cover
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,029 Documents
Analisis Program Pelatihan dan Pengembangan Personel untuk Meningkatkan Kualitas Rekrutmen TNI Angkatan Laut di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut di Malang Dika Bogi Adhara; Hendrik Kurniawan; Eko Yudi M
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.1996

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas program pelatihan dan pengembangan personel di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut (Lapetal) di Malang dalam meningkatkan kualitas rekrutmen TNI Angkatan Laut. Tiga tantangan utama yang ditemukan adalah kesenjangan kualifikasi pendidikan (65%), ketidaksesuaian kompetensi personel (72%), dan desain program pelatihan yang belum optimal (58%). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melibatkan 60 personel aktif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kuesioner terstruktur. Berlandaskan literatur empiris yang terverifikasi, tiga solusi strategis diusulkan: adopsi platform pelatihan berbasis teknologi informasi, kolaborasi dengan institusi pendidikan terakreditasi, dan evaluasi berkala yang sistematis. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan ini didukung motivasi kerja yang tinggi dan budaya organisasi yang kuat mampu meningkatkan kompetensi personel dan efektivitas rekrutmen secara signifikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi digital, pengembangan SDM yang berkelanjutan, dan evaluasi berbasis data untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di lingkungan militer angkatan laut.
Pengaruh Mindfulness- dan Social Support terhadap Tingkat Kecemasan Atlet Muda Sentra Latihan Olaharagawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) Riza Arief Bijaksana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.1999

Abstract

Penelitian ini menyelidiki pengaruh mindfulness dan dukungan sosial terhadap tingkat kecemasan pada atlet muda di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya prevalensi kecemasan kompetitif yang dapat menghambat performa dan kesejahteraan psikologis. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa tingkat mindfulness dan dukungan sosial yang lebih tinggi akan memprediksi tingkat kecemasan kompetitif yang lebih rendah. Dengan menggunakan metode survei kuantitatif, data dikumpulkan dari 104 atlet remaja menggunakan instrumen yang telah divalidasi: CSAI-2R untuk kecemasan, Athlete Mindfulness Questionnaire, dan Athlete Receive Social Support Questionnaire. Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa mindfulness dan dukungan sosial secara signifikan memprediksi kecemasan ke arah negatif, dengan kontribusi sebesar 47,2% dari varians yang ada (p < 0,05). Temuan ini menekankan pentingnya peran penggabungan keterampilan mental individu dengan lingkungan sosial yang mendukung untuk mengurangi kecemasan kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan dalam program pengembangan olahraga usia dini.
Perhitungan Kelayakan Ekonomi-Teknik untuk Pemasangan PLTS Atap pada Pelanggan Tarif Rumah Tangga (1300, 3500, 7700 VA) Sebagai Upaya Kemandirian Energi Bersih Fajar Sidiq; Lingga Aditya Prayuda; Jerry Kurniawan; Ahmad Caputra Wisesa; Puput Tri Wijayanto
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2001

Abstract

Konsumen tenaga listrik harus turut serta dalam upaya pengurangan emisi CO2 dan tidak hanya bergantung pada pembangkit listrik dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik mereka. Penggunaan PLTS atap off-grid dapat menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara mandiri dan tentunya turut andil dalam pengurangan emisi gas CO2. PLTS atap off-grid sangat mungkin diaplikasikan di daerah yang memiliki potensi energi surya yang tinggi, termasuk Sidoarjo. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kelayakan ekonomi-teknik penggunaan PLTS atap off-grid di Sidoarjo untuk pelanggan R1-1300 VA, R2-3500 VA dan R3-7700 VA. Studi kelayakan ekonomi didasarkan pada perhitungan nilai NPV, IRR, BCR dan payback period, sedangkan studi kelayakan teknis dilakukan dengan perhitungan performa ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, PLTS atap off-grid layak diaplikasikan pada semua tipe pelanggan, dengan performa ratio di atas 70%. Dari sisi ekonomis, PLTS atap off-grid layak diaplikasikan pada semua pelanggan R2-3500 VA dan R3-7700 VA, sedangkan untuk pelanggan R1-1300 VA hanya layak diaplikasikan pada pelanggan dengan tagihan minimal Rp 5.613.080,- per tahunnya.
Efektivitas Pelatihan Tenaga Potensi dalam Pelaksanaan Operasi Search and Rescue (SAR) Terhadap Kinerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan di Sorong Budiyani Paramita; Syahruddin Hattab; Muhammad Sawir
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2030

Abstract

This study is grounded in the increasing complexity of Search and Rescue (SAR) operations in the Sorong region, which necessitates the readiness of professional, responsive, and well-coordinated human resources. Training for SAR potential personnel constitutes a strategic instrument to enhance such capacity; however, its effectiveness in supporting operational performance requires empirical examination. Accordingly, this research addresses two primary questions: (1) what are the supporting and inhibiting factors in the transfer of training outcomes into actual SAR operations; and (2) how does SAR potential training impact the overall effectiveness of SAR operations. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design to examine training effectiveness at the result level. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving training organizers, instructors, and participants. The data analysis utilizes the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, while the theoretical framework is based on Kirkpatrick’s training evaluation model and public value theory to assess the contribution of training to public organizational performance. The findings indicate that the transfer of training in SAR operations is determined by the interaction of individual, organizational, and public policy factors. Supporting factors include instructor quality, relevance of training materials, institutional support, and stakeholder involvement, whereas inhibiting factors encompass limited resources, weak coordination, and the absence of systematic post-training follow-up. Furthermore, the training significantly contributes to improved response time, coordination quality, and rescue success rates. Nevertheless, such effectiveness is conditional and requires consistent integration within policy frameworks, continuous evaluation, and systemic organizational capacity building to generate optimal public value.
Konstitusionalitas Aksi Demo: Menimbang Hak Menyatakan Pendapat dan Ketertiban Umum dalam Hukum Tata Negara Indonesia Sulistyowati; Mas Subagyo Eko Prasetyo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2202

Abstract

Aksi unjuk rasa merupakan pilar penting dalam demokrasi modern sebagai saluran aspirasi publik dan kontrol sosial. Namun pelaksanaannya menimbulkan ketegangan antara hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat dengan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Artikel ini menganalisis batas-batas konstitusionalitas demonstrasi di Indonesia dengan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana jaminan dan batasan hak berpendapat dalam hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana praktik penegakan hukum terhadap unjuk rasa baik yang represif dari aparat maupun anarkis dari peserta aksi. Dengan pendekatan normatif-yuridis, artikel ini menemukan bahwa Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berpendapat, namun Pasal 28J ayat 2 memberikan landasan pembatasan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa Pasal 256 KUHP baru bersifat kumulatif, sehingga ketiadaan pemberitahuan tidak serta-merta dapat dipidana tanpa adanya keonaran riil. Praktik lapangan dalam unjuk rasa Peringatan Darurat Agustus 2024 menunjukkan tindakan represif berlebihan dari aparat kepolisian. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap aksi anarkis seperti pemblokiran jalan di Bima dan perusakan fasilitas di Yogyakarta memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Artikel ini merekomendasikan pedoman interpretasi objektif unsur keonaran, reformasi paradigma pengamanan Polri, serta penguatan budaya demokrasi yang bertanggung jawab.
Pengaruh Kredibilitas Influencer dan Kesesuaian Audiens Terhadap Keputusan Pembelian UMKM di Pangkalpinang dan Sungailiat Robing Robing; Dian Fitri K
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.1856

Abstract

Perkembangan influencer marketing mendorong UMKM untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Namun, perubahan perilaku audiens digital menunjukkan bahwa efektivitas influencer tidak lagi ditentukan oleh popularitas semata, melainkan oleh kredibilitas, kesesuaian audiens, dan cara pesan dikomunikasikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kredibilitas influencer dan kesesuaian audiens terhadap keputusan pembelian produk UMKM, serta menelaah peran storytelling sebagai penguat efektivitas pesan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui survei daring terhadap 135 konsumen UMKM di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat yang pernah terpapar promosi produk UMKM melalui influencer media sosial. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan trustworthiness dan transparansi sebagai dimensi yang paling dominan. Kesesuaian audiens (niche) terbukti lebih berpengaruh dibandingkan jumlah pengikut influencer. Selain itu, secara teoretis storytelling didiskusikan sebagai mekanisme penguat yang berpotensi menghubungkan kredibilitas dan relevansi pesan dengan keputusan pembelian. Penelitian ini menegaskan bahwa influencer marketing yang efektif bagi UMKM menuntut kejujuran, relevansi audiens, dan narasi yang autentik, bukan sekadar jangkauan dan popularitas.
Disharmoni Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan KUHP Serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspresi Lauren Angel Gunawan; Celine Alexia Yap; Danishel Subiran; Marvino Nathanael Singgih
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.1994

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia telah mengubah pola interaksi masyarakat sekaligus melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, termasuk pencemaran nama baik di ruang digital. Artikel ini mengkaji disharmoni pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan berekspresi, dengan fokus pada kedua regulasi tersebut sebagai objek kajian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE Revisi 2024, mengidentifikasi tumpang tindih ancaman pidana antara UU ITE dan KUHP, serta menelaah penerapan unsur delik pencemaran nama baik di ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas, doktrin, norma, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Pasal 27A telah diperjelas melalui unsur “menuduhkan suatu hal”, ketentuan ini masih berpotensi multitafsir apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Perbedaan pengaturan dengan KUHP juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan. Selain itu, tidak semua ekspresi negatif dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, terutama jika merupakan kritik untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan interpretasi yang ketat serta harmonisasi antara UU ITE dan KUHP.
Studi Tekno Ekonomi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau Badi, Provinsi Sulawesi Selatan Jerry Kurniawan; Syamsir Abduh; Marwan Rosyadi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2005

Abstract

PLN berkomitmen meningkatkan bauran energi terbarukan dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, sebagaimana tertuang dalam RUPTL 2025-2034. Langkah konkretnya adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau sistem hibrida, seperti yang direncanakan di Pulau Badi, Sulawesi Selatan. Studi menggunakan perangkat lunak HOMER Pro mensimulasikan sistem hibrida PLTD-PLTS-Baterai untuk mencari konfigurasi yang optimal dengan Net Present Cost (NPC) dan Levelized Cost of Energy (LCOE) terendah, serta mengurangi emisi. Hasil simulasi menunjukkan Skenario 2 sebagai yang optimal, yaitu operasi hibrida dua generator diesel (PLTD 1 dan PLTD 2) dengan PLTS dan sistem baterai. Konfigurasi ini signifikan menurunkan NPC dari Rp 41,1 Miliar menjadi Rp 37,6 Miliar dan LCOE turun 8% menjadi Rp 5.264,74/kWh. Emisi CO2 juga berkurang dari 454.782 kg/tahun menjadi 334.751 kg/tahun. Analisis sensitivitas menekankan bahwa kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan LCOE, menunjukkan dampak volatilitas harga bahan bakar.
Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta No. 285/G/2024/PTUN-JKT Zeno Cardenas Soerachmat; Rafail Oseli Munthe; Jeanlly Andarson Partogi Simanjuntak; Arthur Fang
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2007

Abstract

Penelitian berjudul “Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT” dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan prinsip pengawasan dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sifat final dan mengikat putusan tersebut serta mengkaji pengujian asas kecermatan dan profesionalitas dalam praktik peradilan tata usaha negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan objek utama berupa putusan pengadilan tata usaha negara terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bersifat absolut, melainkan tetap dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara apabila terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan profesionalitas. Pengadilan menemukan adanya ketidakcermatan dalam penilaian fakta dan ketidakprofesionalan dalam penerapan tanggung jawab kolektif, sehingga keputusan yang disengketakan dinyatakan cacat hukum. Kesimpulannya, diperlukan penguatan penerapan asas kecermatan dan profesionalitas serta harmonisasi antara kewenangan lembaga etik dan mekanisme pengawasan yudisial guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.
Implikasi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Mik Darul Adha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2008

Abstract

Pengambilalihan kredit (takeover kredit) merupakan tindakan pengalihan kepemilikan atau tanggung jawab atas objek yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga melalui perjanjian pengalihan kredit yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan. Pengambilalihan (takeover) biasanya terjadi dalam perjanjian kredit dengan objek yang dijaminkan melalui Jaminan Fidusia. Tindakan pengambilalihan (take ver) berpotensi merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit karena dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan bertentangan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan Penerima Fidusia merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” memberikan pengertian bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.” Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang melakukannya atau dalam hukum pidana disebut sebagai barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut tergolong tindak pidana apabila diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Page 100 of 103 | Total Record : 1029