Articles
189 Documents
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PEMBIARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA) ]]>
<![CDATA[Andri Setiawan Ni Putu Noni Suharyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.074 KB)
|
DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2595
<![CDATA[Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika. rumusan masalah pertama, Bagaimanakah pemidanaan terhadap pembiaran penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura) dan yang kedua Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pembiaran penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarapura. Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp di laksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Luh Nila Emaliani yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkara No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KEBERSIHAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[Putu Milania Riska Purnami]]>;
<![CDATA[Lis Julianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.76 KB)
<![CDATA[Manpower as an important element in a company requires protection, maintenance and security in carrying out its work. The protection of workers still has to be improved, including improving working conditions, improving welfare and implementing work safety and welfare that is integrated with all workforce development programs accompanied by law enforcement efforts. The Environment Office Tabanan Regency did not register its workers because of existing regulations, in addition to the insufficient budget for The Social Security Administration Agency payments. The inhibiting factor in the implementation of legal protection for workers in the Tabanan Regency The Environment Office was internal factors regarding legal awareness of workers not knowing about the Legislation, external factors, namely not the existence of supervision and guidance on entrepreneurs and workers by the Manpower Office so that the implementation of legal protection does not run in accordance with the statutory regulations.]]>
<![CDATA[LEGAL REVIEW OF PROPERTY LAND OWNERSHIP BY FOREIGN CITIZENS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gede Artha Negara]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Gede Subawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.297 KB)
<![CDATA[The importance of the function of a plot of land for humans has resulted in humans being able to defend their land at all costs. Therefore, the former founders of the Indonesian state paid special attention to land that has a high value from any perspective. This is evidenced by the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles which in its points expressly constitutes a form of implementation of Article 33 of the 1945 Constitution. The formulation of the research problem is: How can foreign legal regulations get land ownership rights in Indonesia? What are the legal consequences if foreigners own land in Indonesia with property rights status? The research method uses normative or doctrinal legal research methods. The types of approaches taken are statutory approaches, legal concept analysis, legal comparisons, and legal history. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary data sources. The technique of collecting legal materials is a literature study. The technique of analyzing legal materials is conceptual. The results of legal research on land ownership by foreign nationals in Indonesia are not at all open to the possibility of obtaining land rights in the land law system, except usufructuary. Legal consequences for foreign citizens owning land in Indonesia with the status of property rights, namely the occurrence of legal problems between the parties’ Indonesian citizen’s foreign citizens.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA DALAM PUBLIKASI TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DI POLDA BALI ]]>
<![CDATA[I Gede Febriana Wisnu Saputra]]>;
<![CDATA[I Wayan Gde Wiryawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.412 KB)
<![CDATA[The existence of the police is very closely related to the community. At present, the good reputation of the police in the eyes of the public is often tarnished by the actions of the individuals themselves who often make mistakes against the public in the field, resulting in the emergence of criticism and the reputation and credibility of the police. In line with these problems, in order to realize good governance, the police are currently trying to change the paradigm in the public relations sector as an alternative solution for the police to be more active in disseminating information related to performance through various media including the media. social services so that the public still trusts the police and can better understand the policies taken by the police in carrying out their duties. This study aims to analyze the role of social media in the publication of the duties and functions of the police and what factors influence the use of social media by the police at the Bali Police. This research contains empirical legal research, using descriptive research and using qualitative data analysis. From the research conducted, it is known that the role of social media in the publication of the duties and functions of the police at the Bali Police, including as a technical communication, communication facilitator and problem solving. Furthermore, there are two factors that influence the use of social media as a means of publication by the police, namely internal factors and external factors. The internal factors that influence are the development of technology and information, while the external factors that influence are caused by the fact that there are still many people who do not believe in the police]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI UNIT (ARFF) BANDARA I GUSTI NGURAH RAI ]]>
<![CDATA[I Made Gede Paris Wiranta Putra]]>;
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (546.289 KB)
<![CDATA[Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen. Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum serta upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja di unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi. Upaya pencegahan masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.]]>
<![CDATA[FUNGSI SUBAK UMA LAMBING DALAM UPAYA PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA ADAT SIBANGKAJA ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Ambara Putra]]>;
<![CDATA[I Putu Lantika Oka Permadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.62 KB)
<![CDATA[Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/1972 Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik agraris religius yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Subak Uma Lambing terletak di Desa Adat Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung yang memiliki keunikan dan keunggulan dalam hal pengelolaan sistem pertanian tradisional masyarakat Bali, memiliki kelemahan seperti layaknya manusia tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik dan buruk. Seiring tuntutan jaman yang terjadi adalah keperluan lahan untuk permukiman dan fasilitas wisata yang memerlukan lahan yang tidak sedikit sehinga subak sebagai organisasi tradisional masyarakat petani di Bali memiliki kewenangan untuk mengendalikan ahli fungsi lahan dalam masyarakat di Bali. Kendala yang dialami dalam pencegahan alih fungsi lahan karena kurangnya pelaporan yang dilakukan oleh krama subak yang akan mengalih fungsikan lahan pertaniannya serta karena adanya faktor sosial ekonomi dan karena meningkatnya jumlah penduduk (keturunan).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENJUALAN BARANG ELEKTRONIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN KARTU JAMINAN / GARANSI DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Luh Made Ari Gita Kirana Dangin]]>;
<![CDATA[I Wayan Wahyu Wira Udytama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.666 KB)
<![CDATA[Perkembangan masa sekarang ini perdagangan makin meluas dan banyaknya para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa salah satunya yaitu produk elektronik. Istilah jual beli dalam hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah koop en verkoop dalam bahasa Belanda. Hukum Belanda juga mengikuti konsep emptio vendito yang berasal dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi istilah jual beli adalah emptio vendito. Emptio bermakna membeli, kemudian venditio bermakna sebagai menjual. Dari istilah tersebut terlihat hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan tindakan hukum untuk menjual, dan pihak yang lain melakukan tindakan untuk membeli.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BNNP BALI DALAM MEDIA MASA DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU ]]>
<![CDATA[Rai Suyadnya]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Hengki]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (684.48 KB)
<![CDATA[The National Narcotics Agency of Bali Province is the leading sector in the program for preventing abuse and eradicating the Illicit Trafficking of Narcotics P4GN, through the P2M field of prevention and community empowerment. BNNP Bali has maximally carried out Narcotics prevention through distributing information related to the dangers of Narcotics such as providing technical guidance to stakeholders who were carried out conventionally or face-to-face as well as socializing Narcotics Hazard Prevention through social media facilities, especially in the Covid-19 Pandemic era. P4GN in the era of habitual adaptation through mass media carried out by BNNP needs to be studied for its effectiveness and socialization effect. The results of the study indicate the effectiveness of P4GN socialization in the era of adapting new habits through online mass media carried out by the Bali Province BNN in preventing or suppressing abuse by Narcotics addicts, which is linked to the facts of online socialization data in mass media in 2020. Meanwhile, drug cases before and after the covid19 pandemic the trend of development decreased. P4GN socialization through online media had an influence in suppressing the number of narcotics addicts in the era of adaptation to new habits carried out by the Bali BNNP supported by data in Table 1 and data in Table 2 shows the number of drug addicts has decreased.]]>
<![CDATA[LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI PUNGUTAN DESA ADAT TERHADAP PENDUDUK NONPERMANEN DI WILAYAH DESA ADAT KESIMAN ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Sintia Dewi]]>;
<![CDATA[Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (653.388 KB)
<![CDATA[The high economic growth in Bali causes many people outside Bali to come to Bali to work. As a result of residents outside Bali coming to Bali, Bali is currently experiencing population density. One of the components of population that contributes to population density is the presence of non-permanent residents. Non-permanent residents are generally migrants in the customary village area, who come and live in the area for an interest, such as working to earn a living or other interests. Traditional Village levies to non-permanent residents living in the Kesiman Traditional Village area have strong legality, because they meet the formal and material requirements for the formation of a pararem and are in the form of levies made every month for Kesiman Traditional Village income which is used for ceremonial, religious, social, and customary activities. and protecting the environment of the Kesiman Traditional Village area, has been effective by giving legal consequences to non-permanent residents of their rights and obligations who live in the Kesiman Traditional Village area.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARANGASEM (STUDY KASUS DESA ADAT DUDA, KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM) ]]>
<![CDATA[Luh Eragustini]]>;
<![CDATA[Ni Komang Sutrisni]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (605.683 KB)
<![CDATA[Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilinial dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Dalam penelitian ini membahas “pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah serta akibat hukum yang timbul dari pembagian warisan tersebut” Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memaparkan bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan hak waris tersebut bisa diberikan kepada anak perempuan melalui sistem hibah atau hadiah perkawinan yang disebut dengan jiwa dana, tetadan atau bebaktan. Dengan ketentuan harus disetujui oleh seluruh ahli waris atau seluruh pihak keluarga. akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum turunnya hak atas tanah serta mendapatkan kekuatan hukum melalui PPAT.]]>
