cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 189 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) 54.801.01 YANG TERKENA PHK AKIBAT PANDEMI COVID-19 Ni Kadek Lita Nuari Efendi I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.145 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 54.801.01 yang terkena phk akibat pandemi covid-19. Tipe penelitian yang dipakai pada penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut: Teknik wawancara, Teknik Studi dokumen, dan Teknik Observasi/Pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemutusan hubungan kerja pada pekerja kontrak SPBU 54.801.01 akibat pandemi Covid-19 secara optimal pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuanPasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebelum melakukan PHK perusahaan terlebih dahulu melakukan efisiensi dengan memotong gaji karyawan. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Pekerja Kontrak di SPBU 54.801.01Denpasar, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaiakibat Pandemi Covid-19 belum diperoleh pekerja secaraoptimal, diantaranya hak-hak pekerja berupa uang pesangon tidak diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan uang hak penggantian dan uang penghargaan tidak diberikan saat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perindungan Hukum, Pekerja Kontrak, PHK akibat COVID-19
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KUHP DI DITRESKRIMUM POLDA BALI Kadek Taesa Ari Gunadi Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.059 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2585

Abstract

Selama tiga tahun terakhir jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali memang tergolong tinggi dikarenakan ini jantung kota dari Pulau Bali tidak bisa dielakan kejahatan bisa mungkin terjadi di daerah ini. Hal tersebut meningkat 20 persen hingga Desember 2019 yang mencapai 295 kasus. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 285 kasus dan ditahun 2017 hanya 253 kasus, dimana masih cukup rendah, total kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Bali dari tahun 2017 sampai 2019 menjadi 833 kasus lebih tinggi dari kasus kejahatan lainnya di Bali. Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan untuk mengkaji beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut yaitu mengenai modus operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh kepolisian dengan penggunaan landasan teoritis yakni teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Pada penelitian ini, memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif. Modus operandi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan cara menggunakan kunci palsu sebanyak 1737 kasus, dengan kunci asli atau nyantol sebanyak 144 kasus dan dengan cara merampas (Curas) langsung dari pemilik atau pengendara sepeda motor sebanyak 27 kasus. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak berwajib dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Ditreskrimum Polda Bali adalah dengan melakukan upaya pre-emtif, preventif, dan represif.
PEMISAHAN UNIT KERJA TERHADAP PEKERJA AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SESAMA PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN Ni Made Mahima Dyashinta I Wayan Agus Vijayantera
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.572 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2586

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia, dengan terjadinya perkawinan maka akan timbul ikatan lahir dan batin diantara kedua pasangan suami istri. Perkawinan juga merupakan hak setiap orang salah satunya ialah bagi para buruh/pekerja. Namun perkawinan memiliki akibat hukum yang salah satunya larangan perkawinan antar sesama pekerja dalam sebuah perusahaan. Pembentukan larangan perkawinan antara sesama pekerja dalam sebuah perusahaan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017, pengusaha membentuk larangan tersebut mendasarkan pada Pasal 153 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembentukan larangan tersebut tidak hanya semata-mata mendasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, melainkan ada sebab-sebab sebagaimana pandangan dari pengusaha yang menyebabkan pembentukan larangan perkawinan antar sesama pekerja dalam perusahaannya. Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengakibatkan perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja jika ada perkawinan yang terjadi antar pekerja dalam perusahaannya, maka dari itu pemisahan unit kerja merupakan salah satu cara agar pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melaksankan perkawinan antar sesama pekerja dalam sebuah perusahaan tidak terlaksanakan.
SINERGITAS ANTARA KEPOLISIAN DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN REKAYASA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Ni Made Yudi Rahmawati Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.105 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2587

Abstract

Tingginya mobilitas masyarakat di era globalisasi ini menyebabkan kepadatan transportasi yang meningkat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kuasa seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya. Dinas Perhubungan adalah contoh lembaga yang berdiri berdasarkan otonomi daerah (desentralisasi), yang memiliki kewenangan khusus untuk mengurus sendiri segala hal atau peraturan yang berkaitan dengan transportasi sesuai dengan otoritas daerah. Menurut UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelaksanaan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama, baik lembaga yang berada di bawah naungan Daerah berdasarkan otonomi daerah maupun lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dan langsung di bawah pemerintah pusat, oleh karena kewenangan tersebut dilaksanakan lebih dari satu lembaga. Maka dari itu, penulis ingin meneliti bagaimana sinergitas antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan dalam upaya penanggulangan rekayasa lalu lintas yang selama ini dilaksanakan.
EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR I Made Yogi Adianggara Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.72 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2588

Abstract

Pasal 34 Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka danmembakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.Dari larangan tersebut oleh Pemerintah melalui Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kendala yang dihadapi yaitu membangun kesadaran masyarakat sehingga dibutuh proses yang lama. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Simpulan penelitian ini Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar, belum berjalan efektif. Jika terjadi pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya dikenai sanksi administrasi ataudiancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH MILIK PURA KAHYANGAN BADUNG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS) Ni Kadek Lila Arsa Sari Asih I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.671 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum terhadap sengketa hak atas tanah milik pura kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dan pendekatan yauridis normative. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan cara mempelajari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak atas tanah milik Pura Kahyangan Badung yaitu Majelis Hakim menolak gugatan pihak penggugat karena terdapat ketidaksesuaian objek sengketa dengan dokumen yang diajukan. Sehingga, hakim menggunakan pertimbangan error in objecto sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Implikasi secara Yuridis Putusan No.565/PDT.G/2018/PN.DPS terhadap pihak yang bersengketa Majelis berpendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan, eksepsi para Tergugat dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan Hukum yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 565/PDT.G/2018/PN.DPS memberikan kemanfaatan bagi kedua pihak yang bersengketa meskipun tidak memungkinkan untuk memuaskan kedua belah pihak.
PROSES DAN KENDALA PENYIDIK POLDA BALI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Desak Putu Eta Trisna Yuni I Made Asmarajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.108 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2590

Abstract

Proses penyidikan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik tidak ada bedanya dengan proses penyidikan Tindak pidana biasa, namun dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik pihak penyidik Polda Bali mengalami hambatan dan kendala. Hanya sedikit kasus yang dapat terselesaikan karena adanya kendala yang sulit dipecahkan untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik salah satu sebabnya lemahnya personil penyidik dalam ilmu Informasi dan Teknologi, sulitnya mencari identitas tersangka, karena biasanya tersangka menggunakan identitas palsu. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian menganai proses dan kendala Penyidikan tindak pidana Peniluan melalui media ektronik di Polda Bali.
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERHADAP KELUARGA BERENCANA (STUDI KASUS DI DESA MEDEWI, KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA) I Nyoman Teguh Dharma Jaya I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.356 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2592

Abstract

Undang - Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mengingat besarnya kontribusi program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun memiliki permasalahan kelembagaan seperti lemahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah serta anggaran APBD di kabupaten/kota belum mencukupi atau masih sangat kecil dibandingkan prioritas pembangunan lain. Metode penelitian ini adalah empiris, yang diambil dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukan efektifitas dan tanggung jawab pemerintah Desa Medewi sudah sesuai dengan Undang - Undang No 52 Tahun 2009, sebab (1) peran masyarakat terutama PUS (Pasangan Usia Subur) sangat baik, (2) tersedianya tempat pelayanan dan tenaga pemberi pelayanan yang cukup, (3) peran baik tenaga penyuluh dalam mengger akkan kader IMP dengan kader pokta, (4) adanya peran tokoh masyarakat baik formal maupun informal dalam membangun kesadaran masyarakat untuk ber-KB, serta (5) adanya dukungan dari pemerintah desa, baik dalam pendanaan, penyediaan fasilitas sarana prasarana, maupun dalam peningkatan kapasitas kader desa.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA I Komang Gede Pasek Susila Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.247 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2593

Abstract

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sepasang manusia berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan sebagai suami istri. Perjalanan rumah tangga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri yang menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik antara suami istri. Konflik antara suami istri berujung pada perceraian di pengadilan. Sebelum sidang pengadilan ada upaya mendamaikan para pihak atau mediasi atas dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan tentunya keefektifan mediasi dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian perlu dipertanyakan.
PERAN DESA ADAT DALUNG DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG Luh Ratna Tilatama Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.487 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2594

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini mengambil tema yaitu Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga terbentuknya masyarakat dengan gaya hidup yang berbagai macam, mulai dengan gaya hidup sederhana dan modern. Adanya tempat-tempat wisata yang memungkinkan terjadinya praktek prostitusi terselubung. Karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana Peran Desa Adat Dan Faktor-faktor yang ada dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung.

Page 2 of 19 | Total Record : 189

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA