cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,029 Documents
 99   100   101   102   103 
Pencabutan Sertifikat Hak Milik Akibat Tumpang Tindih dalam Program PTSL Sudaryanto; Iksan; Kasmar
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2230

Abstract

Pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, dalam praktiknya tindakan penertiban tidak jarang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat akibat tindakan yang dilakukan secara berlebihan, tidak proporsional, atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah atas kerugian masyarakat yang timbul akibat tindakan penertiban oleh Satpol PP serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban keperdataan apabila tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, baik karena melampaui kewenangan, bertentangan dengan prosedur hukum, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun melanggar hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pemberian ganti kerugian, pemulihan hak, dan rehabilitasi terhadap korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan Peraturan Daerah yang berkeadilan.
Penunjukan Perwira TNI/Polri Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah: Studi Perbandingan dengan Sistem Hukum Prancis Piers Dickson; Cecillya Rosa Yohanna Surbakti; Justyn Valentino
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.1998

Abstract

Penunjukan Perwira TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah mengkaji legalitas pengangkatan aparat keamanan aktif dalam jabatan sipil pemerintahan daerah. Objek penelitian adalah norma hukum yang mengatur pengisian jabatan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengangkatan tersebut dengan peraturan perundang-undangan serta menilai konsekuensi yuridis apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perwira aktif tanpa perubahan status kepegawaian berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi sipil, asas legalitas, dan ketentuan pengisian jabatan aparatur sipil negara. Pengangkatan yang tidak sesuai norma hukum menimbulkan konsekuensi yuridis berupa cacat kewenangan, ketidakpastian hukum, potensi pembatalan keputusan administratif, serta melemahnya legitimasi pemerintahan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap norma hukum menjadi syarat utama keabsahan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem negara hukum.
Analisis Peran Strategis Indonesia dalam Merespon Isu Papua di MSG Melalui Perspektif Transformasi Konflik Lederach Margaret Payawa
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2017

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Peran Strategis Indonesia dalam Merespon Isu Papua di Melanesian Spearhead Group melalui perspektif transformasi konflik Lederach. Penelitian ini berangkat dari latar belakang konflik Papua yang bersifat multidimensional, mencakup isu hak asasi manusia, ketimpangan pembangunan, serta adanya tuntutan penentuan nasib sendiri yang kemudian berkembang menjadi isu regional melalui keterlibatan United Liberation Movement for West Papua di forum Melanesian Spearhead Group. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi diplomasi Indonesia di forum tersebut serta kontribusinya terhadap transformasi konflik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa dokumen, laporan, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi diplomasi multidimensional melalui pendekatan politik, ekonomi, dan kultural, serta memanfaatkan status keanggotaan untuk membangun relasi, mentransformasi narasi konflik menuju pembangunan, dan menciptakan ruang dialog regional. Kesimpulannya, strategi tersebut berkontribusi pada transformasi konflik secara relasional, struktural, dan naratif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa politik identitas, keterbatasan peran forum, dan ketidaksinkronan dengan kondisi domestik. Implikasinya menunjukkan pentingnya integrasi antara diplomasi regional dan kebijakan nasional yang inklusif guna mencapai perdamaian berkelanjutan di Papua serta memperkuat legitimasi Indonesia di tingkat kawasan internasional.
Kedaulatan Negara Pasca Penyesuaian Fir 2022: Sinergi Lintas Sektoral dalam Pengelolaan Ruang Udara di Wilayah Kepulauan Riau Prito Aries D.R.; Rangga Birawa; Rifki Syamsul H.; Enggal Augusendy; Edward Elisa Patiwael; Rezha Rahandhi; Ferri Doniward Batubara; Suryo Ari; Ahmad Junaidi Saleh; Munip Suharmono; Yanto S. Manurun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2020

Abstract

Penyesuaian batas Flight Information Region (FIR) antara Jakarta dan Singapura pada tahun 2022 secara hukum telah mengembalikan kedaulatan penuh Indonesia atas wilayah udara di Kepulauan Riau. Namun, delegasi teknis pelayanan navigasi penerbangan kepada Singapura pada ketinggian 0–37.000 kaki selama 25 tahun menciptakan dualisme kewenangan yang kompleks dan berimplikasi pada strategi pertahanan udara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi lintas sektoral dalam pengelolaan ruang udara pasca penyesuaian FIR serta merumuskan strategi optimalisasi keamanan udara nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi lapangan, dan studi dokumen di Kota Batam, penelitian ini melibatkan enam pemangku kepentingan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi lintas sektoral belum berjalan secara terlembaga; belum ada forum koordinasi terpadu, belum ada latihan bersama prosedur force down, dan belum terintegrasinya data radar, imigrasi, serta bea cukai. Sepanjang tahun 2024 tercatat 23 pelanggaran wilayah udara di Kepulauan Riau, didominasi pesawat militer asing (65%), tanpa tindakan force down. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum koordinasi terpadu, pusat data bersama di Batam, penguatan CMAC (Civil-Military Cooperation in Air Traffic Management), serta penyusunan prosedur tetap bersama. Sinergi lintas sektoral yang terlembaga menjadi prasyarat mutlak bagi penguatan strategi pertahanan udara nasional di wilayah perbatasan.
Strategi Pengelolaan Flight Information Region (Fir) Jakarta dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Ruang Udara Guna Menegakkan Kedaulatan Negara I Gede Prabawa Wicaksana; Edward E.P; Adhi Miswara; Erwan Aprilian; Ahmad Ilham Fahrizal; Richart; Ari Kurniawan; Alip Denata; Ahmad Junaidi Saleh; Munip Suharmono; Yanto S. Manurung
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2023

Abstract

Pengelolaan ruang udara merupakan dimensi strategis dalam menjaga kedaulatan negara yang mencakup aspek pertahanan, ekonomi, dan keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan Flight Information Region (FIR) Jakarta pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara (PRU). Meskipun penyesuaian batas FIR antara Indonesia dan Singapura telah disahkan melalui Perpres No. 109 Tahun 2022, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pendelegasian layanan navigasi pada ketinggian 0-37.000 kaki di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kolaborasi sipil-militer melalui Civil Military in Air Traffic Management Cooperation (CMAC). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam integrasi sistem surveilans dan legalitas operasional. Penelitian ini merekomendasikan model pengelolaan berbasis collaborative governance dan integrasi sistem radar nasional guna menciptakan Common Operating Picture yang mandiri demi menegakkan kedaulatan udara nasional secara absolut.
Representasi Budaya Jawa Dalam Animasi 3d Youtube: Analisis Teks Pada Kanal Youtube Panggung Narasi Jagad Mandala Aji Satya Pujastra; Bayquni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2041

Abstract

Transformasi digital telah secara signifikan mengubah cara budaya lokal diproduksi, didistribusikan, dan diinterpretasikan. Narasi tradisional Jawa yang secara historis berakar pada pertunjukan fisik kini banyak diadaptasi ke dalam format animasi 3D di YouTube. Penelitian ini berfokus pada kanal Panggung Narasi Jagad Mandala sebagai representasi signifikan dari fenomena tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis representasi budaya Jawa dan menganalisis bagaimana transformasi medium digital memengaruhi representasi budaya Jawa dalam animasi 3D. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis teks media, data dikumpulkan melalui observasi sistematis terhadap tiga video pilihan: Legenda Aji Saka, Kuda Anjampiani, dan Geger Perdikan Mangir. Analisis menggunakan teori representasi Stuart Hall sebagai kerangka utama, sedangkan semiotika Barthes dan teori adaptasi Hutcheon digunakan sebagai perangkat konseptual pendukung untuk menjelaskan makna simbolik dan transformasi media. Temuan menunjukkan bahwa budaya Jawa direkonstruksi melalui hibridisasi visual perpaduan estetika tradisional dengan gaya CGI (Computer-Generated Imagery) global serta penyederhanaan narasi, di mana kedalaman filosofis yang kompleks direduksi menjadi penceritaan linier yang bersifat moralistik. Selain itu, nuansa linguistik seperti tingkat tutur bahasa Jawa diminimalkan demi aksesibilitas audiens nasional yang lebih luas. Hasil penelitian menegaskan bahwa kanal ini berfungsi sebagai ruang negosiasi yang menyeimbangkan pelestarian budaya dengan karakteristik komunikatif dari media digital. Fenomena ini memicu 'penjinakan' kompleksitas budaya agar selaras dengan pola konsumsi konten digital kontemporer.
Pengetahuan Guru Biologi Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Menangani Siswa Terluka di Sekolah Rosalyn Devina Santoso; Hebert Adrianto; Antonius Yansen Suryadarma; Marsekal Sherdy
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2160

Abstract

Siswa dapat mengalami kejadian luka selama beraktivitas belajar di sekolah. Guru memiliki peran strategis sebagai orang pertama yang memberikan pertolongan pertama sebelum dilanjutkan tenaga medis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisnya adanya perbedaan bermakna antara nilai pre-test dengan post-test pengetahuan guru biologi Sekolah Menengah Atas dalam menangani siswa terluka di sekolah. Studi berupa pra-eksperimen pada 40 guru biologi Sekolah Menengah Atas se-Sidoarjo. Peserta diberikan pre-test, kemudian diberikan edukasi. Selesai edukasi, peserta mengerjakan kembali post-test. Data pre-test dan post-test dianalisis dengan perangkat lunak JAMOVI, menggunakan analisis Wilcoxon Signed-rank test. Hasil didapatkan ada perbedaan bermakna antara nilai pre-test [median (min-maks) = 75 (50-100)] dengan post-test [90 (60-100)] pengetahuan guru biologi Sekolah Menengah Atas dalam menangani siswa terluka di sekolah (p <0,001). Simpulan pengetahuan guru meningkat setelah diberikan edukasi. Studi selanjutnya adalah guru biologi perlu diberikan pelatihan pertolongan pertama pada luka.
Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Konten Digital sebagai Objek Jaminan Fidusia Indah Permatasari; Aminah
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2170

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti konten digital pada platform media sosial, video, musik, karya desain, dan produk kreatif lainnya. Aset-aset tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia guna mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif. Namun, pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi berbagai kendala hukum, terutama terkait status hukum, mekanisme penilaian nilai ekonomi, serta pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai regulasi terkait ekonomi kreatif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa belum adanya standar valuasi yang jelas terhadap konten digital, keterbatasan mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesiapan lembaga keuangan dalam menerima aset digital sebagai jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset digital dalam sistem pembiayaan nasional.
Pengaruh Kepemilikan Asing, Pertumbuhan Laba dan Struktur Modal Terhadap Harga Saham Muhammad Najib Shabir; Ice Nasyrah Noor
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing, pertumbuhan laba, dan struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan data harga saham perusahaan selama periode 2023–2025. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Pertumbuhan laba juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sementara itu, struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Temuan ini menunjukkan bahwa investor lebih merespons aspek kepemilikan asing dan pertumbuhan laba dibandingkan struktur pendanaan perusahaan.
Tinjauan Yuridis Pertentangan Antara Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan dalam Sengketa Pembatalan Pemenang Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/TUN/2019) Elvanni A.S. Sembiring; Sutiarnoto; Rosnidar Sembiring
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i2.2208

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta menjunjung asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya kedua asas tersebut sering bertentangan, terutama ketika pemerintah membatalkan penetapan pemenang tender yang telah diumumkan. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019 yang mengutamakan kemanfaatan melalui efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan kepastian hukum bagi pemenang tender. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pembatalan pemenang tender, penerapan prinsip Hukum Administrasi Negara dalam proses pengadaan, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara dengan seorang kontraktor, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pemenang tender setelah seluruh tahapan selesai mengurangi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak administratif pemenang. Meskipun proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, Mahkamah Agung lebih mengedepankan asas kemanfaatan demi kepentingan umum, efektivitas penggunaan DAK, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar kepentingan publik tetap terjamin tanpa mengabaikan hak-hak peserta tender.

Page 102 of 103 | Total Record : 1029

 99   100   101   102   103 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026) Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026) Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026) Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue