Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
60 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law"
:
60 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA) ]]>
<![CDATA[Afwan Wijaya Saputra]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>;
<![CDATA[Nizia Kusuma Wardani]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5062
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan hukum regulasi industri ritel modern menurut peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi di kabupaten Lombok Utara). karena berkat berdIrinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerahnya, oleh karena itu ritel modern yang hadir di kabupaten Lombok Utara sangat perlu diberdayakan dalam penataannya dan pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang spesifik agar ritel modern yang hadir tidak menimbulkan gejolak di massyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dan mengunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Ketentuan dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya, sudah mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang sebagaimana peraturan tersebut dibawah naungan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. selain itu pembangunan ritel modern di kabupaten Lombok Utara telah menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian pihak setuju karna ritel modern dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, dan sebagian juga masyarakat khawatir ritel modern dapat mematikan usaha-usaha lokal serta menganggu kepentingan masyarakat di kabupaten Lombok Utara. Keywords: Legal Analysis, Regulation, Modern Retail]]>
<![CDATA[Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Gilang Nurmayuda]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>;
<![CDATA[Lalu Achmad Fathoni]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5065
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketidak stabilan harga eceran tertinggi minyak goreng curah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, dimana teknik analisi data menggunakan pengamatan Deskriptif Kualitatif dengan penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum ke Khusus. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya untuk melindungi Konsumen dapat berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif, adapun bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen seperti yang termuat dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen, serta peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hak dari Konsumen.]]>
<![CDATA[Tanggung jawab nahkoda kapal terhadap keselamatan penumpang ]]>
<![CDATA[Putri Warda Raska]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrahadi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5106
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meingeitahui beintuk peirlindungan hukum bagi peinumpang dalam Peingangkutan laut meinurut Undang – undang yang berlaku di Indonesia, dan bentuk tanggung jawab hukum nahkoda terhadap keselamatan penumpang pada pengangkutan laut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, penelitian ini berfokus pada peraturan perundang- undangan dan studi kepustakaan, sehingga bahan hukum primer menjadi bahan hukum yang utama sedangkan bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum diberikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian ataupun kecelakaan pelayaran serta bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara pelayaran terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan regulasi keselamatan kapal, kesiapan dokumen pelayaran dan penerapan teknologi keselamtan. Adapun bentuk perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi dan hukuman kepada pelaku pelanggaran serta jaminan keselamatan dan ganti rugi. Apabila terjadi kecelakaan dan kerugian penumpang dalam pelayaran maka nahkoda sebagai pemimpin di atas kapal bertanggung jawab secara hukum baik itu berupa sanksi administrasi atau pidana apabila terbukti bahwa kecelaakaan tersebut akibat dari kesalahan da kelalaian nahkoda.]]>
<![CDATA[Legal Comparison Between Usa’s Federal Law And Indonesia’s National Law on The Implementation of Quota System For Disabled Employee ]]>
<![CDATA[Athaullah Helmi, Arkan]]>;
<![CDATA[Muhammad Sood]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5116
<![CDATA[This thesis examines the legal frameworks in the United States and Indonesia concerning the employment of persons with disabilities (PWDs). It compares the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990, which prohibits discrimination and mandates reasonable accommodations, with Indonesia's Law Number 8 of 2016, which establishes a quota system for PWD employment. The research investigates the effectiveness of both approaches in promoting inclusivity and identifies potential shortcomings in Indonesia's quota system, such as ambiguity in enforcement and lack of specific accommodation guidelines. By analyzing legal documents, scholarly literature, and real-world data, this study aims to inform policymakers and stakeholders on strategies to enhance employment opportunities for PWDs in Indonesia. It suggests a potential hybrid approach that combines elements of both systems, incorporating clear accommodation standards and robust enforcement mechanisms while considering cultural sensitivities and potential economic impacts. This research contributes to the ongoing discourse on disability rights and employment policies, offering insights for a more inclusive and equitable workforce in Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Endorsment Di Sosial Media Instagram ]]>
<![CDATA[Sultanul Syaiful Muslim]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5132
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat jasa endorsment, Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan jasa Endorsement atas promosi barang ilegal di sosial media Instagram. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunkan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approuch), pendekatan konseptual (Conceptual Approuch). Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di rugikan akibat jasa edorsment adalah perlindungan hukum prepentif dan revrensif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan jasa endorsment atas promosi barang ilegal di sosial media instagram. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Nomor 60/PDT.G/2019/PN.MTR Tentang Kelalaian OJK Sebagai Pengawas Terhadap Kepemilikan Asuransi ]]>
<![CDATA[Raky, Raky Cahya Purnama]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Putri Raodah]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5135
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 60/Pdt.G/PN Mtr tentang kelalaian OJK sebagai pengawas terhadap kepemilikan asuransi. Jenis penelitian ini adalah hukum dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan Kasus (Case Approach) dengan hasil penelitian apabila perusahaan asuransi tidak dapat memberikan prestasinya, terlambat, atau berprestasi tetapi tidak sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1234 KUHPerdata, maka dapat menimbulkan suatu utang. Istilah utang sendiri dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU menganut prinsip utang secara luas, yakni utang sebagai suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan, sehingga prinsip dalam hukum kepailitan pun juga sejalan dengan prinsip hukum dalam KUHPerdata sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi dengan pemegang polis berubah menjadi debitor dan kreditor. Saya sebagai penulis berpendapat tidak setuju dengan pertimbangan hakim Dalam hal ini bahwa hakim harus memiliki peran secara umum yaitu menegakan kebenaran dan juga menegakan keadilan. Dengan faktor-faktor yang telah di paparkan tadi bahwa, memang tugas seorang hakim sangat berat, namun hakim dalam menyelesaikan kasus alangkah indahnya jika kasus tersebut dapat diperdalam. Tidak hanya berpatokan dengan data-data yang sifatnya tertulis, namun juga dengan data yang terjadi dilapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memang sangat minim dengan literasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan yuridis terhadap pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media soaial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta: Tinjauan yuridis terhadap pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media soaial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ]]>
<![CDATA[Ni Made Sentani Putri]]>;
<![CDATA[Zainal Asikin]]>;
<![CDATA[Ari Rahmat Hakim BF]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5220
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas ha-hak yangdimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Drama bersubtitle beradasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa berdasarkan ketentuan sistem hukum nasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan doktrin, serta yurisprudensi. Hasil penelitian bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak atas drama bersubtitle dari kegiatan pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media sosial terdapat dalam Pasal 5 UUHC terkait hak moral seperti pencantuman nama dari pencipta drama bersubtitle. Perlindungan hak moral ada setelah diwujudkannya karya cipta secara ototmatis karya cipta tersebut diindungi dan Pasal 9 UUHC yakni tentang hak ekonomi berupa perolehan royalty. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta atau pemegang hak terkait yakni berupa perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya atau solusi untuk menyelesaikan masalah apabila telah terjadi tindakan pembajakan drama bersubtitle. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pembajakan drama bersubtitle terdiri dari penegakan hukum pidana berupa delik aduan dan perdata berupa ganti rugi.]]>
<![CDATA[analisis persekongkolan tender dalam perspektif undang -undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehata(study kasus:perkara nomor 17/kppu-l/2022) ]]>
<![CDATA[Ami Anggara]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5244
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam perkara No 17/KPPU-L/2022 tentang proyek Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2022. jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian memperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender yaitu pelaku usaha diberikan perlindungan secara Represif serta diberikannya kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan laporan apabila merasa dirugikan oleh pelau usaha lain. Penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu melalui tahap pemeriksaan KPPU,apabila pelaku usaha keberatan atas putusan KPPU maka bisa melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga,apabila tidak menerima putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung]]>
<![CDATA[Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan dijalan raya ]]>
<![CDATA[Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Putri Raodah]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5251
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan dijalan raya dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif, yang datanya berssumber dari data kepustakaan, dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat simpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan dijalan raya bahwa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pengangkut dalam melaksanakan usahanya. Apabila dalam pelaksaannya tersebut terjadi pelanggaran maka tanggung jawab tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peruahaan pengangkut. Adapun tanggung jawab tersebut seperti Bertanggung jawab atas barang yang hilang/dicuri dan harus memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pemilik barang, Bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang disebabkan oleh sopir atau pekerjanya dan Bertanggung jawab atas segala hal yang diperjanjikan dan dapat menyelesaikan semua tuntutan yang sah. Penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh apabila dalam suatu pengangkutan terjadi sengketa yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Barata Akbar, Ajiesya]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5258
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi saham di Bursa Efek yang dilakukan secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Akan tetapi, terdapat undang-undang yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan investasi online tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE yang menyatakan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.. Kedua, perlindungan hukum investor dalam transaksi saham di Bursa Efek secara online dilakukan melalui perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE dengan upaya dilakukannya pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas dan Perlindungan hukum refresif ditempuh melalui upaya penyelesaian pengaduan, penyelesaian melalui jalur non litigasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan terakhir melalui jalur litigasi atau Pengadilan.]]>
