Articles
189 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP DATA PRIBADI NASABAH PENYEDIA JASA PINJAMAN BUKAN BANK SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Oktaviani Lis Julianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.46 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2569
<![CDATA[Permasalahan penelitian terkait prinsip mengenal nasabah diterapkan oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online dan perlindungan hukum dapat diberikan terkait penggunaan data pribadi Nasabah oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online tanpa ijin dari Nasabah. Hasil penelitian bahwa Prinsip Mengenal Nasabah penyedia jasa keuangan bukan bank secara online tercantum dalam Term and Condition dari aplikasi, Term and Condition syarat objektif perjanjian berupa objek dan kausa halal. Dikatakan penerapan dari Prinsip Mengenal Nasabah haruslah dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain unsur dalam perjanjian. Kata lain penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut haruslah dilakukan oleh pihak yang telah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dilakukan sesuai dan berdasarkan atas kesepakatan sebagaimana telah dibuat, dan harus dilaksanakan tidak bertentangan atas sebab atau kausa halal. Perlindungan hukum yang diberikan terkait penggunaan data pribadi Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan Bukan Bank secara online adalah perlindungan preventif dengan dibuatnya perjanjian yang mengatur larangan akses data pribadi tanpa adanya izin Nasabah dan represif berupa tanggungjawab jasa pinjaman yang mengakses data pribadi Nasabah tanpa izin berupa sanksi perdata diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti kerugian dan sanksi administrasi dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis hingga pencabutan izin untuk beroperasi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PARAREM TERHADAP KRAMA TAMIU YANG MEMBELI TANAH WAJIB MASUK BANJAR DI DESA ADAT KAPAL, KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Kristina Dewi A.A.KT. Sudiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (546.908 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2570
<![CDATA[Pararem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman/rapat adat. Hasil keputusan inilah kemudian yang dikenal dengan istilah pararem. Penerapan pararem terhadap krama tamiu di Desa Adat Kapal menggunakan pararem pengele yang didalamnya menyebutkan bahwa Krama Tamiu yang membeli tanah di Desa Adat Kapal wajib masuk banjar. Kraya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana efektifitas penerapan pararem dan kendala apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah wajib masuk banjar di Desa Adat Kapal.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) TERHADAP WAJIB PAJAK TERKAIT SANKSI PIDANA PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Md. Endra Adelina Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.232 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2571
<![CDATA[Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum sepertipembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satutolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.Pajak yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan negara, dalam pemungutannya tidak lepas dari beberapa hambatan.Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) terkait dengan sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatifdengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalahbahan hukum primer yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ikut Pengampunan Pajak yang hartanya berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan manajemen data dan informasi dan ketentuan pidana Undang-Undang Pengampunan Pajak diabaikan dan harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan KUHAP.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI KOTA AMLAPURA KABUPATEN KARAN ]]>
<![CDATA[I Gede Agus Mertana Putra Made Hendra Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.296 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2572
<![CDATA[Dunia sedang gencarnya menghadapi pandemi yang dampaknya sangat besar yang menimbulkan berbagai efek di segala bidang. Pandemi global ini berupa infeksi virus corona disebut covid-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini juga sampai ke Indonesia, termasuk ke Provinsi Bali. Dampak pandemi ini terjadi di semua sektor, termasuk ekonomi, pengangguran meningkat karena banyak perusahaan mengurangi karyawan akibat operasional tidak berjalan. Kabupaten di provinsi bali yang masuk zona merah tinggi kasus virus corona yaitu kabupaten Karangasem. Pandemi yang belum berakhir tetapi kehidupan harus tetap berjalan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan agar tetap dapat beraktifitas yaitu dengan adanya pelaksanaan new normal atau pelaksanaan baru dimana beraktifitas tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Pedoman dalam pelaksanaan new normal di Bali yaitu adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA TERTULIS DI PT. SUKAMULIA MANDIRI AGUNG CABANG BALI ]]>
<![CDATA[Desak Komang Sri Adnyani I Wayan Gde Wiryawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (903.175 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2574
<![CDATA[Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Beberapa perusahaan melakukan perjanjian kerja tanpa perjanjian kerja tertulis. Seperti halnya di PT. Sukamulia Mandiri Agung Cabang Bali terdapat hubungan kerja dengan pekerjanya tidak melakukan perjanjian kerja secara tertulis. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja sehingga perusahaan dapat bertindak semena-mena terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan dari perlindungan pekerja yang tanpa perjanjian kerja tertulis di perusahaan tersebut tentunya sangat sulit untuk dijadikan pedoman atau bukti apabila dikemudian harisalah satu pihak khususnya pihak perusahaan/pengusaha melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja lisan tersebut. Serta masih sangat lemah, atau belum berjalan dengan maksimal, karena masih terdapat pelanggaran terhadap jenis perlindungan pekerja secara ekonomis, secara sosial dan secara teknis.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN PARIWISATA TERHADAP FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Made Arta Kusuma I Wayan Wiasta]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.767 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2575
<![CDATA[Aksesibilitas menjadi isu yang semakin popular seiring dengan meningkatnya tuntutan dari kalangan penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk memperoleh akses yang sama. Pada transportasi publik transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan tidak terkecuali penyandang cacat, sehingga perlu dikaji guna menyediakan jasa angkutan pariwisata terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian skripsi ini yaitu pelaksanaan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada jasa angkutan pariwisata dan kendala penyedia jasa angkutan pariwisata terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas pada jasa angkutan pariwisata dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini mengkaji berdasarkan teori dan praktek di kehidupan nyata. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam jasa angkutan pariwisata di Kota Denpasar seluruh perusahaan di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan tidak menyediakan fasilitas. Akses fasilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya memadai karena kurangnya dana dan sumber daya manusia. Mengatasi hal tersebut dengan memfasilitasi mengenai fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[Pengendalian Risiko Bahaya Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. PLN (Persero) UP2D BALI ]]>
<![CDATA[I Made Dwika Candra I Gusti Ngurah Anom]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (692.868 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2577
<![CDATA[Peran tenaga kerja dalam mendukung Pembangunan Nasional sangatlah penting, salah satunya tenaga kerja di PT PLN (Persero) UP2D Bali. Diperlukan adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja untuk pengendalian risiko bahaya di lingkungan kerja PT PLN (Persero) UP2D Bali. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum. Hasil penelitian didapat bahwa masih ada kendala dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) UP2D Bali yaitu luasnya wilayah kerja, adanya mutasi pegawai serta masih kurangnya pemahaman terhadap pentinganya penggunaan alat pelindung diri. Dari kendala tersebut harus diatasi dengan inovasi dalam pengawasan jarak jauh, dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja utamanya penggunaan alat pelindung diri]]>
<![CDATA[JAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING MELALUI ATM DI POLDA BALI ]]>
<![CDATA[Komang Aldi Saskara Ni Luh Gede Yogi Arthani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.8 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2581
<![CDATA[Fenomena kriminalitas dalam internet atau cyber crime pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyber space, baik yang menyerang fasilitas umum didalam cyber space ataupun kepemilikan pribadi.Berkaitan dengan kasus cyber crime, salah satu jenis kejahatan cyber crime dibidang perbankan yakni kejahatan skimming. Skimming merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data melalui pita magnetik kartu ATM/Debit yang dilakukan secara illegal untuk mengendalikan secara penuh rekening bank milik korban serta mencuri informasi nomor PIN dan akun nasabah bank melalui mesin ATM. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut yaitu apa faktor penyebab terjadinya kejahatan skimming dan upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan skimming. Landasan teoritis yang digunakan yakni kriminologi dan konsep penegakan hukum. Pada penelitian ini, memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif.Skimming merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat ada strip magnetik kartu kredit debit secara illegal. Dimana saat itu dapat diketahui jika teknik skimming ini dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus operasinya adalah dengan cara mengkloning data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu salah satu milik nasabah. Sebagai informasi, Provinsi Bali yang merupakan daerah destinasi wisata, tentunya menjadi daerah sasaran yang empuk bagi para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan dibeberapa mesin ATM. Terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kasus kejahatan skimming yang merupakan kejahatan ilegal akses terus kian meningkat. Dimana Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali menangani sejumlah 17 kasus dengan rincian yakni, 1 kasus di tahun 2017, 2 kasus di tahun 2018, 5 kasus di tahun 2019 dan 9 kasus di tahun 2020.Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan skimming di Polda Bali terdapat 2 (dua) faktor penyebab yakni faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan kepolisian seperti diantaranya upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emtif dimaksud dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan bersurat dan bertemu langsung kepada setiap pimpinan lembaga perbankan yang ada di Bali agar mengingatkan setiap nasabahnya berhati-hati dan safety dalam menggunakan kartu ATM setiap melakukan transaksi di mesin ATM. Dan selanjutnya yang terakhir upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap pelaku.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TERKAIT PENGATURAN TELUK BENOA YANG ASPIRATIF ]]>
<![CDATA[Ni Made Novi Pusparini Sukawati Lanang P. Perbawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.125 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2582
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan terhadap peraturan-peraturan lain yang terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 telah memperhatikan jenis, hierarki, materi muatan dan mencerminkan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden tersebut mengubah beberapa hal yang terkait dengan peruntukkan perairan Teluk Benoa. Selanjutnya, mengenai Pengaturan Teluk Benoa yang aspiratif perlu mendasarkan pada landasan filosofis yang dibentuk dengan mewujudkan kawasan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana, memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan kawasan suci serta landasan sosiologis yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[UPAYA POLDA BALI MELALUI OPERASI SIKAT AGUNG DALAM MENEKAN JUMLAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Luh Gede Putu Mas Ayuni I Nengah Susrama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (633.345 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2583
<![CDATA[Seiring adanya permasalahan tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di kota Denpasar Khususnya daerah-daerah pariwisata seperti Kuta yang termasuk dalam wilayah hukum kota Denpasar, Polda Bali harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berlandaskan dengan hal tersebut diatas maka Polri khususnya Polda Bali mengambil suatu kebijakan dengan digelarnya “Oprasi Sikat Agung”. Upaya Polda Bali melalui Oprasi Sikat Agung dalam menekan jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Kota Denpasar yaitu dengan melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif yang dimana dalam pelaksanaan upaya tersebut Polda Bali membentuk Satuan Tugas (SATGAS) seperti Satgas Deteksi, Satgas Tindak dan Satgas Gakkum. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna menekan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota denpasar sehingga tidak adanya peningkatan jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan yang segnifikan dari tahun ke tahun. Namun dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung tersebut belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung masih ditemukan adanya beberapa kendala, baik dari internal maupun eksternal.]]>
