cover
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 847 Documents
Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran dalam Keterlambatan Pencatatan Berdasarkan Hukum Progresif (Studi Penetapan PN. Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN. Bli) Nabila Marsiadetama Ginting; Dedi Harianto; Aflah Aflah
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesahan kutipan akta kelahiran dalam keterlambatan pencatatan berdasarkan hukum progresif dengan studi pada Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pdt.P/2019/PN. Bli. Fokus penelitian diarahkan pada syarat sah akta kelahiran menurut hukum administrasi negara, akibat hukum dari pengesahan tersebut, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan teori hukum progresif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung melarang penetapan yang menyatakan sahnya suatu akta, hakim dalam perkara ini tetap mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan adanya kekosongan norma (rechts vacuum) dan mengedepankan asas kemanusiaan dalam hukum progresif. Putusan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohon tanpa mengabaikan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan hukum progresif dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya, serta menegaskan peran hakim sebagai penemu hukum dalam rangka mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial.
Kerjasama Indonesia-Australia melalui Operasi Gannet dalam Mengatasi IUU Fishing di Laut Arafuru Ramses Edison Ansek; Indra Wisnu Wibisono; Roberto Oktovianus Cornelis Seba
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1615

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia melalui Operasi Gannet dalam mengatasi IUU Fishing di Laut Arafuru. Laut Arafura merupakan wilayah yang sangat penting bagi Indonesia dan Australia karena memiliki kepentingan ekonomi dan ekologis yang tinggi, yakni serta dikenal sebagai salah satu kawasan perikanan paling produktif di Asia-Pasifik, dengan potensi Maximum Sustainable Yield (MSY) udang penaeid mencapai 14.700-15.000 ton per tahun dan produksi udang trawl hingga ribuan ton sebelum larangan pada 2015. Hal ini menyebabkan laut arafuru menghadapi tantangan besar akibat maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian finansial, dan meningkatnya ancaman Illegal, Unrepoorted, and Unregulated (IUU) Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif atau studi daftar pustakah (Literatur review) Untuk mengatasi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, kedua negara memperkuat hubungan kerja sama baik di tingkat bilateral maupun regional. kerjasama Operasi Gannet merupakan kegiatan patroli bersama yang melibatkan Bakamla RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Australian Border Force (ABF). Penelitian deskriptif ini mengevaluasi keberhasilan Operasi Gannet dalam mengatasi IUU Fishing di Laut Arafura. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Operasi Gannet memberikan kontribusi besar dalam memperketat pengawasan perbatasan, meningkatkan pertukaran data dan informasi, serta mengurangi praktik penangkapan IUU Fishing, yang mana sebelumnya menyebabkan kerugian ekonomi bernilai miliaran dolar bagi kedua negara.
Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Provokasi Korea Utara pada Era Yoon Suk Yeol Amanda Bonfilia Candikia; Arfin Sudirman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1703

Abstract

Hubungan di Semenanjung Korea merupakan isu yang kerap dibahas karena meskipun memiliki sejarah yang panjang, tetapi hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dipenuhi konflik. Provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara melonjak setelah menjabatnya Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan. Penelitian ini mengkaji kebijakan luar negeri Korea Selatan pada era Yoon Suk Yeol yang mempengaruhi provokasi Korea Utara. Penelitian ini menganalisis faktor individu Yoon Suk Yeol dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap provokasi Korea Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non numerik, serta analisis psikobiografi dan analisis konten untuk memahami sikap dan pengaruh Yoon Suk Yeol terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Temuan dari riset ini adanya pengaruh latar belakang Yoon Suk Yeol, utamanya kariernya sebagai jaksa, dalam pengambilan keputusannya selama menjabat. Selain itu, preferensi Yoon Suk Yeol yang diketahui dari hasil analisis konten pidato inaugurasi menunjukkan bahwa Yoon Suk Yeol melihat Korea Utara sebagai ancaman yang nyata.
EVE 3 BIBOTE Soft Candies: A Functional Food Intervention for Anemia in Adolescent Girls Nilasari, Fiky Trisna; Herawati, Yanti; Sastramidardja, Herri S.
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1334

Abstract

Anemia remained a significant public health issue among adolescent girls due to increased iron requirements and inadequate dietary intake. This study aimed to evaluate the effect of a functional food innovation, a soft candy formulated from beetroot, carrot, and broccoli (Eve 3 Bibote), on improving hemoglobin levels among anemic adolescent girls. The research was conducted at SMKN 1 Gunung Putri, Bogor Regency, in 2025 using an experimental design with pre- and post-intervention measurements. Participants were adolescent girls diagnosed with anemia who consumed the soft candy for a specified intervention period. Hemoglobin levels were measured before and after the intervention to assess the effect. The findings showed a significant increase in hemoglobin levels after the administration of the soft candy, indicating its potential as a complementary approach for anemia management. This study concluded that the functional combination of beetroot, carrot, and broccoli in soft candy form was effective in supporting hemoglobin improvement among adolescent girls with anemia. The results highlighted the potential application of plant-based functional foods in school-based nutrition programs to reduce anemia prevalence in adolescents.
Dilema Pengakuan Klaim Laut Natuna: Dampak terhadap Kebijakan Kelautan dan Kepentingan Nelayan Lokal Soerachmat, Zeno Cardenas; Munthe, Rafail Oseli Munthe; Utomo, Christian Darren Utomo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1565

Abstract

Penelitian berjudul “Dilema Pengakuan Klaim Laut Natuna: Dampak terhadap Kebijakan Kelautan dan Kepentingan Nelayan Lokal” bertujuan untuk menganalisis kebijakan administrasi pemerintah Indonesia dalam merespons klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara serta dampaknya terhadap masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menelaah instrumen hukum internasional dan kebijakan nasional terkait kelautan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menempuh langkah kombinatif berupa penguatan patroli dan pertahanan, penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, serta diplomasi bilateral dan multilateral. Kebijakan tersebut memperkuat posisi hukum dan kedaulatan Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan kepada nelayan dari praktik pencurian ikan. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan konsekuensi berupa pembatasan ruang tangkap, peningkatan biaya operasional, serta potensi gangguan ekologi dan diplomasi. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan nelayan sebagai aktor utama serta dukungan inovasi teknologi kelautan untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas hubungan internasional.
Penerapan EPR oleh PT AQUA dalam Pengelolaan Sampah Botol Plastik Shalmont, Jerry; Cen, Jesslyn Janet; Halim, Kathleen Joan; Lathifah; Realita, Sandrina; Gunawan, Theresia Aurellia
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1570

Abstract

Penelitian ini berjudul Penerapan EPR oleh PT AQUA dalam pengelolaan sampah botol plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum PT Tirta Investama (AQUA) dalam penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) terhadap sampah botol plastik yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menelusuri kesesuaian antara pelaksanaan program keberlanjutan AQUA dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU Pengelolaan Sampah, peraturan pelaksananya, sampai dengan peraturan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun AQUA telah menjalankan sejumlah inisiatif pengelolaan sampah, upaya tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi standar EPR yang mengikat secara hukum. Audit lingkungan dari Sungai Watch bahkan menunjukkan bahwa AQUA merupakan penyumbang terbesar sampah botol plastik di wilayah Bali dan Jawa Timur. Fakta ini menguatkan pentingnya transparansi penerapan prinsip EPR secara lebih ketat melalui pengawasan serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan prinsip EPR harus didorong melalui implementasi terukur berbasis data.
Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke Gultom, Liony; Sukirno
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1572

Abstract

Tanah ulayat bagi masyarakat adat suku Yei memiliki nilai religius dan dianggap sebagai “Mama/Ibu” bagi mereka, oleh karena itu tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan dan harus dipertahankan dengan cara apa pun. Perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat adat suku Yei dilakukan untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum atas tanah ulayat yang selama ini ditempati suku Yei sebagai keberlangsungan kehidupan. Masyarakat adat suku Yei merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami wilayah adat Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta isu-isu hukum yang relevan. Dalam proses analisis, penulis menggunakan pendekatan silogismes deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Suku Yei memiliki pengakuan hukum yang kuat melalui peraturan pusat dan daerah, termasuk Surat Keputusan Bupati Merauke Tahun 2024 yang melindungi keberadaan dan hak-hak mereka.
Hubungan Antara Pelanggaran Fiduciary Duty dan Personal Liability Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Lee, Elena Philomena; Xaviera, Gisella Helga; Yohanes, Jessy; Kwu, Paulina Shelly; Nathanael, Sheren Christabella
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1579

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum anggota direksi ketika Perseroan Terbatas berada dalam keadaan pailit, dengan fokus pada pembatasan kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan serta penerapan prinsip kepercayaan dan kewajaran dalam pengurusan perusahaan sebagaimana tercermin dalam fiduciary duty dan business judgment rule. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi berkewajiban menyelenggarakan pengurusan perseroan secara jujur, cermat, dan setia terhadap tujuan serta kepentingan hukum perseroan. Pelanggaran terhadap standar kehati-hatian maupun kewajiban loyalitas tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab individual maupun tanggung jawab bersama. Meskipun demikian, direksi dapat terbebas dari tuntutan hukum sepanjang keputusan bisnis diambil secara rasional, tanpa benturan kepentingan, serta didasarkan pada informasi yang layak. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik merupakan instrumen penting untuk menekan risiko hukum direksi dalam kondisi kepailitan.
Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan Menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex Butar Butar, Marshella Angel; Tjahyadi, Christy Abigail; Jonathan, Cassie Andrea
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1582

Abstract

Kepailitan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi perusahaan, di mana ketika telah terjadi maka akan begitu sulit untuk bangkit kembali. Debitor seketika kehilangan hak untuk mengurus hartanya sendiri dan terpaksa memberhentikan kegiatan usaha, dan di sisi lain kreditor pun belum tentu mendapatkan kembali haknya secara penuh. Namun sesungguhnya, yang berada dalam posisi paling sulit ialah para pekerja dari perusahaan yang pailit, terutama apabila perusahaan belum membayar upah mereka. Para pekerja bukan hanya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan debitor dan kreditor yang umumnya adalah pengusaha, melainkan seringkali upah menjadi satu-satunya sumber keuangan untuk pekerja beserta keluarganya bertahan hidup. Dengan mengingat kenyataan ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 menekankan bahwa dalam hal terjadinya kepailitan, pembayaran upah pekerja yang terutang harus didahulukan daripada semua jenis kreditor. Putusan ini diharapkan menjadi jaminan perlindungan bagi para pekerja, tetapi regulasi itu sendiri tidak akan cukup jika implementasinya tidak optimal. Artikel berjudul “Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex” ini hadir sebagai bentuk analisis komprehensif menggunakan metode yuridis normatif, dengan putusan serta penerapannya sebagai objek riset, dengan tujuan mengetahui kedudukan pekerja dalam urutan pelunasan utang.
Pengaruh Entrepreneurship terhadap Peningkatan Pengetahuan Nursepreneur Asrikusuma, Triana Mirasari; Wulandari, Dewi; Talango, Farid
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1584

Abstract

Entrepreneurship sebagai sikap dan tindakan otonom yang dapat mengintegrasikan elemen inovasi, rintangan, usaha keras, dan kepuasan guna meraih hasil yang optimal, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kualitas, karakter dan perekonomian masyarakat sebagai insan yang mandiri. Perawat sebagai nursepreneur terjun ke dunia bisnis yang berorientasi pada problem-solving business pada dunia keperawatan dalam rangka mencari keuntungan finansial. Siswa SMK Keperawatan masih belum paham mengenai keterkaitannnya sehingga perlu adanya pemahaman entreprenurship tentang pengetahuan nursepreneur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh entrepreneurship terhadap peningkatan pengetahuan nursepreneur. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional, dan menggunakan teknik total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa entrepreneurship berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan nursepreneur siswa dengan signifikansi 0,001 dengan proporsi sebesar 40,3% sementara sisanya dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak menjadi focus dalam penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah dengan uji F, dengan tingkat kemaknaan =0,05 didapatkan hasil 0,000 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan temuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh entrepreneurship terhadap peningkatan pengetahuan nursepreneur.