatasan waktu, pihak bank/kreditur yang kurang memahami aplikasi, pergantian staff kreditur dengan penyelesaian yaitu peningkatan sistem jaringan internet, upaya pengkoreksian data, pelatihan aplikasi dan ketelitian dari berbagai pihak.
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG Perkasa, Ronald Arya Bayu; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8547

Abstract

Excise as government revenue from the object of the Directorate General of Customs and Excise results from the excise sector including the results of tobacco derivative products such as cigarettes are regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Excise tape in the form of a state security document as a sign that the cigarette has paid its excise. The role of the P2 field in the implementation in the field of customs prosecution and investigation of the results of supervision carried out to prevent the circulation of cigarettes without excise tapes at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type A Semarang. The research methods used include, type of sociological juridical research, research specifications are descriptive analytical Data used are primary data and supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that the supervision of cigarettes without excise tax bands carried out by section P2 at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang through 3 supervision methods namely Compliance Tests, Partnership Supervision, and Information Media in 6 cities and regencies in the KPPBC Type Madya Pabean A Semarang area. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Pabean A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll road access as a route to the city of Semarang. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Customs A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll access as a transportation route with repressive efforts carried out by P2 Intelligence at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang. AbstrakCukai sebagai pendapatan pemerintah dari objek hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai termasuk hasil produk turunan dari tembakau seperti rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pita Cukai berupa dokumen sekuriti negara sebagai tanda rokok dilunasi cukainya. Peran bidang P2 dalam pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan hasil pengawasan yang dilakukan mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya, jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melalui 3 metode pengawasan yakni Uji Kepatuhan, Pengawasan Kemitraan, dan Media Informasi pada 6 Kota dan Kabupaten kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Adanya kendala oleh faktor penetapan hukum dan budaya terhadap regulasi pengaruh peningkatan cukai terhadap kejujuran pelaku dalam pengedarkan rokok tanpa pita cukai. Penindakan kendala ini dilakukan dengan upaya preventif dan kendala pada letak wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab letak wilayah Kota Semarang memiliki akses tol sebagai jalur transportasi dengan upaya represif yang dilakukan oleh Intelejen P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.
PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN NOMOR 1-K/PM II-10/AD/I/2022 Permatasari, Meilina Putri; Aryaputra, Muhammad Iftar; Juita, Subaidah Ratna
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8686

Abstract

Harmony in the family is a dream for everyone, but in reality, acts of domestic violence, in this case neglect in the household, are rampant in Indonesian society. The same goes for TNI members, as citizens who undergo special education and are given special authority by the state, they may not be appropriate to commit such crimes because it can tarnish the good name of their institution. One case of neglect in the household by TNI members is the Decision of the Military Court II-10 Semarang Number 1-K/PM II-10/AD/I/2022. This study aims to determine the judge’s consideration in imposing criminal sanctions against TNI members who commit crimes of neglect in the household in decision number 1-K/PM II-10/AD/I/2022 and to find out the sentencing of TNI members who commit crimes of neglect in the household in decision number 1-K/PM II-10/AD/I/2022. This research uses a type of normative juridical research that emphasizes research on applicable regulations or based on secondary data. The results of the study show that the judge’s consideration plays an important role in the imposition of criminal sanctions for the perpetrator, the judge has paid attention to the facts collected in the trial based on juridical and n”n-juridical considerations. This study also shows the sentencing of perpetrators of crimes of neglect in the household, the panel of judges stated that the Defendant AB was legally and convincingly guilty of committing crimes of neglect in the household in accordance with the provisions of Article 49 letter a jo Article 9 paragraph (1) Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the perpetrator was sentenced to prison for 6 (six) months with a probation period of 8 (eight) months. AbstrakKeharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan bagi semua orang, namun pada kenyataannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran dalam rumah tangga marak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan anggota TNI, sebagai warga negara yang menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang khusus oleh negara, mungkin tidak sepantasnya melakukan tindak pidana tersebut karena dapat mencoreng nama baik institusinya. Salah satu kasus penelantaran dalam rumah tangga oleh anggota TNI yaitu Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022 dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menekankan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku atau berdasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim berperan penting terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terkumpul didalam persidangan berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Penelitian ini juga menunjukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue