cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,029 Documents
 99   100   101   102   103 
Analisis Mengenai Serangan Phishing sebagai suatu Bentuk Kejahatan Dunia Maya dalam Pencurian Data Pribadi Catrina Yuka; Felicia Angeline; Mirelle Elicia Perera; Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi; Velliana Tanaya
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2011

Abstract

Fenomena kejahatan siber berupa phishing semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan internet dalam berbagai aktivitas masyarakat. Serangan phishing memanfaatkan rekayasa sosial untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi yang bersifat sensitif melalui media elektronik seperti email, pesan singkat, atau situs web palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme serangan phishing, dampaknya terhadap individu dan organisasi, serta upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perspektif hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan keamanan siber, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan serangan phishing sangat dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital dan tingkat kewaspadaan pengguna internet. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga pencurian identitas, penyalahgunaan akun digital, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem keamanan teknologi, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan siber.
Analisis Kompetensi Absolut PTUN terhadap Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT Juwita Kaeng; Ben Athala Satrio; Nur Achmad Rifai Ridwan; Nicole Eugenia Yuri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2016

Abstract

Perubahan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya dalam hal keputusan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran kompetensi absolut PTUN serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihapuskannya Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebabkan PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori memperkuat bahwa ketentuan yang baru mengesampingkan aturan sebelumnya, sehingga PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum. Sebagai penggantinya, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme berbasis sistem elektronik yang bertujuan memberikan kepastian hukum secara lebih cepat. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan dalam hal akses keadilan, terutama bagi pihak yang tidak memperoleh kejelasan melalui mekanisme baru tersebut. Akibatnya, penyelesaian sengketa bergeser dari mekanisme permohonan ke mekanisme gugatan tata usaha negara.
Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Tempat Pembuangan Akhir Cipeucang Akila Kieyenatama Kristanto; Aldryan Perez Elisa Paka; Jason Marvin Wijaya; Maheswari Queena Dewani; Wilhelmina Setia Atmadja
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2024

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi tantangan global, termasuk di Kota Tangerang Selatan, terutama di kawasan sekitar TPA Cipeucang yang mengalami pencemaran lingkungan, khususnya terhadap air sumur akibat limbah dan kerusakan turap penyangga akibat meluapnya kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan dikaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, serta konsep dan dokumen hukum terkait. Perda ini bertujuan mencegah pencemaran, namun pelaksanaannya terkendala oleh fasilitas yang terbatas, armada pengangkut yang minim, kurangnya tempat daur ulang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat turut memperburuk kondisi lingkungan.Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Behavioral Intention Serta Dampaknya Terhadap Financial Management Behavior Halalika Masyruro; Wirmie Eka Putra; Ratih Kusumastuti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2130

Abstract

Studi ini menginvestigasi financial management behavior mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Jambi melalui variabel literasi keuangan, sikap keuangan, dan niat perilaku. Metode kuantitatif eksplanatori digunakan dengan purposive sampling terhadap 185 responden dan pengolahan data melalui PLS-SEM menggunakan SmartPLS 4. Pengujian mengungkapkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap sikap keuangan (β = 0,757; p = 0,000), niat perilaku (β = 0,441; p = 0,000), dan financial management behavior (β = 0,465; p = 0,000). Sikap keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku (β = 0,444; p = 0,000) dan financial management behavior (β = 0,278; p = 0,000), sedangkan niat perilaku tidak terbukti sebagai prediktor bermakna (p = 0,084). Mediasi sikap keuangan terkonfirmasi signifikan (β = 0,210; p = 0,000), sementara niat perilaku gagal memediasi jalur mana pun.
Evaluasi Efektivitas dan Responsivitas Kebijakan Rehabilitasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia Gabriela Jessica R Sihite; Achmad Fauzi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2162

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Tanah Air dalam keadaan sakit menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gangguan fisik dari penyakit yang dihadapinya, trauma psikologis, demotivasi, stigma negatif dari lingkungan sekitar, hingga kekhawatiran akibat hilangnya mata pencaharian. Pemerintah telah memiliki kebijakan rehabilitasi sosial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan BP2MI Nomor 06 Tahun 2023 yang kini diubah menjadi Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 32 Tahun 2025. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas dan responsivitas kebijakan rehabilitasi sosial Purna PMI yang diimplementasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William Dunn (2017). Penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivist ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari regulator, implementor, penerima manfaat, pengamat, dan NGO yang bergerak di bidang pekerja migran dan studi dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi sosial Purna PMI belum efektif dan responsif. Kebijakan ini belum efektif mencapai tujuan, yakni memulihkan keberfungsian sosial Purna PMI. Di samping itu, responsivitas kebijakan ini juga masih rendah karena layanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Purna PMI dan kanal untuk menampung umpan balik atau pengaduan atas layanan pun tidak dijalankan dengan optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring berkelanjutan kepada Purna PMI yang sakit, penyediaan sarana rehabilitasi, peningkatan jumlah psikolog, pelatihan PFA kepada pegawai dan pendamping PMI, serta penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah dan desa untuk melaksanakan rehabilitasi lanjutan.
Pengaruh Profesionalisme dan Komunikasi Interpersonal Melalui Disiplin Kerja Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kinerja Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo Emalia Octari Malik; Faizal Madya; Achmad Hizazi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profesionalisme dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja layanan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui disiplin kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bungo. Populasi dalam penelitian ini adalah Satpol PP di Kabupaten Bungo yang berjumlah 57 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh (Sampling Sensus). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan menggunakan analisis data Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh terhadap kinerja layanan Satpol PP, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui disiplin kerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa profesionalisme dan komunikasi interpersonal aparatur mampu meningkatkan kinerja layanan secara lebih optimal apabila didukung oleh disiplin kerja yang baik.
Implementasi Kebijakan Penyusunan Program Legislasi di Kementerian Pertahanan Annas Gumilar; Ima Mayasari
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2176

Abstract

Studi ini menganalisis implementasi kebijakan penyusunan Program Legislasi di Kementerian Pertahanan, yang dipandu oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2021. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara kerangka normatif formal dan realitas administrasi empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kementerian berhasil meraih predikat "AA" (Istimewa) dalam Indeks Reformasi Hukum Nasional Tahun 2025 dan memegang alokasi anggaran fiskal terbesar di tingkat nasional sebesar Rp166,26 triliun, implementasinya masih terbatas pada kepatuhan prosedural-formal, bukan efektivitas substantif. Tahap penentuan agenda (agenda-setting) menghadapi hambatan serius (bottlenecks) yang dipicu oleh kuatnya ego sektoral birokrasi, di mana unit-unit pemrakarsa secara agresif memprioritaskan draf mereka sendiri dengan dalih amanat atau instruksi pimpinan. Perilaku ini diperparah oleh adanya kecemasan organisasional terkait penyerapan anggaran, yang menyebabkan membanjirnya usulan draf regulasi. Akibatnya, Biro Peraturan Perundang-undangan mengalami penumpukan beban kerja (overload) yang ekstrem, sehingga mengabaikan fungsi analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis) dan sinkronisasi yang mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja legislasi masih sangat bias terhadap output administratif yang bersifat kuantitatif daripada mutu kebijakan pertahanan. Penelitian ini merekomendasikan adanya pemisahan struktural (decoupling) antara perencanaan regulasi dan penyerapan anggaran, serta pelembagaan penilaian dampak regulasi yang ketat.
Efektivitas Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Keamanan Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Anindita Ririh Satwika Murti; Siti Malikhatun Badriyah
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana jaminan fidusia berperan secara efektif sebagai instrumen pengaman kredit pada perusahaan pembiayaan dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan jaminan fidusia sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain pendaftaran yang tidak dilakukan, proses eksekusi yang menyimpang dari ketentuan hukum, serta minimnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkuat dengan data empiris melalui wawancara dengan pihak perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat fidusia. Namun demikian, efektivitas tersebut menjadi lemah apabila prosedur hukum diabaikan atau terdapat konflik kepentingan saat eksekusi dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum para pelaku pembiayaan serta pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah agar fungsi jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit dapat terealisasi secara optimal.
Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan Konstruksi Melalui Integrasi Supply Chain Management Studi Kasus PT Nindya Karya (Persero) Cut Raisa
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2185

Abstract

Sektor konstruksi sebagai kontributor terbesar keempat terhadap PDB Indonesia menghadapi inefisiensi struktural yang diperparah oleh sistem digital yang terfragmentasi, margin proyek yang tipis, dan gangguan rantai pasok. PT Nindya Karya (PTNK), perusahaan konstruksi BUMN multi-pilar, mencerminkan kondisi ini: sistem ERP yang ada tidak mampu mengintegrasikan proses rantai pasok hulu yaitu pengadaan, inventori, dan koordinasi vendor dengan rekonsiliasi keuangan hilir, sehingga menghasilkan silo data, pembengkakan biaya, dan ketidakcapaian target kesiapan INDI 4.0 ≥3,5 yang diwajibkan pemerintah. Penelitian ini mengembangkan strategi transformasi digital Supply Chain Management (SCM) yang terintegrasi dan bertahap melalui pendekatan metode campuran. Relative Importance Index (RII) merangking variabel SCM kritis dari responden survei (n=48), sedangkan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam kerangka KBPMS menghasilkan bobot prioritas tervalidasi Direksi pada perspektif Proses Internal, Kapabilitas Sumber Daya, dan Hasil Bisnis. Analisis IFAS, EFAS, SFAS, dan Matriks TOWS menghasilkan temuan ke dalam konteks strategis. Lima modul prioritas teridentifikasi yaitu Digital Warehouse System (DWS), Integrated Vendor System (IVS), Secure Digital Platform (SDP), Digital Invoice Verification (DIV), dan Real-time Integrated System untuk Optimasi COGS (RIS) yang membentuk peta rencana tiga fase selama 36 bulan. Strategi ini menargetkan penurunan COGS 2–3%, menurunkan inefisiensi biaya, mengamankan data, mengintegrasikan pemantauan jejak karbon, dan mencapai kepatuhan INDI 4.0, sehingga mentransformasi integrasi rantai pasok menjadi fondasi strategis bagi kinerja konstruksi yang berkelanjutan.
Negotiating Religious Identity in Digital Spaces: Revisiting Nadja Miczek's Concept of Online Religious Negotiation Dadan Saputra; Dody S. Truna; Ilim Andul Halim
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2203

Abstract

Transformasi digital telah mengubah cara individu membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas keagamaannya dalam ruang publik. Internet tidak lagi berfungsi hanya sebagai media komunikasi keagamaan, tetapi juga sebagai arena sosial tempat identitas, makna, dan otoritas keagamaan diproduksi serta diperdebatkan. Penelitian ini bertujuan menelaah kembali konsep online religious negotiation yang dikemukakan Nadja Miczek serta relevansinya dalam konteks media sosial kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Narrative Literature Review melalui analisis terhadap karya Miczek dan berbagai literatur mengenai digital religion, identitas keagamaan digital, serta transformasi otoritas keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi arena negosiasi identitas religius yang bersifat personal sekaligus publik. Selain itu, terjadi pergeseran otoritas keagamaan dari institusi formal menuju aktor digital seperti kreator konten religius, influencer, dan komunitas daring. Ruang digital juga menjadi arena kontestasi makna religius yang mempertemukan berbagai interpretasi dan klaim legitimasi keagamaan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep online religious negotiation masih relevan untuk menjelaskan dinamika keberagamaan digital, namun perlu diperluas dengan mempertimbangkan peran platform dan algoritma dalam membentuk visibilitas, interaksi, dan legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan konsep platformed religious negotiation sebagai pengembangan konseptual untuk memahami negosiasi identitas, makna, dan otoritas keagamaan pada era media sosial.

Page 101 of 103 | Total Record : 1029

 99   100   101   102   103 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026) Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026) Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026) Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue