cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 732 Documents
 47   48   49   50   51 
Peran Advokasi Amnesty International terhadap Pelanggaran Kebebasan Berekspresi : PSN Rempang Eco City Intan Mutiara Yosafat; Christian H.J de Fretes; Petsy Jessy Ismoyo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1098

Abstract

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City oleh pemerintah Indonesia telah menimbulkan konflik terkait pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Penolakan masyarakat terhadap relokasi paksa tersebut direspons dengan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian Indonesia termasuk intimidasi. Aparat kepolisian juga melakukan penangkapan dan melemparkan gas air mata kepada para pendemo. Amnesty International memiliki peran untuk mengadvokasi hak asasi manusia dengan mengangkat isu pelanggaran kebebasan berekspresi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam menanggapi kasus Rempang. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan resmi dan media. Upaya advokasi ini menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam memperjuangkan hak-hak sipil.
Pengaruh Kesadaran Halal, Religiusitas, dan Gaya Hidup Mahasiswa Gen-Z Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Impor M. Aldira Dwi Septian; Lucky Enggrani Fitri; Heni Pratiwi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran halal, religiusitas, dan gaya hidup mahasiswa Gen Z terhadap Keputusan pembelian produk mie impor baik secara simultan maupun secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa muslim di Kota Jambi. Ukuran sampel dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Hair et al (2017) yang merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah item pertanyaan yang terdapat dikuesioner yaitu sebanyak 32 item, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 160. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research (penelitian penjelasan). Sedangkan untuk melakukan pengujian hipotesis sendiri menggunakan persamaan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran halal, religiusitas, dan gaya hidup mahasiswa Gen Z memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk mie impor baik secara parsial maupun secara simultan.
Analisis Yuridis Kepastian dan Keadilan Hukum yang Disebabkan oleh Regulasi Konsil Kedokteran Indonesia yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan Kesehatan Yustinus Rurie Wirawan; Diah Arimbi; Muhammad Nasser
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1100

Abstract

Beberapa perangkat hukum yang mengatur profesi dokter yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengatur pelanggaran profesi yang dilakukan dokter terdiri dari atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana pengaturan regulasi Konsil Kedokteran Indonesia yang kaitannya dengan penerapan ilmu kedokteran dan wewenang dalam pengawasan praktik dokter ? dan 2) Bagaimana kepastian dan keadilan hukum yang timbul akibat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang dapat mempengaruhi mutu layanan kesehatan dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesisifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan regulasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sangat penting dalam konteks penerapan ilmu kedokteran mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik kedokteran, standar profesional, etika, dan perlindungan pasien. Regulasi KKI mencakup persyaratan untuk mendapatkan lisensi kedokteran, yang merupakan landasan prinsip ilmu kedokteran. Kepastian dan keadilan hukum yang timbul akibat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dapat mempengaruhi saling layanan kesehatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah isu yang penting dalam sistem perawatan kesehatan. Peraturan KKI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kebingungan dan publikasi di kalangan praktisi kedokteran.
Liberalisme Institusional Terhadap Peran Asean Sebagai Sarana Kerjasama Ekonomi Timor Leste Viny Herlin Simamora; Novriest Umbu Walangra; Wilson Markus Anderias Therik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran ASEAN sebagai organisasi yang membantu Timor Leste dalam kerjasama ekonomi dari sudut pandang liberalisme institusional. ASEAN sebagai organisasi regional membantu ekonomi negara anggotanya, termasuk Timor Leste. Keanggotaan ASEAN memberi Timor Leste kesempatan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sektor non-migas. Ini terlepas dari fakta bahwa negara itu menghadapi banyak tantangan, termasuk ketergantungan pada sektor minyak dan gas, keterbatasan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan ASEAN dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi dan memfasilitasi integrasi Timor Leste dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui mekanisme seperti ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan berbagai inisiatif lainnya, ASEAN telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan ekonomi Timor Leste, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Integrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proyek Konstruksi Ramah Lingkungan: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis Siti Yuliani; Robiana Modjo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1103

Abstract

Dalam era konstruksi modern yang semakin menekankan prinsip keberlanjutan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memegang peranan krusial yang tidak dapat dikesampingkan. Artikel ini menyajikan suatu tinjauan literatur sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip K3 telah terintegrasi dalam praktik konstruksi ramah lingkungan. Kajian ini merujuk pada berbagai studi internasional yang relevan serta regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi K3 dalam proyek konstruksi hijau sangat dipengaruhi oleh perencanaan awal yang komprehensif, penguatan budaya keselamatan, serta pemanfaatan teknologi digital seperti Building Information Modeling (BIM) dan Internet of Things (IoT). Namun demikian, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya, kompleksitas teknis di lapangan, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Artikel ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat implementasi K3 untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan BadanUsaha Milik Desa (BUMDESA) di Desa Tanjong Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Badruzzaman; Anwar Thaib; Salman Bahri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1104

Abstract

Salah satu tugas dan peran Kepala desa adalah sebagai penasihat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Gampong Tanjong Kccamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Desa Tanjong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yaitu sebagai stabilisator, innovator dan pelopor. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa Gampong Tanjong belum menunjukkan hasil yang maksimal hal ini dikarenakan unit usaha yang masih kurang, partisipasi masyarakat masih kurang dan kinerja Badan Usaha Milik desa (BUMDes) belum sepenuhnya sesuai dengan SOP. Namun dalam hal ini kepala desa Gampong Tanjong sudah berupaya dengan maksimal demi mewujudkan pengelolaan dana desa dengan baik. Adapun kendala yang dimiliki oleh kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompoten selain itu jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat dan pengurus Badan Usaha Milik desa (BUMDes) masih minim. Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak pengelola Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Gampong Tanjong adalah agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta bantuan dari lembaga tekait untuk proses pengelolaan dana desa dengan maksimal.
Strategi Pelestarian Kebudayaan Aceh di Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh) Badruzzaman; Tasmiati Emsa; Muhammad Faiz Basyamfar
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1105

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi strategi pelestarian kebudayaan aceh di masyarakat kota Banda Aceh yang menjadi wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh; serta untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk penyusunan strategi pelestarian kebudayaan di masyarakat Kota Banda Aceh agar sesuai dengan data kebudayaan yang valid dan akurat. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (field research) dan sesuai kebutuhannya juga melakukan kajian perpustakaan (library research). Kedua teknik penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi data satu sama. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada empat bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang fokus pada judul Strategi Pelestarian Kebudayaan Aceh di Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh).
Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Camat Jeunieb Kabupaten Bireuen Ismail; Anwar Thaib; Rahmad Zikran
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1106

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun realitanya di Kantor Kecamatan Jeunieb belum sepenuhnya mencerminkan pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik pada Kantor Camat Jeunieb Kabupaten Bireuen, untuk mengetahui kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik pada Kantor Camat Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa pegawai yang masih belum disiplin dalam bekerja, masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Jeunieb, masih kurang nya efektivitas waktu dalam pelayanan dan masih banyak masyarakat yang memahami tentang prosedur dan proses pelayanan. Artinya, dengan adanya kendala-kendala di atas menjadikan Kantor Camat Jeunieb belum maksimal dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik. Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak pemerintah setempat agar dapat mengadakan beberapa pelatihan peningkatan skil kepada karyawan kantor camat, pihak kantor camat agar dapat melengkapi sarana dan prasarana dan pihak kantor camat agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang alur dan proses pengaduan di kantor.
Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dalam Menanggulangi Kecanduan Narkotika di Banda Aceh Hasanuddin; Rusmadi Usman; Findi Ilfanda
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1107

Abstract

Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh melakukan upaya "soft power approach" melalui seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba sebanyak 50 kegiatan yang menyasar sekitar 10 ribu orang di berbagai instansi pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan. Walaupun begitu banyak program yang dibuat oleh BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan Narkotika tetap saja masih banyak pengguna narkotika di Banda Aceh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Kecanduan Narkotika di Banda Aceh. Apa saja hambatan BNN dalam Menanggulangi Kecanduan Narkotika di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala BNN 1 orang, Bidang rehabilitasi 1 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara spesifik peran BNN dalam penanggulangan narkotika adalah melakukan sosialisator, pencegahan, melakukan fasilitator dan melakukan koordinator dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan yayasan anti narkotika lainnya, agar narkotika hilang di Kota Banda Aceh. Selain itu pihak BNN melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Hambatan dalam menanggulangi kecanduan narkotika di Banda Aceh adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal, dimana hambatan internal seperti malu dan takut karena telah menggunakan narkotika. Penggunaan narkotika di larang di Indonesia dan bisa dipenjara, sehingga mereka tidak mau melakukan rehabilitasi ke BNN, kemudian rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada BNN tentang pecandu. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran BNN dalam dalam penanggulangan narkotika adalah melakukan sosialisator, pencegahan, melakukan fasilitator dan melakukan koordinator dengan berbagai pihak, seperti TNI/Polri, masyarakat serta beberapa yayasan anti narkotika. Hambatan dalam penanggulangan narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.
Peran Aparatur Gampong dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahgia Kabupaten Aceh Selatan Badruzzaman; Sutrisno; Syafei Ibrahim
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan Publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dan mengatahui Faktor yang menghambat aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu gejala sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa item data menurut klasifikasi jenis sumbernya, yaitu Observasi (Pengamatan), Wawancara, dan Dokumentasi. Dari penelitian, terhadap peran aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam dimensi pelayanan dengan indikator kesederhanaan, berkelanjutan dan partisipatif peran Aparatur Gampong tergolong sangat rendah. tidak adanya kebijakan khusus terkait kemudahan dalam sistem pelayanan. sehingga pelayanan yang semestinya cepat menjadi lebih lambat dan ber belit-belit. Tidak adanya inovasi-inovasi dan peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pelayanan mengakibatkan diskomunikasi antara Aparatur Gampong dan masyarakat sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang di keluarkan oleh masyarakat menjadi lebih banyak. Sedangkan dalam dimensi transparansi dengan indikator akuntabel dan keadilan peran aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan masih tergolong rendah. kurangnya proses informasi yang diberikan Aparatur Gampong terkait pelayanan terhadap masyarakat, pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan Gampong dan masih terdapat beberapa ketidak adilan dalam pelayanan serta tidak transparan yang disebabkan tekanan dari internal pemerintahan dan eksternal pemerintahan Gampong. Faktor yang menghambat aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Yaitu sumber daya manusia yang memiliki indikator pendidikan dan motivasi. Dalam hal pendidikan yang menjadi hambatan peran Aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan, dikarnakan masih rendahnya pendidikan yang dimiliki aparatur Gampong Seuneubok Keuranji jika di bandingkan dengan tanggungjawab yang di emban sebagai Gampong yang terletak di pinggiran ibu kota Provinsi Aceh dan tidak kooperatifnya Aparatur Gampong Seuneubok Keuranji dalam setiap pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Adapun dalam indikator motivasi yang menjadi hambatan perang aparatur Gampong Seuneubok Keuranji dalam memberikan pelayanan dikarnakan sulitnya pemerintah Gampong untuk memenuhi hak-hak Aparatur sehingga motivasi yang di miliki aparatur Gampong dalam melayanani masyarakat menjadi menurun. Sedangkan dalam dimensi lingkungan dengan indikator sarana dan masyarakat. Dalam hal sarana yang menjadi hambatan peran Aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan ialah masih minimnya sarana yang dimiliki Gampong Seuneubok Keuranji untuk menunjang pelayanan yang baik, hal ini dilihat ada 20 item sarana pendukung pelayanan yang tidak di miliki Gampong Seuneubok Keuranji. Adapun dalam indikator masyarakat yang menjadi hambatan ialah masyarakat kurang memberikan support dalam hal insentiv aparatur Gampong dan masih adanya oknum masyarakat yang mecoba memberikan tekanan baik itu bersifat nepotisme maupun gratifikasi kepada aparatur Gampong.

Page 49 of 74 | Total Record : 732

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue