Articles
189 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DI WILAYAH DESA ADAT KUTA ]]>
<![CDATA[I Komang Agus Wira Putra]]>;
<![CDATA[Sukawati Lanang Putra Perbawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.243 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali di wilayah Desa Adat Kuta. Modernisasi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam pengguanan busana. Masyarakat mulai melupakan penggunaan busana adat dalam kehidupan sehari-hari, khusunya di Kuta sebagai daerah pariwisata. Untuk itu Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali hadir untuk melestarikan penggunaan busana adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta menggunakan metode studi literatur hukum primer dan sekunder. Materi penulisan kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan teori kesadaran hukum dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET DENGAN ANGGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KSU. BIOSRISEDANA GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Nyoman Suandika]]>;
<![CDATA[Made Emy Andayani Citra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.51 KB)
<![CDATA[Lembaga keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSU. Biosrisedana Gianyar adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa usaha nasabah karena adanya pandemi Covid-19, juga karena adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab. Upaya yang ditempuh oleh KSU. Biosrisedana Gianyar dalam menyelesaikan kredit macet di masa pandemi Covid-19 adalah melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran, tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka pembayaran angsuran beserta penurunan suku bunga sesuai hasil negosiasi. Cara negosiasi jika tidak berhasil, maka pihak koperasi akan menempuh upaya penyitaan barang jaminan nasabah.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN OPERASI SESAR (SC) APABILA TERBUKTI ADANYA UNSUR KELALAIAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Sunari Asih]]>;
<![CDATA[I Nengah Susrama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.454 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai kekaburan norma yang terdapat pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normati. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian adalah masih terdapat kekaburan norma dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Perlindungan hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian adalah perlindungan hukum perdata dan perlindungan hukum pidana]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK ) OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PARA PEKERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[M Nofrizal Trisubeqi]]>;
<![CDATA[I Wayan Eka Arta Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.766 KB)
<![CDATA[Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia salah satunya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak warga binaan pemasyarakatan meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas kesehatan, sarana prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kendala kepemilikan kartu BPJS yang belum merata oleh warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Metode Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khusunya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH DIBALI DENGAN SISTEM PINJAM NAMA ATAU NOMINEE SYSTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[I Putu Eddy Arnwan]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Anom]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.765 KB)
<![CDATA[Banyak dijumpai suatu praktek penguasaan hak atas lahan di Bali oleh warga negara asing menggunakan nama orang lokal/pinjam nama atau dikenal dengan nominee system, dengan tujuan agar dapat memiliki dan menguasai lahan dengan status Hak Milik atas tanah. Praktek pinjam nama atau nominee sistem tersebut tiada lain dipakai hanya untuk memenuhi syarat secara de jure. Dalam prosesnya tersebut dibantu oleh Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh para pihak dalam hal ini perjanjian pinjam nama atau sistim nomini untuk mengikat suatu penguasaan/kepemilikan hak atas tanah. Pejabat Notaris dalam kewenangan yang dimiliki tidak hanya terbatas dalam pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta otentik, namun juga dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat atau klien. Suatu perbuatan hukum yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kepemilikan atau penguasaan tanah yang dimiliki warga negara asing dengan menggunakan sistim nominee, dapat memberikan dampak yang negative bagi Bangsa dan Negara]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS SATPOL PP DITINJAU DARI PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DIKABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Anak Agung Bagus Putra Upadana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Adi lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.756 KB)
<![CDATA[Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menimbulkan permasalahan yaitu Bagaimana tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan Kendala apa yang menghambat Implementasi tugas Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki lima. Metode yang digunakan adalah hukum empiris. Pendektan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan sumber dan data tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan sidak yang dilakukan Satpol PP dengan memberikan sosialisasi agar para pedagang kaki lima paham paham saat melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum dan saat melakukan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, jika peringatan diberikan sebanyak atau lebih dari 3 kali maka pelaku pelanggaran dapat ditindak secara yustisial maupun non-yustisial. Sedangkan kendala yang dihadapi ada 2 yaitu kendala hukum dan non hukum, dimana penerapan sanksi dan kurangnya tindakan tegas dari aparat serta kurangnya kesadan pelanggar perda dalam menerapkan tertib sosial dan upaya yang dilakukan menangani kendala yaitu dengan cara melakukan pendataan, melibatkan masyarakat, memberikan himbauan, serta memberikan sosialisasi agar lebih jelas memahami aturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN MAJELIS PROFESI PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[I Gede Prema Arya Dharmayasa]]>;
<![CDATA[I Made Hendra Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.55 KB)
<![CDATA[Dalam kecelakaan pesawat udara, menimbulkan kewajiban bagi negara tempat terjadinya kecelakaan pesawat udara untuk melakukan penyelidikan dan membentuk komite penyelidikan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bertugas melaksanakan investigasi kecelakaan pesawat udara dengan tujuan tunggal mencari sebab-sebab kecelakaan, tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian dalam kecelakaan pesawat udara. Sebagai tindak lanjut dalam rangka penentuan kesalahan dan kelalaian akibat kecelakaan pesawat udara maka diadakan penyelidikan lanjutan. Dalam pelaksanaan penyelidikan lanjutan ini, Komite Nasional akan membentuk Majelis Profesi Penerbangan. Namun hingga saat ini, Majelis Profesi Penerbangan belum terbentuk. Pembahasan menunjukan dalam rangka penegakan hukum untuk menangani pelanggaran di bidang penerbangan harus segera dibentuk Majelis Profesi Penerbangan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH KARENA WANPRESTASI DIKABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Ni Galuh Ayu Gresia Pratiwi]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Hengki]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.191 KB)
<![CDATA[Perjanjian perikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam oraktek sehari-hari dimasyarakat ataupun dikantor Notaris. Perjanjian perikatan jual beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta perjanjian perikatan jual beli dilanggar atau tidak terpenuhinya oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah di Kabupaten Gianyar dan akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah karena wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian, perjanjian perikatan jual beli tanah dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak ataupun secara sepihak, proses pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah dapat dilakukan di kantor Notaris dimana akta perjanjian dibuat. Akibat hukum yang tidimbulkan dari pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah karena wanprestasi dapat menyebabkan batalnya akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.]]>
<![CDATA[PERANAN DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI ]]>
<![CDATA[I Putu Dede Karyadi]]>;
<![CDATA[Putu Sekarwangi Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.151 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara, serta bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili dapat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan mulai dari pemeriksaan, penentuan alat bukti sampai pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan teori Kepastian Hukum dan teori Kewenangan serta bagaimana pengaturan tentang diskresi hakim. Adapun bentuk bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR TERHADAP KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN DALAM PENGGUAAN PRODUK IMPOR DI DONBOSCO PUTRA ]]>
<![CDATA[Kadek Jessica Widyastuti]]>;
<![CDATA[I Wayan Wahyu Wira Udytama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.123 KB)
<![CDATA[Kosmetik sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum wanita yang ingin berpenampilan cantik dan menarik.dijaman sekarang sangat banyak jenis Produk kosmetik dari dalam negeri maupun produk luar negeri, Banyaknya minat konsumen dengan produk kosmetik impor Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memproduksi dan/atau memperjual belikan produk kosmetik impor tidak jarang juga banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya adalah persyaratan penandaan label bahasa indonesia pada produk kosmetik impor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer yang berasal dan/atau diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka. Dari hasil penelitian di toko kosmetik Donbosco Putra di Denpasar, dapat disimpulkan bahwa ada 1 pelanggaran penandaan kosmetik yaitu tidak mencantumkan Bahasa Indonesia pada produk tersebut. Upaya yang dilakukan pemilik toko Donbosco Putra adalah memberikan pemahaman Kepada pembeli tentang kegunaan produk kosmetik tersebut sebelum konsumen membelinya supaya tidak ada penyalahgunaan dalam pemakain produk tersebut.]]>
